Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan
Pengertian dan Tinjauan Teori
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Merupakan 2 masalah besar di banyak Negara Berkembang tidak terkecuali Indonesia Dikatakan besar karena bila kedua masalah ini dibiarkan berlarut-larut dan parah, bisa menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang besar (ex: Kerusuhab Mei 1998 yang berakibat jatuhnya rezim Soeharto)
Cont’d Fokus utama dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan Indonesia pada awal pembangunan s/d akhir 1970-an adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi Pembangunan ekonomi di pusatkan di Jawa (infrastruktur memadai), terpusatkan pada beberapa sektor saja yang menghasilkan nilai tambah bruto yg tinggi Trickle-down effect dari pembangunan diharapkan dpt mendorong sektor lainnya pada akhirnya
Cont’d Fokus utama dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan Indonesia pada awal pembangunan s/d akhir 1970-an adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi Pembangunan ekonomi di pusatkan di Jawa (infrastruktur memadai), terpusatkan pada beberapa sektor saja yang menghasilkan nilai tambah bruto yg tinggi Trickle-down effect dari pembangunan diharapkan dpt mendorong sektor lainnya pada akhirnya
Cont’d Namun sepanjang 40 tahun pembangunan ekonomi Indonesia, efek menetes tersebut sangatlah kecil Laju pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi jumlah orang miskin tetap banyak dan kesenjangan sosial semakin melebar Akhir 1970-an, strategi pembangunan PELITA III dirubah bukan lagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat Perhatian mulai diperhatikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya lewat pengembangan industri padat karya, pembangunan perdesaan, dan modernisasi sektor pertanian Program yang diarahkan langsung untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial misal Inpres Desa Tertinggal, pengembangan industri kecil dan rumah tangga, transmigrasi, pelatihan dan pendidikan
Distribusi Pendapatan Distribusi pendapatan nasional merupakan indikator yang mencerminkan merata atau timpangnya pendapatan nasional suatu negara di kalangan penduduknya. Merupakan salah satu indikator ukuran kemiskinan
Ketidak merataan Distribusi Pendapatan Ketidakmerataan pendapatan dapat terjadi antara lapisan pendapatan masyarakat: Antara daerah ( kota dan desa) Antara wilayah (regional propinsi atau kabupaten) per sektor
Teori Kuznets Proses transisi dari ekonomi perdesaan/tradisional (pertanian) menjadi ekonomi perkotaan/modern (industri) pada mulanya memperparah distribusi pendapatan (karena urbanisasi dan industrialisasi), namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi ketimpangan akan menurun (pada saat sektor industri sudah dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja dari sektor pertanian)
Cont’d
Distribusi Pendapatan Metode Pengukuran: Kemiskinan Distribusi Pendapatan
Kemiskinan Head-count Index Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan: Penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Cont’d Head-count Index Garis Kemiskinan Makanan: Nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi Garis Kemiskinan Non Makanan: Kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Cont’d Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
Cont’d Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) Memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin ✏ Semakin tinggi nilai kedua indeks di suatu negara mencerminkan semakin seriusnya masalah kemiskinan di negara tersebut
Distribusi Pendapatan Pendapatan Per-kapita Pendapatan perkapita yaitu rata-rata pendapatan penduduk suatu negara yang diukur dengan membandingkan antara pendapatan nasional dengan jumlah penduduk Pendapatan perkapita seringkali dijadikan ukuran pendapatan secara umum tetapi tidak dapat dijadikan sebagai ukuran pemerataan tingkat kesejahteraan
Cont’d Kurve Lorenz (Lorenz curve) Kurve yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan penduduk. Kurve ini terletak dalam suatu garis bujur sangkar dimana sisi tegaknya (vertical) melambangkan presentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi mendatar (horizontal) melambangkan persentase kumulatif penduduk. Garis diagonal melambangkan distribusi pemerataan mutlak.
Todaro
Todaro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 8.9 14 19.8 27 36 49 71.5 100 Todaro
A = desil 1 B = desil 1+2 C = desil 1+2+3 D = desil 1+2+3+4 E = desil 1+2+3+4+5 F = desil 1+2+…+6 G = desil 1+2+…+7 H = desil 1+2+…+8 I = desil 1+2+…+9 Todaro
Cont’d Indeks atau ratio Gini (coefisien Gini) Suatu koefisien (nilai) berkisar antara 0 sampai dengan 1 (0 < G < 1)yang menjelaskan kadar ketidak merataan. Semakin kecil koefisiennnya atau mendekati nol semakin merata distribusi pendapatannya, semakin mendekati 1 semakin tidak merata. Angka ratio Gini dihitung dari kurve Lorenz yaitu dengan membagi antara luas garis melengkung dengan garis segi tiga BCD, semakin kecil semakin merata semakin besar semakin tidak merata.
Todaro
Rumus Gini Koefisien: dimana: x nilai kelas ke-i (persentil/desil) Y data pada nilai kelas ke-i
Distribusi Pendapatan Nilai Koefisien Gini Distribusi Pendapatan < 0,4 Tingkat ketimpangan rendah 0,4 - 0,5 Tingkat ketimpangan sedang > 0,5 Tingkat ketimpangan tinggi
Contoh Perhitungan: Country 1st 2nd 3rd 4th 5th Brazil 2.1 4.9 8.9 16.8 67.3 Bangladesh 9.4 13.5 17.2 22.0 37.9 India 9.2 13.0 21.7 39.3 Pakistan 8.4 12.9 16.9 22.2 39.7 World 1.4 1.8 2.3 31.8 62.7
GINI Coefficient (Brazil) Contoh Perhitungan: GINI Coefficient (Brazil) 2 10 000 (20-2.1)20-0 + (40-7)40-20 + (60-15.9)60-40 + (80-32)80-60 + (100-100)100-80 å å (17.9)20 + (33)20 + (44.1)20 + (47.3)20 + (0)20 (2846) = 0.5692
Cont’d Kriteria Bank Dunia (World Bank) Untuk mengukur distribusi pendapatan Bank Dunia membagi porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh lapisan penduduk: 40% penduduk berpendapatan terendah 40% penduduk menengah 20% penduduk berpendapatan tertinggi (kaya)
Cont’d Ketimpangan atau ketidak merataan jika: Parah 40 % penduduk menikmati < 12 % pendapatan nasional Moderat/sedang 40 % penduduk menikmati 12% - 17 % pendapatan nasional Lunak 40 % penduduk menikmati , > 17 % pendapatan nasional
Data Indonesia
Kemiskinan Krisis Moneter Subsidi BBM
Kemiskinan
Koefisien Gini
Provinsi 1996 1999 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aceh 0.259 0.240 (1 0,299 (2 0.268 0.270 0.290 0.300 0.330 0.320 0.341 Sumatera Utara 0.301 0.254 0.288 0.327 0.307 0.310 0.350 0.354 Sumatera Barat 0.278 0.256 0.303 0.305 0.360 0.363 Riau 0.224 0.292 0.283 0.323 0.400 0.374 Kepulauan Riau n.a 0.274 0.302 0.362 Jambi 0.246 0.260 0.311 0.306 0.280 0.340 0.348 Sumatera Selatan 0.291 0.316 0.383 Kepulauan Bangka Belitung 0.247 0.281 0.313 Bengkulu 0.273 0.253 0.353 0.338 0.370 0.386 Lampung 0.276 0.375 0.390 0.356 DKI Jakarta 0.317 0.322 0.269 0.336 0.440 0.420 0.433 Jawa Barat 0.286 0.289 0.344 0.410 0.411 Banten 0.365 0.399 Jawa Tengah 0.264 0.284 0.326 0.380 0.387 DI Yogyakarta 0.337 0.367 0.415 0.366 0.430 0.439 Jawa Timur 0.364
Provinsi 1996 1999 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bali 0.309 0.270 0.298 0.330 0.333 0.30 0.31 0.37 0.41 0.43 0.403 Nusa Tenggara Barat 0.286 0.261 0.266 0.318 0.328 0.33 0.35 0.40 0.36 0.364 Nusa Tenggara Timur 0.296 0.267 0.292 0.351 0.353 0.34 0.38 0.352 Kalimantan Barat 0.300 0.271 0.301 0.310 0.32 0.396 Kalimantan Tengah 0.237 0.245 0.283 0.297 0.29 0.350 Kalimantan Selatan 0.264 0.279 0.341 0.359 Kalimantan Timur 0.277 0.304 0.334 0.371 Sulawesi Utara 0.344 0.272 0.323 0.324 0.28 0.39 0.422 Gorontalo n.a 0.241 0.355 0.388 0.46 0.44 0.437 Sulawesi Tengah 0.302 0.320 0.407 Sulawesi Selatan 0.370 0.429 Sulawesi Barat 0.349 Sulawesi Tenggara 0.311 0.276 0.42 0.426 Maluku 0.269 (1 0.258 Maluku Utara 0.332 Papua 0.386 0.360 0.389 0.412 0.442 Papua Barat 0.299 0.431