DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Menuju Broadband Lingkungan
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
Pemeringkatan e-Government Indonesia
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.
PENGELOLAAN KEHUMASAN DI DPR RI (oleh: Sekretaris Jenderal DPR RI)
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Website sebagai sarana penyampaian informasi
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Serang, 24 April 2014.
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Teknik Penentuan Jenis Informasi Publik yang Dikecualikan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Sekretariat PPID Prov. Nusa Tenggara Barat
Kiprah PPID Kab.Kulon Progo Dalam Layanan Informasi Publik oleh : Rudy Widiyatmoko,S.Sos PPID Kab. Kulon Progo.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Keterbukaan Informasi Publik
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
PEMAHAMAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL)
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK Depok, 5 Nopember.
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
Hak Memperoleh Informasi
RESPON TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
H Abdul Halim H Ahmad, Lc, MM Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kalteng
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
IMPLEMENTASI SIKN DAN JIKN DI BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN ACEH
Standart Format Konten PPID
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
POKOK-POKOK PEMIKIRAN UU KIP DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Transcript presentasi:

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN BLH PROVINSI SULAWESI BARAT berbasis website DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT (Bpk. H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si)

DASAR HUKUM ; UNDANG-UNDANG RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TETANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PASAL 62 AYAT (1) S/D (3) PERMEN LH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

LATAR BELAKANG Sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan keterbukaan informasi untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Lanjutan………………. Dalam pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas diuraikan bahwa bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup tersebut dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, selayaknyalah setiap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Provinsi Sulawesi Barat ini harus diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN Menjamin hak setiap warga masyarakat Sulawesi Barat pada khusunya untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik terkait PPLH Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan khusunya di bidang PPLH Mengembangkan ilmu pengetahuan serta peningkatan SDM Pengelola LH serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Bidang Lingkungan Hidup untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

TAHAPAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN WEBSITE BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV TAHAPAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN WEBSITE BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. SULBAR Tahun 2012 Diawali dengan kegiatan Pengenalan Joomla dalam rangka Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis website yang dilaksanakan oleh PPE Sumapapua di Mamuju Tahun 2013 Workshop Aplikasi dan Familiarisasi Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Hidup yang diprakarsai oleh PPE Regional Sulawesi dan Maluku

KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT WORKSHOP APLIKASI DAN FAMILIARISASI SISTEM INFORMASI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KUALITAS LINGKUNGAN PEMBUATAN DESAIN WEBSITE BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI JOOMLA

PELATIHAN PEMBUATAN DESAIN WEBSITE BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI JOOMLA DI PRAKARSAI OLEH PPE REGIONAL SULAWESI DAN MALUKU PADA TANGGAL 6 – 8 NOVEMBER 2013 BERTEMPAT DI HOTEL D’MALEO - MAMUJU NARASUMBER : PPE SULAWESI DAN MALUKU KA. BLH PROV. SULBAR DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM PROV. SULBAR KEGIATAN INI DIIKUTI OLEH PESERTA DARI STAF BLH PROVINSI SULAWESI BARAT SEBANYAK 10 ORANG

Berangkat dari Pelatihan desain Website ini, dintindakalanjuti dengan surat permohonan pembuatan website ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana kebijakan sisten informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah dikembangkan sejak tahun 2008

Permohonan ini ditindaklanjuti dengan mencantumkan website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat kedalam portal resmi website Provinsi Sulawesi Barat dengan nama domain http//:blh.sulbarprov.go.id

Akhirnya pada hari Selasa, 12 Oktober 2013 website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dapat diaktifkan.

Sebelum menggunakan website resmi, Badan Lingkungan Hidup Prov Sebelum menggunakan website resmi, Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar menyebarluaskan informasi melalui media surat kabar, TV lokal dan blog blhsulbar.blogspot.com

WEBSITE RESMI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT

TERIMA KASIH TERIMA KASIH