HUTANG LUAR NEGERI

Hutang luar negeri bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tabungan (saving gap) yaitu lebih kecilnya nilai tabungan dari nilai investasi

Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah ORBA Untuk Mengatasi Masalah Kekurangan Modal Tokyo Club tahun 1966 Paris Meeting tahun 1967 Den Haag tahun 1967 yang mengasilkan Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI). 6 negara anggota yaitu AS, Belanda, Italia, Jerman Barat, Jepang dan Inggris Fast disbursing assistance (FDA) tahun 1992 Consultatif Group on Indonesia (CGI) tahun 1992

Jenis Bantuan IGGI Bantuan Program (program aid) Bantuan pangan (food aid) Bantuan proyek (project aid) Bantuan teknis (technical aid)

Pembiayaan CGI Pengembangan sumber daya manusia yang meliputi sektor pendidikan, kependudukan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi Pengadaaan dan pembangunan prasarana yang meliputi sektor-sektor pertambangan, energi, pengairan dan irigasi, perhubungan, telekomunikasi, pembangunan perkotaan dan air minum

Pembiayaan CGI Bidang pertanian dan pembangunan daerah yang menyangkut proyek-proyek pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan pelabuhan perikanan, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani

Pembiayaan CGI Pengembangan kualitas lingkungan hidup yang meliputi proyek pengembangan dan konservasi taman nasional, rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang, pengembangan kantor-kantor Bappedal Program pengentasan kemiskinan yang meliputi pengembangan pertanian terpadu, pengembangan pertanian lahan kering terpadu dan pembangunan pengelolaan air bersih di perdesaan

Beberapa Proyek Pembangunan Yg dibiayai Bank Dunia, 1968-2001 Sektor Nilai (US$ juta) Proyek Transportasi 4.652,6 31 Pembangunan Perkotaan 1.931,2 20 Pendidikan 2.765,2 43 Keuangan 1.826,5 18 Oil dan gas 120 2

Rasio Hutang Terhadap PDB Tahun Rasio 2005 48%(21,6% Htg LN, 26,3% Htg DN) 2006 43,9%(19,3% Htg LN, 24,6% Htg DN) 2007 39,5%(16,7% Htg LN, 22,8% Htg DN) 2008 35,4%(14,4% Htg LN, 21% Htg DN) 2009 31,8%(12,6% Htg LN, 19,2% Htg DN)

Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN Penyusunan RUU pinjaman dan hibah luar negeri dan percepatan pembahasannya menjadi UU Perbaikan perencanaan penyerapan pinjaman dan hibah luar negeri dalam APBN

Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN Penguatan kelembagaan menejemn hutang Peningkatan kapasitas SDM baik di lembaga pengelola hutang maupun di kementrian/lembaga pusat dan daerah Penguatan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah luar negeri

Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN Peningkatan data base pinjaman luar negeri Peningkatan transparansi dalam pengusulan dan pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri

Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN Peningkatan koordinasi antar lembaga pengelola hutang, koordinasi dengan donor dan koordinasi antar donor

Beberapa Teori Tentang Hutang Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi Model Pertumbuhan ekonomi linier (Rostow dan Harrod-Domar) Teori Ketergantungan