Kebijakan pembangunan ekonomi dalam mengatasi permasalahan ekonomi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEREKONOMIAN FENARO Rai.E - Mak.
Advertisements

INFLASI.
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Tugas kelompok Ekonomi
Assalamu’alaikum Wr.Wb Suhartini 1001 Liskawati Rahayu Nurhidayah Ririn Mirnawati Lina Hadiarti Nama Kelompok :
INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Oleh : 1. AYU DWI LESTARI ( )
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
REVIEW MATERI EKONOMI MAKRO (BAHAN UAS)
REVIEW MATERI EKONOMI MAKRO (BAHAN UAS)
BAB 11 KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
PENGANGGURAN, INFLASI & KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
Perekonomian Terbuka Pertemuan 5.
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
KONSEP EKONOMI Materi Ekonomi Kelas X
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
KEBIJAKAN MONETER & FISKAL
KEBIJAKAN MONETER DAN PENERAPANNYA
Konsep Dasar Ekonomi Makro
Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro
Garapan Drs. Puji Suharjoko
BANK adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes.
Uang, Institusi Keuangan dan Penawaran Uang
NERACA PEMBAYARAN KURS VALUTA ASING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
PENGANGGURAN DAN INFLASI
Perekonomian Terbuka Pertemuan 5.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
NERACA PEMBAYARAN KURS VALUTA ASING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
Pasar Uang Dan Kurva LM Danang Wijayanto.
KEBIJAKAN MONETER Yayat Sujatna
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
Penawaran Uang dan Kegiatan Ekonomi Negara
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
NERACA PEMBAYARAN KURS VALUTA ASING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Kesesuaian Kebijakan Ekonomi Konvensional dalam Kebijakan Pembangunan
Kebijakan Moneter.
Pembangunan Ekonomi & Kebijakan Keuangan Negara
Oleh: Annisa Maulidya Chasanah X.4 SMA Negeri 1 Depok
Pembangunan Ekonomi & Kebijakan Keuangan Negara
ERNA YULIANA A / A FKIP/PEND.AKUNTANSI
PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Garis Besar Materi Penyebab Krisis Moneter Indonesia
Uang, Institusi Keuangan dan Penawaran Uang
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
NERACA PEMBAYARAN KURS VALUTA ASING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Konsep Ekonomi Moneter, Kebijakan Moneter, Dan Inflasi
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
3/23/ Model Pembangunan Ekonomi Dosen: Dr. Sri Endang Kornita, SE, MSi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Pekanbaru 2018.
PRINSIP EKONOMI DALAM AGRIBISNIS. Sistem Perekonomian Sistem Pasar Bebas Sistem Ekonomi Perencanaan Sistem Ekonomi Campuran Ekonomi Makro Ekonomi Mikro.
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Transcript presentasi:

Kebijakan pembangunan ekonomi dalam mengatasi permasalahan ekonomi Yeni Puspita, SE., ME

Hambatan Pembangunan Analisis mengenai pengaruh perkembangan penduduk terhadap beberapa aspek dalam pembangunan ekonomi Efek dualisme sosial dan tekhnologi terhadap mekanisme pasar dan penggunaan tenaga kerja Lingkaran perangkap kemiskinan (the vicious circle of poverty) sebagai faktor yang mengekalkan keterbelakangan Struktur ekspor yang berupa bahan mentah dan efeknya kepada kemungkinan mewujudkan pembangunan Proses sebab akibat kumulatif dan efeknya kepada daerah yang lebih miskin

Syarat umum untuk pembangunan menurut Baldwin dan meier Kekuatan dari dalam (indigeneus forces) untuk berkembang Mobiltas faktor-faktor produksi Akumulasi kapital Kriteria atau arah investasi yang sesuai dengan kebutuhan Penyerapan capital dan stabilitas Nilai dari lembaga-lembaga yang ada

Kekuatan dari dalam (indigenous forces) untuk berkembang Adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang. Jadi harus ada kehendak untuk menaikkan tingkat hidup masyarakat tersebut. Kekuatan dari luar masyarakat dapat mendorong dan memberikan fasilitas-fasilitas pada kemauan untuk berkembang, namun kekuatan dari luar hanya merupakan pelengkap dan tidak dapat menggantikan kekuatan yang berasal dari dalam diri masyarakat.

Mobilitas faktor produksi Ketidaksempurnaan pasar (market imperfections) akan sangat membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan produktif. Untuk mengatasi hal ini maka market imperfections harus ditiadakan, sehngga faktor-faktor produksi dapat digunakan sepenuhnya

Akumulasi Capital Akumulasi capital dapat terwujud dengan kenaikan volume tabungan riil, sehingga sumber uang yang semula untuk tujuan konsumtif dapatdiarahkan untuk tujuan produktif

Kriteria atau arah investasi yang sesuai kebutuhan Kriteria produktivitas sosial marjinal ditafsirkan sesuai dengan perubahan faktor-faktor tersebut dan biasanya menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa faktor faktor tersebut dan biasanya menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa faktor yang harus diperhatikan diantaranya adalah pendapatan per kapita, pendapatan nasional, faktor waktu, kepentingan masyarakat, unsur pasar dan titik pertumbuhan

Penyerapan capital dan stabilitas Penyerapan capital dipengaruhi oleh dua hal yaitu disatu pihak ditentukan oleh tersedianya faktor-faktor komplementer yang bekerjasama dengan capital, dan dilain pihak oleh syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Selain itu juga dipengaruhi oleh masa perkembangan perekonomian disitu, misalnya karena waktu yang diperlukan lama maka terjadi inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran internasional

Nilai dari lembaga yang ada Perkembangan ekonomi dapat melaju cepat bila diciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, motif-motif baru, cara/metode-metode produksi baru. Demikian pula harus ada perubahan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, agar supaya pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar.

Masalah-masalah pembangunan ekonomi Menurut Sadono Sukirno Struktur umur penduduk dan masalah pengangguran masalah yang dihadapi adalah struktur penduduk yang berat sebelah, yaitu banyknya penduduk yang berada di bawah umur (dibawah 15 tahun), dan penduduk usia produktif antara 15-64 thn. Sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk produktif, sehingga menyebabkan tingginya pengangguran Masalah perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota besar sangat berlebihan sehingga menyebabkan jumlah penduduk kota tumbuh dengan cepat, dan menyebabkan kepadatan di kota-kota besar

Menurut Irawan dan Suparmoko Tekanan penduduk, terjadi akibat: Masalah kelebihan penduduk Masalah kemanusiaan Pengawasan jumlah penduduk b) Pembangunan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana warga bersama pejabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian kebijakan Ekonomi Menurut Ealau dan Prewitt (1997), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yeng terkena kebijakan) Analisis kebijakan pembangunan ekonomi adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan (explanation) dan rekomendasi (recommendation) terhadap konsekuensi kebijakan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan

Penggolongan Kebijakan ekonomi Luar Negeri 1. Kebijakan pemerintah Dalam Negeri 1. Kebijakan Fiskal 2.Kebijakan Moneter Luar Negeri 1. Kebijakan pemerintah 2. Bantuan tekhnis 3. Investasi Asing Swasta 4. Investasi Asing Pemerintah 5. Kebijakan tata niaga

Kebijakan Ekonomi dalam Negeri Kebijakan fiskal kebijakan pemerintah dalam pengaluaran dan pendapatannya denga tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Ada tiga instrumen kebijakan fiskal yang dapat dijalankan. 1. Menaikkan pajak rumah tangga 2. Mengurangi pengeluaran pemerintah fiskal (fiscal insentive) pada pengusaha tertentu 3. Memberi rangsangan fiskal (fiscal insentive) pada pengusaha tertentu

Kebijakan Moneter Kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan mempengaruhi tingkat bunga Ada beberapa jenis kebijakan moneter, yaitu: Reserve ratio policy rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah 2. Politik diskonto yaitu kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi tingkat bunga Credit selective control kebijakan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi pola investasi dan produksi Open market operation adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (goverment securities)

KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGERI Kebijaksanaan pemerintah Negara sedang berkembang melaksanakan kebijaksanaan perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negeri. Cara lain untuk mendorong perkembangan ekonomi ialah dengan memberikan subsidi pada industri-industri tertentu. Bantuan teknis Bantuan teknis ialah mengatur atau membentuk “tim internasional” untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri.

Investasi asing swasta Investasi ini dapat berbentuk “investasi langsung” (Foreign Direc Investment) yaitu langsung punya usaha di situ dan “investasi portofolio” yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang. Investasi asing pemerintah Investasi asing pemerintah, berupa pinjaman dan hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang.

Kebijakan Tata Niaga Pola umum pengembangan sektor industri negara-negara yang berusaha meningkatkan pendapatan nasional lewat pembentukan nilai tambah di dalam negeri dan berusaha menciptakan lapangan kerja, menempuh jalan pembangunan dan pengembangan sektor industri. Agar supaya sektor industri pengolahan (manufacturing industry) dapat berhasil berkembang, harus ada jaminan pasar yang akan menyerap hasil-hasil produksinya.

Pengaturan Tata Niaga dan permasalahannya Pola ekspor (Outward Looking)Kebaikan dari pola ini ialah terciptanya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta munculnya negara eksportir dalam pasaran dunia. Kelemahan pola ini berupa tuduhan bahwa negara eksportir mengorbankan negara-negara importer. 2. Pola pasar dalam negeri 3. Tarif 4. Quota