Direktorat Bina Kesehatan Ibu Bandung, 12 Maret 2012

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
dr. Supriyantoro, Sp. P. MARS
Advertisements

PENINGKATAN KUALITAS YANKES DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A.
PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 6 – 7 Maret 2013.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
ADMINISTRASI PUSKESMAS
POSYANDU BALITA RIWANTO, SKM.
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
MDGs Goal 5 IMPROVE MATERNAL HEALTH Kelompok 6 IKMA 2010 Anggi Rekha Ulya April Yenni Angga Rizka Nova Indi.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Enny Zuliatie Die-J YPI (Drop in Center Cijantung Yayasan Pelita Ilmu)
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PENYEHATAN LINGKUNGAN
POLINDES (Pondok Bersalin Desa)
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs BIDANG KESEHATAN
KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang,
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KIA
JEJARING SISTEM RUJUKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/ KELURAHAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA MELALUI PUSYAN GATRA
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
JAMPERSAL Kelompok 2.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN Dalam rangka Percepatan Pencapaian MDGs 2015 Tjetjep Yudiana,SKM, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI KEPULAUAN.
Kasubdit Bina Gizi Makro
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
Fishbone Masalah dan Intervensi Gizi
KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPROVEMENT COLLABORATIVE PONED-PONEK
Kemenkes RI – Kelas Ibu KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Pelatihan Bagi Pelatih Fasilitator Kelas Ibu MATERI DASAR.
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI INDIKATOR INDEKS DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Umur Panjang dan Sehat Pengetahuan.
KONSEP DASAR KEBIDANAN KOMUNITAS Oleh : WIDYA PANI, SKM,SST.,M.Kes.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
KESEHATAN ANAK di indonesia
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Standar Pelayanan Minimum Bayi Baru Lahir
Transcript presentasi:

Direktorat Bina Kesehatan Ibu Bandung, 12 Maret 2012 Keterpaduan Program Gizi & KIA dengan Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Obat Direktorat Bina Kesehatan Ibu Bandung, 12 Maret 2012

RPJMN & Renstra 2010-2014 Keputusan Menkes RI No. HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 - 2014 Prioritas pada peningkatan AKSES & KUALITAS pelayanan kesehatan 8 Fokus Prioritas Pembangunan Kesehatan Prioritas Kemkes melalui Reformasi Kesehatan Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan KB Perbaikan status gizi masyarakat Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan Pemenuhan pengembangan SDM Kesehatan Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu, penggunaan obat dan pengawasan obat dan makanan Jamkesmas Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Penangananan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Ketersediaan Obat Reformasi Birokrasi World Class Hospital Saintifikasi Jamu 9 Program Kementerian Kesehatan RI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan; Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan; Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; Program Pembinaan Upaya Kesehatan; Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 2 2

MDGs 2015 Tujuan CAPAIAN 2007 RPJMN 2010 – 2014 PEPRES No: 5/2010 34 per 1000 KH Menurunnya AKB menjadi 24 per 1000 KH 23 per 1000 KH 228 per 100.02200 KH Menurunnya AKI menjadi 118 per 100.000 kh 102 per 100.000 KH 18,4% pada anak balita Menurunnya prevalensi gizi-kurang pada anak balita menjadi 15%. 18,8% Poverty & Hunger Maternal Health Comm. Diseases CHLD HEALTH Para hadirin sekalian, Millenium Development Goals merupakan kesepakatan lebih dari 180 Kepala Negara dan Pemerintahan termasuk Presiden RI pada tahun 2000 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan Millenium ini berupakan komitmen Pemerintah Republik Indonesia terhadap komitmen global yang secara konstitusional juga diakui dan disahkan serta dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2004–2025 dan saat ini telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 melalui Keputusan Presiden nomor 5 tahun 2010 yang baru saja disahkan pada bulan Januari lalu. Dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014 dalam bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama di dalamnya termasuk kesehatan disebutkan bahwa sasaran yang ditetapkan diantaranya adalah : Meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 72 tahun Menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, dan Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi 15%. Dengan memperhatikan target ini, sangat jelas bahwa komitmen Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sangat besar dan perlu diupayakan baik oleh Kementerian Kesehatan selaku sektor yang bertanggungjawab maupun oleh berbagai pihak yang memiliki peran dan dapat memberikan kontribusi seperti lintas sektor dan organisasi profesi dan seminat. Pembangunan Manusia merupakan pusat dari pembangunan dalam skala luas atau dikenal dengan human centered approach to development, hal ini juga tertuang dalam visi RPJP 2025 adalah Indonesia Yang Maju, Mandiri dan Adil. Pertumbuhan ekonomi bukan sebagai tujuan tetapi alat, manusia bukan sekedar hanya sebagai sumber daya tetapi sebagai tujuan akhir pembangunan. ENVIRONMENT

ISU STRATEGIS Disparitas derajat kesehatan (geografis, sosial ekonomi, desa-kota) Intervensi yang evidence-based belum mencapai universal coverage Dana Pusat semakin bertambah vs Dana daerah semakin kecil Meningkatnya anggaran vs performance tak banyak berubah Integrasi yankes dasar dan rujukan belum optimal Perencanaan ketersediaan obat & BHP program Kes. Ibu yg belum optimal pelaksanaannya.

Kebijakan Teknis Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi & Balita Meningkatkan universal access & coverage untuk pelayanan KIA termasuk KB Intervensi prioritas untuk mengatasi penyebab utama kematian ibu, bayi dan balita Mendorong persalinan nakes di fasilitas kesehatan Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan emergensi PONEK dan PONED

Lanjutan Meningkatkan kualitas in service training & distribusi tenaga kesehatan: bidan PTT, perawat, dokter PTT (dr dg kewenangan tambahan), dokter spesialis (tugas belajar, pengiriman residen, sister hospital) Meningkatkan ketersediaan SD kesehatan: obat program & BHP, sarana/alat PONED & PONEK Menerapkan standar pelayanan kesehatan di Poskesdes/Polindes, Pustu, Puskesmas dan RS. Memberdayakan keluarga dam masyarakat dalam KIA untuk meningkatkan health care seeking

Lanjutan Pengaturan taskshifting dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Peningkatan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang ada melalui dana dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, Jamkesmas dan Jampersal Penguatan jejaring KIA Peningkatan kerja sama dengan organisasi profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan swasta

Integrasi Gizi & KIA Continuum of care across life cycle Pelayanan bagi anak SMP/A & remaja Integrasi Gizi & KIA Kespro remaja/PKPR KIE: Gizi HIV/AIDS, NAPZA dll Fe Continuum of care across life cycle Pelayanan bagi anak SD Pelayanan bagi balita Penjaringan BIAS UKS PMT Pelayanan bagi bayi Persalinan, nifas & neonatal Pemantauan pertumbuhan & perkembangan PMT Pemeriksaan kehamilan ASI eksklusif Imunisasi dasar lengkap Pemberian makan IMD Vit K 1 inj Imunisasi Hep B Fe & asam folat PMT ibu hamil TT ibuhamil 1000 hari pertama kehidupan

UPAYA PENDEKATAN TERINTEGRASI Menerapkan pelayanan integratif dengan pendekatan continuum of care dalam pelayanan kesehatan yang berbasis: Siklus Hidup Perjalanan Alamiah Penyakit Sarana Pelayanan

Sasaran

Mengembangkan Standard Pelayanan berdasar Tempat Pelayanan & sistem rujukan UK Masyarakat UK Perorangan Kemkes/ Dinkes Propinsi RSUP/ RS Propinsi Praktik Spesialis Konsultan Yankes Tk. 3 Dinkes Kab/ Kota RS Kab/ Kota PONEK BKPM, BKMM, BKOM, Labkesda BKPM, BKMM, BKOM Praktik Spesialis Klinik Yankes Tk.2 Puskesmas Puskesmas PONED Slide ini menunjukkan diagram Sistem Rujukan Upaya Kesehatan dengan penjelasan sebagai berikut: Penguatan di tingkat puskesmas dan jaringannya dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, gizi dan reproduksi yang berkualitas dapat terlaksana apabila manajemen program kesehatan ibu dan reproduksi ditingkat yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota dan propinsi, juga diperbaiki. Demikian pula halnya dengan sistem rujukan, memperbaikinya juga harus dimulai dari tingkat masyarakat ke tingkat pelayanan kesehatan primer, dan seterusnya. Penguatan Manajemen Program Kesehatan perlu juga ditunjang oleh adanya Manajemen program yang efektif, SDM yang kompeten, Fasilitas, sarana, obat dan alat kesehatan sesuai kebutuhan, Pembiayaan, dan Sistem informasi yang memadai. Saat ini jumlah puskesmas PONED total se Indonesia sebanyak 1579, di Kepulauan Riau ada 18 puskesmas PONED. Sementara, Rumah sakit PONEK total sejumlah 505 RS dan di Kepulauan Riau ada 6 RS yang sudah mengikuti workshop PONEK. Pustu, Poskesdes Pustu, Poskesdes Praktik swasta Yankes Tk.1 Dokter, Bidan UK Bersumberdaya Masyarakat Perawatan mandiri Posyandu, Dasawisma Masyarakat

Siklus Perjalanan Alamiah Penyakit Hulu Hilir JAMPERSAL JAMKESMAS BOK GIZI &KIA - P2PL – BUK - BINFAR

SASARAN 2011 s/d 2013 No SASARAN Kelompok umur 2011 2012 2013 1. Bayi 0 tahun 4.462.562 4.529.054 4.569.537 2. batita 0- 2 tahun 13.611.378 13.814.188 14.020.019 3. Anak balita 1-4 tahun 18.547.312 18.823.667 19.104.139 4. balita 0-4 tahun 23.009.874 23.352.721 23.700.676 5. Pra sekolah 5-6 tahun 9.259.388 9.397.353 9.537.374 6. Anak kelas 1 SD 7 tahun 4.721.917 4.792.278 4.863.680 7. Anak usia SD 7-12 tahun 28.216.238 28.636.660 29.063.346 8. Ibu hamil 5.060.637 5.136.041 5.212.568 9. Ibu bersalin 4.830.608 4.902.585 4.975.633

JENIS OBAT PROGRAM GIKIA Kesehatan Ibu : Oksitosin inj. 10 IU/ml Metil ergometrin maleat Nifedipine tab. MgSO4 inj 40% Glukonas kalsikus inj 10% Amoksilin 500 mg (tablet) Metronidazol 500 mg (tab) Ampisilin inj 500 mg/vial Gentamicin 40mg/ml (ampul) @2ml lar. infus 5mg/ml @100ml Alat kontrasepsi ; Lynestrenol 0.5 mg Blister AKDR Cu-T Implant (2 batang levonorgestrel 75mg) Suntik/Injeksi 3 bulan (DMPA 150mg) Bahan habis pakai : Tes kehamilan Tes gluko/protein Tes Hb.

Lanjutan Kesehatan Anak : Gizi ; Ampicilin inj. Gentamicin inj Penicilin prokain inj. Natrium tiroksin tab Fenobarbital inj. Diazepam inj. Gizi ; Vitamin A, bayi 6 s/d 11 bln Vit. A Balita (cap. Merah) Vit. A Ibu nifas ( Cap. merah) Tablet Fe ibu hamil Mineral mix

Faktor yang mempengaruhi TANTANGAN Ketersediaan SDM Kesehatan di Daerah: Geografi Ekonomi Masy. Budaya Masy SARANA & PRASARANA Ketersediaan Obat & Bahan Habis Pak Desentralisasi Peran LS &LP Terkait termasuk ormas dan swasta A PEMBIAYAAN KEBIJAKAN PEMDA Masih rendahnya status gizi balita dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial-budaya masyarakat Masih terbatasnya akses yang memadai bagi masyarakat miskin dan berpendidikan rendah dalam memperoleh pangan yang bergizi dan aman Belum seimbangnya pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia Masih rendahnya kualitas asupan pangan sebagaimana yang diukur oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masih rendahnya pemberian ASI eksklusif Masih rendahnya peranan masyarakat dalam menanggulangi kekurangan gizi Lemahnya kelembagaan yang bertanggung-jawab dalam upaya perbaikan pangan dan gizi Masih tingginya disparitas status kesehatan bayi dan balita antarwilayah, Posyandu sebagai sarana pengembangan peran serta masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. (Baru 45,4% balita yang ditimbang untuk pemantauan pertumbuhan) Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran untuk mempertahankan dan memperluas upaya-upaya intervensi kunci (imunisasi, MTBS, pelayanan gizi, pemberdayaan masyarakat dan pengendalian faktor risiko lingkungan ) Masih berpengaruhnya beberapa faktor risiko utama kesehatan anak Cakupan program imunisasi meningkat, namun beberapa jenis imunisasi mengalami penurunan. Kondisi kesehatan ibu hamil masih rendah Pemberian ASI ekslusif masih rendah (32,4%). Rendahnya kesehatan lingkungan diindikasikan dengan rendahnya akses air bersih, sanitasi Pencapaian indikator continuum care menunjukkan sedikitnya peningkatan pada semua komponen, bahkan variabel ASI ekslusif dan penggunaan oralit pada diare mengalami penurunan. Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi penduduk miskin di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) Terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan baik dari segi jumlah, kualitas dan persebarannya, terutama bidan Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan ibu Masih rendahnya status gizi dan kesehatan ibu hamil Masih rendahnya angka pemakaian kontrasepsi dan tingginya unmet need masih menjadi tantangan utama Pengukuran AKI masih belum tepat, karena sistem pencatatan penyebab kematian ibu masih belum adekuat MASALAH

PERENCANAAN OBAT PROGRAM GIKIA Keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial OBAT Penggunaan obat yang rasional

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 40 ayat 3 : - Ketersediaan Obat - Keterjangkauan Rational Use of Drugs Industri Farmasi Distribusi / Pemerataan Keamanan, Mutu, dan Manfaat KETERSEDIAAN OBAT Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 40 ayat 3 : Pemerintah menjamin agar obat esensial tersedia secara merata dan terjangkau

- Keterjangkauan - Keterjangkauan Penggunaan obat generik Industri Farmasi lokal yang efektif dan efisien Penggunaan obat generik Keterjangkauan Kerasionalan harga : Pemerintah dapat mengatur harga obat generik dengan nama INN Industri farmasi lokal yang mampu memproduksi kebutuhan dalam negeri

- Pemerataan - Pemerataan Penerapan E-Logistic Sistem distribusi yang berjalan efektif Penerapan E-Logistic Ketersediaan obat di Kab/Kota, Provinsi, dan Buffer stock Instalasi Farmasi yang baik

- Rational Use of Drugs - Penerapan DOEN Pelayanan Kefarmasian Diagnosa yang Tepat Kepatuhan Pasien Pola Peresepan Rational Use of Drugs : Menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya Tepat dosis Tepat Waktu Biaya terjangkau

- Keamanan, Mutu, dan Manfaat - CPOB CDOB PMS Izin Edar Keamanan, Mutu, dan Manfaat

Yang perlu diperhatikan bagi pengelola obat program Perencanaan kebutuhan obat (terpadu, memperhatikan sisa stock) Pengadaan (izin edar) Pendistribusian (bentuk paket) Penyimpanan (kondisi instalasi farmasi) Pencatatan & pelaporan Monitoring & evaluasi

Kementerian Kesehatan RI 2012 Direktorat Bina Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan RI 2012