Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KARAKTERISTIK KOPERASI
Advertisements

AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Bab 1 Pemasaran Mengatur Hubungan Pelanggan yang Menguntungkan
Hak dan Kewajiban Warganegara
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
PAU-PPAI-UT 1 2 Peserta dapat menjelaskan strategi pengembangan pendidikan tinggi Tujuan Instruksional Umum Tujuan Instruksional Khusus Peserta dapat.
Bimtek KTSP 2009 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL)
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
 Dedi saputra: wi fajar S:  Inna fathul F:  Tri wahyu N:  Utari tri U:
Hak atas Kebebasan Pribadi
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
Pendidikan Kewarganegaraan
Luas Daerah ( Integral ).
Cost Effectiveness Analysis (CEA)
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Apa & Bagaimana Serikat Pekerja Oleh : Chandra Mahlan
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
Hubungan Antar Pemerintahan
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
Pendidikan Karakter di SMP oleh Eko Widodo
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
KONSEP KEPUASAN PELANGGAN
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
Sistem Pelayanan Kesehatan By Vetty Priscilla FKep Unand.
KONSEP DEMAND DALAM SEKTOR KESEHATAN
KEGIATAN EKONOMI KESEHATAN Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH.
KONSEP PERILAKU KESEHATAN
Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat
BELA NEGARA 14 Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Pengertian Ketahanan Nasional
Fungsi dan peranan koperasi
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 13
Pendidikan Kewarganegaraan
Manajemen Informasi Kesehatan 1
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR72TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL PROGRAM STUDI D IV KEPERAWATAN BY NORMA, M.Kes SISTEM KESEHATAN NSISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
Transcript presentasi:

Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH

Pokok Bahasan Pendahuluan Definisi SKN Landasan SKN Prinsip Dasar SKN Kedudukan SKN

Pendahuluan Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingi – tingginya

Pendahuluan Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan Sistem Kesehatan Nasional yang tangguh SKN ditetapkan pada tahun 1982, dan direvisi pada tahun 2004

Pendahuluan SKN harus mampu menjawab dan merespon berbagai tantangan pembangunan kesehatan, baik untuk masa kini, maupun untuk masa yang akan datang

Sistem… Kumpulan dari komponen yang saling berkaitan untuk secara bersama – sama menghasilkan satu tujuan Gabungan dari elemen – elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses/struktur yang merupakan satu kesatuan organisasi untuk menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan

Sistem Kesehatan Nasional… Suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi – tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam Pembukaan UUD’45

Landasan SKN Landasan idiil;Pancasila Landasan konstitusional; UUD 1945 Pasal 28 A, 28 B ayat (2), 28 H ayat (1), 34 ayat (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh kesejahteraan

Tujuan SKN Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil- guna dan berdaya-guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

Prinsip Dasar SKN Yaitu norma, nilai, dan aturan pokok yang bersumber dari falsafah dan budaya bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai acuan berfikir dan bertindak dalam penyelenggaraan SKN

Prinsip Dasar SKN Perikemanusiaan Hak Asasi Manusia Adil dan Merata Pemberdayaan & Kemandirian Masyarakat Kemitraan Pengutamaan dan Manfaat Tata kepemerintahan yang baik

a. Perikemanusiaan Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip kemanusiaan yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh ketakwaan terhadap Tuhan YME Mengabaikan pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangan dengan prinsip kemanusiaan

b. Hak Asasi Manusia Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi – tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi

c. Adil dan Merata Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi – tingginya, perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik geografis maupun ekonomis

d. Pemberdayaan & Kemandirian Masyarakat Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus berdasarkan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendir, kepribadian bangsa, semangat solidaritas sosial, dan gotong royong

e. Kemitraan Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki

f. Pengutamaan & Manfaat Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan maupun golongan Memaksimalkan pemanfaatan iptek, dengan mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit

g. Tata Kepemerintahan yang baik Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka, rasional, profesional, serta bertanggungjawab

Kedudukan Sistem Pembagian sistem ditinjau dari sudut peranan dan kedudukannya terhadap lingkungan; Suprasistem Sistem Subsistem

Kedudukan Sistem Suprasistem Lingkungan dimana sistem tersebut berada Suatu sistem tersendiri yang kedudukan dan peranannya lebih luas Mempengaruhi sistem namun tidak dikelola oleh sistem

Kedudukan Sistem Sistem Subsistem Sesuatu yang sedang diamati yang menjadi objek dan subjek pengamatan Subsistem Bagian dari sistem yang secara mandiri membentuk sistem pula Kedudukan dan peranannya lebih kecil daripada sistem

Hubungan Sistem, Suprasistem, & Subsistem

Kedudukan SKN Suprasistem SKN Sistem nasional lain Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Sistem Kemasyarakatan Subsistem SKN

a. Suprasistem SKN Yaitu Sistem Penyelenggaraan Negara Bersama dengan sistem lainnya diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945….

b. Sistem Nasional Lain Terwujudnya keadaan sehat tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, namun sektor lainnya; Sistem pendidikan nasional Sistem perekonomian nasional Sistem ketahanan pangan nasional, Sistem-sistem nasional lainnya…

c. Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah Disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah

d. Sistem Kemasyarakatan Keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh dukungan sistem kemasyarakatan SKN merupakan acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat di masyarakat Sistem nilai dan budaya masyarakat harus mendapat perhatian dalam SKN

e. Subsistem SKN Terdiri dari; Subsistem Upaya Kesehatan Subsistem Pembiayaan Kesehatan Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan Subsistem Obat danPerbekalan Kesehatan Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Subsistem Manajemen Kesehatan

Terima Kasih