KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN YANG BERMUTU PROGRAM PERLUASAN AKSES dalam rangka melalui © 2011

Kondisi saat ini (data APK & APM Nasional)

Jumlah Kabupaten/Kota Tingkat ketuntasan WAJAR DIKDAS Provinsi & Kab/Kota No Tingkat Ketuntasan APM/APK (%) Jumlah Provinsi Jumlah Kabupaten/Kota 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tuntas Paripurna > 95 2 7 11 17 20 115 143 187 252 287 Tuntas Utama > 90 - < 95 6 4 53 54 56 50 3 Tuntas Madya > 85 - < 90 5 48 52 41 37 Tuntas Pratama > 80 - < 85 44 35 38 36 Belum Tuntas < 80 14 180 156 111 76 62 Jumlah 33 440 461 473 3

Sebaran APK Provinsi Menurut Tingkat Ketuntasan A. Tuntas Paripurna B. Tuntas Utama D. Tuntas Pratama No. Provinsi APK 01 DKI Jakarta 117,18 02 DI Yogyakarta 115,51 03 Kepulauan Riau 110,12 04 Sumatera Barat 108,92 05 Bali 105,87 06 Jawa Timur 105,68 07 NAD 104,55 08 Riau 104,50 09 Nusa Tenggara Barat 100,85 10 Jambi 100,76 11 Bengkulu 100,06 12 Sumatera Utara 99,57 13 Jawa Tengah 99,40 14 Sulawesi Utara 98,70 15 Maluku 97,70 16 Sulawesi Tenggara 97,21 17 Sulawesi Selatan 97,20 18 Maluku Utara 96,80 19 Bangka Belitung 95,58 20 Kalimantan Timur 95,33 No. Provinsi APK 1 Lampung 94,55 2 Jawa Barat 93,97 3 Banten 93,78 4 Sumatera Selatan 92,89 5 Sulawesi Barat 92,02 6 Gorontalo 90,42 7 Sulawesi Tengah 90,24 No. Provinsi APK 1 Kalimantan Barat 82,11 2 Papua 80,74 E. Belum Tuntas No. Provinsi APK 1 NTT 79,91 2 Papua Barat 79,59 C. Tuntas Madya No. Provinsi APK 1 Kalimantan Tengah 89,45 2 Kalimantan Selatan 86,76 APK Nasional 98,11

Strategi & Kebijakan Dengan dasar misi 5 K, maka strategi dan kebijakan Direktorat Pembinaan SMP adalah: Ketersediaan. Menyediakan bertambahnya daya tampung ruang belajar (USB , Satap, dan RKB); Keterjangkauan. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjangkau calon siswa SMP di daerah terpencil, terpencar dan terisolir (Satap, SMP Terbuka); Kualitas. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyediaan sarana pendidikan dan implementasi kurikulum yang tepat Kesetaraan. Memberikan kesempatan yang setara kepada calon siswa yang secara ekonomi tidak mampu dengan pemberian BOS dan beasiswa siswa miskin; Kepastian. Memastikan penyelenggaraan pendidikan dengan optimal sehingga lulusan SMP benar-benar berkualitas;

Program & Kegiatan 1. Ketersediaan Layanan Pendidikan Pembangunan USB SMP Pembangunan RKB SMP (Pusat & DAK) 2. Pemenuhan Keterjangkauan Layanan Pendidikan Pembangunan SD-SMP Satu Atap Pengembangan SMP Terbuka

Program & Kegiatan 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan kualitas (kelulusan/UN, kurikulum, PBM, penilaian) Peningkatan kelembagaan sekolah (SBI/RSBI, SSN, Akreditasi Sekolah) Pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) SMP Berbasis Pesantren Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (PPMBS) Pembangunan Ruang Belajar Lain (Pusat & DAK) Rehabilitasi Sekolah (Pusat & DAK) Penyediaan alat pendidikan (DAK)

Program & Kegiatan 3. Peningkatan Kualitas (lanjutan) Penyediaan buku Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Karakter/ Budipekerti siswa Peningkatan Prestasi Siswa (Kompetensi, Beasiswa) Pembinaan Bakat Siswa Pengembangan ekonomi kreatif 4. Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Beasiswa Siswa Miskin Beasiswa Siswa SMP Terbuka

Program & Kegiatan 5. Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu atau Sertifikasi ISO 9000: 2001 Pengembangan supervisi, monitoring dan evaluasi oleh sekolah Pengembangan tata kelola organisasi dan administrasi sekolah

INDIKATOR KINERJA KUNCI Target Nasional No. INDIKATOR KINERJA KUNCI KONDISI AWAL (2009) TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 1 APK Nasional SMP/SMPLB/MTs/Sederajat 98.3% 99.3% 101.5% 103.9% 106.8% 110.0% 2 APM Nasional SMP/SMPLB/MTs/Sederajat 73.3% 74.0% 74.5% 75.0% 75.5% 76.0% 3 % Provinsi Mencapai APK > 95% 63.6% 68.9% 74.2% 79.4% 84.7% 90.0% 4 % Kota Mencapai APK > 115% 43.0% 50.4% 57.8% 65.2% 72.6% 80.0% 5 % Kabupaten Mencapai APK > 90% 55.0% 61.0% 67.0% 73.0% 79.0% 85.0% 6 Disparitas APK antara Kabupaten-kota 22.31% 21,9% 21.49% 21.08% 20.67% 20.26% 7 % peserta didik SMP/SMPLB Putus Sekolah 1.99% 1.80% 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 8 % lulusan SMP yang tidak melanjutkan 4.41% 4.25% 4.08% 3.91% 3.75% 3.58% 9 % Kabupaten Memiliki 1 SMP SBI/RSBI 43.7% 50.0% 56.2% 62.5% 68.7% 10 % Kota Memiliki Minimal 2 SMP SBI/RSBI 20.0% 33.0% 46.0% 59.0% 72.0%

INDIKATOR KINERJA KUNCI Target Nasional (lanjutan) No. INDIKATOR KINERJA KUNCI KONDISI AWAL (2009) TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 11 % SMP yang memiliki ruang dan alat Lab. Bahasa 8,94% 21,34% 33,7% 46,1% 58,5% 0,9% 12 % SMP yang memiliki Ruang Serbaguna 10,00% 25,00% 40,0% 55,0% 70,0% 85,0% 13 % SMP yang memiliki Lab. Kom 38,45% 45,50% 52,5% 59,6% 66,6% 3,7% 14 % SMP yang memiliki Lab. IPA 72,47% 77,47% 82,4% 87,4% 92,4% 97,4% 15 % SMP yang memiliki perpustakaan 79,49% 83,59% 87,6% 91,7% 95,8% 99,9%

KEBUTUHAN DAYA TAMPUNG

Strategi Penyiapan Daya Tampung Pembangunan USB di kantung-kantung daerah yang tebal dan terkonsentrasi (bibit lulusan SD 48-100 siswa) Pembangunan RKB di sekolah-sekolah yang over-capacity (minimum 130% kapasitas tempat yang tersedia) Pengembangan SD-SMP Satu Atap, di daerah terpencil, kepulauan dan terisolasi, dengan memanfaatkan fasilitas SD yang sudah tersedia Pengembangan SMP Terbuka di kantung-kantung daerah yang tipis dan terpencar

KEGIATAN PERLUASAN SMP TA 2011 Block Grant Pembangunan USB 115 Unit Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap 450 Unit Sebagian dilaksanakan dengan Block Grant, dan pelaksanaannya melibatkan Partisipasi Masyarakat. Sebagian dilaksanakan oleh kontraktor (khusus Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara)

KEGIATAN PERLUASAN SMP TA 2011 USB Pembangunan USB adalah pembangunan sekolah yang dilaksanakan di lokasi, dimana: Terdapat sejumlah anak yang memerlukan akses pendidikan jenjang SMP (>48 anak pertahun dengan APK< APK Rata-rata Nasional) Memenuhi syarat dibangun SMP Dana block grant yang dipakai untuk membangun sekolah diberikan langsung kepada sekolah/masyarakat (kecuali untuk Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara) Pelaksanaan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat disekitar lokasi sekolah (kecuali untuk Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara)

KEGIATAN PERLUASAN SMP TA 2011 SD-SMP SATU ATAP Pengembangan SD-SMP Satu Atap adalah: Pengembangan sekolah dilakukan dengan prioritas pada daerah yang jauh, terpencil, terisolir dan terpencar, didaerah tersebut belum ada SMP atau sudah ada namun lokasinya berada di luar jangkauan anak lulusan SD setempat (secara geografis dan waktu tempuh). Di daerah tersebut Jumlah lulusan SD relatif sedikit (<48 siswa), dengan APK rata-rata rendah, dan jika dibangun USB SMP dipandang tidak efisien. Minat dan peran serta masyarakat untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi,

KEGIATAN PERLUASAN SMP TA 2011 SD-SMP SATU ATAP Pengembangan sekolah ini menyatukan lokasi SMP dan SD dengan memanfaatkan SDM dan fasilitas yang sudah ada pada SD yang dikembangkan tersebut, Dana block grant yang dipakai untuk membangun sekolah diberikan langsung kepada sekolah dan pelaksanaannya melibatkan masyarakat disekitar sekolah. (kecuali untuk Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara)

ALOKASI (hingga 2014) No Propinsi Populasi 13-15 th Jumlah Siswa APK (%) Populasi belum Sekolah Tambahan Daya Tampung 08/09 Kekurangan Daya Tampung Kebutuhan USB SATAP RKB 1 NAD 284.531 290.514 102,10 16.126 9.440 11.669 38 49 159 2 Sumatera Utara 809.556 799.944 98,81 44.002 20.096 32.415 102 135 453 3 Sumatera Barat 268.853 283.068 105,29 5.587 10.944 3.044 9 13 45 4 Riau 284.990 285.541 100,19 6.585 5.984 3.504 11 15 48 5 Kepulauan Riau 59.803 63.245 105,76 2.407 2.624 1.180 19 6 Jambi 164.455 163.895 99,66 4.828 6.048 2.044 7 8 28 Bengkulu 101.751 101.459 99,71 6.924 6.016 4.012 16 57 Sumatera Selatan 431.588 381.650 88,43 55.645 18.016 40.797 126 172 574 Bangka Belitung 57.176 54.570 95,44 3.975 928 3.047 10 Lampung 456.559 430.006 94,18 30.807 28.480 12.368 52 175 Jawa Barat 2.419.220 2.235.463 92,40 245.197 93.632 173.821 541 725 2.450

ALOKASI (hingga 2014) No Propinsi Populasi 13-15 th Jumlah Siswa APK (%) Populasi belum Sekolah Tambahan Daya Tampung 08/09 Kekurangan Daya Tampung Kebutuhan USB SATAP RKB 12 Banten 635.778 583.531 91,78 67.808 22.080 47.505 149 197 667 13 DKI Jakarta 399.327 459.137 114,98 164 864 1 - 14 Jawa Tengah 1.708.087 1.691.897 99,05 49.939 50.656 24.528 76 102 348 15 DIY 145.746 166.231 114,06 2.816 16 Jawa Timur 1.803.707 1.852.167 102,69 40.526 49.216 27.774 86 116 394 17 Kalimantan Barat 275.057 220.859 80,30 57.787 24.944 36.487 115 152 509 18 Kalimantan Tengah 116.594 100.006 85,77 20.276 7.428 16.640 52 70 232 19 Kalimantan Selatan 216.746 187.594 86,55 31.978 5.404 27.543 87 386 20 Kalimantan Timur 194.611 182.787 93,92 16.833 4.512 13.665 43 56 193 21 Bali 172.102 178.857 103,92 2.125 8.000 215 2 22 NTB 296.190 296.674 100,16 15.157 15.596 6.557 27 91

ALOKASI (hingga 2014) No Propinsi Populasi 13-15 th Jumlah Siswa APK (%) Populasi belum Sekolah Tambahan Daya Tampung 08/09 Kekurangan Daya Tampung Kebutuhan USB SATAP RKB 23 NTT 330.630 256.739 77,65 78.383 25.888 54.403 170 229 760 24 Sulawesi Utara 120.406 118.835 98,70 4.691 8.896 1.088 3 4 18 25 Gorontalo 66.521 54.893 82,52 12.577 4.440 8.489 27 36 117 26 Sulawesi Tengah 176.977 142.710 80,64 36.010 11.796 27.009 85 113 378 Sulawesi Barat 67.493 60.728 89,98 6.765 4.712 3.060 9 12 46 28 Sulawesi Selatan 461.055 443.314 96,15 27.210 29.060 9.303 37 138 29 Sulawesi Tenggara 155.344 140.605 90,51 17.419 10.396 11.676 49 162 30 Maluku Utara 70.326 66.795 94,98 3.720 4.956 1.342 6 19 31 Maluku 108.846 104.137 95,67 9.669 7.048 5.999 84 32 Papua 113.453 89.686 79,05 25.432 6.684 19.836 64 270 33 Papua Barat 50.822 39.488 77,70 11.547 4.172 8.111

TERIMAkasih