IMPLEMENTASI STRATEGI KEBERLANJUTAN JARINGAN PEREMPUAN DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN ANGGARAN DAERAH.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT IAPBE 2005 Managed by IDP Education Australia.
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 2011
Administrasi Pelayanan Publik
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Pelayanan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PEMBELAJARAN INKLUSIF GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT IAPBE 2005 Managed by IDP Education Australia.
ANALISIS MEDAN KEKUATAN (FORCE FIELD ANALYSIS/FFA)
Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Langkah-Langkah Advokasi Kebijakan
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
Gender Working Group 14 – 15 Mei Latar Belakang GWG terbentuk berdasarkan SK Gubernur No. 470/009/2005 dalam menindak lanjuti situasi perempuan.
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Fasilitasi Posyandu adalah Organisasi Hebat
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
NAIK KELAS.. dari BASIC ke ADVANCE APA YANG BERBEDA??
HERLINA HAYU KARTIKA SARI, Strategi Perencanaan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
Tujuan Workshop Melakukan evaluasi kinerja KOMPAKS dan Komunitas sepanjang tahun 2012 Berbagi pengalaman diantara komunitas Mengidentifikasi hambatan dan.
SEMARANG, 25 MARET 2010 PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL PATTIRO SEMARANG Local Media Roadshow Harian Seputar Indonesia.
di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Kerjasama PROREP dan PATTIRO
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT BIMBINGAN DAN KONSELING
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM PASCA MUKTAMAR
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
PEREKONOMIAN INDONESIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
RESUME PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Progress Update Penguatan Kebijakan Promosi Kesehatan terkait Akreditasi Puskesmas dan Sertifikasi Tenaga Promosi Kesehatan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Afriyuni Yelsa Putri
Jadwal Harian Hari JP Senin - Kamis 40 Jumat 9 Sabtu 8 5 Total 57 54
Pengalaman KAPAL Perempuan
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Health Cluster Framework for Policy Change F2H, Pattiro,WRI
Oleh : ZULFAHRIZAL STP, M.Si 24 Desember 2009
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Ketenagakerjaan dalam Pembangunan Ekonomi
METODE PRA PRA (Participatory Rural Appraisal):
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
Kementerian PPN/ Bappenas
Kementerian PPN/ Bappenas
Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Monitoring And Evaluation Communities and Education Program in Aceh CEPA - Phase 2 Presented by Irwansya Yahya.
Journal Reading Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI STRATEGI KEBERLANJUTAN JARINGAN PEREMPUAN DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN ANGGARAN DAERAH

Evaluasi program sebelumnya :  Desain program di semua daerah cocok untuk menjawab ke arah good governance dan layanan publik untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan gender dengan derajat kesesuaian yang berbeda-beda antar daerah;  Keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh kekompakan kerja semua pihak yang saling mendukung, baik pelaksana program maupun jaringan perempuan;  Pengembangan jaringan beserta hasil-hasil yang sudah tercapai mengarah dan relevan dengan upaya meningkatkan good governance yang berujung pada peningkatan pelayanan publik;  Di seluruh kabupaten wilayah program PATTIRO sudah terbentuk jaringan kerja perempuan yang telah berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan penguatan kapasitas perempuan;  Dampak program cukup terbukti dalam mempengaruhi kebijakan Pemda dan DPRD, pada peningkatan kapasitas anggota jaringan, maupun peningkatan skala isu –baik menjadi lebih luas maupun menjadi acuan kebijakan yang lebih tinggi di daerah.

 Konsolidasi di beberapa jaringan perempuan baru tahap awal, sehingga potensi untuk melemahnya konsolidasi masih cukup besar. Apalagi kesibukan jaringan perempuan di masing-masing organisasi menjadi penghambat bagi sebagian anggota jaringan.  Salah satu indikator keberhasilan program adalah keberlanjutan kerja-kerja advokasi kebijakan publik dan anggaran daerah di masing-masing daerah program.  Jaringan perempuan sebagai motor penggerak kerja advokasi diharapkan dapat terus melakukan advokasi kebijakan publik dan anggaran daerah meskipun program telah berakhir.  Hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa masih terdapat potensi yang cukup besar melemahnya konsolidasi jaringan perempuan menjadi satu sinyal yang perlu diwaspadai karena bisa melemahkan upaya kerja advokasi pasca program berakhir.

 Menyusun desain strategi keberlanjutan kerja jaringan perempuan dalam advokasi kebijakan publik dan anggaran daerah  Meningkatkan kemampuan jaringan perempuan dalam melakukan kerja advokasi kebijakan publik dan anggaran daerah secara mandiri

 Adanya desain strategi keberlanjutan kerja jaringan perempuan dalam advokasi kebijakan publik dan anggaran daerah  Meningkatnya kemampuan jaringan perempuan dalam melakukan kerja advokasi kebijakan publik dan anggaran daerah secara mandiri, yaitu dalam hal kemampuan fund raising, kemampuan atas substansi maupun kemampuan advokasi

 Sasaran langsung dalam program ini adalah anggota jaringan perempuan di 4 Kabupaten (Kendal, Pekalongan, Semarang, Boyolali) yang terlibat aktif dalam kerja advokasi kebijakan publik dan anggaran daerah

Out put 1 : Adanya desain sustainability JP Workshop sharing & learning JP 1 dan 2 Field visit / kunjungan lapangan Out put 2 : Meningkatnya kapasitas JP Training Pertemuan konsolidasi

 Total anggaran Rp.  Durasi program 9 bulan (1 April – 31 Desember 2011)  untuk 8 bulan.

TAFPATTIRO Jkt Local Fasilitator Semarang PATTIRO SR Kendal