DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

Perkembangan Psikologi Bayi - Remaja
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Pendidikan Non Formal ? Usaha mempengaruhi dan mengembangkan sikap sosial Merupakan analogi dari pengertian pendidikan jasmani, religius, etik,estetik,
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
Perkembangan Mental/Psikologi Anak Usia Sekolah
Enny Zuliatie Die-J YPI (Drop in Center Cijantung Yayasan Pelita Ilmu)
Model Pengembaangan Kegiatan TPA
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Tugas dan Tanggungjawab
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PERAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan oleh: Hj. Suzanna Eddy Yusuf (Wakil Ketua I TP. PKK.
UNIVERSITAS SILIWANGI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PENGEMBANGAN KURIKULUM PAUD
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan posyandu remaja
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
REDISTRIBUSI TANAH ... ?.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
Konsep-Konsep Kesejahteraan Sosial
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
KESEHATAN MENTAL DI SEPANJANG SIKLUS KEHIDUPAN
Kesehatan Lingkungan Pemukiman
JURUSAN REHABILITASI SOSIAL
UPAH, PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
Perkembangan Psikologi Bayi - Remaja
BIDANG-BIDANG PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL
ORGANISASI LANSIA & POSYANDU LANSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Aspek Pemasaran Menganalisis pemasaran secara komprehensif bertujuan untuk merinci pemasaran secara lebih jelas dimulai dari memahami dan mengerti betul.
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
Bahan tayang 3-4 Mei.
BIMBINGAN KONSELING.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BAGI HAK-HAK ANAK DI ACEH.
Kependudukan Tujuan Umum:
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Aspek Pemasaran Menganalisis pemasaran secara komprehensif bertujuan untuk merinci pemasaran secara lebih jelas dimulai dari memahami dan mengerti betul.
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PENDIDIKAN NON FORMAL)
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
PROSES SKORING Prodalima, S.Kep, Ners.
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
ASUHAN KEPERAWATAN LANSIA DI PANTI WERDA
LOGO K3 PERKANTORAN Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan PERMENKES NO 48 TAHUN 2016.
DESA WISATA Novita Widyastuti S.,M.Si.Par. WISATA???
MKDU ILMU SOSIAL DASAR (ISD) PEMUDA DAN SOSIALISASI.
PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL Modul 6.  Mengembalikan saksi dan/atau korban dari luar Negeri ke titik debarkasi di wilayah Indonesia dan/atau daerah.
KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN
MAHASISWA PEDULI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENATAAN KEPENDUDUKAN
PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan
Transcript presentasi:

DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA KEBIJAKAN DAN PROGRAM DINAS SOSIAL DKI JAKARTA TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK MISKIN PERKOTAAN Disajikan dalam rangka kegiatan Focused Group Mapping (FGM) Perlindungan Anak Miskin Perkotaan, Hotel Grand Ussu, 5 Oktober 2009 PEMERINTAH PROvINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA J. Gunung Sahari II / 6 Jakarta Pusat

1. LATAR BELAKANG TIMBULNYA PMKS JALANAN (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, WTS dsb.) DAYA TARIK KOTA Peluang kerja lebih terbuka Upah kerja lebih tinggi Fasilitas kota lengkap Persepsi tinggal di kota lebih baik Potret kota yang gemerlap (serba ada) SDM BERKUALITAS Masuk sektor formal SDM Tuna Kualitas akan Gagal Terhempas dan Terdampar Menjadi Limbah Sosial Kota (PMKS) URBANISASI Konsentrasi (penduduk) di Ibukota untuk : SDM Terseleksi akibat kompetisi dan pertarungan hidup yang keras dan berat Mempertahankan hidup Memperbaiki taraf kehidupan Berjuang merubah nasib SDM TUNA KUALITAS Menjadi residu sosial / PMKS DAYA DORONG DESA Peluang kerja sempit Upah kerja rendah Persepsi tinggal di desa ketinggalan zaman Urbanisan yang berhasil di Jakarta Mudahnya tranportasi Relasi/keluarga di kota Jakarta Gelandangan Pengemis WTS Waria Anjal dsb JAKARTA PENERIMA LIMBAH SOSIAL DARI SELURUH PENJURU TANAH AIR SDM KURANG BERKUALITAS Masuk sektor informal 1

2. PROBLEM ANAK JALANAN Salah Satu problem sosial Ibukota yang sangat kompleks dan berat Cenderung terus meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif Insan muda, pewaris masa depan bangsa yang sedang bernasib kurang beruntung Ancaman keselamatan & resiko sosial yang tinggi (perilaku, keterlantaran, exploitasi dsb.) Berimplikasi sangat luas menyangkut diri sendiri maupun masyarakat Perlu perlindungan, penyelamatan dan pem- binaan agar tumbuh kembang secara wajar dan dapat mandiri Tampilan yang aktraktif, mengganggu keter- tiban umum dan kenyamanan Ibukota Menimbulkan citra buruk Ibukota dan issu politik yang merugikan hasil - hasil pembangunan 2

Aktivitas kehidupan sehari-hari menjadi 3. PROFIL ANAK JALANAN HIDUP SENDIRI Aktivitas kehidupan sehari-hari menjadi Umur 6 – 18 tahun Belum menikah Kehidupannya tidak teratur Dari keluarga bermasalah/miskin Mencari nafkah di sektor informal Terpisah dengan orang tua Menggelandang/ hidup tidak menentu Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya Kuli / buruh Pengemis Pengamen Pak Ogah Calo Penumpang Joki Three In One Preman / pemalak Pengelap Mobil Pemulung Tidak menentu HIDUP BERSAMA KEL. Keluarga miskin tinggal di pemukiman Keluarga pemulung tinggal di gubug – gubug liar 3

4. DATA PMKS DAN ANAK JALANAN DATA ANAK JALANAN JAKUT 652 JAKBAR 1.795 JAKPUS 1.883 JAKTIM 2.296 JAKSEL 1.532 JUMLAH 8.158 4

5. KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK JALANAN Melibatkan lintas sektor / antar daerah Melibatkan keluarga / masyarakat Melibatkan LSM / Orsos Melibatkan pengusaha ARAH KEBIJAKAN TERPADU BERTAHAP Azas skala prioritas Diutamakan daerah protokol dan lokasi rentan / potensi anjal MENYELURUH Aspek kesejahteraan, pendidikan dan perlindungan anak Aspek keamanan dan ketertiban umum Konseptual , berlanjut Tangani hulu dan hilir Anak tidak kembali ke jalan Mandiri TUNTAS 5

6. TUJUAN PEMBINAAN ANAK JALANAN agar memperoleh Kesempatan pendidikan / sekolah (wajib belajar) Anak tidak kembali ke jalan, menjadi insan yang mandiri Jalanan bebas dari gangguan anjal, aman, tertib, bersih dan teratur Pembinaan mental sosial – keagamaan Ketrampilan kerja untuk dapat hidup secara mandiri Kesempatan dapat tumbuh kembang secara wajar menuju tahapan kedewasaan 6

7. SASARAN GARAPAN / PENANGANAN ANAK JALANAN OBYEK 1 Penampungan (asrama) 2 Pendidikan (sekolah) 3 Pembinaan fisik, mental – sosial dan keagamaan 4 Pelatihan ketrampilan 5 Bantuan stimulasi kemandirian ANJAL Fokus Penanganan PEMBINAAN 1 Pelatihan ketrampilan kerja/ usaha 2 Bantuan stimulasi usaha kemandirian ORTU ANJAL Fokus Penanganan PEMBERDAYAAN 7

8. FUNGSI PANTI SOSIAL ANAK JALANAN Sebagai Pengganti orang tua yang menjalankan fungsi keluarga, (sosialisasi, agama, ekonomi, pendidikan, budi pekerti, disiplin dsb.) Lembaga Pelayanan Sosial Anak Jalanan Panti Sosial sebagai lembaga yang menyiapkan anak tumbuh kembang secara wajar dan siap mandiri Tempat pembinaan mental sosial keagamaan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan Lembaga Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian untuk masyarakat, kalangan akademisi dan pengembangan kebijakan dan program pelayanan anak jalanan Lembaga Pengabdian dan Pengembangan 8

BERBASIS 9. PENDEKATAN PEMBINAAN ANAK JALANAN Panti / asrama Sekolah Menempatkan wali/pengasuh sebagai pengganti keluarga Komprehenship, menyeluruh terpadu : Pendidikan Pekerjaan sosial Kesehatan Psikologi Agama Olahraga, seni Ketenaga ker- jaan Menempatkan sekolah sebagai pendukung utama Sekolah Menempatkan pelatihan ketrampilan sebagai pendukung utama untuk mempersipakan kemandirin Pelatihan ketrampilan 9

10. TAHAPAN PEMBINAAN ANAK JALANAN Tahap V Tahap IV Tahap III Bina lanjut Bina lanjut Terminasi Tahap II Penyaluran Kembali kepada keluarga Penyaluran kerja Usaha mandiri Rujukan kelembaga lain Tahap I Pembinaan Pembinaan fisik, mental - sosial dan keagamaan Pendidikan Pelatihan ketrampilan Olah raga, seni budaya Magang kerja Penerimaan Identifikasi, seleksi dan motivasi Penerimaan / pengasramaan Penjangkauan Rujukan Pendekatan - Penjemputan - UPSK - Penyuluhan Sosial Rujukan dari PS/ Rumah Singgah 10

11. PANTI SOSIAL UNTUK PEMBINAAN ANAK JALANAN 1. PSAA PU 02 plumpang 120 jiwa Khusus laki-laki Khusus perempuan 2. PS. Asuhan Anak Duren Sawit Jakarta Timur 120 jiwa 420 jiwa PANTI SOSIAL 3. PS. Asuhan Anak Cengkareng Jakarta Barat 280 jiwa Khusus laki-laki 11

TERIMA KASIH