Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
Keterkaitan Kependudukan & Dimensi Ekososbud Ling Jumlah Penduduk Struktur Penduduk Mobilitas Penduduk Kualitas penduduk Kuantitas penduduk Sosial Ekonomi Budaya Lingkungan Karakteristik Wilayah SDA Pesisir Hutan/Lembah Hamparan
Pendekatan BKKBN Memperhatikan dimensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan serta multi kultur. Memperhatikan karakteristik wilayah (pesisir, hutam/lembah, hamparan). Memperhatikan aspek kependudukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Menuntaskan reformasi kelembagaan BKKBN sesuai UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; serta Perpres 62 Tahun 2010 tentang BKKBN
PEMETAAN DAERAH : KUALITAS SDM Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Dengan indikator IPM dapat dipetakan status dan posisi kualitas SDM.
Di atas rata-rata IPM kab/kota secara nasional (2010) Kriteria Di atas rata-rata IPM kab/kota secara nasional (2010) Di bawah rata-rata IPM kab/kota secara nasional (2010) Perubahan IPM di atas rata-rata kab/kota secara nasional ( 2005-2010 ) Kabupaten/Kota yang aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten/Kota yang perduli dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berupaya mencapai SDM yang berkualitas Perubahan IPM di bawah rata-rata kab/kota secara nasional ( 2005-2010 ) Kabupaten/Kota yang harus waspada dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten/Kota yang kritis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia
Tantangan Bagaimana merealisasi kependudukan sebagai titik sentral pembangunan? Bagaimana mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan hidup? Bagaimana mengembangkan partisipasi semua pihak? Bagaimana mengembangkan kerangka kerja advokasi perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga?
Tantangan Bagaimana memperkuat harmonisasi multikultur kependudukan? Bagaimana mengembangkan perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal? Bagaimana membangun keadilan dan kesetaraan gender dalam kependudukan dan penyelenggaraan keluarga berencana?