KEKUASAAN, DEMOKRASI, & HAK ASASI MANUSIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HARYONO.AS,S.Pd PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA
Advertisements

Hak Atas Kesejahteraan
BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
Hak atas Kebebasan Pribadi
PANCASILA sebagai NILAI UTAMA
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
1  Bahan 3  Etika Administrasi  FISIP UNS 2011.
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
Liberalisme dan Sosialisme
Hak Azasi Manusia.
HAK ASASI MANUSIA Human right droit de I’homme Mensen rechten.
HUKUM PERDATA (Pengertian, Asas, Hak-hak Keperdataan Warga Negara, dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat) Oleh Sudi Prayitno Disampaikan dihadapan.
Universal Declaration of Human Rights; Convenant on Civil and Political Rights; Convenant on Economic,Social and Cultural Rights Andrie Irawan, SH., MH.
KELOMPOK 8 1. Masyarakat Kasus Marsinah termasuk pelaggaran HAM karena melanggar hak hidup seorang manusia Hak berpendapat Marsinah sebagai warga negara.
KODE ETIK APARATUR PEMERINTAHAN
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
PEMBUKAAN UUD 1945.
KEGAGALAN PASAR DALAM PERSPEKTIF ETIKA
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
ILMU NEGARA.
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
PENGERTIAN Hak : kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu Kewajiban.
This is it.... Okky Risma Pratiwi( /11) Wasiadi H F( /12) Sheila Nur Shabrina( /14) Friska Jayanti Yusuf( /15) Faradiba.
BAB 5 Kita Semua Sederajat dan Bersaudara
BAB 5 Kita Semua Sederajat dan Bersaudara
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
PEMAHAMAN WARGA NEGARA TENTANG KONSTITUSI DAN HAK ASASI WARGA NEGARA
(3) KEKUASAAN, DEMOKRASI, & HAK ASASI MANUSIA
PEMIKIRAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
HAK ASASI MANUSIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012
Pendidikan Kewarganegaraan
Konsep Dasar & Perkembangan Hak Asasi Manusia
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KOMPETENSI V PERTEMUAN MINGGU VI
KOMPETENSI !V V PERTEMUAN MINGGU VI
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
Children’s rights By: leony and nicole.
KONSEP NEGARA Oleh Ali Usman.
EKONOMI DAN OPINI PUBLIK Pertemuan 8
Kekuasaan Negara.
Demokrasi.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
Hukum dan Hak Asasi Manusia
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Hak Asasi Manusia Modul 3 Disusun Oleh SUHARSO
Upaya Pemajuan, Penghormatan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
Teori konstitusi.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KELOMPOK 4 CHRISTINA M. SAMOSIR EVI MARIANA PARDEDE
PEMIKIRAN HUKUM DALAM MASYARAKAT. Sosiologi Hukum ? Studi tentang hukum dalam kehidupan Bermasyarakat (Dirdjosisworo, 1983)
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan
RULE OF LAW PENGERTIAN KEKUASAAN PUBLIK YG DIATUR SECARA LEGAL
KELOMPOK 2 Pendidikan Kewarganegaraan AISYAH MAHARANI S AYU NUR PAJRIN BAGJA RUDI PERMANA DIYAH SASI KIRANA S DONNY SHIDDIQ P LENA SUKMAWATI.
Transcript presentasi:

KEKUASAAN, DEMOKRASI, & HAK ASASI MANUSIA bahan 3 / etika administrasi / herwanparwiyanto KEKUASAAN, DEMOKRASI, & HAK ASASI MANUSIA http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

bahan 3 / etika administrasi / herwanparwiyanto KEKUASAAN Kekuasaan adalah kemampuan seseorang/kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang/kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Legitimasi Kekuasaan Negara (menurut beberapa pemikir/filusuf) bahan 3 / etika administrasi / herwanparwiyanto Legitimasi Kekuasaan Negara (menurut beberapa pemikir/filusuf) PLATO, terpengaruh ajaran SOCRATES bahwa kebajikan berisi pengetahuan mengenai hal-hal yg baik, karena itu masalah bagi kita sama adalah membangun suatu NEGARA yg di dalamnya semua orang tertarik pada kebajikan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Buku RES PUBLICA Plato merupakan postulat utopia paling asasi, dimana dinyatakan Mereka yg memiliki kekuatan Nalar terbesar hendaknya diberi kekuasaan terbesar untuk memerintah – Negara Ideal - http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Th. AQUINAS Thomas AQUINAS : Keadilan yang timbul dari transaksi-transaksi sesuai asas distribusi pasar. Keadilan yang wajar terjadi bila seorang pemimpin memberi pada tiap orang apa yang menjadi haknya berdasar pangkat/peringkat. (efeknya terjadi diskriminatif, adanya strata sosial) saat itu ada raja, bangsawan, rohaniwan, budak, paria. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Thomas Aquinas membedakan jenis hukum menjadi 3, yaitu : Hukum Abadi (Lex Eternal) yaitu Hukum Tuhan Hukum Kodrat (Lex Naturalis) manusia hidup sesuai kodratnya Hukum buatan manusia (Lex Humana) menjadi norma dalam masyarakat. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

MACHIAVELLI Niccollo MACHIAVELLI (Filsafat Politik), sebelum penguasa dpt berbuat bagi kesejahteraan rakyatnya, pertama-tama yg harus dilakukan adalah menyelamatkan kekuasaan itu sendiri. Machiavelli mendambakan Negara yg kuat dan tidak selalu dirongrong tindakan korup dan Negara merupakan pusat kekuasaan yg sepenuhnya di dukung rakyat. Kaidah Politik Machiavelli : “Apa yg baik adalah segala sesuatu yg mampu menunjang kekuasan Negara” http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

HOBBES Thomas HOBBES (tinjauan Psikologi terhadap Motivasi tindakan manusia) Manusia selalu mempunyai harapan & keinginan yang kadang bersifat absurd, licik dan emosional, semua akan berpengaruh bila seseorang memegang kekuasaan/power. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ROUSSEAU Jean Jaques ROUSSEAU, ketertiban sbg hasil akibat dari hak- hak yang sama Berbeda dengan Hobbes yg memandang, ketertiban awal dari kekuasaan dan ketertiban berada pada penguasa tunggal (raja) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

DEMOKRASI Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaan dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih (government of people, by people, for people) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Sifat yang melekat pada Demokrasi Demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia (worth & dignity of man) Demokrasi adalah implikasi konsep kebebasan manusia. Manusia bebas berpikir & mengungkapkan pikiran, kebebasan bukan milik Negara/kelompok dalam masyarakat. Aturan hukum dlm demokrasi menjamin agar kebebasan yg dimiliki tidak mengganggu kebebasan orang lain. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Demokrasi didasarkan pd asumsi tentang pentingnya kontrol kerakyatan (popular control) atas isu-isu kebijakan yg mendasar. Demokrasi mengandaikan bahwa melalui sarana-sarana yg ada padanya keadaan dunia akan mjd lebih baik Konsep persamaan, dorongan persamaan hendaknya bisa menghapus tembok pemisah yg ada. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

HAK ASASI MANUSIA Hak asasi adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup & tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun yang merupakan pemberian dari Tuhan. Merupakan Hak Dasar Manusia yang paling Hakiki. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hak Asasi Pribadi (Personal Right) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hak Asasi Politik (Political Right) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan Hak membuat dan mendirikan partai politilk dan organisasi politik lainnya Hak untuk membuat dan mengajukan usulan petisi http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hak Asasi Hukum ( Legal Equality Right ) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hak Asasi Ekonomi ( Property Right ) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak Hak kebebasan menyelenggarakan sewa- menyewa, hutang-piutang Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hak Asasi Peradilan (Procedural Right) bahan 3 / etika administrasi / herwanparwiyanto Hak Asasi Peradilan (Procedural Right) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyidikan di mata hukum http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hak Asasi Sosial Budaya ( Social Culture Right ) Hak menentukan, memilih, dan mendapat pendidikan Hak mendapatkan pengajaran Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

…terimakasih… Bahan – 3 Etika Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP, Univ. Sebelas Maret http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id