ALUR DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Lay Out Kantor Gubernur Gorontalo
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Di Provinsi Gorontalo
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
STRUKTUR ORGANISASIPEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Peran serta masyarakat dalam penataan ruang
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua:Syafrial. M.Y., S.E., M.Si Sekretaris : Primarani Pangidaran, S.E., M.E Bendahara:Mery Trijana, S.E Penyaji:Yenki Febrida, S.T., M.T Moderator:Sari.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

ALUR DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMDA PROVINSI KAB/KOTA INSTANSI VERTIKAL BAPPPEDA GBHN Propenas POLDAS 10 ARAH KEBIJAKAN PROPEDA 10 Bid. Pembangunan - 3 Prog. Prioritas 5 Prog. Penunjang 3 Prog. Khusus 210 Kegiatan RENSTRADA 10 Bid. Pemb 41 Program REPETADA 20 Sektor 39 Program 110 Keg 246 Sub Kegiatan APBD 2002 Anggaran APBD

ORGANISASI BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO Bid. Monitoring & Ev Ir. Djafar Amir K E P A L A DR. Ir. Sudirman Habibie, MSc WAKIL KEPALA Bid. Penelitian Drs. Jusdin Puluhulawa, MSi Bid. Peren. Perc. Ekonomi Pemb. Daerah Ir. Nontje Lakadjo Bid. Peren.Sosbud dan SDM Drs. Syukri Botutihe, MSi Bid. Penataan Ruang & Ling. Hidup Ir. Suyanto, MSi Sekretaris Drs. Walidun Husain, MSi Sub Bag. Rencana Kegiatan Luxron Nurdin, BE Sub Bagian Umum M. Rustam Tilome, SAg Subbid. Litbang Ekonomi Drs. Abdul Kasim Toijo Subbid. Litbang Daerah & Reg Drs. Efendi Ipango Subbid Pert & Kelautan Ir. Rahmat Suratinoyo Subbid Industri, PerdagJasa dan Pariwisata Titi Biki, SE, MSi Subbid Kependudukan, Tenaga Kerja & Transmig. Subbid Pendidikan, Agama & Kebudayaan Sukril Gobel, SE Subbid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Sulastri Husain, SE, MSi Subbid SDA dan Lingkungan Hidup Subbid Pendataan Halima Syaus, SE. Subbid Analisa & Evaluasi Drs. Sofyan Ibrahim, MSi Sub Bagian Keuangan Yusri Deu, SE kelompok jabatan fungsional Subbid. Litbang Sosbud Drs. Yamin Ismail, MPd Subbid Pertambangan & Energi Subbid Koperasi, Dunia Usaha & Investasi Ir. Aryanto Husain Subbid Kesehatan & Kesos Drs. Dahlan Mantu Subbid Pem. Aparatur, Pol, Hkm & Peru-Ungan Drs. Wardoyo Pongoliu, MSi. Subbid Infra Struktur Wilayah dan Perhub Ir. M. Jamal Nganro, Subbid Pelaporan Ir. Yosep. P. Koton

TUGAS POKOK , FUNGSI DAN KEWENANGAN BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO TUGAS POKOK Membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan /Pengendalian Pembangunan dan Percepatan Ekonomi

FUNGSI 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup perencanaan pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah 2. Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah 3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah

KEWENANGAN 1. Menyusun pola dasar pembangunan daerah (Poldas) Prov. Gorontalo 2. Menyusun program pembangunan daerah (Propeda) Prov. Gorontalo 3. Menyusun rencana pembangunan tahunan (Repeta) Prov. Gorontalo 4. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana- rencana pada huruf 1 dan 2 serta 3 di atas, yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukan ke dalam program tahunan nasional. 5. Melakukan koordinasi perencanaan antar dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan sekretariat daerah, daerah kab/kota dan badan-badan lain yang berada di wilayah Prov. Gorontalo

6. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Prov 6. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Prov. Gorontalo bersama-sama Biro keuangan dengan koordinasi sekretaris daerah Prov. Gorontalo 7. Mengadakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Prov. Gorontalo 8. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Prov. Gorontalo untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut 9. Pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pembangunan di daerah 10. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Gubernur Gorontalo

MENJADI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERDEPAN VISI MENJADI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERDEPAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERCEPATAN EKONOMI DAERAH

MISI Mengefektifkan perencanaan pembangunan daerah dengan : - Memadukan perencanaan dari bawah (Bottom up planning dan perencanaan dari atas (Top down planning) sesuai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat - Pemantapan koordinasi perencanaan antar perangkat daerah - Pengembangan perencanaan fisik dan non fisik yang berwawasan lingkungan - Pengembangan pelayanan teknis perencanaan pengembangan kota - Penyediaan tenaga perencana pengembangan daerah yang memadai - Mengefektifkan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan sistim pemantauan (monitoring) dan evaluasi proyek/program serta pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah Mengefektifkan, upaya percepatan ekonomi daerah melalui perencanaan dan studi tentang pembangunan infra struktur wilayah/kawasan strategis dan kerja sama antar wilayah Mengefektifkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Strategis 1. Menyediakan perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan partisipatif. 2. Meningkatkan kerjsama dalam penyusunan rencana pembangunan Kota. 3. Meningkatkan kualitas data base dalam upaya pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan daerah. 4. Menyiapkan rencana tata ruang kota yang berwawasana lingkungan. 5. Menyediakan pelayanan teknis perencanaan pembangunan daerah. 6. Meningkatkan daya dukung organisasi terhadap teknis perencanaan pembangunan daerah. 7. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian untuk pengembangan pembangunan daerah 8. Menyiapkan rencana pengembangan infrastruktur untuk memacu perkembangan sektor-sektor pembangunan. 9. Menyiapkan perencanaan pengembangan peluang-peluang investasi. 10. Meningkatkan rencana pengembangan wilayah/kawasan strategis dan kerjasama antar wilayah. 11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Bapppeda

Sasaran Strategis 1.             1. Tersedianya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan partisipatif. 2.             2. Meningkatnya volume kerjasama dalam penyusunan rencana pembangunan kota. 3.             3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas data base dalam upaya pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan daerah. 4.             4. tersedianya rencana tata ruang kota yang berwawasan lingkungan. 5.             5. tersedianya pelayanan teknis perencanaan pembangunan daerah. 7.             6. Meningkatnya daya dukung SDM organisasi terhadap teknis perencanaan pembangunan daerah. 7. Meningkatnya pelaksanaan proyek penelitian yang menunjang pembangunan daerah         8. Tersedianya rencana pengembangan infrastruktur untuk memacu perkembangan sektor- sektor pembangunan.         9. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.        10. Tersedianya perencanaan pengembangan peluang-peluang investasi daerah.         11. Meningkatnya perencanaan pengembangan wilayah/kawasanstrategisdan kerjasama antar wilayah.        12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bapppeda