Pemerintahan Orde Baru Kelas XII IPS SMA Negeri 71 Jakarta

Standar Kompetensi 2.Kemampuan memahami perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan masa reformasi.

Kompetensi Dasar 2.1 Kemampuan menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru.

Indikator Siswa dapat Menjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru Siswa dapat menjelaskan pemerintahan Orde Baru Siswa dapat Mengidentifikasi kebijakan pemerintah Orde Baru

Ciri-ciri Pemerintahan Orde Baru ? Otoriter Kekuasaan yang begitu besar di tangan Presiden Soeharto dan Elitis yg pada umunya terdiri dari Tentara. Ekonomi Pragmatis Asas Tunggal Pancasila Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Menjelang Orde Baru Adanya Gerakan 30 September menurut didalangi oleh PKI Demonstrasi dari berbaga elemen mesyrakat yg tergabung dalam Front Pancasila. Tritura : Pembubaran PKI Pembersihan Kabinet Dwikora Turunkan Harga Barang Supersemar (11 Maret 1966)

Implementasi Amanat Supersemar Pengukuhan tindakan pengemban Supersemar yang membubarkan PKI dan ormasnya ( TAP MPRS No. IV dan No. IX / MPRS / 1966 Pelarangan paham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia ( TAP MPRS No. XXV / MPRS / 1966 ) Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum ( TAP MPRS No. XX / MPRS / 1966 )

Peralihan Kekuasaan Pada tanggal 3 Februari 1967 DPR-GR yang menganjurkan kepada Soeharto untuk melaksanakan Sidang Istimewa, sehingga pada 20 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto

Langkah Awal Orde Baru Mengoreksi total penyimpangan yg dilakukan Orde Lama. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan berbangsa & Bernegara. Menyusun kembali kekuatan bangsa guna tercapai nya stabilitas nasional.

Stabilitas & Konsolidasi Ekonomi Pelita (Pembagunan Lima Tahun) Masuknya lembaga keuangan seperti: IMF & Word Bank Pemberlakuan Undang-Undang No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN) .

Stabilitas Politik Melaksanakan Pemilu tahun1971 yg diikuti sepuluh partai lainnya dimana Golkar menjadi pemenang pemilu. Melakukan Fusi Partai (penyerderhanaan parta politik) setelah pemilu 1971 Dwi Fungsi Abri: Selain menjaga keamanan & ketertiban tentara juga berhak mencampuri urusan negara. Adanya Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan & Pengalaman Pancasila) dengan ketetapan MPR NO II 1978.

Kebijakan Bidang sosial & Budaya Pembatasan terhadap warga etnis Tionghoa Program NKK/BKK: kontrol ketat dari pemerintah terhadap kehidupan dalam kampus Di seluruh Indonesia agar Mahasiswa tidak turut campur dalam politik praktis. SK Mendikbud No. 0457/0/1990 tentang pola pembinaan & pengembangan kemahasiswaan di perguruan Tinggi.

Normalisasi Politik Luar Negeri Kembali menjadi anggota PBB sejak Tanggal 28 Desember 1966. Mengakui kemerdekaan Singapura pada Tgl 2 Juni 1966. Normalisasi hubungan dengan Malasyia ditandai dengan perundingan yg bertempat di Bangkok 29 Mei- 1 Juni 1966. Indonesia menjadi pemrakarsa ASEAN yg didirikan pada Tgl 8 Agustus 1967.

Perkembangan Ekonomi Setelah berhasil memulihkan keamanan kemudian pemerintah melaksanakan pembangunan Nasional jangka pendek dan jangka panjang melalui Pelita yang tidak lepas dari Trilogi Pembangunan

Trilogi Pembangunan Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Bidang Pertanian Pembukaan lahan pertanian baru Mekanisasi pertanian Penggunaan pupuk baru Mencari metode yang tepat untuk pemberantasan hama

Bidang Industri (Pertanian) • Industri pengolahan hasil tanaman pangan • Industri pengolahan hasil perkebunan • Industri pengolahan hasil perikanan • Industri pengolahan hasil hutan • Industri pupuk • Industri Pestisida • Industri Mesin dan peralatan pertanian

Bidang Industri (Non-Pertanian) • Industri Semen • Industri Pertambangan • Industri Perakitan kendaraan bermotor • Industri elektronik • Industri kapal laut • Industri Kapal terbang

Kelemahan Ekonomi Orde Baru Pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak disertai dengan pemerataan ekonomi, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial Lemahnya Kualitas Pengusaha Nasional Arus modal asing yang begitu besar, mempengaruhi arah kebijakan politik dan ekonomi Korupsi, Kolusi & Nepotisme

Peristiwa Malari tahun 1974 Oleh Pemerintah saat itu Malari dicitrakan sebagai konflik politik yang sempit yaitu ketidaksadaran politik masyarakat dan menenggelamkan apa-apa yang sebenarnya mendorong peristiwa Malari.

Demonstrasi Mahasiswa

Modal Asing

Pasca Malari 1974 Presiden Soeharto membentuk blok kekuasaan negara Menyingkirkan lawan-lawan politik Melakukan penertiban dan pemulihan kembali keamanan melalui penetapan peraturan perundang-undangan Bersikap represif (keras) terhadap siapapun yang menentang kebijakannya

Konflik Masa Orde Baru Peristiwa Malari 1974 Petisi 50 tahun 1980 Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984

Terimakasih