Istilah Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat dan “kratein” yang berarti kekuasaan. Oleh karenanya demokrasi sering diartikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Implementasinya Istilah demokrasi dikaitkan dengan istilah lain hingga muncul Istilah seperti: Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Kerakyatan dll.

Sidney Hook menguraikan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah, atau garis kebijaksanaan di belakang keputusan-keputusan tersebut, secara langsung atau tidak langsung, hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi yang diperintah

Kekuasaan Dalam Pemerintahan Trias Politika Oleh John Lock - Kekuasaan Legislatif (Kekuasaan Pembuat Undang-Undang yg dijalankan Parleman) Kekuasaan Eksekutif (Kekuasaan menjalankan undang-undang oleh pemerintah) Kekuasaan Federatif (Kekuasan menyatakan perang dan damai, membuat perserikatan, dan tindakan lain terkait dengan politik luar negeri)

Trias Politika oleh Montesque Badan Legislatif (memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang) Badan Eksekutif (memegang kekuasaan untuk menjalankan undang-undang) Badan Yudikatif (memegang kekuasan untuk mengadili jalannya undang-undang)

Nilai Dasar Demokrasi Menyelesaikan perselisihan dengan damai. Menurut Henry B Mayo Nilai Dasar Demokrasi Adalah: Menyelesaikan perselisihan dengan damai. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Pergantian pimpinan atas dasar keturunan, mengangkat dirinya sendiri atau dengan kudeta, dianggap tidak wajar dan bertentangan dengan demokrasi. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dari keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal itu, maka diperlukan terselenggaranya suatu masyarakat terbuka (open society) serta kebebasan politik (political liberties) yang akan memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak dalam menghadapi suatu masalah. Menjamin tegaknya keadilan.

Lembaga Demokrasi Menurut Mariam Budiarjo untuk melaksanakan demokrasi diperlukan lembaga sebagai berikut: Pemerintahan yang bertanggung jawab Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia, serta atas dasar sekurang-kurangnya 2 (dua) calon untuk setaip kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol), memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Suatu organisasi politik (partai politik). Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapatnya. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan.

Konsep Dialogisme Dalam Demokrasi Menurut Yasraf Amir Piliang perlu dikembangkan sikap dialogisme sebagai pondasi demokrasi sebagai berikut: Sikap yang di dalamnya masyarakat diatur oleh warna-warni suara (pandangan, ideologi dan kepercayaan), yang tidak sebuah suarapun berhak mendominasi suara lain dengan paksaan. Sikap di mana setiap orang saling memahami perasaan dan menghargai pandangan orang lain.

Sikap di mana setiap orang saling berbicara, saling berkomunikasi secara mendalam. Komunikasi adalah yang diutamakan, karena di dalam diam, orang hanya disuguhkan teka-teki, ketidakjelasan, dan ketidakpastian. Keadaan itu selanjutnya, akan menciptakan berbagai prasangka buruk, kecurigaan, ketidakpercayaan dan pesimisme dalam masyarakat. Sikap yang di dalamnya tumbuh kehendak untuk memecahkan persoalan bersama, bukan kehendak untuk mendominasi kekuasaan tanpa mengindahkan pihak lain sebagai mitra dalam proses sosial.