P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PANCASILA SEBAGAI TATA NILAI HIDUP BANGSA INDONESIA
Advertisements

WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
Tujuan Dan Fungsi Negara
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
Pertahanan dan Keamanan Negara
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
Anggota kelompok : Heri Fatkhurrokhim Sri Mila Lestari Danik Lestari
Mata Kuliah. : Pancasila Dosen
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
FILSAFAT PANCASILA ( PANCASILA NILAI DASAR FUNDAMENTAL )
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
PRINSIP-PRINSIP SISTEM PRESIDENSIIL Sistem Presidensiil (ala Indonesia)
Azaz – azaz Umum Pemerintahan Yang Baik
MASYARAKAT UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA.
MASYARAKAT Ditinjau Dari Agama Buddha
Aktualisasi Nilai Nilai pancasila dalam proses legislasi
Sila (Moralitas) Bagian 1 Pertemuan ke 7.
DEMOKRASI PANCASILA Oleh : firdaus sianipar.
MAKNA LIMA SILA DALAM PANCASILA
SUSUNAN DAN HUBUNGAN SILA-SILA PANCASILA.
Pertemuan 10 PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN
P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha
POLITIK DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN AGAMA BUDDHA
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
INSTRUMEN HAM INDONESIA
AKTUALISASI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK
P O L I T I K Pertemuan ke 14.
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
Dasar Negara dan Konstitusi
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Model-model Demokrasi
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Hak Asasi Manusia adalah…
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
UUD 1945 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum diamandemen yang terdiri dari : Pembukaan UUD.
C.Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
BEBERAPA PERSOALAN DISEPUTAR PANCASILA
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Nama Kelompok : Imamul mutaqin Tri Ismawardani Nurul isnaeni putri
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
NILAI-NILAI SILA PANCASILA.
KESEJAHTERAAN PENDAHULUAN
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Study Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan.
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha Pertemuan ke 14

Pengertian politik Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuat keputusan, khususnya dalam negara. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional . Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Hubungan Politik Dan Agama Dasar agama : Moralitas Kesucian Keyakinan Kebijaksanaan Dasar politik : Kekuasaan Kekuatan Sepanjang sejarah, agama sering dimanfaatkan untuk memberi kewenangan pada pihak penguasa. Buddha tidak berusaha mempengaruhi kekuatan politik untuk menyiarkan ajaran-Nya, (meskipun Buddha berasal dari keluarga kerajaan) tidak juga mengijinkan ajaran-Nya disalahgunkan untuk menguasai kekuatan politik

Pemerintahan Yang Baik Dalam Agama Buddha Jika penguasa suatu negara adil dan baik, para menteri menjadi adil dan baik; jika para menteri adil dan baik, para pejabat tinggi menjadi adil dan baik; jika para pejabat tinggi adil dan baik, para bawahan menjadi adil dan baik;jika para bawahan adil dan baik, rakyat menjadi adil dan baik.(Anguttara nikaya) Pelanggaran susila dan kejahatan, seperti pencurian,penipuan,kekerasan,kebencian, dapat muncul dari kemelaratan. Para raja dan pemerintah mungkin mencoba untuk menekan kejahatan melalui hukuman, tapi memberantas kejahatan dnegan kekerasan adalah sia-sia.(Cakkavatti sihanada sutta) Sang buddha menyarankan pengembangan ekonomi sebagai pengganti kekerasan untuk mengurangi kejahatan.(Kutadanta sutta)

Pemerintahan Yang Baik Dalam Agama Buddha harus berlaku adil dan tidak mendiskriminasi antara satu kelompok warga Negara tertentu terhadap yang lainnya tidak menyimpan segala bentuk kebencian terhadap warga negaranya tidak takut terhadap apapun dalam pelaksanaan hukum harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum untuk dilaksanakan

Dasa Raja Dharma (10 peraturan bagi pemerintah yang baik) : Kedermawanan (dana). Pemerintah bertanggungjawab memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Memelihara sifat moral yang luhur (sila) Kesediaan untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kesejahteraan warga Negara (pariccaga) Jujur dan memelihara ketulusan hati (ajjava) Baik dan lemah lembut (maddava) Menjalani hidup sederhana agar diteladani warga Negara (tapa) Bebas dari kebencian / amarah apapun (akkhoda) Menerapkan prinsip tanpa kekerasan (avihimsa) Memiliki kesabaran (khanti) Menghormati pendapat rakyat untuk memajukan perdamaian dan keselarasan (avirodhana)

Syarat Kesejahteraan Suatu Negara Sering mengadakan pertemuan dan permusyawaratan yang mengikut sertakan orang banyak (sekarang = demokrasi) Berhimpun dengan rukun, berkembang dengan rukun, mencapai mufakat, dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan rukun Menjunjung konstitusi yang berlaku, tidak memberlakukan apa yang belum diundangkan, tidak juga meniadakan apa yang telah diundangkan. Menghormati dan menyokong para sesepuh/pemimpin, juga memeperhatikan amanat mereka Melindungi dan menghormati kedudukan wanita Memelihara dan tidak mengabaikan kewajiban agama. Melindungi orang-orang suci dan bijaksana.

Be Happy