PLANNING AND BUDGETING USING HDI Bappeda Aceh Presented in the BAPPENAS-UNDP Seminar Sari Pan Pasific Hotel Jakarta, 13 – 14 October 2009

Pengantar 1. Tingkat Kemiskinan dan Kondisi Pembangunan Manusia di Aceh 2. Intervensi Pemerintah Aceh dan stakeholder lainnya 3. Alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia 4. Penggunaan HDI dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan di Aceh 5. Prioritas dan plafon anggaran sementara pemerintah Aceh tahun 2010 6. Tantangan dan rekomendasi

Tingkat Kemiskinan dan Kondisi Pembangunan Manusia di Aceh Source : BPS and Bappeda Aceh

HDI for NAD 2008 HDI for NAD 2008 = 71.5 HDI Rank for NAD, 2008 = 14 HDI for Banda Aceh 2008 = 75.8 HDI Rank for Banda Aceh, 2008 = 20 (previously ranked 39 in 2002)

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Intervensi Pemerintah Aceh dan Stakeholder lainnya Alokasi Anggaran Pendidikan 20 % APBA, Prog Wajar 9 tahun, Paket Kesetaraan, Life Skill PENDIDIKAN Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) KESEHATAN PENDAPATAN PERKAPITA Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi (PNPM, BKPG, Kredit Mikro Perbankan, dsb) Jamkesmas, JKA, Promosi Kesehatan (Pola Hidup Bersih dan Sehat)

BAPPEDA MUNIRWANSYAH BAPPEDA MUNIRWANSYAH 8

The Priorities of Development Economic Empowerment, Workforce and Poverty Reduction Development and Maintenance of the Infrastructure for Investment Development of Education Development of Health Development of Religion, Social and Culture Strengthening the Government, Politic and Law Disaster Preparadness and Mitigation Please elaborate how the HDI informs the budget planning.

PPAS 2010 (Prog/keg bersinergi dgn kebijakan pemerintah pusat) Mempertahankan daya beli masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat Melindungi masyarakat miskin, melalui melanjutkan program PNPM Mandiri dan beberapa skema program pengentasan kemiskinan lainnya Mencapai tingkat pertumbuhan nekonomi yang ditetapkan pemerintah.

Tantangan dan Rekomendasi HDI memang menjadi dasar dalam perencanaan daerah, namun pengaruh politis di pemerintahan Aceh masih sangat dominan sehingga perencanaan masih dilandasi unsur politis Rekomendasi Kedepan perencanaan harus lebih didominasi oleh pemikiran yang berdasar kepada akademik dan teknokratis UNDP harus bekerja lebih erat dengan Bappeda provinsi, Kabupaten dan kota sehingga dapat memberi kontribusi yang lebih berarti dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah

THANK YOU TERIMA KASIH