INOVASI DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK: Belajar dari Kab INOVASI DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK: Belajar dari Kab. Enrekang dan Jembrana

Pelayanan Publik dan Kemiskinan (?) Persoalan kemiskinan: Penurunan daya dukung sumberdaya alam (tanah, air dan udara); Tidak terpenuhinya hak-hak dasar hidup; Ketidakadilan dalam akses pada aset dan pelayanan; Kesalahan dalam pemetaan persoalan dan kebutuhan warga

Tahapan inovasi Enrekang dan Jembrana 1. Perumusan Indikator Kemiskinan Enrekang: Status atau keterangan keluarga Pekerjaan dan penghasilan RT Kondisi Perumahan Pengeluaran RT untuk makanan dan non makanan; Pemilikan terhadap tanah dan aset lainnya jarak dan biaya transportasi

Jembrana Status Keluarga (Lama Domisili). Pemilikan Rumah dan Penge-lolaan Lingkungan. Pemilikan Tanah. Pendidikan. Pekerjaan dan Keterampilan. Usaha Ekonomi Produktif. Pemilikan Barang-Barang Berharga/ Alat-Alat Rumah Tangga. Pendapatan Perkapita

Manfaat Indikator Lokal kemiskinan: Memudahkan Pemda dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan dan program, maupun kebijakan umum yang berkaitan dengan program pemenuhan hak-hak dasar warga, yaitu pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas hidup dan daya beli; Melakukan re-inventarisasi bagi aset daerah (tanah dan aset pembangunan) dalam melakukan restrukturisasi aset dan pelayanan dasar; Melakukan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya keuangan daerah, karena dalam pemetaan kemiskinan akan terlihat adanya pendistribusian aset daerah yang tidak merata. Memudahkan Penda dalam mengukur dan mengevaluasi kebijakan daerah, yang dapat diukur dari menurunnya angka kemiskinan didaerah.

Kondisi umum Enrekang Jembrana Luas daerah Wilayah Administrasi 9 Kecamatan 111 Desa/Kelurahan 4 Kecamatan 51 Desa/Kelurahan Jumlah penduduk 178.658 Jiwa 251.164 jiwa

Pemetaan persoalan kemiskinan melalui pendataan kemiskinan Enrekang Jembrana Kondisi Topografi dan demografi yang luas  penduduk menyebar; Sarana dan prasarana yang terbatas; Akses dan partisipasi warga sangat rendah Sumberdaya Manusia yang rendah; Kemampuan Keuangan daerah yang terbatas; Kultur dan pola pikir masyarakat yang tradisionil (pandangan Pemerintah daerah). Ketergantungan masyarakat dan pendapatan asli daerah hanya pada sektor pertanian; Tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang rendah; Daya beli masyarakat yang rendah; Adanya perbedaan derajat penyebab kemiskinan, yaitu faktor keturunan; lingkungan, perilaku dan pelayanan pemerintah yang rendah; Sumberdaya keuangan daerah yang sangat terbatas

Restrukturisasi : Enrekang Penyusunan inovasi penanganan pasca panen lintas instansi. Program ini dilakukan dengan mengidentifikasikan persoalan dalam bidang pertanian, yang diakitkan dengan pendataan kemiskinan dikantung-kantung petani miskin. Mengoperasionilkan terminal agro melalui Peningkatan alokasi dana dalam bentuk permodalan bagi petani miskin, mengembangan dan pengadaan bibit pertanian dan penyediaan subsidi obat-otanan; Pendanaan “Best Value” melalui Pendanaan/pelayanan Pengentasan Kemiskinan, dan pendanaan/pelayanan pasca panen. Pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis, yang baru diupayakan untuk dialokasikan dari dana APBD 2006.

Komponen Proses Capaian Evaluasi kebutuhan dan pengelompokan Menetapkan fokus kerja Bupati, evaluasi oleh perguruan tinggi, merancang pengelompokan lembaga, merancang pembagian posisi dan penempatan, menetapkan struktur organisasi Terjadi perampingan secara bertahap dari 11 dinas menjadi 9 dinas dan terakhir 7 dinas selama 2 tahun. Proses ini menghasilkan efisiensi anggaran sebanyak 40 % Menghentikan rekrutmen s.d 2004 dan menawarkan pensiun dini Mengidentifikasi struktur dan usia kerja pegawai, mengidentifikasi kebutuhan dan potensi pengurangan, melakukan negosiasi dengan Taspen, merancang dan menawarkan skema pensiun dini. Taspen sepakat membayar pensiun berdasarkan selisih umur efektif, pemda menutupi sisanya. Sejumlah pegawai memilih pensiun dini, dan terjadi penghematan sebesar 30 % Menerapkan lelang jabatan sebagai sistem promosi dan penempatan Menerapkan sistem recruitmen terbuka untuk posisi suatu jabatan, memanfaatkan assesment oleh pihak luar sebagai input utama. Baru efektif untuk eselon III ke bawah. Untuk eselon II terkendala oleh peraturan yang mengharuskan persetujuan propinsi. Terjadi naik turun eselon. Mengefektifkan waktu kerja dan sanksi Membangun sistem absesnsi dengan sidik jari, melakukan pengawasan acak, melakukan pengawasan di luar kantor. Pernah dikeluarkan sanksi kepada pegawai. Jam kerja efektif 8 jam sehari. Menerapkan sistem insentif dan reward Menyediakan reward berkala (Rp. 500.000/orang) untuk 10 staf berprestasi setiap bulan. Memberikan insentif merata Rp. 1.000.000 setiap bulan agustus. Sudah berlangsung tiga tahun, dan mengurangi perasaan tertekan akibat pengetatan jam kerja.

Komponen Proses Capaian Sentralisasi keuangan (kasir Induk) Bagian Keuangan disetarakan dengan Dinas (eselon II), kemudian pengelolaan keuangan di unit kerja dipusatkan ke bagian keuangan. Kemungkinan akan terhenti karena bertentangan dengan perarturan diatasnya (UU perbendaharaan negara) karena peraturan diatasnya. Yang mengharuskan adanya desentralisasi keuangan ke unit kerja Mendepositokan sisa anggaran dan DAU Mendepositokan sisa anggaran dan DAU yang kemudian mendapatkan bunga pada bank yang sama, maka bunga banknya juga dapat dimasukkan dalam APBD. .Pernah mencapai penghasilan Rp. 3 miliar per tahun (sangat tergantung fluktuasi arus kas. Ekstensifikasi PBB Mengidentifikasi selisih penerimaan insentif pusatatas pencapaian target dengan subsidi PBB untuk tanah sawah,. Dana insentif atas pencapaian target (10%) dari pemerintah pusat setelah dikurangi subsidi PBB dmasukkan ke dalam APBD. Mencegah alih fungsi lahan. Sistem pembayaran gaji noncash (Via ATM) Menggunakan ATM yang sekaligus menjadi kartu Identitas Pegawai (bekerjasama dengan BPD Bali). Berhasil mencegah penarikan uang honor oleh unit kerja untuk tenaga kontrak yang telah mengundurkan diri. Pembayaran tidak tergantung hari kerja.

Komponen Proses Capaian Standarisasi harga pembelian barang. Ditetapkan standarisasi seluruh harga barang berdasarkan harga grosir (Makro). Terjadei penghematan dalam realisasi pembelian barang. Pembentukan Tim Owner-Estimate (OE) Tim Owner Estimate dibentuk dan bertenggung jawab kepada Bupati, Tim OE mengevaluasi usulan biaya untuk tiap pengadaan berdasarkan standar harga dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan. Anggaran belanja untuk pengadaan sulit untuk digelembungkan dan broker proyek dapat disingkirkan, sehingga hanya kontraktor profesional (provider langsung) yang dapat memenagkan tender. Tracking belanja dan usulan anggaran. Tupoksi unit kerja diperjelas dan dipastikan agar tak terjadi overlaping (pada saat restrukturisasi lembaga), sistem pembayaran dipusatkan, dilakukan tracking belanja barang, dan usulan anggaran yang overlap dari unit kerja sebagai acuan untuk pengawasan dan persetujuan pembayaran. Terjadi penghematan belanja alat dan personal untuk masing-masing unit kerja. Pemeliharaan gedung oleh pihak ketiga Pemeliharaan gedung dilelang kepada pihak ketiga, berdasarkan ketetapan standar harga, dan pegawai honorer ditawarkan menjadi tenaga kerja. Pemeliharaan gedung pemerintahan lebih baik dan dapat menjadi cara untuk mengurangi jumlah pegawai honor.

Komponen Proses Capaian Regrouping SD Evaluasi kondisi, tingkat layanan dan cakupan SD, melakukan regrouping dengan mempertimbangkan akses. Terjadi regrouping secara betahap sebanyak 22 SD. Biaya operasional tahunan bisa dihemat sebesar Rp. 3,3 miliar. Regrouping Puskesmas Evaluasi pelayanan, puskesmas yang tak efektif pelayanannya diturunkan menjadi puskesmas pembantu utama. Terjadi penurunan biaya operasional, sehingga anggaran bisa dihemat. Pembatasan Pembelian Alat Baru Alat yang ada diinventarisasi, dilakukan penghentian pembelian alat baru (tertentu), yang ada didistribusikan kembali berdasarkan kebutuhan unit kerja. Mengurangi beban APBD sebagai stimulan untuk mengawali efesiensi anggaran. Program ini masih berjalan sampai tahun ini. Inventarisasi, Penilaian, dan pemanfaatan aset Sedang dilakukan melalui kerjasama dengan Malaysia. Inventarisasi sementara sudah ada, dan beberapa bangunan sudah mulai dipasarkan untuk disewa. Pembatasan Penggunaan Kendaraan Dinas Menggunakan ATM yang sekaligus menjadi kartu Identitas Pegawai (bekerjasama dengan BPD Bali). Berhasil mencegah penarikan uang honor oleh unit kerja untuk tenaga kontrak yang telah mengundurkan diri. Pembayaran tidak tergantung hari kerja.

Efisiensi atau nilai lebih yang diperoleh Komponen Efisiensi atau nilai lebih yang diperoleh Realokasi Restrukturi-sasi Birokrasi Tahun 2001 mencapai Rp. 20 miliar pertahun. Tahun 2002-2004 mencapai Rp. 40 miliar per tahun. 2001-2003 Subsidi Pendidikan Subsidi Kesehatan Mempertahankan daya beli masyarakat melalui proteksi petani dan dana bergulir Perbaikan infrastruktur desa Insentif bagi pegawai dan peningkatan kapasitas guru, dll. 2004-2005 Membangun Stadion dan Wisma Investasi perusahaan air mineral Restrukturi-sasi Aset

Subsidi Pendidikan Dasar Menjamin akses bagi seluruh warga Sekolah Negeri Swasta Pemda Komite Tim Teknis Tim Bawasda Masyarakat Kades/ BPD Subsidi SPP Beasiswa Block Grant Operasional Lainn 1 Siswa 2 3 4

Subsidi Pelayanan Kesehatan Dasar Dari subsidi operasional ke subsidi jasa pelayanan (fee for service) Sistem Jaminan Kesehatan Jembrana Rumah Sakit Pemerintah Puskesmas/Puskesmas pembanttu POLA SWADANA MASYARAKAT BEBAS MEMILIH PELAYANAN Rumah Sakit Swasta Klinik Swasta Praktek Dokter Swasta Praktek Bidan BERSAING DALAM KUALITAS PELAYANAN LEMBAGA J K J Verifikasi dan Bayar Klaim Spesifikasi Pelayanan Premi Per Pelayanan Pemda (Subsidi) Tagihan

Mempertahankan dan meningkatkan daya beli Mulai dari mengurangi kerentanan petani sampai bantuan modal usaha PEMDA Rek. Dana Bergilir Tim Penilai dan pengelola Kejaksaan Koperasi Profesional Pengembalian Dana Bagi Hasil (30% keuntungan) Pembelian Beras petani Kontrak tertulis Banjar/ Adat LPKD Koperasi  Tenaga lapangan Awig-awig Pokmas Asistensi 10% dari Tagihan

Catatan untuk Jembrana: Efisiensi Pengelolaan keuangan yang terpusat: dari pengawasan internal menuju akuntabilitas publik. Pengelolaan aset: dari efisiensi ke produktifitas. Birokrasi: dari manajemen lisan ke manajemen tertulis. Pelayanan Pendidikan dan kesehatan: bukti nyata telah diakui Publik, bagaimana menjaga keberlanjutannya. - Membangun kesepakatan publik. - Menyiapkan payung hukum Block grant untuk sekolah dan infrastruktur desa: dari politik responsif ke politik partisipasi. Mempertahankan daya beli: program ekonomi rakyat yang mengakar terbukti lebih berhasil daripada program yang bias modal. Hal-hal khusus Melembagakan mekanisme penanganan pengaduan: mendorong pengawasan publik. Kunjungan yang meningkat: membagi pengetahuan, menggerakkan ekonomi dan menyelamatkan aset.

PENURUNAN KK KEMISKINAN Di Kabupaten Jembrana 12.206 KK, 19,4% 9.146 KK, 14,2% 9.210 KK, 14,1% 7.216 KK, 11,98% 6.034 KK, 9,14% Ditetapakan Dengan SK : KK Miskin 2002 dgn. SK Bupati No. 253 Tahun 2003. KK Miskin 2003 dgn. SK Bupati No. 244 Tahun 2004 KK Miskin 2004 dgn. SK Bupati No. 1984 Tahun 2004

Anggaran dan Pelayanan Asset Pemda (Gedung, Sekolah, Puskesmas, dll) Badan Usaha Milik Daerah Sistem Keuangan Dan Pengadaan Asset dan Pengeluaran Birokrasi Restrukturisasi Realokasi Pelayanan Pendidikan Kesehatan Ekonomi Rakyat Dan Tenaga Kerja EFISIENSI Struktur dan Fungsi Sistem Promosi Sistem Insentif