GOVERNMENT AND PRIVATE COLLABORATION IN PUBLIC SPACE PROVISION

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
“JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”
Advertisements

GAMBARAN UMUM KOTA SURABAYA
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
Strategi Nasional Literasi Keuangan
KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK.
Laporan Laba/Rugi Komprehensif
SPIRIT OF SUCCES Menuju Pengusaha Sukses
Pertemuan #4 PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
BAB 4 DERET Kuliah ke 2.
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
BARISAN DAN DERET ARITMETIKA
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
GAMBARAN UMUM KOTA BANJARMASIN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
KKN UMM DI WILAYAH KEC DUKUN
STBM SEBAGAI BAGIAN STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI KOTA/KABUPATEN
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
KEUANGAN KORPORAT COPORATE FINANCE.
No 4/92 1/ LATAR BELAKANG KONDISI PERUMAHAN PADA SAAT PENYUSUNAN UNDANG2 TRANSAKSI 1980.
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
KEUANGAN KORPORAT COPORATE FINANCE.
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
KOTA SEHAT BERAWAL DARI LINGKUNGAN YANG SEHAT
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI KOTA TANGERANG
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
STUDIO PERENCANAAN KOTA
Pemkot Semarang Selalu tidak berpihak pada pedagang pasar Analisa Studi Dokumen Pattiro Semarang 21 Januari 2011.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN TAHUN 2015.
Kondisi Kemiskinan.
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT KOTA TANGERANG SELATAN
PELUANG INVESTASI KOTA SINGKAWANG
THEATRE GALLERY AND TRAINING OPERA
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SALURAN DRAINASE Studi kasus : Perumahan Pondok Ungu Permai, Kelurahan Kaliabang Tengah,
STUDIO PERENCANAAN WILAYAH. “ 2 1.Struktur Organisasi 2.Pembagian Kerja 3.Timeline Kerja 4.Latar Belakang 5.Isu Kab Lebak 6. Isu BWP 3 7. Tujuan Sasaran.
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
Transcript presentasi:

GOVERNMENT AND PRIVATE COLLABORATION IN PUBLIC SPACE PROVISION

GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KONDISI UMUM KOTA TANGERANG SELATAN LETAK Geografis Kota Tangerang Selatan Batas-batas wilayah Kota Tangerang Selatan sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan secara geografis terletak pada koordinat 106º 38‘ - 106º 47‘ bujur timur dan 06º 13‘ 30” - 06º 22‘ 30“ lintang selatan dengan luas 14.719 (empat belas ribu tujuh ratus sembilan belas) hektar.

Wilayah Administrasi Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Persentase terhadap luas kota (%) 1 Serpong 2.404 Ha 16,33% 2 Serpong Utara 1.784 Ha 12,12% 3 Ciputat 1.838 Ha 12,49% 4 Ciputat Timur 1.543 Ha 10,48% 5 Pamulang 2.682 Ha 18,22% 6 Pondok Aren 2.988 Ha 20,30% 7 Setu 1.480 Ha 10,06% Kota Tangerang Selatan 1 4.719 Ha 100,00%

Data Makro Jumlah Penduduk : 1.443.403 Orang *) Kecamatan Kel/Desa RW RT 1 Serpong 9 - 106 440 2 Serpong Utara 7 - 101 438 3 Ciputat 7 – 104 533 4 Ciputat Timur 6 - 79 443 5 Pamulang 8 - 155 796 6 Pondok Aren 11 - 126 789 7 Setu 6 - 40 211 Jumlah 54 - 711 3650 Data Makro Jumlah Penduduk : 1.443.403 Orang *) Luas Wilayah : 14.719 Ha Kepadatan penduduk : 98 Jiwa/Ha PDRB ADH Berlaku : 17.136.973,82 Juta Rupiah *) PDRB per Kapita : 11.872.618,96 Rupiah *) Laju Pertumbuhan Ekonomi : 8,48% *) Jumlah penduduk berdasarkan proyeksi menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010. Angka ini berbeda dengan angka jumlah penduduk versi Disdukcapil per triwulan I, yaitu 1.037.668 orang. Catatan: ada lonjakan yang tajam antara jumlah penduduk tahun 2009 ke tahun 2010. Angka tahun 2009, dan juga 2008 dan 2007, diperoleh dari estimasi hasil Susenas dan proyeksi Provinsi Banten. Angka tahun 2010 dari hasil sensus (dengan sistem lapangan dan upah enumerator yang baru). Perbedaan ini terjadi hampir di semua provinsi, dan secara nasional juga di luar dugaan (diduga karena semangat petugas sensus untuk menyisir cukup tinggi). Luas wilayah berdasarkan UU 51/2008. Catatan: Luas wilayah menurut Kabupaten Tangerang Dalam Angka (BPS) adalah 150,78 Km2. Luas wilayah berdasarkan hasil digitasi dalam penyusunan RTRW (difasilitasi Bangda Kemendagri) adalah lebih dari 163 Km2. Kepadatan penduduk berdasarkan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2010 per luas wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku adalah angka sementara tahun 2010. PDRB per kapita adalah angka untuk tahun 2010 dan diperoleh dengan membagi PDRB adh Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2010 (1.290.322 orang) Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diperoleh dengan membandingkan PDRB adh Konstan tahun 2010 (5.378.417,19 Juta Rupiah) dengan PDRB adh Konstan tahun 2009 (4.947.866,89 Juta Rupiah). LPE relatif tinggi di Banten. Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 Keterangan: *) Angka Sementara BPS

Struktur Ekonomi Didominasi Kelompok Sektor Tersier: pengangkutan & komunikasi perdagangan hotel & restoran bank, persewaan & jasa perusahaan jasa-jasa Sektor tersier mendominasi dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Sektor primer (pertanian dan pertambangan & penggalian) cenderung menurun. Sektor sekunder (industri, listrik dan bangunan) cenderung menurun. Sumber: Profil Kota Tangerang Selatan, 2012

Rata-rata Pertumbuhan PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK Kecamatan LUAS (HA) Rata-rata Pertumbuhan 2010 2015 2020 2025 2030 Serpong 2,404 8.70% 137,398 208,511 316,429 480,202 728,738 Serpong Utara 1,784 6.20% 126,291 170,606 230,472 311,344 420,594 Ciputat 1,838 4.10% 195,900 239,490 292,780 357,928 437,571 Ciputat Timur 1,543 4.80% 183,330 231,761 292,986 370,384 468,230 Pamulang 2,682 3.60% 288,511 344,319 410,923 490,409 585,272 Pondok Aren 2,988 307,154 388,296 490,873 620,548 784,480 Setu 1,480 6.60% 64,985 89,454 123,136 169,501 233,323 Tangsel 14,719 4,6% 1,303,569 1,672,437 2,157,598 2,800,315 3,658,207 Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Tangerang Selatan 2011-2031, Tahun 2010

ARAH PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DIARAHKAN PADA BANGUNAN VERTIKAL Proyeksi kepadatan Kecamatan LUAS (HA) 2010 2015 2020 2025 2030 Serpong 2,404 57 87 132 200 303 Serpong Utara 1,784 71 96 129 175 236 Ciputat 1,838 107 130 159 195 238 Ciputat Timur 1,543 119 150 190 240 Pamulang 2,682 108 128 153 183 218 Pondok Aren 2,988 103 164 208 263 Setu 1,480 44 60 83 115 158 Tangerang Selatan 14,719 112 144 188 246 Standar Kepadatan penduduk Kawasan Perkotaan Untuk Rumah Tidak Bersusun ARAH PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DIARAHKAN PADA BANGUNAN VERTIKAL Kepadatan Penduduk Jiwa / Ha Rendah < 150 Sedang 151 - 200 Tinggi 200 - 400 Sangat Padat > 400

POTENSI DAN TANTANGAN

POTENSI Sebagai wilayah yang berbatasan dengan DKI sehingga banyak perumahan dikembangkan di wilayah Kota Tangerang Selatan Sebagai wilayah perlintasan distribusi arus barang dan jasa

PENGEMBANG PERUMAHAN BERSKALA BESAR DI KOTA TANGERANG SELATAN Di Kota Tangerang Selatan terdapat tiga pengembang perumahan skala besar yaitu : Bumi Serpong Damai (BSD) oleh Sinar Mas Land, Alam Sutera. Bintaro oleh Jaya Property

Sebaran Pengembang Besar di Kota Tangerang Selatan Perluasan Pengembangan PT. Jaya Real Property (Kecamatan Pondok Aren) Perluasan Pengembangan BSD City (Kecamatan Serpong) Perluasan Pengembangan PT. Alfa Goldland Realty (Kecamatan Serpong Utara) Perluasan Pengembangan PT. Cowell (Kecamatan Serpong Utara)

TANTANGAN Sebagian besar lahan kota merupakan lahan pengembang. Adanya potensi kesenjangan sisoal ekonomi antara masyarakat yang tinggal dalam permukiman pengembang dan yang tinggal di sekitar permukiman pengembang (masyarakat umum). Keterbatasan anggaran bagi penataan dan pengembangan area di luar wilayah pengembang

Harmonisasi antar pelaku pembangunan Penyerasian Kesepadanan HARMONISASI Sinkronisasi Penyelarasan

Hubungan antar stakeholder (Pemerintah – Swasta – Masyarakat) Masyarakat terhadap Swasta Peran serta menjaga aset swasta Sumber tenaga kerja Swasta terhadap Masyarakat Peningkatan ekonomi masyarakat Perbaikan lingkungan pemukiman sekitar Pemerintah Daerah terhadap Swasta Pemberian ijin investasi Pengawasan dan pengendalian perijinan Swasta terhadap Pemerintah Daerah Pajak daerah Kewajiban penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) CSR : ikut serta dalam pendanaan program Pemda (Cost Sharing) Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat Pelayanan publik Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Pemeliharaan terhadap sarana publik

Kebijakan dan Program kerjasama swasta dan pemerintah Kota Tangerang Selatan Pemberian insentif dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pemberian ijin pengembangan pemukiman jika memenuhi ketentuan Pembentukan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun dan mengembangkan pola kerjasama PEMKOT Tangerang Selatan dengan dunia usaha

Penyediaan infrastruktur jalan oleh swasta untuk mendukung operasional moda transportasi masal (circle tangsel) Penyediaan ruang terbuka untuk publik oleh swasta (pengembang) yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan Penyelenggaraan event oleh pengembang sebagai sarana komunikasi antara swasta dan masyarakat lokal di luar/berbatasan dengan wilayah pengembangan pemukiman tertata

TERIMA KASIH