KELEMBAGAAN PENDIDIKAN AMDAL DIINDONESIA RISMAWARNI 2004.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
Advertisements

Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN/KERUSAKAN
SERTIFIKASI BK PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
INSTRUMEN PENGELOLAAN
IPTEKS BAGI WILAYAH (IbW)
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Aplikasi dari QFD untuk Desain dan Mengembangkan Kurikulum Teknik Industri di Prince of Songkla University Oleh : Yudi iskandar (073480)
 Sebagian besar diadopsi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi.
KEBIJAKAN NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
DIKLAT ASESOR BAP-S/M PROVINSI JATIM
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PEMBINAAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH
POKOK-POKOK PIKIRAN UU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL oleh: Dr. H
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
LOGO Disampaikan Sosialisasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Untuk Kepala Sekolah/Madrasah 2014 “Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG AMDAL
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
ASPEK LINGKUNGAN & AMDAL
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
Sistem Standardisasi Nasional
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
PENILAIAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK berdasarkan PERMENDIKNAS RI NOMOR 20 TAHUN 2007 Tanggal 11 Juni 2007 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Oleh:
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
MEKANISME PELATIIHAN DALAM
KEMITRAAN SEKOLAH DENGAN
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
Analisis Standar Proses
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Penyelesaian Masalah Kurangnya pengecekan berkala oleh pemerintah Dilakukan pengecekan berkala dan harus bersertifikat dan Standar air limbah sebelum.
ISTILAH-ISTILAH DALAM AUDIT LINGKUNGAN
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
MESYUARAT KETUA PANITIA SEKOLAH RENDAH DAERAH TIMUR LAUT
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
RAKORNAS-I BAN-S/M DAN BAP-S/M
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Analisis Standar Proses
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
Mekanisme AIMA lintas Prodi di lingkungan FK tahun 2018
ASPEK LINGKUNGAN & AMDAL
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
Transcript presentasi:

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN AMDAL DIINDONESIA RISMAWARNI 2004

TINGKATAN KURSUS AMDAL Amdal Penilai (Amdal C) AMDAL PENYUSUN (Amdal B) AMDAL DASAR (Amdal A)

PENYELENGGARA  PSL memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian LH  Instansi Pemerintah / Swasta wajib bekerjasama dengan PSL

KURIKULUM Merujuk kepada Kurikulum Pelatihan AMDAL yang telah dikeluarkan Oleh BAPEDAL pada tahun 1997

SERTIFIKASI Sertifikat bagi peserta kursus AMDAL dikeluarkan oleh PSL Penyelenggara Kursus dan ditandatangani oleh Ketua PSL

Peranan PSL/BKPSL Dalam Pelestarian Lingkungan –Menghasilkan expert / pakar lingkungan –Menguji/mendesain Substansi Lingkungan Menjembatani penyelesaian konflik konflik lingkungan hidupantara stakeholder dengan masyarakat Mengahasilkan riset riset yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelestarian lingkungan Sebagai Komunikator dan katalisator di lingkungan masyarakat untuk memahami masalah – masalah lingkungan(Pencemaran, Kerusakan

Strategi Pelestarian Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup 1.Menghimpun kekuatan politik lingkungan hidup melalui penguatan aliansi strategis antara pemerintah kelompok kelompok masyarakat dan bisnis 2.Membina mekanisme demokratisyang efektif dan memihak kepada kepentingan lingkungan melalui pemberdayaan (masyarakat untuk menuntut haknya yaitu lingkungan yang sehat) dan mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan “Good Environment Government” 3.Membina kelembagaan pelestarian Lingkungan Hidup, baku mutu, sistim dan Perangkat hukum, Sistim Informasi, sistim komunikasi dan sebagainya 4.Meningkatkan penaatan baik melalui penaatan terhadap hukum dan peraturan yang ada serta penyelenggaraan perangkat instrumen alternatif penaatan. 5.Kerjasama dengan Luar negeri melalui kesepakatan-kesepakan bilateral dan multilateral dalam rangka menghadapi masalah lingkungan nasional, regional maupun global

Perbaikan Pelaksanaan Pendidikan AMDAL Latar Belakang –Penyelenggaran Kursus AMDAL tidak sesuai dengan Surat Edaran KLH –Beberapa Alumni Kursus AMDAL A tidak dapat diterima untuk mengikuti Kursus AMDAL B oleh Penyelenggara Kursus yang Berbeda. –Banyaknya Peserta yang mengikuti Kursus AMDAL C tanpa mengikuti Kursus AMDAL B terlebih dahulu –Rendahnya Kualitas Penyusunan Dokumen AMDAL (walaupun kursus AMDAL bukan penyebab utama)

Perbaikan Pelaksanaan Pendidikan AMDAL 2.Langkah Perbaikan –Perubahan Jenis Kursus AMDAL (berlaku efektif mulai 1 januari 2005) Kursus Penyusun AMDAL –Merupakan integrasi antara Kursus dasar dasar AMDAL dengan Kursus Penyusun –Jumlah Jam Pelajaran : 306 JP ( Hari) –Kedua Pelatihan AMDAL diatas bukan merupakan prasyarat antara satu dengan yang lainnya –Tidak ada prasyarat pelatihan lain untuk mengikuti Kursus Penyusun & Penilai AMDAL –Akreditasi dan sertifikasi (rencana tindak lanjut) Dasar Pelaksanaan LLangkah Tindak Lanjut