ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL (PERSPEKTIF PSIKOLOGI SOSIAL)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)
Advertisements

NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SISTEMATIKA PENULISAN ILMIAH Saryono. Susunan Laporan Penelitian  Baris kepemilikan  Judul  Abstrak  Pendahuluan  Tinjauan Pustaka  Metode Penulisan/
ilustrasi Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pertemuan X
Workshop Kiat Menulis Karya Tulis Ilmiah Standar Lomba Institut Teknologi Bandung KIATMENULIS KARYA TULIS ILMIAH (STANDAR LOMBA)
PANDUAN PENULISAN LAPORAN TEKNIS
SISTEMATIKA PENULISAN KARYA ILMIAH (MAKALAH)
FORMAT PROPOSAL PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Perumusan Masalah
SISTEMATIKA LAPORAN ILMIAH
PROPOSAL PENELITIAN/SKRIPSI
Merumuskan Masalah.
PERTEMUAN 6: KAIDAH DAN ATURAN PENULISAN ILMIAH
Oleh: IDA ROSIDA,A.Ma DCT KELOMPOK TEMATIK
SISTEMATIKA KARYA ILMIAH
TEKNIK PENULISAN ILMIAH. 1.Judul: Ringkas, jelas, lengkap, dan tepat untuk menunjukkan maksud penelitian yang akan dilakukan TEKNIK PENULISAN ILMIAH/
METODOLOGI PENELITIAN
METODOLOGIPENELITIANLAPORANAKHIRPENELITIAN DR. MF. ARROZI PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA 2011.
Manuscript writing Cleoputri Yusainy, PhD. Referensi American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association.
SISTEMATIKA PROPOSAL PTK Oleh : Terry Irenewaty, M.Hum. Universitas Negeri Yogyakarta Karangmalang, Agustus 2011.
PELAKSANAAN DAN LAPORAN PENELITIAN
FORMAT PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
PROSES PENYUSUNAN KARANGAN ILMIAH
Tim Tugas Akhir S1 Teknik Informatika
PROPOSAL Proposal / Usul adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Penyusunan.
REVIEW METODOLOGI PENELITIAN PROPOSAL & LAPORAN PENELITIAN
Pertemuan Kedua MASALAH PENELITIAN.
EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT BIMBINGAN DAN KONSELING
PERTEMUAN 8 HARLINDA SYOFYAN, S.Si., M.Pd
Langkah-Langkah Audit Manajemen
XIII. TATA CARA PENYUSUNAN KARYA ILMIAH
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
Mempersiapkan Proposal Riset
PENELITIAN TINDAKAN KELAS
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
SISTEMATIKA PENULISAN KARYA ILMIAH (MAKALAH)
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Karangan Ilmiah, Ilmiah Populer, dan Nonilmiah
LAPORAN HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS
TAHAP PERSIAPAN MENGUMPULKAN INFORMASI MERUMUSKAN MASALAH
PROSES PENYUSUNAN KARANGAN ILMIAH
PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN
METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (KULIAH IV)
Pembangunan Kasus Bisnis & Penentuan Alternatif
BAB I PENDAHULUAN Disampaikan pada:
TEKNIK PENULISAN TESIS
PROPOSAL PENELITIAN.
SIKAP ILMIAH RASA INGIN TAHU JUJUR TELITI OBJEKTIF TEKUN TERBUKA.
PELATIHAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) PKM AI -PKM GT
kefvinmustikalukmanarief
PENYUSUNAN USUL PENELITIAN.
PENELITIAN DAN ANALISIS KESEHATAN REPRODUKSI
RAGAM KARYA ILMIAH Dilihat dari tujuan penulisannya karangan ilmiah dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Pertama adalah tugas-tugas perkuliahan, seperti.
METODOLOGI PENELITIAN
PENELITIAN TINDAKAN KELAS
LAPORAN PENELITIAN Pertemuan 13
PENULISAN TINJAUAN PUSTAKA
BAGAIMANA MENYUSUN PROPOSAL PENELITIAN
Sistematika Penulisan Karya Ilmiah
TIM MGMP BAHASA INDONESIA SMKN 2 MOJOKERTO.
Ringkasan, Abstrak dan Sintesis
PROPOSAL & LAPORAN PENELITIAN
PROPOSAL & LAPORAN PENELITIAN
TUGAS MATA KULIAH KARYA TULIS
Perencanaan penulisan KARANGAN ILMIAH
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI, RENSTRA, DAN RENOP
Manajemen Sumberdaya Manusia dan Perilaku Organisasi
ANALISIS KEBIJAKAN. LATAR BELAKANG Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan formal organisasi yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan.
RAGAM KARYA ILMIAH Dilihat dari tujuan penulisannya karangan ilmiah dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Pertama adalah tugas-tugas perkuliahan, seperti.
Penulisan karya ilmiah. Biodata:  Nama Lengkap : Dr. Asep Mahpudz, M.Si  Tempat, tanggal Lahir: Bandung, 8 Nopember 1966  Pekerjaan :  Dosen di FKIP.
Transcript presentasi:

ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL (PERSPEKTIF PSIKOLOGI SOSIAL)

KEBIJAKAN SOSIAL Seperangkat tindakan, kerangka kerja, petunjuk, rencana, peta atau strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan rindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial.

ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL Menurut DUNN (1991 dalam Suharto, 2010) analisis kebijakan sosial adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan.

ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL Menurut Quade (1995 dalam Suharto, 2010) analisis kebijakan sosial adalah jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya.

ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL Usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan (Suharto, 2004)

MODEL ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL Menurut DUNN (1991 dalam Suharto, 2010) terdapat 3 model AKS: (1) Model Prospektif; (2) Model Retrospektif, dan (3) Model Integratif. Model Prospektif: AKS yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi SEBELUM kebijakan diterapkan. Model Retrospektif: AKS yang dilakukan terhadap akibat-akibat SETELAH kebijakan diterapkan. Model Integratif: AKS yang memadukan model prospektif dan restrospektif..

KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL Kerangka AKS secara umum berpijak pada 2 pedoman, yaitu FOKUS dan PARAMETER analisis. FOKUS AKS meliputi: (1) Definisi Masalah Sosial, yaitu perumusan atau pernyataan masalah sosial yang akan direspon oleh suatu kebijakan; (2) Implementasi Kebijakan Sosial yaitu pernyataan tentang cara atau metode suatu kebijakan diimplementasikan; (3) Akibat-Akibat Kebijakan Sosial yaitu berbagai pertimbangan mengenai konsekuensi-konsekuensi atau akibat diterapkan suatu kebijakan.

KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL Dalam menganalisis FOKUS AKS, diperlukan PARAMETER analisis yang dijadikan dasar pengambilan keputusan yang meliputi: (1) Penelitian dan Rasionalisasi untuk menjamin keilmiahan; (2) Orientasi Nilai yaitu untuk menilai baik-buruknya kebijakan; (3) Pertimbangan Politik untuk menjamin keamanan dan stabilitas.

KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL DEFINISI KEBIJAKAN SOSIAL Apa masalah sosialnya? Faktor-faktor apa saja yang memperngaruhi masalah tersebut? Siapa yang terpengaruh secara langsung oleh masalah tersebut?

KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL Apa tujuan kebijakan sosial? Program dan pelayanan sosial apa yang diberikan? Bagaimana kebijakan tersebut didanai?

KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL KONSEKUENSI KEBIJAKAN SOSIAL Apa keuntungan dan kerugian kebijakan? Apa konsekuensi kebijakan bagi klien, sistem sosial dan sistem pelayanan sosial?

PROSES ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL LANGKAH 1: Mendefinisikan Masalah Sosial LANGKAH 2: Mengumpulkan Bukti tentang Masalah LANGKAH 3: Mengkaji Penyebab Masalah LANGKAH 4: Mengevaluasi Kebijakan yang ada LANGKAH 5: Mengembangkan Alternatif Kebijakan LANGKAH 6: Menyeleksi Alernatif Kebijakan Terbaik

MENDEFINISIKAN MASALAH SOSIAL Kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu atau masalah sosial dan kemudia menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus AKS. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: bersifat aktual; penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial.

MENGUMPULKAN BUKTI TENTANG MASALAH Kebijakan adalah seperangkat pernyataan strategis yang didukung oleh fakta, bukan gosip. Bukti atau fakta tentang kebijakan dapat berdasarkan hasil penelitian (data primer), data dari temuan pihak lain (data sekunder).

MENGKAJI PENYEBAB MASALAH Contoh: Masalah: banyaknya remaja di Kota Surabaya yang mabuk dan mengendarai kendaraan yang didorong oleh: Akses yang mudah terhadap alkohol Iklan alkohol dalam hiburan dan olah raga Pengemudi remaja yang agresif Kurangnya kepercayaan diri pada remaja Rasa ingin tahu pada remaja

MENGEVALUASI KEBIJAKAN YANG ADA Mengkaji kebijakan yang ada berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses AKS. Menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan sosial yang sedang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja dari kebijakan yang sedang dioperasikan harus dipertahankan, diperkuat atau diubah. Jika kebijakan yang ada dipandang tidak efektif secara menyeluruh maka kebijakan tersebut perlu diganti secara total.

MENGEMBANGKAN ALTERNATIF KEBIJAKAN Bertujuan untuk memecahkan masalah sosial atau faktor-faktor penyebab masalah. Merumuskan alternatif kebijakan berdasar analisis kekuarangan dalam pelaksanaan kebijakan yang ada.

MENYELEKSI ALTERNATIF TERBAIK Menentukan alternatif kebijakan yang memiliki fisibilitas dan efektifitas. Fisibilitas adalah kemungkinan atau probabilitas tentang apakah kebijakan yang diusulkan akan diterima oleh audien kebijakan. Fisibilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor penerimaan kultural dan biaya serta manfaat. Efektifitas menunjuk pada kemungkinan bahwa kebijakan yang diusulkan akan menghasilkan manfaat untuk menyelesaikan masalah.

MENYUSUN NASKAH KEBIJAKAN

PENGANTAR Naskah kebijakan adalah alat komunikasi dan pembuatan keputusan yang bersifat TERAPAN, berorientasi pada masalah, dan membela nilai (value driven) Perumusan naskah kebijakan ditujukan untuk memberi argumen komprehensif dan persuasif yang menjustifikasi rekomendasi-rekomendasi atau opsi-opsi tindakan pada naskah kebijakan yang dibuat. Fungsi naskah kebijakan adalah sebagai sebuah alat pembuatan keputusan dan panggilan terhadap sasaran/audien kebijakan untuk melakukan tindakan.

SISTEMATIKA NASKAH KEBIJAKAN JUDUL DAFTAR ISI ABSTRAK ATAU RANGKUMAN EKSEKUTIF PENDAHULUAN DESKRIPSI MASALAH PILIHAN-PILIHAN KEBIJAKAN SIMPULAN DAN REKOMENDASI LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA

JUDUL Bersifat deskriptif; Jelas; Ringkas dan Tegas; Menarik Pembaca. Kata-kata kunci merupakan dasar sebuah judul

DAFTAR ISI Daftar isi berperan sebagai pembimbing yang membantu pembaca memahami keseluruhan paper. Daftar isi membantu pembaca yang berminat mengetahui bagian-bagian tertentu (saja) dari sebuah naskah Sistem penomoran dalam daftar isi dapat membedakan bagian-bagian daan sub-subnya dari suatu naskah.

ABSTRAK (RANGKUMAN EKSEKUTIF) Abstrak secara ringkas menggambarkan sebuah naskah, sedangkan rangkuman eksekutif memberikan sinopsis yang lebih detil mengenai keseluruhan naskah. Tampilan antara abstrak dan rangkuman eksekutif seringkali serupa, namun fokus dan skopenya berbeda. Sebuah rangkuman eksekutif memuat diskusi yang lebih detil daripada abstrak. Isi abstrak: (a) definisi dan deskripsi masalah sosial; (b) tujuan naskah kebijakan; (c) evaluasi kebijakan yang ada; (d) alternatif-alternatif kebijakan yang diusulkan; (e) kesimpulan dan rekomendasi.

PENDAHULUAN Menjelaskan dan menegaskan isi atau kajian utama yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya. Berisi: konteks masalah kebijakan, definisi masalah kebijakan, pernyataan tujuan, metodologi dan keterbatasan studi,alur atau ringkasan isi paper

DESKRIPSI MASALAH Memuat 2 hal penting: Latar Belakang Masalah dan Masalah dalam konteks kebijakan saat ini. Menjelaskan masalah yang menjadi fokus AKS. Dapat dimulai dengan membahas beberapa isu atau masalah sosial yang berkaitan. Menyakinkan pembaca bahwa isu yang diangkat memerlukan perhatian audien kebijakan. Memfokuskan dan menggarisbawahi masalah dalam konteksnya secara spesifik, termasuk sebab-sebab dan akibat-akibat dari masalah tersebut. Membangun kerangka dengan mana pilihan-pilihan memiliki dasar argumen secara komprehensif.

PILIHAN-PILIHAN KEBIJAKAN Bagian ini mendiskusikan beberapa alternatif kebijakan (biasa 5 sampai 7 opsi), kemudian diikuti dengan alternatif kebijakan yang dipilih (biasanya 2 s/d 3 opsi). Mengevaluasi dan membandingkan alternatif-alternatif kebijakan yang mungkin. Memberikan argumen menyakinkan bagi alternatif kebijakan yang paling baik. Memfokuskan pada sebuah keputusan yang dibuat. Menjelaskan strategi atau cara-cara tertentu yang akan memudahkan audien menerapkan opsi kebijakan tersebut. Membangun kaitan yang jelas dan koheren dengan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi pada naskah kebijakan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI Ada 3 elemen penting yang harus termuat dalam simpulan dan rekomendasi: Sintesis temuan-temuan utama Seperangkat rekomendasi-rekomendasi kebijakan Kalimat atau pernyataan penutup