KELOMPOK II: Alarico Da Costa Ximenes Vivi Indra Amelia Nasution

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Advertisements

Hak dan Kewajiban Warganegara
IMPLIKASI ETIS DARI TEKNOLOGI INFORMASI
HAK PEKERJA.
KEADILAN DALAM BISNIS.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
Disusun Oleh : Kelompok 6
? HAK AZASI MANUSIA.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
DEMOKRASI Berasal dari kata Yunani: “demos” yang berarti “Rakyat” atau “penduduk”, dan “Createin” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.
PRINSIP-PRINSIP SISTEM PRESIDENSIIL Sistem Presidensiil (ala Indonesia)
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
“ ETHOS KERJA“.
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
Pemahaman kewajiban, hak dan keadilan
Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI
Hak-hak Sipil dan Politik
Pertemuan 2 NEGARA DAN BANGSA Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008.
This is it.... Okky Risma Pratiwi( /11) Wasiadi H F( /12) Sheila Nur Shabrina( /14) Friska Jayanti Yusuf( /15) Faradiba.
Hak atas Kebebasan Pribadi
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PADA KARYAWAN
HAK & WAJIB PERUSAHAAN (KARYAWAN)
ETIKA BISNIS BAHAN AJAR 7 HAK PEKERJA.
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK
HAM Oleh Kelompok 1.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
Pendidikan kewarganegaraan
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
HAK PEKERJA Penghargaan dan jaminan terhadap hak pekerja merupakan salah satu penerapan dari prinsip keadilan dalam bisnis.
Kurikulum PKN dan Agama
Pendidikan Kewarganegaraan
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
INSTRUMEN HAM INDONESIA
AKTUALISASI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HAK DAN KEWAJIBAN INSINYUR
BABIV ETIKA PROFESI.
BAB II KEBEBASAN & TANGGUNGJAWAB
SISTEM MEDIA MASSA Recap by
KESADARAN BERKONSTITUSI
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Nilai Kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu
NEGARA INDONESIA.
Kelemahan dan Kelebihan Otonomi Daerah
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
KEADILAN DALAM BISNIS.
KEADILAN DALAM BISNIS Berbagai paham dan teori mengenai keadilan :
Kode Etik HEPPR – Pertemuan 6.
BAB III PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
HARMONI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DISKUSI KELAS PKN.
Transcript presentasi:

KELOMPOK II: Alarico Da Costa Ximenes Vivi Indra Amelia Nasution KEWAJIBAN ATAU DUTIES

Pengantar: Ada diskusi tentang perlunya sebuah kode yang menetapkan kewajiban-kewajiban Azasi Manusia Argumentasi dasarnya bahwa manusia tidak hanya mempunyai hak yang melekat pada kemanusiaannya Tetapi juga sejumlah kewajiban yang mesti dilaksanakannya.

Kewajiban: Adanya tuntutan akan pemenuhan kewajiban- kewajiban dasar bersumber dari kesadaran dan pengalaman bahwa manusia memang sering tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Karena ada kemungkinan untuk tidak melakukannya maka diperlukan sebuah rumusan yang mewajibkan dan perlu membentuk instansi-instansi. Kewajiban masyarakat adalah menciptakan kondisi untuk menyadarkan seseorang akan tanggung jawab.

Lanjutan Kewajiban dasar pada intinya menyebutkan bahwa tiap-tiap orang wajib menghormati hak azasi orang lain Patut pada peraturan Wajib ikut serta membela negara Seseorang dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga negara jika hak-haknya dijamin dan dilindungi.

3 KEWAJIBAN NEGARA : Menghormati /to respect( Kebebasan beragama) Memenuhi/to fulfill (Kebutuhan Hidup) Melindungi/to protect (Hukum,Pengadilan)

KEWAJIBAN NEGARA/ DUTIES HOLDER: Kewajiban negatif atau Negative Duties yaitu kewajiban-kewajiban untuk menahan diri atau kewajiban untuk TIDAK melakukan sesuatu.(Kebebasan untuk berkumpul,sejauh tidak mengancam stabilitas negara tidak perlu membubarkan secara paksa). Kewajiban positif (positive Duties) sebagian besar ditemukan dalam kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat dari gangguan internal dan eksternal.

Pengertian HAK Azasi Manusia: Hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir Tidak diberikan oleh negara atau institusi

4 kelompok hak azasi manusia Hak azasi negatif/Liberal: Berusaha melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara/kekuatan lainnya.Negatif dalam arti logis karena perumusannya memakai kata” tidak” Hak Azasi Aktif atau Demokratis:Keyakinan akan kedaulatan rakyat bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hak azasi Positif: menuntut prestasi-prestasi tertentu dari negara yang dituntut adalah pelayanan-pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat Hak Azasi Sosial merupakan perluasan paham tentang kewajiban negara termasuk didalamnya adalah tanggung jawab

Lanjutan Kewajiban sosial azasi. Pelaksanaan hak azasi yang lain dapat dituntut di muka pengadilan tetapi ada juga yang tidak bisa menunut di muka pengadilan.(Contoh: Saya mencari pekerjaan tetapi saya tidak mendapatkannya saya tidak dapat melaporkan permasalahan itu ke pengadilan,karena saya tidak mempunyai dasar hukum).

Kewajiban politik: Kewajiban azasi adalah sama dengan kewajiban politik negara untuk memenuhi apa-apa yang menjadi hak azasi manusia meskipun hak-hak itu tidak dapat dituntut oleh tiap-tiap individu secara hukum.

Definisi: Ketidakadilan kemanusiaan adalah sesuatu yang pada awalnya didefinisikan sebagai sebuah kondisi dalam hal- hal krusial yang pasti,dasar fundamental untuk kehidupan manusia adalah tidak ada atau di bawah ancaman yang serius. Ada permintaan perhatian dari institusi yang lain bahwa ada orang atau institusi bertanggungjawab terhadap hal itu. Moralitas kemanusiaan adalah pertanggungjawaban dan kewajiban yang tepat/cocok. Perlu ada garis hubungan antara ketepatan agen dan obyek yang tepat karena merupakan konsern dari moral

lanjutan Pelanggaran terhadap moral kemanusiaan maka ada kewajiban untuk membantu atau mengamankan. Menghormati kedaulatan negara

Pertanggungjawaban: 1) Pertanggung jawaban Hubungan:Orang-orang yang memiliki hubungan yang khusus dengan orang lain butuh pertanggungjawaban untuk membantunya. 2) Pertanggungjawaban posisi siapa yang dalam atau mendapatkan posisi yang terbaik untuk membantu.

IMPLEKASINYA Individu Pemerintah/negara Artinya bahwa pemerintah dan orang- orang yang berada dimanapun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang dan pemerintah dan orang-orang memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu.