DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
Advertisements

Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
Direktur Investigasi Dan Advokasi
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK.
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
ARAHAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Bogor, 13 Mei 2014 PERTEMUAN EVALUASI PINJAMAN & HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) PROGRAM.
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Sosialisasi Konsep Pedoman Pelaksanaan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) Draft 8 Dec 2011.
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Pamsimas Komponen B Kementerian Kesehatan RI.
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL I
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
REVIEW CAPAIAN AMPL DAN KINERJA KELEMBAGAAN BP-SPAMS
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Alur Kegiatan Workshop
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PERKEMBANGAN KELULUSAN SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK KOTA SEMARANG DUA TAHUN TERAKHIR T.P DAN 2013.
KEGIATAN DESA SASARAN BARU
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
PROGRES PELAKSANAAN PAMSIMAS
1 Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP Tahun Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14 Desember.
HASIL EVALUASI BPKP EGM FMS, 25 Februari 2015.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Prosedur Operasional Baku Uji Petik 2014
PELATIHAN IMPLEMENTASI
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Disampaikan.
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
PENINGKATAN PERAN QAS DALAM MENJAMIN KUALITAS DESAIN SARANA AIR MINUM KUALITAS KEGIATAN PELAKSANAAN RKM.
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBERLANJUTAN PROGRAM AMPL
LINGKUP PENJELASAN KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
PERAN DINPERKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIVERSAL ACCESS
KEBERLANJUTAN DESA PASCA
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU
KEBERLANJUTAN DESA PASCA
SOSIALISASI PAMSIMAS 3 Tahun
PROGRAM PAMSIMAS III PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019 BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH LAMPUNG.
Transcript presentasi:

DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2014 PERSIAPAN PROGRAM TA 2015 Oleh: Ketua CPMU Pamsimas DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II YOGYAKARTA, 8 SEPTEMBER 2014

OUTLINE PRESENTASI Acuan Normatif Program Pamsimas II Tujuan Program Komponen Program Pamsimas II KPI Program Pamsimas Evaluasi Capaian Tambahan Pemanfaat Air Minum Evaluasi Keberlanjutan Program Status Tindak Lanjut Temuan Audit BPKP Agenda Program Pamsimas 2014 Review Rencana Kerja Tahun 2014 Evaluasi pelaksanaan 2014 Dokumentasi Kondisi AMPL Terbangun dalam Pamsimas Hal yang perlu ditindaklanjuti Persiapan program 2015

ACUAN NORMATIF PROGRAM PAMSIMAS-II Project Paper on a proposed additional financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (Community Based Water Supply/ Pamsimas II), 26 Maret 2013. Loan Agreement on the additional financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (Community Based Water Supply/Pamsimas II), IBRD Ln. 8259 ID, 11 Juni 2013. Grant Agreement Support for Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-III)/PAMSIMAS, IBRD TF. 094792,10 September 2009; Amandemen III, 31 Oktober 2012. Pedoman dan Petunjuk Teknis Program PAMSIMAS-II, edisi Mei 2013. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no. 79/KPTS/DC/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no. 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

PROGRAM PAMSIMAS II (2013-2016) LATAR BELAKANG: merupakan program lanjutan PAMSIMAS-I (2008- 2012) dengan perluasan cakupan wilayah penanganan (dari 15 provinsi menjadi 32 provinsi) dan pengembangan proram dukungan keberlanjutan SPAM desa terbangun. TUJUAN: untuk meningkatkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah terhadap akses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. 4

KOMPONEN PROGRAM PAMSIMAS 2 Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal: Penyediaan pendampingan teknis dan pelatihan kepada masyarakat, fasilitator, dan pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dan kabupaten/kota. Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi: Penyediaan pendampingan teknis dan pelatihan kepada masyarakat, fasilitator STBM dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pemicuan PHBS ditingkat masyarakat. Penyediaan Sarana Air minum dan Sanitasi: Penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk desa sasaran baru. Insentif Desa dan Kabupaten: Penyediaan dana BLM untuk desa sasaran terbangun yang memiliki kinerja yang baik, dan untuk Kabupaten/Kota yang menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan program. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek: Penyediaan jasa konsultan manajemen ditingkat pusat dan daerah. 5

INDIKATOR CAPAIAN UTAMA (KPI) KPI PROGRAM PAMSIMAS NO. INDIKATOR CAPAIAN UTAMA (KPI) PAMSIMAS-I PAMSIMAS-II TARGET 2008 - 2012 (Amend FA) REALISASI S/D Agst’14 2013-2016 (Agreement) REALISASI S/D 7Agst’14 1. Bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses air minum 6 – 7 juta 5,67 juta 5,6 juta 1.3 juta 2. Bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi 3,1 juta 6,84 juta 4 juta 1,93 juta 3. Bertambahnya masyarakat yang ‘Stop BABS’ 80% 42,61% 50% 1,93% 4. Bertambahnya masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun 55,68% 60% 6,88% 5. Adanya rencana penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mendukung adopsi dan pengarustamaan pendekatan PAMSIMAS 100% - 6. Meningkatnya prosentasi alokasi anggaran Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) yang diperlukan untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi serta perluasan pendekatan program untuk pencapaian target MDGs 73%

EVALUASI CAPAIAN TAMBAHAN PEMANFAAT AIR MINUM EVALUASI CAPAIAN TAMBAHAN PEMANFAAT AIR MINUM status : 1 September 2014 No. PROVINSI DESA REGULER SASARAN 2013-2015 TARGET TAMBAHAN PEMANFAAT AIR MINUM 2013-2015 (Jiwa) REALISASI TAMBAHAN PEMANFAAT AIR MINUM 2013 (Jiwa) KETERANGAN APBN APBD TOTAL   NASIONAL 1,610 399 2,009 2,672,310 1,378,686 1 Jawa Barat 198 49 247 331,968 110,952 ROM 3 2 Banten 71 17 88 96,589 40,332 3 Kalimantan Tengah 44 11 55 61,600 4 Kalimantan Barat 128 31 159 178,080 5 Kalimantan Selatan 179 223 206,706 71,005 6 Kalimantan Timur 16 20 22,400 7 Jawa Tengah 694 173 867 1,363,367 457,359 ROM 4 8 Jawa Timur 252 63 315 352,800 9 DI Yogyakarta 28 35 58,800

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DESA YAG BELUM SELESAI FISIKNYA EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM DESA SASARAN REGULER & HID YANG BELUM SELESAI FISIKNYA status : 1 September 2014 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA JUMLAH DESA SASARAN DESA YAG BELUM SELESAI FISIKNYA DESA BELUM SELESAI (%) REGULER 2008-2013 HID 2010-2013 REGULER HID 2011 2012 2013 TOTAL TOTAL NASIONAL 7360 1023 7 31 48 86 3 24 27 30.72 36.67 1 KALIMANTAN SELATAN 553 74 2 0.54 0.00 JAWA TENGAH 2228 396 16 18 0.81 0.51

SEBARAN LOKASI DESA REGULER PAMSIMAS 2011 - 2013 YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNYA STATUS : 1 September 2014 NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA DESA YANG BELUM SELESAI 100% TOTAL 2011 2012 2013 7 31 48 86 1 KALIMANTAN SELATAN KOTA BARU 3 BARITO KUALA 2 JAWA TENGAH SRAGEN 18 GROBOGAN PATI PEMALANG TEGAL KEBUMEN PURWOREJO MAGELANG BOYOLALI KLATEN WONOGIRI Kota Semarang

EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM DESA SASARAN REPLIKASI YANG BELUM SELESAI FISIKNYA status : 1 September 2014 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA JUMLAH DESA SASARAN REPLIKASI 2008-2013 DESA REPLIKASI YANG BELUM SELESAI FISIKNYA JUMLAH DESA PROSENTASE 2010 2011 2012 2013 TOTAL TOTAL NASIONAL 705 15 28 32 12 87 12.34 1 KALIMANTAN SELATAN 82 6 7 8.54 2 JAWA TENGAH 169 3 1.78  

SEBARAN LOKASI DESA REPLIKASI PAMSIMAS 2010 - 2012 YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNYA STATUS : 1 September 2014 NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA DESA YANG BELUM SELESAI 100% TOTAL 2010 2011 2012 2013 84 1 KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT BARITO KUALA HULU SUNGAI UTARA 5 2 JAWA TENGAH GROBOGAN DEMAK KENDAL

EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM KINERJA KEBERFUNGSIAN SPAM

EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM KINERJA PENGELOLAAN SPAM OLEH BPSPAMS

EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM KINERJA PEMBENTUKAN ASOSIASI SPAMS PERDESAAN

STATUS TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT BPKP PROGRAM PAMSIMAS 2008-2013 STATUS : AGUSTUS 2014 Tahun Pelaksa-naan Realisa-si Jumlah Desa Sasaran Reguler Total Biaya Pengeluaran Program (Rp.) Temuan Hasil Audit Sudah Tuntas Sisa Temuan Jum-lah NILAI (%) Jumlah Kejadi-an (Rp) 2008 882 168,531,911,920.00 84 3,195,671,741.00 1.90 83 1 - 2009 1,556 647,891,829,724.43 196 3,646,073,914.00 0.56 177 3,556,276,722.00 19 89,797,192.00 2010 1,311 621,104,419,280.42 251 2,838,767,978.00 0.46 226 2,585,590,647.94 25 253,177,330.06 2011 1,250 609,827,929,127.79 252 3,726,270,004.00 0.61 205 3,121,590,015.00 47 604,679,989.00 2012 1,263 641,630,782,184.45 245 1,679,585,881.02 0.26 171 1,141,814,157.80 74 537,771,723.22 2013 1,103 502,861,023,181.00 132 5,706,469,084.16 1.13 TOTAL 7,365 3,191,847,895,418.09 1,160 20,792,838,602.18 0.65 862 13,600,943,283.74 298 7,191,895,318.44 OPINI AUDITOR (BPKP) : WAJAR TANPA PENGECUALIAN

AGENDA PAMSIMAS TAHUN 2014 Perluasan desa sasaran baru: Pemberdayaan masyarakat dan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat pada 1.848 desa sasaran baru (1.458 desa APBN dan 390 desa APBD) di 218 Kabupaten/Kota. Dukungan keberlanjutan desa Pamsimas 2008 – 2013: Pembinaan dan pendampingan penyelesaian fisik bagi desa sasaran yang belum selesai sebanyak 597 desa (status Januari 2014) Pengembangan SPAM bagi desa sasaran yang berkinerja baik melalui kegiatan Hibah Insentif Desa (HID) sebanyak 226 desa Pemulihan/optimalisasi SPAMS desa yang tidak berfungsi sebanyak 382 desa di 70 kabupaten/kota dan berfungsi sebagian sebanyak 1.516 desa di 100 kabupaten/kota melalui kegiatan Hibah Insentif Kabupaten (HIK) dan kegiatan Hibah Khusus Pamsimas (HKP). Dukungan peningkatan kapasitas asosiasi SPAMS Perdesaan, baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota melalui penyediaan bantuan teknis konsultan, pelaksanaan ‘Program Basic’ dan ‘Program Klinik’ Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah melalui Workshop dan Pelatihan. Penguatan persiapan program Pamsimas 2015 dalam pelaksanaan seleksi desa sasaran.

STATUS KEMAJUAN PELAKSANAAN RENCANA AKHIR AGUSTUS (AWP) No. KEGIATAN TARGET 2014 RENCANA AKHIR AGUSTUS (AWP) STATUS SAAT INI MASALAH A. Peluasan Desa Sasaran Baru Desa APBN Desa APBD 1.458 desa 390 desa 1.458 desa T1, 23 desa T2 390 desa T1 422 desa T1, 27 desa T2 46 desa T1 Revisi SK Satker Kelangkaan Fasilitator B. Dukungan Keberlanjutan Penyelesain fisik desa sasaran tahun sebelumnya Pelaksanaan HID Pelaksanaan HIK/HKP Dukungan untuk asosiasi Peningkatan kapasitas aparatur 597 desa 226 desa 39 kab/kota 9 kegiatan 3 workshop 226 desa T1 20 kab/kota sudah T1 7 kegiatan - 514 desa 11 desa SPPB, 184 desa RKM, 31 desa persiapan 39 kab/kota (belum T1) 3 kegiatan Teknis (sumber air), pendampingan Keterlambatan mobilisasi F HID dan Revisi DIPA Keterlambatan Penetapan dan Revisi DIPA Pedoman & Revisi DIPA C. Persiapan Program 2015 - Seleksi desa sasaran: APBN APBD 1449 desa 391 desa Sosialisasi melalui Rakor Regional

EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2014 STATUS: 1 SEPTEMBER 2014 No PROVINSI DESA REGULER DESA HID Jml. Desa Realisasi Dokumen RKM SPPB T1 T1 Sudah Cair T1 Belum Cair T2 Penguatan BPSPAMS Penyusunan RKM Selesai Evaluasi SPM SP2D PJM Proaksi • Nasional 1458 1280 931 730 331 268 1127   226 198 181 12 1 JAWA BARAT 72 71 61 60 16 56 26 23 - 2 BANTEN 24 8 3 KALIMANTAN TENGAH 22 4 KALIMANTAN BARAT 66 47 7 5 KALIMANTAN SELATAN 53 49 44 19 34 6 KALIMANTAN TIMUR JAWA TENGAH 170 150 146 20 13 137 121 11 10 JAWA TIMUR 126 116 51 42 17 14 109 9 DI YOGYAKARTA

EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2014 STATUS: 1 SEPTEMBER 2014 No PROVINSI DESA HIK Tahap I Jml. Desa Realisasi Penguatan BPSPAMS Penyusunan RKM PJM Proaksi Selesai Evaluasi Nasional 82 15 11 1 JAWA BARAT 17 - 2 BANTEN   3 KALIMANTAN TENGAH 4 KALIMANTAN BARAT 5 KALIMANTAN SELATAN 6 KALIMANTAN TIMUR 7 JAWA TENGAH 45 8 JAWA TIMUR 9 DI YOGYAKARTA

DOKUMENTASI KONDISI AMPL TERBANGUN DALAM PAMSIMAS KAB. PARIGI MOUTONG KAB. DEMAK KOTA PEKALONGAN KOTA SEMARANG KOTA KUPANG KAB. PURBALINGGA KAB. PEKALONGAN 20

DOKUMENTASI KONDISI AMPL TERBANGUN DALAM PAMSIMAS PENEMPATAN KRAN UMUM MENYULITKAN PEMAKAI PEMASANGAN PIPA’PVC’ YANG TIDAK DITANAM PENGGUNAAN MATERIAL PIPA YANG TIDAK SESUAI DENGAN APLIKASI PENERAPAN PIPA OUTLET TERLALU TINGGI DAN TIDAK SESUAI STANDAR KE-PU-AN KONSTRUKSI PENUTUP SUMUR BOR YANG MENYULITKAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI Masih terdapat 83 desa sasaran Program Pamsimas yang belum selesai tahun 2011 – 2013; Masih terdapat 298 sisa temuan hasil audit BPKP tahun anggaran 2008-2013; Terdapat 382 desa SPAM yang sudah tidak berfungsi, 1.516 desa berfungsi sebagian; Desa regular 2014 yang telah menyelesaikan T-1 hanya sebanyak 126 desa dari target 1.458 desa dan belum ada desa HID serta desa HIK 2014 yang merealisasikan dana BLM; Tingkat pencapaian KPI–1 (jumlah tambahan jiwa pemanfaat air minum) masih 24 % dari target 5,6 juta.

PERSIAPAN PROGRAM 2015 Penetapan nama desa sasaran Program Pamsimas diharapkan dapat diterbitkan pada akhir bulan Januari 2015. langkah ke depan yang perlu dilakukan: Sosialisasi/Permintaan proposal desa/kel Tahun Pelaksanaan 2015 paling lambat bulan Sept – Okt 2014; Verifikasi dan penyusunan ranking proposal serta penyusunan daftar pendek (daftar sementara) desa/kelurahan paling lambat bulan Okt – Nov 2014; Penyampaian usulan daftar desa/kelurahan sasaran oleh Bupati/Walikota kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU paling lambat bulan Nov – Des 2014; Penetapan daftar desa/kelurahan APBN dengan SK Dirjen Cipta Karya dan daftar desa/kelurahan APBD dengan SK Bupati/Walikota paling lambat bulan akhir Januari 2014.