HASIL DISKUSI KELOMPOK iv

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
Advertisements

KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
PROGRAM BEASISWA UNGGULAN FAST-TRACK BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012.
PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
BEASISWA PPA/BBM TAHUN 2013
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN
DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
1 Jakarta, 4 Maret Haryoto Kusnoputranto Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Kopertis Wilayah III Jakarta Sosialisasi Beasiswa Studi ke Luar.
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
MEKANISME PENYALURAN BEASISWA UNGGULAN
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
TUGAS BELAJAR KAITANNYA DENGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DOSEN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR :
MATERI RAPAT KOORDINASI DENGAN KATU PKM SE-KAB SMG Tanggal 06 Mei 2014
(Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) & PENGEMBANGAN SDM
Standar 4 Sumber Daya Manusia (SDM)
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PENERIMAAN, REGISTRASI, DAN ADMINISTRASI AKADEMIK PASCASARJANA UGM
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD
SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Ketentuan Peraturan pedoman penyelenggaraan PT dan pelayanan Kopertis Wilayah III.
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
MARET-2009Ditjen DIKTI1 PROGRAM BEASISWA LN DIKTI Sandwich & PAR Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
Maret-2009Ditjen DIKTI1 PROGRAM BEASISWA S2/S3 DITJEN DIKTI Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
MATRIK PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU SEMESTER GANJIL 2014/2015
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
Pendayagunaan Jabatan Fungsional Lingkup BPSDM KP oleh : Drs
BAGI TENAGA HONORER KATEGORI II YANG DINYATAKAN LULUS
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Oleh: Supranawa Yusuf, S.H. MPA (Kepala Biro Kepegawaian)
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
A. DASAR  Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  Peraturan Pemerintah.
Hotel Lombok Raya Mataram, 18 Juli 2008 KESEPAKATAN BERSAMA PERTEMUAN TAHUNAN FORUM KOMUNIKASI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA DEPARTEMEN SOSIAL RI.
PEDOMAN PENILAIAN DUPAK PRAKOM
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TEKNIS PEMBERIAN IBEL & TUBEL SERTA PERMASALAHANNYA
Bandung, 4-6 September Mengharapkan Badan Litbangkes memfasilitasi APKESI untuk mempersiapkan pendidikan profesi peneliti kesehatan Melakukan pembicaraan.
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
Pengembangan SDM Ibu Jujun Rusmijati Kepala Bagian Pengembangan SDM
PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR
FILOSOFI DAN KONSEP DASAR PENERAPAN SISTEM TUNJANGAN BERBASIS KINERJA
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Permasalahan Usulan Angka Kredit Jabfung Peneliti Kemenkes
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
REVIEW PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
Transcript presentasi:

HASIL DISKUSI KELOMPOK iv JAKARTA, 14 FEBRUARI 2013

TUGAS/OUTPUT Mekanisme Pembiayaan Biaya Riset Peserta Tugas Belajar (Tubel) S3 Badan Litbangkes Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tubel Badan Litbangkes Tahun 2012 Rencana Seleksi Internal Tubel Badan Litbangkes Daftar Kebutuhan Tubel Badan Litbangkes Tahun 2013-2015 Pedoman Program Tubel Badan Litbangkes

1 MEKANISME PEMBIAYAAN RISET PESERTA TUBEL S3 BADAN LITBANGKES Narasumber: Pustanserdik BPPSDM Kes Biro Kepegawaian, Kemkes Ditjen Anggaran, Kemkeu

HASIL DISKUSI Dasar Hukum : 1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum 2) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.00.SJ.SK.H.1125 tahun 2005 Bersifat “BANTUAN” sehingga tidak seluruh komponen biaya tubel dibayarkan Diperuntukan hanya untuk program pendidikan Dalam Negeri

KOMPONEN BIAYA TUBEL TAHUN 2013 NO KOMPONEN DASAR HUKUM 1 Transport datang dan pulang Permenkeu/SBU 2013 2 Uang harian (maks 2 hr datang dan pulang) 3 Tunjangan biaya hidup 4 Tunjangan riset (1x) 5 Biaya praktik (1x) Kepmenkes 1125/2005 6 Transport lokal 7 Uang Buku dan referensi 8 SPP

Lanjutan.... Diluar komponen yang diatur dalam SBU (uang gedung dll) dapat dibayarkan secara at cost sesuai kemampuan Kementerian Kesehatan Perlu diatur dalam Permenkes dengan melampirkan SPTJM dan surat pernyataan dari perguruan tinggi

Biaya Riset S3 SBU 2013 : dapat dibayarkan secara at cost sesuai kemampuan Kementerian Kesehatan Perlu diatur dalam Permenkes tentang besaran biaya riset per jenis penelitian Penyusunan Standar Biaya Khusus Riset Tubel, berdasarkan jenis penelitian (masukan dari satker)

2 EVALUASI PELAKSANAAN TUBEL BADAN LITBANGKES TAHUN 2012 Sumber data: Hasil rekap data tubel 2008-2012 Database jabfung per Desember 2012 SIMKA per Desember 2012

HASIL DISKUSI

S1 = 15 S2 = 44 S3 = 42 Jumlah Peserta Tubel 2008-2012 Tahun Ajaran S1 ∑ L 2008 3 56 23 2009 33 46 42 10 2010 6 11 9 5 2011 7 22 2 2012 16 Jumlah 54 39 151 107 45 S1 = 15 S2 = 44 S3 = 42

Peserta Tubel Tidak Selesai Tepat Waktu

Tindak Lanjut Diberikan surat peringatan Permintaan progress report ke PT Pendampingan disertasi Masa perpanjangan tubel: S1: 1 smt S2: 1 smt S3: 4 smt

PELAKSANAAN TUBEL Dasar Hukum 1) Permenkes 541/Menkes/Per/VI/2008 2) Kepmenkes 1053/Menkes/SK/VIII/2002 Program REGULER, dibebaskan dari tugas kedinasan baik untuk pejabat fungsional maupun struktural Masa Studi S1 : 2 tahun, S2 : 2 tahun, S3 : 3 tahun Batas Usia S1= 35th, S2= 40th, S3= 45th (Peneliti Madya dan Utama = 50th)

Lanjutan.... Masa Bakti setelah Tugas Belajar adalah n+1 untuk mengikuti Tubel berikutnya, 2n+1 wajib bekerja di Badan Litbangkes Peserta Ijin Belajar tidak dapat diusulkan sebagai peserta Tugas Belajar Mengikuti Seleksi Administrasi, Seleksi Internal (Uji TPA, Toefl dan Proposal), Seleksi Akademik, Seleksi BPPSDMK Bagi yang mengundurkan diri setelah SK Tubel terbit, tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tubel berikutnya

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2012 No Jabatan Fungsional Jumlah % 1 Stuktural 107 8,1 2 Peneliti 392 29,4 Litkayasa 95 7,1 3 Pustakawan 9 0,7 4 Arsiparis 6 0,5 5 Analis Kepegawaian 8 0,6 Pranata Humas 0,1 7 Fungsional Umum/ Staf 713 53,5 Sumber: database Jabfung per Desember 2012

Jumlah Calon Peneliti Badan Litbangkes UNIT KERJA DIKLAT PENELITI JUMLAH SUDAH BELUM PUSAT 1 16 17 33 PUSAT 2 12 14 26 PUSAT 3 6 20 PUSAT 4 11 25 B2P2TOOT 2 3 5 B2P2VRP 8 13 BPGAKI 4 BALAI LITBANG BIOMEDIS PAPAUA BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA BALAI LITBANG P2B2 BANJARNEGARA BALAI LITBANG P2B2 TANAH BUMBU 7 9 LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS LOKA LITBANG P2B2 BATURAJA LOKA LITBANG P2B2 WAIKABUBAK LOKA LITBANG BIOMEDIS ACEH 75 123 198 Sumber: database Jabfung per Desember 2012

TINDAK LANJUT Crash Program Diklat Fungsional Pada Tahun 2014 Alokasi anggaran Diklat untuk 123 calon peneliti pertama (Sekretariat Badan dan Satker

3 DAFTAR KEBUTUHAN TUBEL BADAN LITBANGKES TAHUN 2013-2015 Sumber: Rekap usulan rencana kebutuhan tubel tahun 2013-2015 masing-masing Satker Konfirmasi dengan Kasatker/kasubbag KKU

HASIL DISKUSI

KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR TAHUN 2013

KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR TAHUN 2014

KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR TAHUN 2015

..\..\RENCANA KEBUTUHAN TUBEL\Matrik rencana kebutuhan tubel_Raker 120213.xlsx

4 RENCANA SELEKSI INTERNAL TUBEL BADAN LITBANGKES TAHUN 2013

Penyelenggaraan Seleksi Tubel 2013 KEG PELAKSANA FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST I II III IV Pemberitahuan Surat Edaran Seleksi Tubel ke Satker Hukorpeg   Seleksi calon peserta tingkat Satker Satker Seleksi administrasi di Sekretariat Badan Subbag PP Seleksi Internal Badan Litbangkes KPSDM Usulan Berkas Ke Pusat BPPSDMK Seleksi Akademik *) Institusi Pendidikan Pengumuman hasil seleksi akademik *) Pra Penetapan SK Tubel Penerbitan SK Tubel *) kepastian pelaksanaan mengikuti jadwal institusi pendidikan

5 PEDOMAN PROGRAM TUBEL BADAN LITBANGKES Sumber: Permenkes 541/Menkes/Per/VI/2008 Kepmenkes 1053/Menkes/SK/VIII/2002 Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Tubel Kementerian Kesehatan

HASIL Draft Pedoman Program Tugas Belajar Badan Litbangkes ..\PEDOMAN TUBEL 2013_draft.docx

TINDAK LANJUT Finalisasi Pedoman Tugas Belajar Badan Litbang kesehatan

Terima Kasih