KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

Advertisements

LAMBOK M. HUTASOIT Jakarta 22 Agustus 2011 DEBAT CALON PEMILU CALKETUM IAGI

A. Pengantar Inggris dan Amerika Joint Property

Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :

PROGRAM QUICK WINS MP3KI TAHUN 2013 BIDANG PERUMAHAN SWADAYA

Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.

Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.

Kementerian Perumahan Rakyat

POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 NUR WIJAYANTI

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

ANGGOTA DPD HASIL PEMILU 2009 Jumlah Anggota DPD132 orang Jumlah Anggota DPD Laki-Laki97 orang Jumlah Anggota DPD Perempuan35 orang Presentase Jumlah Anggota.

Apakah yang dimaksud dengan kepailitan berdasarkan UU No.37 tahun 2004

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun

POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

Kementerian Perumahan Rakyat

WORKSHOP INTERNAL SIM BOK

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I

POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL

ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN

DEKONSENTRASI PERENCANAAN BIDANG PKP TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Maksud  Menyampaikan informasi yang aktual secara langsung kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

HARI 1. RAPAT KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 WILAYAH SUMATERA 1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selamat Datang.

SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF

KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun

PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG

Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri

1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.

PELATIHAN IMPLEMENTASI

PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE

Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :

AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI

LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan (Ketua Tim Penilai Utama Pusat)

ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 Handoko

HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)

ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Analisis Hasil Rekapitulasi Sementara Pemilu Legislatif 2014

ADITYA SUYATNO / HARIAN KEDAULATAN RAKYAT, TAHUN LXIX NO. 189 EDISI 10 APRIL 2014 ANALISIS REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2014.

• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•

JUMLAH DATA PENGHULU DAN KUA

STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS

Analisis Rekapitulasi Perolehan Suara

Rencana Strategis Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SERTA PELUANG DAN TANTANGANNYA

PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)

ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.

OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)

ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.

Aplikasi Pemetaan Mutu

RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM

DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”

Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014

DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010

DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN

Lesson Learned 2015.

DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN

DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN

DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

Traditional Houses of Indonesia

EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL

Transcript presentasi:

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL REPUBLIK INDONESIA RAPAT KONSULTASI REGIONAL KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL JAKARTA, 17-19 SEPTEMBER 2014

KENDALA DAN PERMASALAHAN 1. Ketersediaan tanah dan kesiapannya (belum clean and clear), serta pengalihan status hak atas tanah adat 2. Sinkronisasi Program Perumahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemohon Bantuan Perumahan Formal 4. Masalah Teknis (medan yang sulit, keterlambatan mulai pekerjaan, kesiapan kontraktor, dinamika kebijakan, dan ketidaksiapan calon penghuni) 5. Kurangnya fasilitasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan perumahan formal kepada Pemerintah Daerah

USULAN KEGIATAN TA. 2015 - 2019 NO PROVINSI RUMAH SUSUN SEWA (TB) RUMAH KHUSUS (unit) TOTAL USULAN RAKONREG I 26 (6 Kab/Kota) 6.450 1. LAMPUNG 5 (1 Kab/Kota) - 2. SUMATERA SELATAN 13 (8 Kab/Kota) 3. DKI JAKARTA 7 4. BANTEN 6 (3 Kab/Kota) 5. JAWA BARAT 63 2.273 6. JAWA TENGAH 76 500 7. DI. YOGYAKARTA 8. JAWA TIMUR 53 (33 Kab/Kota) TOTAL USULAN RAKONREG II 223 (21 Kab/Kota) 2.773 (2 Kab/Kota) TOTAL USULAN RAKONREG I + II 249 (27 Kab/Kota) 9.223

USULAN KEGIATAN TA. 2015 NO PROVINSI RUMAH SUSUN SEWA (TB) RUMAH KHUSUS (unit) TOTAL USULAN RAKONREG I 489 (21 Kab/Kota) 40.849 (34 Kab/Kota) 1. LAMPUNG 21 (9 Kab/Kota) 150 (1 Kab/Kota) 2. SUMATERA SELATAN 46 (8 Kab/Kota) 928 3. DKI JAKARTA 8 (2 Kab/Kota) - 4. BANTEN 11 (4 Kab/Kota) 5. JAWA BARAT 30 14 6. JAWA TENGAH 93 (24 Kab/Kota) 100 7. DI. YOGYAKARTA 13 43 8. JAWA TIMUR 97 (14 Kab/Kota) TOTAL USULAN RAKONREG II 319 (73 Kab/Kota) 1.235 (5 Kab/Kota) TOTAL USULAN RAKONREG I + II 808 (94 Kab/Kota) 42.084 (39 Kab/Kota)

1. 2. 3. 4. TINDAK LANJUT USULAN TAHUN 2015 Deputi Bidang Perumahan Formal akan menyusun prioritas pembangunan perumahan formal sesuai dengan usulan daerah, dan Kementerian Perumahan Rakyat akan mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan sesuai dengan usulan daerah dan Renstra Deputi Bidang Perumahan Formal 2. Guna mempercepat pelaksanaan bantuan perumahan formal, akan segera dilakukan verifikasi administrasi dan teknis pada lokasi-lokasi yang telah diusulkan Pemerintah Daerah 3. Pemerintah Daerah diminta untuk segera melengkapi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Permenpera No. 21 Tahun 2011 dan disampaikan kepada Deputi Bidang Perumahan Formal 4. Pemerintah Daerah dapat menetapkan calon penghuni Rumah Susun Sewa dan Rumah Khusus yang telah diusulkan

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Terima Kasih