STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT ( SPRS )

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rekam Medik dan Kesehatan Sebuah Rumah Sakit
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
FARMASI RUMAH SAKIT.
Dr. Bambang Hariyana, M.Kes
Oleh : Baju Widjasena Bagian K3 FKM UNDIP
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Rumahsakit. HOSPITAL.
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
Unit Pelayanan Area mempunyai tugas pokok :
Saida Simanjuntak, SKp, MARS
administrasi rumah sakit-kelompok 10
Risyad.Meivi.Riana.Indah.Anggi .Rilla.Niar.Samir.Furi.Romi
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
SISTEM MANAJEMEN K3 PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN K.3 MATERI 1
Presentasi Sesi I.
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember
LUAS DAERAH LINGKARAN LANGKAH-LANGKAH :
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
TAHAP AKREDITASI 1966 –Juni 2011 : 653 dari 1523 RS telah menjalani
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
GFH BORANG AKREDITASI UNIT PENGELOLA PRODI MAGISTER FMIPA UI
Undang Undang No. 44/2009 tentang RS
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS)
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
Agenda panitia rekam medik bulan september 2014
Jakarta, 18 Agustus Pengkajian kebutuhan Penyusunan rencana aksi Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terintegrasi dalam.
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Standar Akreditasi Pertemuan IV.
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
Pertemuan ke-2 Bentuk formulir: Prinsip umum desain formulir
QUALITY ASSURANCE FITA RAHMAWATI.
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM)
Pertemuan ke-10 Pengantar:
OLEH : Poppy Fransisca Amelia, S.SiT
AKREDITASI RUMAH SAKIT bidang ADMINISTRASI & MANAJEMEN
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
VISI MENJADI RUMAH SAKIT KEBANGGAAN
PERLINDUNGAN BAHAYA KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT
Sasaran Program MDG’s Djoti Atmodjo.
PERIJINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
Materi 4 Manajemen Rumah Sakit AKK – smt 7
Akreditasi Definisi Depkes Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu
INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT
Instalasi Farmasi Rumah Sakit
PERIZINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Manajemen Data (4) S1 - Kesmas
SISTEM INFORMASI KESEHATAN RUJUKAN KE FASKES LAIN
Disampaikan pd kuliah manajemen blok 4 Oleh ;dr.Fauziah Elytha.MSc
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
REKAM KEDIS Darmawan MUB, S.Kom, SKM.
Akreditasi Definisi Depkes Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
FARMASI RUMAH SAKIT KELOMPOK 6.
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
PRODI ILMU KESEHATAN & FAKULTAS RMIK
AKREDITASI NASIONAL RUMAH SAKIT
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
MMIK INFORMASI KESEHATAN
Manajemen Data (3) S1 - Kesmas
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
Peraturan, Perundangan, dan Persyaratan Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit Oleh: Widodo Hariyono.
Pengantar Manajemen Pelayanan RS Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH 1.
Transcript presentasi:

STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT ( SPRS ) Oleh: SAIDA SIMANJUNTAK SKp,MARS

DASAR PELAKSANAAN SK MENKES NO. 436/MENKES/SK/VI/93 SK DIRJEN YANMED NO.YM.00.03.2.6.7637/93 SPRS & SAK harus diterapkan pada seluruh RS di Indonesia

STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT (SPRS) ADALAH: Merupakan seperangkat kebijakan peraturan, pengarahan, prosedur atau hasil kerja yang ditetapkan untuk seluruh upaya kesehatan di Rumah Sakit

MANFAAT SPRS: Sebagai petunjuk/pedoman yang memungkinkan semua staf baik medis maupun perawat, non medis untuk melaksanakan tugasnya dengan baik SPRS  ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesi SPRS pertama tahun 1992 menunjuk kepada pedoman Akreditasi dari ACHS (1988)  di Australia digunakan untuk akreditasi. SPRS telah diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan no. 1333/Menkes/SK/XII/1999 ttg standar pelayanan RS untuk 20 jenis kegiatan telah diuji coba di bbrp RS (kelas A, B pendidikan, B non pendidikan dan C), dimana hasil pencapaian standar dapat dimengerti dan diterapkan oleh Rumah Sakit

20 JENIS PELAYANAN (SPRS): ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PELAYANAN MEDIS PELAYANAN GAWAT DARURAT KAMAR OPERASI PELAYANAN INTENSIF PELAYANAN PERINATAL RESIKO TINGGI PELAYANAN KEPERAWATAN PELAYANAN ANESTESI PELAYANAN RADIOLOGI PELAYANAN FARMASI

Lanjutan: PELAYANAN LABORATORIUM PELAYANAN REHABILITASI MEDIS PELAYANAN GIZI REKAM MEDIS PENGENDALIAN INFEKSI DI RS PELAYANAN STERILISASI SENTRA KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN, DAN KEWASPADAAN BENCANA PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN LAIN PERPUSTAKAAN

SPRS BERSIFAT MANAJERIAL, DGN SUSUNAN SBB: Falsafah dan tujuan Administrasi dan pengelolaan Staf dan Pimpinan Fasilitas dan peralatan Kebijakan dan prosedur Pengembangan staf dan Program Pendidikan Evaluasi dan Pengendalian Mutu

DARI 20 STANDAR PELAYANAN, DILAKUKAN REVISI 16 STANDAR YAITU: Administrasi dan Manajemen Pelayanan Medik Pelayanan Gawat Darurat Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi Pelayanan Keperawatan Pelayanan Rehabilitasi Medik Pelayanan Radiologi Pelayanan Farmasi Pelayanan Rekam Medik

Revisi 16 Bid Pel ( lanjutan ) 10. Pelayanan Laboratorium 11. Pelayanan Gizi 12. Pelayanan Kamar Operasi 13. Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana  K3 14. Pengendalian Infeksi di RS 15. Pelayanan Darah 16. Pelayanan Intensif

SPRS ini penting penerapan paradigma baru pembangunan kesehatan, yaitu  paradigma sehat serta 4 pilar strategi pembangunan kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan Profesional JPKM dan Desentralisasi

Penerapan SPRS  agar diikuti dengan berbagai pedoman lainnya, berbagai juknis, SOP yang sesuai dengan situasi dan kondisi RS SOP suatu RS akan berbeda dgn SOP RS lainnya dan merupakan produk hukum bagi suatu RS dan akan dijadikan sebagai salah satu parameter untuk pelaksanaan  akreditasi RS

Menentukan derajat pelayanan RS secara objektif diperlukan ukuran-ukuran tertentu. Sebagai alat untuk menilai, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pelayanan tersebut.

Hasil akan berupa: Memenuhi atau tidak memenuhi Sesuai atau tidak / tidak ada Rendah atau tinggi Untuk kegiatan pelayanan pokok pd umumnya RS dapat memenuhinya Sedangkan untuk pelayanan penunjang dan pelengkap masih banyak RS yg sulit untuk memenuhinya

Lanjutan: Sesuai dengan kebijakan/strategi Akreditasi RS pelaksanaan secara bertahap: Tahap awal dinilai 5 bid yan meliputi: - Administrasi dan Manajemen - Pelayanan Medis - Pelayanan Keperawatan - Pelayanan Gawat Darurat, dan - Rekam Medik

Tahap kedua: 12 Bid Pelayanan ( 5 bid yan + 7 bid yan ) Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi Pengendalian Infeksi di RS Kamar Operasi Laboratorium Radiologi Keselamatan kerja Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana  K3

Tahap ketiga: Akreditasi 16 Bid Pelayanan meliputi : 12 Bidang Pelayanan Ditambah dengan 4 bid pelayanan terakhir, yaitu: Pelayanan Intensif Pelayanan Gizi Pelayanan Rehabilitasi Medik, dan Pelayanan Darah ========0000000000====

TERIMA KASIH