Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

Direktorat Pembinaan SMA
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 2011
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
“PERAN TP PKK DALAM SISTEM INFORMASI POSYANDU”
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PROGRAM Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR NoKOMPONEN KEGIATANSASARAN DAN KEGIATAN DUKUNGAN PIHAK TERKAIT WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PROVINSIKAB/KOTA 1TNI (KODAM.
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Latar Belakang Kemajuan terkait pembangunan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diamanatkan kepada Kemen PPPA telah.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
LAPORAN PKK KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
OLEH : EFFI MARDIYANTO KETUA U MUM TP. PKK DISAMPAIKAN DALAM RANGKA TEMU KADER POSYANDU TANGGAL 29 MEI 2009.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI KOTA TANGERANG
PENCAPAIAN SERTA LANGKAH-LANGKAH 6 BULAN KEDEPAN BIDANG KS & PK
Disampaikan pada acara :
Oleh : dr. Hj. ERNI GUNTARTI Ketua Umum Tim Penggerak PKK
PROGRAM KERJA POKJA IV TP-PKK KAB WONOGIRI
AKREDITASI PUSKESMAS.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
PERAN PKK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DI KELUARGA
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
TUJUAN Tujuan Umum Terselenggaranya pelayanan PAUD yang terintegrasi dengan layanan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) menuju terwujudnya anak Indonesia.
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
S E L A M A T D A T A N G.
10 PROGRAM KERJA POKOK PKK Disajikan dalam BIMTEK TP.PKK Kab.Sarolangun 19 Desember 2017.
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Evaluasi dan Rencana Kerja
-Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil-
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PERAN KADER DALAM MENINGKATKAN BKB OLEH : Ns. I Gede Dedy Artho, S.Kep., M.Kes.
Transcript presentasi:

Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah RENCANA TINDAK LANJUT KEMITRAAN PKK DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN REVITALISASI PROGRAM KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA Disampaikan oleh : Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah Palangka Raya, 1 Maret 2011

Gerakan Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga LATAR BELAKANG Gerakan Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahteraan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, berbudi luhur, sehat mandiri berkeadilan, maju mandiri, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan Gerakan PKK Dalam pelaksanaanya dilapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dengan Dewan Penyatun Tim Penggerak/Mitra Dalam 10 Program PKK Program Keluarga Berencana (KB) masuk dalam program ke 10 yaitu Perencanaan Sehat 2

LANJUTAN…. KEMITRAAN PKK-BKKBN & KESEHATAN Membuat program-program terobosan Tim Penggerak PKK bermitra dengan BKKBN, Kementerian Kesehatan, sebagai upaya bersama untuk meningkatkan pencapaian program di bidang KKB dan Kesehatan. 3

DASAR PELAKSANAAN 1. Undang - undang nomor 52 tahun 2009 tentang ke- penddudukan dan pembangunan keluarga 2. Keputusan Menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 53 tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 3. Keputusan Rakernas VI PKK nomor : 02 / KEP / Rakernas / VI / 2005 tentang Pedoman kelem-bagaan. 4. Pedoman Pelaksanaan Kesatuan gerak PKK – KB -Kesehatan Tahun 2010.  

TUJUAN Umum: Terwujudnya komitmen kebijakan dan strategi koordinasi kemitraan antara TP PKK dan BKKBN untuk mewujudkan keluarga berencana dan sejahtera Khusus :Tercapainya komitmen operasional antara TP PKK dan BKKBN dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2011.   5

L Pelaksanaan POKOK-POKOK KEMITRAAN Persiapan.   Rapat-rapat persiapan pemantapan kemitraan Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Menentukan Target sasaran dan jadwal kegiatan . : Pelaksanaan Pelaksanaan Kemitraan antara BKKBN dengan TP PKK tahun 2011

Kegiatan kemitraan tp pkk-bkkbn-kes Tk ProvINSI KALIMANTAN TENGAH Bulan Pelaksanaan 1 Rakerda KKB Maret  2 Pertemuan pemantapan organisasi kelembagaan (TP PKK) April 3  Peringatan HKG tahun 2011 29 April 4  Rapat konsulatsi TP PKK se Kalteng November 5 Sosialisasi Hari Kesatuan Gerak PKK 6 Talkshow Nopember 7

Kegiatan Kemitraan PKK..... (lanjut) NO KEGIATAN Bulan Pelaksanaan 7  Pertemuan pemantapan peran PKK dalam program kesehatan ibu, anak dan KB September mg IV 8 Pertemuan program pokja IV September mg I 9  Lomba penulisan Essay dan penyuluhan Kes oleh kader PKK dalam rangka HKG 26 Mar Data sdh P Raya 10 Pelaksanaan dan pemantauan kesatuan gerak PKK-KB dan Kesehatan Oktober-Desember 11 Melaksanakan penilaian kesatuan gerak PKK-KB dan Kesehatan Januari-maret 8

Kegiatan kemitraan tp pkk-bkkbn, kes Tk pusat NO KEGIATAN Bulan Pelaksanaan ket 1 Umum a. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK b. Jambore Kader PKK Mei 2011 Ditentukan kemudian  2 Khusus Rakernas Kemitraan KB – PKK Lomba-lomba dalam rangka HARGANAS dengan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK- KB- Kes : - Pelaksana Terbaik PKK-KB Kes - Posyandu - Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pebruari Januari-maret 14 maret data sdg sampai pusat Ketua TP PKK & ketua Pokja IV Prov Kegiatan Kesatuan Gerak PKK merupakan salah satu syarat mendpt Manggala bagi Gubernur, Bupati, /Walikota. Ketua TP PKK Prov, Kab/Kota. Kegiatan Lomba sebagai pembinKetua TP PKK & ketua Pokja IV Prov Kegiatan Lomba sebagai pembin 9

Kegiatan kemitraan tp pkk-kbkkbn, kes Tk pusat NO KEGIATAN Bulan Pelaksanaan Keterangan c. Road Show ke provinsi yg akan ditentukan kemudian d. Peringatan HARGANAS di Bandung - Jawa Barat e. Seminar HARGANAS Ditentukan kemudian 29 Juni 2011 Juni 2011 diBandung Jawa Barat Diikuti TP. PKK Provinsi dan Kab / Kota Pemenang lomba 10

Kegiatan kemitraan tp pkk-kbkkbn, kes Tk pusat (lanjutan) NO KEGIATAN Bulan Pelaksanaan Keterangan 3 TERKAIT DENGAN KEPENDUDUKAN DAN KB Memfasilitasi pemberian modal bagi kader : - Inventarisasi kader yg berusaha - Mencari pelung akses permodalan b. Sosialisasi kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes - Advokasi kegiatan - Motivasi masy u/ berpartisi pasi aktif dl keg Kesatuan gerak PKK – KB - Kes - Pencanangan - Pembinaan Pelaksanaan Jadwal Menyesuaikan 11

Kegiatan kemitraan tp pkk-kbkkbn, kes Tk pusat (lanjutan) NO KEGIATAN Bulan Pelaksanaan Keterangan 3 c. Mendorong kepedulian Pemda Provinsi, Kab/Kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak PKK di daerahnya. Jadwal Menyesuaikan 12

Monitoring dan Evaluasi 13

Lanjutan… untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian kegiatan yang sudah dilaksa- nakan dan hambatan-hambatan yang di- temui dalam pelaksanaannya. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara terpadu antara unsur BKKBN , TP PKK dan Kesehatan turun ke Kabupaten / Kota tertentu (terpilih) untuk dikunjungi, jadwal Monev Minggu III dan IV bulan Nopember 2011.

PENDANAAN Untuk menunjang pelaksanaan ke-giataan kemitraan BKKBN – TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah bersum-ber dari DIPA BKKBN, BPM Des Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.  

PENUTUP Tercapainya komitmen operasional antara TP PKK & BKKBN dl pembangunan kependudukan & keluarga berencana tahun 2011.   16

Terima kasih & PHBS