DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
Advertisements

Bimtek KTSP 2009 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL)
Assalamu alaikum wr.wb..
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK
 Dedi saputra: wi fajar S:  Inna fathul F:  Tri wahyu N:  Utari tri U:
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
M.DANI., SH., MM. Stiepas-bandung PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
NAMA KELOMPOK : KHUSNUL KHOTIMAH ( ) YETI ARINA ( )
DEMOKRASI dan Pendidikan Demokrasi (2)
DEMOKRASI Asal bahasa Latin : DEMOS CRATEIN/CRATOS DEMOCRACY.
BAHAN AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
LIMA PILAR BELAJAR GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
Technique Informal School
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
Persoalan Hak Asasi Manusia
Pendidikan Karakter di SMP oleh Eko Widodo
1 PENDIDIKAN KARAKTER MOH. SALEH, SH., MH. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2011 KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA.
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
UU NOMOR 20 TAHUN Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB II
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PENDIDIKAN KARAKTER Universitas Negeri Yogyakarta Oleh:
Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., Drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
Pengantar Kewarganegaraan
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BUDAYA DEMOKRASI STANDAR KOMPETENSI :
PENGERTIAN DAN TUJUAN PKN
Kurikulum PKN dan Agama
“PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI
21 MEI 1998 ORBA BERGANTI REFORMASI DIANGGAP THE THIRD WAVE OF DEMOCRACY PADA DASAWARSA 1990-AN JULI 1995 TERBENTUK CIVITAS INTERNASIOANL DI PRAHA DIHADIRI.
DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI
Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
PENDAHULUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL
assalamu’alaikum wr.wb
DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DEMOKRASI INDONESIA.
STANDAR PENILAIAN KURIKULUM 2013
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
DEMOKRASI DI INDONESIA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Dr. Baldi Anggara, M. Pd.I STIMIK PALCOMTEC PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Teori konstitusi.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Bagian Kelima)
Analisis Kurikulum Penjasorkes dan Bahan Ajar
MATERI DAN PEMBELAJARAN Pkn SD MODUL 7
DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DEMOKRASI INDONESIA.
CIVIC EDUCATION Rabiatul Adawiyah, M.Pd. Pendidikan Kewiraan UU N0.2 Tahun 1989 Alasan tidak relevan: a.Pola dan praktek pembelajaran yang indoktrinatif.
Pengembangan Pendidikan agama berbasis wawasan kebangsaan
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
PKn yang berhasil menumbuhkan sikap mental : bersifat cerdas,
SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI PANCASILA
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. KONTRAK BELAJAR Perkuliahan / Kehadiran : 30% Tugas / Quiz : 35% UTS : 15% UAS : 20% 2.
Transcript presentasi:

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI Oleh: Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair 2006

DEMOCRATIC GAP IDEALS,VALUES,NORMS (Torres:1998) PRAXIS,FACTS, INSTRUMENTS, INSTITUTIONS PRAXIS,FACTS, CONTEXT

KONSEP DASAR DEMOKRASI FOR THE PEOPLE FROM BY

OTOSENTRISITAS DEMOKRASI PROGRAM PEMERINTAH UNTUK OTOSENTRISITAS RAKYAT PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF OLEH PILKADA:REKRUTMEN EKSEKUTIF DARI PERDA: DPRD

PRAKSIS DEMOKRASI FOR THE PEOPLE BY FROM PERDA: DPRD HAM: SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK,DLL PROGRAM PEMERINTAH FOR HAM:POLITIK, HUKUM THE PEOPLE PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF BY HAM: POLITIK, HUKUM PILKADA:REKRUTMEN EKSEKUTIF FROM PERDA: DPRD HAM: SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK, DLL

KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965) Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal) Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum) Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM) Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak) Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)

INTERRELASI DEMOKRASI, HAM, DAN TRANFORMASI KONFLIK TRANSFORMASI KONFLIK DAN MANAGEMEN KEBERAGAMAN HAK AZASI MANUSIA (Hidup, sosial, ekonomi, politik, hukum dll KEDAULATAN RAKYAT PERADABAN DEMOKRASI

MULTIDIMENSIONALITAS DEMOKRASI FILOSOFIS: IDE,NORMA, PRINSIP DEMOKRASI SOSIOLOGIS: SISTEM SOSIAL, POLITIK PSIKOLOGIS: WAWASAN, SIKAP, PRILAKU

DEMOKRASI FORMAL DEMOKRASI: (Torres:1998) SISTEM PEMERINTAHAH SUBSTANTIVE DEMOCRACY : PROSES DEMOKRASI, MELIPUTI: PROTECTIVE DEMOCRACY > KEKUASAAN EKONOMI PASAR DEVELOPMENTAL DEMOCRACY > PARTISIPASI DEMOKRATIS EQUILIBRIUM DEMOCRACY/PLURALIST DEMOCRACY > INTERAKSI APATISME DENGAN PARTISIPASI PARTICIPATORY DEMOCRACY > PERUBAHAN SOSIAL DAN PARTISIPASI DEMOKRATIS

pemilu adil, jujur, berkala DEMOKRASI (Huntington:1991) Demokratis= pemilu adil, jujur, berkala DINAMIKA PEMIKIRAN DAN PRAKSIS SEPANJANG SEJARAH DEMOKRASI MODERN SBG DEMOKRASI NEGARA KEBANGSAAN GELOMBANG DEMOKRASI DAN GELOMBANG BALIK DEMOKRASI

Demokrasi dlm Piagam Madinah (Sukidi dalam Tilaar:1999) Kebebasan beragama Persaudaraan seagama Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama Saling membantu Persamaan hak dan kewajiban w.n. thd. Negara Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara

Demokrasi dlm Piagam Madinah (Lanjutan) Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian Pengakuan hak atas setiap orang atau individu

KONSEP DAN PRAKSIS DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU CADIK CANDAKIO ULAMA Bulat air Karena Pembuluh Bulat kata mufakat KPTS; MUFAKAT PENGHULU ADAT

PILAR DEMOKRASI (USIS:1995) KEDAULATAN RAKYAT PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN YANG DIPERINTAH KEKUASAAN MAYORITAS HAK-HAK MINORITAS JAMINAN HAK AZASI MANUSIA PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM PROSES HUKUM YANG WAJAR PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME,KERJASAMA DAN MUFAKAT

PILAR DEMOKRASI INDONESIA (UUD 1945, Sanusi:1998) DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL

historical experience PERKEMBANGAN DEMOKRASI (Bahmuller: 1996) the degree of economic develompent Element of civic culture a sense of national identity historical experience

APA CIVIC CULTURE DAN POLITICAL CULTURE? PERANGKAT IDE DIWUJUDKAN DLM REPRESENTASI BUDAYA UNTUK MEMBENTUK IDENTITAS KEWARGANEGARAN ADAPTASI PSIKOSOSIAL CARA BERPIKIR KHAS DAN TERPOLA UNTUK MENJALANKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI KONTEKS SOSIOPOLITIS

MENGAPA DAN BAGAIMANA CIVIC CULTURE (1)? Partikular-terbatas POLITICAL CULTURE (Negara, Lembaga Politik) COMUNITARIAN CULTURE (Keluarga, suku, etnis, kelompok, daerah) Makro - Nasional CIVIC VIRTUE CIVIC CULTURE (Individu, Warga) Psikososial

BGMN MEMBANGUN CIVIC CULTURE? Partikular-terbatas COMUNITARIAN CULTURE (Keluarga, suku, etnis, kelompok, daerah) POLITICAL CULTURE (Negara, Lembaga Politik) NILAI-NILAI PANCASILA SBG CORE PERADABAN CIVIC VIRTUE (Kebajikan Wn) PERADABAN BANGSA YG BERMARTABAT CIVIC CULTURE (Individu, Warga) Makro - Nasional Psikososial

CIVIC CULTURE SEBAGAI CORE PERADABAN DEMOKRASI CIVIC KNOWLEDGE CIVIC DISPOSITION, CIVIC CONFIDENCE (Wawasan, sikap dan kepribadian demokratis) CIVIC VIRTUE (Kebajikan) CIVIC SKILLS, CIVIC COMPETENCE CIVIC PARTICIPATION, CICIC RESPONSIBILITY (Partisipasi politik yang cerdas dan bertanggungjawab CIVIC COMMITMENT (Kesediaan dan kemauan berdemokrasi) CIVIC CULTURE (Budaya kewarganegaraan) PERADABAN DEMOKRASI

DEMOCRACY IS NOT INHERRITED, (DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN DENGAN SENDIRINYA) DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI BUT IT IS LEARNED (TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA MELALUI PROSES BELAJAR)

PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,DAN MENJADI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)

BAGAIMANA STRATEGI AKADEMIK DASAR PKn? NILAI-NILAI PANCASILA SBG CORE VALUES P E N D I K A TENTANG DEMOKRASI MELALUI PROSES DEMOKRATIS UNTUK MEMBANGUN DEMOKRASI WATAK DAN PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT

Model Pemecahan Masalah Sosial YANG CERDAS, PARTISIPATIF, BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN MASYARAKAT? BUILDING DEMOCRACY (MEMBANGUN DEMOKRASI) DOING DEMOCRACY (MELAKUKAN DEMOKRASI) KNOWING DEMOCRACY (TAHU DEMOKRASI) Model Pemecahan Masalah Sosial terkait ide, nilai, konsep, prinsip,instrumentasi, dan praksis demokrasi WARGANEGARA YANG CERDAS, PARTISIPATIF, DAN BERTANGGUNG JAWAB

KOMPETENSI WARGANEGARA MAMPU MEMBUAT KEPUTUSAN MELALUI PROSES YANG DEMOKRATIS SECARA BERNALAR & BERTANGGUNGJAWAB

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

Model Pembelajaran PKn DIKTI PERENCANAAN PBM DI KELAS KBM DI LUAR KELAS TUJ.PKN KBM 1 TOPIK MATERI& STD KOMP. KOMPTNSI KBM 2 TOPIK TEMA KON- TEKS TOPIK& TEMA TOPIK KBM 3 STUDI KASUS PORTOFOLIO SHOW-CASE EVA UNJUK KERJA PORTOFOLIO SIKAP DLL Pertisipatif Pemecahan masalah Berbasis portofolio Menyenangkan Bermakna EVA KONTEKSTUAL

PERENCANAAN PEMBELAJARAN PKN DIKTI URAIAN MATERI DAN TUGAS BELAJAR Komp. Dasar TEMA Materi Pokok TOPIK 1 Hasil Belajar TOPIK 3 TOPIK 2 Indikator PENILAIAN SUMBER BELAJAR DAN MEDIA

Model Pembelajaran PKn DIKTI PERENCANAAN PBM DI KELAS KBM DI LUAR KELAS KBM 1 TOPIK TEMA KBM 2 TOPIK KBM 3 TOPIK Pertisipatif Pemecahan masalah Berbasis portofolio Menyenangkan Bermakna

Model Pembelajaran PKn DIKTI PERENCANAAN TOPIK KBM DI LUAR KELAS TEMA PBM DI KELAS PORTO- FOLIO MASALAH DATA SHOWCASE Pertisipatif Pemecahan masalah Berbasis portofolio Menyenangkan Bermakna

PELAKSANAAN KBM PEMBELAJARAN PKN Pendahuluan: Klasikal Orientasi Penggalian ide Tatap Muka Mandiri Inti: Klasikal PEMBAHASAN TOPIK MELALUI CURAH PENDAPAT, DISKUSI KLP KECIL, DAN METODE/TEKNIK LAINNYA Penutup: Klasikal Review dan refleksi