“Analisis Efektivitas atas Pemungutan Pajak Hotel Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat” Mauly Nurita 21206300

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dari tabel diatas terdapat fenomena yang menunjukan tidak terealisasinya rencana penerimaan pajak hotel di suku dinas pelayanan pajak pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini terlihat pada semakin menurunnya persentase pajak hotel pada tiga tahun terakhir. Maka pengawasan harus terus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

B. Ruang lingkup dan Pembatasan Masalah Ruang lingkup dalam penulisan skripasi ini adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pembatasan masalahnya adalah jumlah penerimaan pajak hotel mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2009. C. Pokok Permasalahan 1. Bagaimana efektivitas administrasi pajak hotel yang dilakukan oleh suku dinas pelayanan pajak? 2. Kendala apa yang dihadapi oleh suku dinas pelayanan pajak dalam melaksanakan pengawasan atas pemungutan pajak hotel?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Pengertian Administrasi 2. Pengertian Pajak 3. Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah 4. Pajak Hotel 5. Pengawasan

BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Penelitian Deskriptif B. Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini berlangsung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan 12 Mei 2010. Penelitian berlokasi di Dinas Pelayanan Pajak. C. Objek Penelitian Objek-objek yang berhubungan dengan bidang pajak daerah khususnya pajak hotel, pelaksanaan pengawasan pajak hotel di suku dinas pelayanan pajak kota administrasi jakarta pusat dengan melihat data rencana dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

D. Teknis Pengumpulan Data 1. Studi Kepustakaan (Library Research) 2 D. Teknis Pengumpulan Data 1. Studi Kepustakaan (Library Research) 2. Penelitian Lapangan (Field Research) 3. Wawancara (Interview)

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN A. Analisis Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel TPI = X 100 % Target (Rencana) Penerimaan Pajak

Catatan: Tahun 2008 dan 2009 jumlah WP Sudin digabung dengan jumlah WP Kecamatan

B. Pelaksanaan Pengawasan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak 1) Pengawasan Setoran Masa 2) Pengawasan Penggunaan Bon (Bill) 3) Pengawasan melalui silent operation 4) Pengawasan melalui penerapan sistem OnLine

C. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam melakukan pengawasan atas pemungutan pajak hotel 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM); 2. Keterbatasan Anggaran untuk melakukan pengawasan; 3. Perbedaan Sistem komputerisasi yang digunakan oleh wajib pajak dengan sistem komputerisasi yang digunakan oleh Dinas Pelayanan Pajak.

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI A. SIMPULAN 1. Efektivitas pajak hotel yang di hitung dengan menggunakan TPI belum mengalami kenaikan pencapaian target dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2007 samapai tahun 2009. Karena berdasarkan perhitungan, secara rata-rata angka TPI untuk pajak hotel hanya mencapai 94,58 %. Berdasarkan hasil TPI, pajak hotel belum dapat dikatakan berjalan efektif karena belum memberikan kinerja yang cukup. 2. Kendala-kendala yang dihadapi adalah: a) Keterbatasan SDM ; b) Keterbatasan Anggaran ; c) Perbedaan sistem komputerisasi yang digunakan oleh WP Hotel dan Dinas Pelayanan Pajak ;

B. Implikasi 1. Pengawasan harus terus menerus dilakukan agar rencana penerimaan dapat terealisasi. 2. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: a) Untuk mengatasi keterbatasan SDM, maka perlu ada penerimaan karyawan baru karena saat ini seorang petugas Dinas Pelayanan Pajak harus menangani lebih dari 20 wajib pajak untuk 10 jenis pajak. Penerimaan pegawai baru harus berlatar belekang pendidikan lulusan akuntansi dan atau perpajakan. b) Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam melakukan pengawasan silent operation, dilakukan terhadap wajib pajak hotel yang menurut Dinas Pelayanan Pajak terindikasi telah melakukan kecurangan dalam melakukan pembayaran pajak. c) Menyamakan sistem komputerisasi yang digunakan oleh wajib pajak hotel dengan sistem komputerisasi yang digunakan oleh Dinas Pelayanan Pajak, dengan biaya ditanggungung oleh kedua belah pihak, wajib pajak Hotel dan Dinas pelayanan pajak.

Terima Kasih