Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

PERTEMUAN 1 SEJARAH PERPAJAKAN
JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 1. REVISI PROPOSAL - Softcopy proposal unggah ke SIM - Hardcopy Proposal sebanyak 1 eks di Lemlit - waktu pelaksanaan :
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
Pajak Penghasilan Pasal 22
1 Kebijakan Bagian Pungutan Daerah UU Nomor 28 Tahun 2009 &
PENERIMAAN PEMERINTAH
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
Aspek Perpajakan Atas Jasa Penelitian
Auditing 1 I Nyoman Darmayasa Politeknik Negeri Bali 2014
AKUNTANSi AKUNTANSi AKTIVA TETAP AKTIVA TETAP.
UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MATA KULIAH PERPAJAKAN HUKUM PAJAK Sri Andriani, SE, M.Si.
Investasi Sekuritas By : Ramdany, SE, Ak., M.Ak
KONSEP DASAR PERPAJAKAN
SUNSET POLICY.
PERPAJAKAN I Prodi : S1 AKUNTANSI Dosen : Dr. H
presented by: REKA DEWANTARA, SH.MH.
MURBARANI, ANALISIS STRATEGI PELAYANAN PAJAK PENGHASILAN DAN PPN/PPNBM PADA KPP PRATAMA SALATIGA.
PERTEMUAN 3 PENGERTIAN HUKUM PAJAK
PEMBAGIAN JUMLAH JAM MENGAJAR (JJM) DI APLIKASI DAPODIK
KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
APIK AJI MASITHOH, PENGARUH PENAMBAHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN YANG DILAPORKAN, DAN SURAT SETORAN PAJAK PPN YANG.
Tactic Tax Training Jl. Wastukencana 31 Bdg
PERPAJAKAN Pendahuluan M-1 Tony Soebijono.
FERRIYATUL SHOIMAH, PERBANDINGAN PERHITUNGAN ANTARA PPH PASAL 21 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2006 DENGAN PERATURAN DIREKTUR.
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
LULUK PRASETYA JATI, EVALUASI PELAPOR SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA REFORMASI PAJAK TAHUN 2007 (STUDI KASUS KANTOR.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
Introduction to Engineering & Design I Semester I – 2013/2014.
HUKUM PAJAK PERPAJAKAN KELAS A KELOMPOK 4
AKUNTANSI PAJAK Pertemuan 1
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
BAB X PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG & JASA & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
Pengantar Laboratorium Pajak
Kusdriati Dwi Kusumawati Maika Samantha
Perpajakan Fiki andika A
Kewajiban Setor dan Lapor
KONSEP PAJAK PENGHASILAN
Pertemuan 10 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan PPn BM
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Pertemuan 05 Pembagian jenis pajak, obyek pajak dan subyek pajak
PERTEMUAN 2 PAJAK PENGHASILAN – UMUM (2)
Prepared by Supiani SE., MM Dosen Tetap Universitas Gunadarma Jakarta
BAB VIII STRUKTUR PERPAJAKAN.
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN
AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH
SUMBER-SUMBER PENERIMANAN
PENERIMAAN PEMERINTAH
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Oleh: I Putu Nuratama, S.E., M.Si., Ak
TATAP MUKA 4 HUKUM PAJAK.
Soal Pertemuan 5 Mata kuliah : F Perpajakan Internasional
Pertemuan 3 : PEMBAGIAN PAJAK
PAJAK.
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
Pajak Penghasilan (PPh 23)
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
DASAR DASAR PERPAJAKAN
Pajak Pusat & Pajak Daerah.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
 UUD 1945 pasal 23ayat 1 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa di atur oleh Undang-Undang.  Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan.