KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA PERTEMUAN 11

PENDAHULUAN KOPERASI DAN UMKM MAMPU BERTAHAN KETIKA INDONESIA DILANDA KRISIS EKONOMI, BAHKAN MAMPU MENJADI PENOPANG PEREKONOMIAN INDONESIA. DI ERA OTONOMI DAERAH, PEMBANGUNAN KOPERASI DISERAHKAN KE DAERAH, AKIBATNYA PEMBANGUNAN TIDAK MERATA ANTAR DAERAH (STAGNASI) PERLU DISUSUN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI SECARA NASIONAL

KEBIJAKAN PEMERINTAH Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional.

KEBIJAKAN PEMERINTAH Peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun diluar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan dukungan kemudahan untuk memperoleh permodalan. Kerjasama antar koperasi, dan antara koperasi dengan BUMN dan usaha swasta lainnya sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan, serta saling mendukung dan saling menguntungkan.

SASARAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Mengembangkan koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing, serta peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah (usaha mikro). Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip- prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender terutama untuk memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan ; mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik.

SASARAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Membangun koperasi yang semakin diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk : 1. Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat. 2. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan. 3. Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

PENYULUHAN PERKOPERASIAN KEPADA MASYARAKAT LUAS. Untuk Menghadapi Persaingan Global, Kelembagaan Koperasi Perlu Ditingkatkan melalui : PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG KOPERASI SERTA ATURAN PELAKSANAANNYA (TERMASUK PERATURAN TERKAIT LAINNYA) KOORDINASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN KURIKULUM PENDIDIKAN PERKOPERASIAN DI SEKOLAH PENYULUHAN PERKOPERASIAN KEPADA MASYARAKAT LUAS. PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI DAN PENGAWASAN PEMBERIAN BADAN HUKUM KOPERASI

Untuk Menghadapi Persaingan Global, Kelembagaan Koperasi Perlu Ditingkatkan melalui : PEMBERIAN DUKUNGAN UNTUK MEMBANTU PERKUATAN DAN KEMANDIRIAN LEMBAGA GERAKAN KOPERASI MELAKUKAN PENATAAN DAN PERKUATAN ORGANISASI SERTA MODERNISASI MANAJEMEN KOPERASI. PEMBERIAN DUKUNGAN DAN KEMUDAHAN UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PENGEMBANGAN KOPERASI DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, KEUANGAN, IT, PROMOSI DAN PEMASARAN.

Untuk Menghadapi Persaingan Global, Kelembagaan Koperasi Perlu Ditingkatkan melalui : PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN KOPERASI PENYEDIAAN INSENTIFDAN FASILITAS DALAM RANGKAPENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA USAHA ANTAR KOPERASI. PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT DI PUSAT DAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PENILAIAN DAMPAK REGULASI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN KOORDINASI DALAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, MONITORING, DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI.

Peran Penting Koperasi Dalam Pembangunan Nasional Koperasi diharapkan mampu mengakomodir dan menggerakkan potensi masyarakat golongan ekonomi lemah. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang keberadaannya sangat diperlukan oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang diharapkan dapat berperan utama sebagai agen pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Kriteria Kualitatif Pola Pembangunan Koperasi : Koperasi harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kecenderungan perubahan lingkungan Koperasi harus mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi non-koperasi Pengurus dan manajer koperasi harus berjiwa wirausaha. Koperasi harus mampu mengembangkan SDM