Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., Drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair
Advertisements

WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
Pendidikan Kewarganegaraan
NAMA KELOMPOK : KHUSNUL KHOTIMAH ( ) YETI ARINA ( )
DEMOKRASI dan Pendidikan Demokrasi (2)
DEMOKRASI Asal bahasa Latin : DEMOS CRATEIN/CRATOS DEMOCRACY.
Bab 5 DEMOKRASI Apa itu demokrasi dan demokratisasi
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengajar: Mujiana
Persoalan Hak Asasi Manusia
FILSAFAT PANCASILA.
Yohanes J. Handayanto DEMOKRASI POLITIK Yohanes J. Handayanto
DEMOKRASI INDONESIA 2008 Oleh: Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh
DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
“Demokrasi”.
BUDAYA DEMOKRASI STANDAR KOMPETENSI :
RULE OF LAW.
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
DEMOKRASI.
DEMOKRASI INDONESIA 2008 Oleh: Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Kurikulum PKN dan Agama
Pendidikan DEMOKRASI.
Demokrasi Indonesia Tiffany Estherlita
Pendidikan DEMOKRASI.
DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair
assalamu’alaikum wr.wb
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Demokrasi.
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA
Apa dan Mengapa Demokrasi?
By : Ratnasari Fajariya Abidin
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
KONSTITUSI Framework (kerangka kerja) dari sebuah negara yang menjelaskan bagaimana tujuan pemerintahan negara tersebut di organisir dan dijalankan. Konstitusi.
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
DEMOKRASI INDONESIA.
DEMOKRASI.
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
DEMOKRASI DI INDONESIA
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
Demokrasi MOH. MIFTAHUSYAIAN.
DEMOKRASI INDONESIA 2008 Oleh: Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh
DEMOKRASI INDONESIA.
DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
DEMOKRASI PANCASILA. DEMOKRASI PANCASILA DEMOKRASI 1. PENGERTIAN 2. DEMOKRASI MENURUT KAMUS a. DEMOKRASI BERARTI “PEMERINTAHAN RAKYAT” b. MENURUT.
Kelompok 3 : 1. M. Fauzan 2. Mustika Desi R. 3. Nur Aini
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Bagian Kelima)
MATERI DAN PEMBELAJARAN Pkn SD MODUL 7
DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI
Pendidikan Kewarganegaraan BAB 4
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DEMOKRASI INDONESIA.
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI PANCASILA
KELOMPOK 3 NAMA ANGGOTA: DYNA JELITA NURUL SHABRINA STEPHANIE ZAHRA.
Transcript presentasi:

Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., Drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair DEMOKRASI INDONESIA Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., Drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair

OTOSENTRISITAS DEMOKRASI PROGRAM PEMERINTAH UNTUK OTOSENTRISITAS RAKYAT PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF OLEH PILKADA:REKRUTMEN EKSEKUTIF DARI PERDA: DPRD

PRAKSIS DEMOKRASI FOR THE PEOPLE BY FROM PERDA: DPRD HAM: SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK,DLL PROGRAM PEMERINTAH FOR HAM:POLITIK, HUKUM THE PEOPLE PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF BY HAM: POLITIK, HUKUM PILKADA:REKRUTMEN EKSEKUTIF FROM PERDA: DPRD HAM: SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK, DLL

KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965) Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal) Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum) Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM) Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak) Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)

INTERRELASI DEMOKRASI, HAM, DAN TRANFORMASI KONFLIK TRANSFORMASI KONFLIK DAN MANAGEMEN KEBERAGAMAN HAK AZASI MANUSIA (Hidup, sosial, ekonomi, politik, hukum dll KEDAULATAN RAKYAT PERADABAN DEMOKRASI

MULTIDIMENSIONALITAS DEMOKRASI FILOSOFIS: IDE,NORMA, PRINSIP DEMOKRASI SOSIOLOGIS: SISTEM SOSIAL, POLITIK PSIKOLOGIS: WAWASAN, SIKAP, PRILAKU

DEMOKRASI FORMAL DEMOKRASI: (Torres:1998) SISTEM PEMERINTAHAH SUBSTANTIVE DEMOCRACY : PROSES DEMOKRASI, MELIPUTI: PROTECTIVE DEMOCRACY > KEKUASAAN EKONOMI PASAR DEVELOPMENTAL DEMOCRACY > PARTISIPASI DEMOKRATIS EQUILIBRIUM DEMOCRACY/PLURALIST DEMOCRACY > INTERAKSI APATISME DENGAN PARTISIPASI PARTICIPATORY DEMOCRACY > PERUBAHAN SOSIAL DAN PARTISIPASI DEMOKRATIS

pemilu adil, jujur, berkala DEMOKRASI (Huntington:1991) Demokratis= pemilu adil, jujur, berkala DINAMIKA PEMIKIRAN DAN PRAKSIS SEPANJANG SEJARAH DEMOKRASI MODERN SBG DEMOKRASI NEGARA KEBANGSAAN GELOMBANG DEMOKRASI DAN GELOMBANG BALIK DEMOKRASI

Demokrasi dlm Piagam Madinah (Sukidi dalam Tilaar:1999) Kebebasan beragama Persaudaraan seagama Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama Saling membantu Persamaan hak dan kewajiban w.n. thd. Negara Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara

Demokrasi dlm Piagam Madinah (Lanjutan) Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian Pengakuan hak atas setiap orang atau individu

KONSEP DAN PRAKSIS DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU CADIK CANDAKIO ULAMA Bulat air Karena Pembuluh Bulat kata mufakat KPTS; MUFAKAT PENGHULU ADAT

PILAR DEMOKRASI (USIS:1995) KEDAULATAN RAKYAT PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN YANG DIPERINTAH KEKUASAAN MAYORITAS HAK-HAK MINORITAS JAMINAN HAK AZASI MANUSIA PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM PROSES HUKUM YANG WAJAR PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME,KERJASAMA DAN MUFAKAT

PILAR DEMOKRASI INDONESIA (UUD 1945, Sanusi:1998) DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL

historical experience PERKEMBANGAN DEMOKRASI (Bahmuller: 1996) the degree of economic develompent Element of civic culture a sense of national identity historical experience

APA CIVIC CULTURE DAN POLITICAL CULTURE? PERANGKAT IDE DIWUJUDKAN DLM REPRESENTASI BUDAYA UNTUK MEMBENTUK IDENTITAS KEWARGANEGARAN ADAPTASI PSIKOSOSIAL CARA BERPIKIR KHAS DAN TERPOLA UNTUK MENJALANKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI KONTEKS SOSIOPOLITIS

MENGAPA DAN BAGAIMANA CIVIC CULTURE (1)? Partikular-terbatas POLITICAL CULTURE (Negara, Lembaga Politik) COMUNITARIAN CULTURE (Keluarga, suku, etnis, kelompok, daerah) Makro - Nasional CIVIC VIRTUE CIVIC CULTURE (Individu, Warga) Psikososial

CIVIC CULTURE SEBAGAI CORE PERADABAN DEMOKRASI CIVIC KNOWLEDGE CIVIC DISPOSITION, CIVIC CONFIDENCE (Wawasan, sikap dan kepribadian demokratis) CIVIC VIRTUE (Kebajikan) CIVIC SKILLS, CIVIC COMPETENCE CIVIC PARTICIPATION, CICIC RESPONSIBILITY (Partisipasi politik yang cerdas dan bertanggungjawab CIVIC COMMITMENT (Kesediaan dan kemauan berdemokrasi) CIVIC CULTURE (Budaya kewarganegaraan) PERADABAN DEMOKRASI

DEMOCRACY IS NOT INHERRITED, (DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN DENGAN SENDIRINYA) DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI BUT IT IS LEARNED (TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA MELALUI PROSES BELAJAR)