MEKANISME PENDAFTARAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing
Advertisements

UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
SOSIALISASI PROGRAM JKN DAN EVALUASI PELAYANAN TRIWULAN I
Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MEKANISME e-Registration
KETENTUAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH REPUBLIK SERBIA Ruang Pancasila, Lantai 2 KBRI Beograd 9 April 2010.
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST dan ssbp
Cara Pendaftaran BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja
JAMSOSTEK.
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 8 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
Hak tanggungan sebagai hubungan hukum kongkret
SIMULASI PENGISIAN SPT PPh Orang Pribadi 1770 S & 1770 SS
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
BADAN LITBANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sosialisasi Program Taspen Layanan Klim Otomatis RoadMap Taspen
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
Up Date Terbaru Peraturan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PENGELOLAAN DATA DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
Electronic Filing Identification Number
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
e-Klaim (Fast Track Claim) BPJS Ketenagakerjaan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional SKPD Tahun 2016.
e-Klaim (Fast Track Claim) BPJS Ketenagakerjaan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri
Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis
Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Secara On Line
PENGADAAN PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS)
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
KESIMPULAN: 1. Sangat perlu dan penting mewujudkan kesepahaman
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN Aula Gedung Kejaksaan Tinggi Gorontalo,Kamis, 8 Mei 2014 Kacab Pasuruan.
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
MEKANISME e-Registration
MATERI SOSIALISASI KLIM OTOMATIS
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
Perubahan alamat Perusahaan
Kuis Pertemuan 2.
SISTEM INFORMASI PENGHARGAAN
Transcript presentasi:

MEKANISME PENDAFTARAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DISAMPAIKAN OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA – KARIMUNJAWA JL KARIMUNJAWA NO 6 SURABAYA

MEKANISME PENDAFTARAN PNS DAN PPNPN KOTA SURABAYA MASING-MASING SKPD/ KECAMATAN MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN IDENTITAS PERUSAHAAN/SKPD/KECAMATAN DILAMPIRI DENGAN FOTOKOPI NPWP (BENTUK FORMULIR 1) MASING-MASING PNS/PPNPN PADA SETIAP SKPD/KECAMATAN MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN TENAGA KERJA DILAMPIRI KTP DAN KARTU KELUARGA (DAPAT DILAKUKAN DENGAN MENGISI SOFTCOPY YANG TELAH DISIAPKAN) BAGIAN KEUANGAN MENYERAHKAN DAFTAR UPAH YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMBAYARAN KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DIMULAI SEJAK TANGGAL 1 (SATU)/TANGGAL DITERIMANYA DOKUMEN TERSEBUT, BULAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN PADA BENTUK FORMULIR 1

MEKANISME PELAPORAN PERUBAHAN DATA PNS DAN PPNPN KOTA SURABAYA 5. SKPD/DINAS WAJIB MELAPORKAN KEPADA BPJS APABILA TERJADI: PENAMBAHAN TENAGA KERJA PENGURANGAN TENAGA KERJA KARENA BERHENTI ATAU MENINGGAL DUNIA PERUBAHAN IDENTITAS TENAGA KERJA PERUBAHAN GAJI / UPAH TENAGA KERJA PELAPORAN TERSEBUT DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SETELAH TERJADINYA PERUBAHAN 6. DALAM HAL PERUBAHAN IDENTITAS DATA TENAGA KERJA DAN KELUARGANYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA POIN 5 TERLAMBAT DILAPORKAN OLEH PENGUSAHA KEPADA BADAN PENYELENGGARA, APABILA TERJADI RESIKO YANG DIALAMI OLEH TENAGA KERJA DAN KELUARGANYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA/SKPD

MEKANISME PEMBAYARAN IURAN PPNPN KOTA SURABAYA PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR IURAN PERTAMA KALI SECARA LUNAS UNTUK BULAN MULAINYA MENJADI PESERTA SEBAGAIMANA DINYATAKAN OLEH SKPD DALAM FORMULIR 1, PADA BULAN YANG BERSANGKUTAN BESARNYA IURAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DIHITUNG BERDASARKAN RINCIAN IURAN UNTUK MASING-MASING TENAGA KERJA SESUAI DENGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM FORMULIR RINCIAN UPAH DAN IURAN TENAGA KERJA. IURAN SETIAP BULAN WAJIB DIBAYAR SETIAP BULAN MAKSIMAL TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA. CONTOH IURAN BULAN MARET 2015 MAKSIMAL DITERIMA OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN TANGGAL 10 APRIL 2015

MEKANISME PEMBAYARAN IURAN PPNPN KOTA SURABAYA MASING-MASING SKPD AKAN MEMILIKI NOMOR VIRTUAL ACCOUNT YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN IURAN SETIAP BULAN. SKPD YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN IURAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA POIN (1) DAN POIN (3), DIKENAKAN DENDA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN PIUTANG BADAN PENYELENGGARA TERHADAP PENGUSAHA. SERTIFIKAT KEPESERTAAN DAN KARTU PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN AKAN DICETAK SETELAH PEMBAYARAN IURAN DITERIMA DAN TELAH SESUAI DENGAN DAFTAR RINCIAN UPAH.

CONTOH SERTIFIKAT KEPESERTAAN

CONTACT PERSON HERNI VITRIANI 08123533497 / pin BB : 5363693C EMAIL: herni.vitriani@bpjsketenagakerjaan.go.id ASNAR AHDYANSYAH 081216288097 / PIN BB: 75A2B599 Email: asnar.ahdyansyah@bpjsketenagakerjaan.go.id ALAMAT : BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA KARIMUNJAWA JL KARIMUNJAWA NO 6 SURABAYA TELP 031 5032701 EXT 130-143