1.INOVASI
OUTLINE INOVASI : Pengertian Perkembangan perspektif SISTEM INOVASI PENADBIRAN (GOVERNANCE) Kebijakan Inovasi Kelembagaan ISU KEBIJAKAN INOVASI NASIONAL AGENDA KEBIJAKAN INOVASI
A. BEBERAPA DEFINISI INOVASI Inovasi adalah aplikasi komersial yang pertama kali dari suatu produk atau proses yang baru (lihat misalnya Clark dan Guy, 2001); Inovasi merupakan suatu proses kreatif dan interaktif yang melibatkan kelembagaan pasar dan non-pasar (OECD, 1999); Innovation is a locally driven process, succeeding where organizational conditions foster the transformation of knowledge into products, processes, systems, and services. (Malecki, 1997; Dikutip dari Jelinek dan Hurt, 2001). Inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru; tindakan menggunakan sesuatu yang baru (Rosenfeld, 2002); Inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru (the successful exploitation of a new idea; (Mitra, 2001 dan the British Council, 2000), atau dengan kata lain Inovasi merupakan (“proses atau hasil”) mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru; Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (UU No. 18 tahun 2002).
B. ESENSI PENGERTIAN Kata Kunci: Inovasi: Kreativitas tentang perubahan (pembaruan, perbaikan) (Potensi) nilai komersial (nilai kegunaan/kemanfaatan). Inovasi produktif (productive innovation). Inovasi: “proses’ (dan/atau “hasil”) pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru. proses di mana gagasan, temuan tentang produk atau proses diciptakan, dikembangkan dan berhasil disampaikan kepada pasar ~ pengertian “teknokratik”.
Pengertian “Teknokratik” C. INOVASI Inovasi Teknologis Jasa (Services) Organisasional Barang (Goods) Proses Produk Sistem Pengertian “Teknokratik”
D. PERKEMBANGAN PERSPEKTIF TENTANG INOVASI Technology Push: Rangkaian “Sekuensial Linier” Dorongan Kemampuan 1960an – 1970an Riset Dasar Litbang Riset Terapan Manufaktur/Produksi Penjualan/Distribusi Demand Pull: Rangkaian “Sekuensial Linier” Tarikan Kebutuhan 1970an – 1980an “Permintaan” Market Driven: Rangkaian Proses “Interaktif dan Iteratif” dan sebagai Proses Pembelajaran 1980an – . . . .
D. MODEL INOVASI CHAIN-LINK Riset – Penciptaan Pengetahuan (Knowledge Creation) Proses Transfer (Beragam) Kebutuhan Pasar Analisis Persaingan Invent Pembuktian Konsep Prototyping Desain detail Uji produk Redesain Produksi Pasar Distribusi Dukungan klien Siklus Pengembangan Produk Sumber : Diadopsi dari Kline dan Rosenberg (1986).
Kebutuhan Masyarakat dan Pasar Kemajuan Teknologi dan Produksi E. ILUSTRASI PERKEMBANGAN PERSPEKTIF: MODEL INTERAKTIF MODEL INOVASI MODEL LINIER Technology Push Sains Dasar Pengembangan Teknologi Manufaktur Pemasaran Penjualan Demand Pull Kebutuhan Konsumen Pengembangan Manufaktur Penjualan MODEL INTERAKTIF Gagasan Baru Kebutuhan Masyarakat dan Pasar Pengembangan Gagasan Pasar (Market Place) Pengembangan Pembuatan Prototipe Manufaktur Pemasaran & Penjualan Teknologi Baru Kemajuan Teknologi dan Produksi Sumber : Diadopsi dari Dodgson dan Bessant (1996).
F. BEBERAPA FENOMENA PENTING Inovasi seringkali bukan technology push (driven) atau demand pull (driven) secara “hitam – putih” yang tegas, namun lebih merupakan proses di antaranya dan kombinasi keduanya. Walaupun inovasi muncul sebagai kejadian (event) yang mengubah sesuatu secara signifikan, inovasi bukan merupakan kejadian sesaat dan/atau tidak terjadi/muncul dengan sendirinya. Inovasi merupakan suatu proses. Inovasi lebih merupakan proses kompleks dan dinamis (dan adakalanya terkesan sporadis) yang sering menunjukkan paradoks. Walaupun inovasi didorong oleh kompetisi (persaingan), inovasi tidak berkembang tanpa kerjasama (co-operation), adakalanya bahkan antara perusahaan yang saling bersaing. Inovasi tak lagi semata hanya bergantung pada bagaimana perusahaan, perguruan tinggi dan para pembuat kebijakan bekerja, namun pada bagaimana mereka bekerjasama. Inovasi merupakan proses pembelajaran sosial (social learning). Para inovator dan adopters (pengguna) sama-sama perlu melalui proses belajar, baik menyangkut isu teknis maupun kemanfaatan dan hal penting lain, serta membutuhkan “interaksi” yang efektif bagi keberhasilan inovasi. Iklim persaingan yang sehat memberikan tekanan persaingan yang efektif dalam mendorong kebutuhan akan inovasi dan keberhasilannya akan semakin bergantung pada bagaimana berbagai elemen penting, baik pelaku usaha, lembaga litbang, perguruan tinggi dan pembuat kebijakan berkolaborasi. Di sisi lain, sifat inovasi (iptek atau litbang) yang mengandung “barang publik/public goods” (setidaknya “sebagian”) berpotensi membawa kepada “kegagalan pasar” (market failures). Karenanya, intervensi tertentu seringkali dipandang perlu untuk mendorongnya.
G. BEBERAPA FENOMENA PENTING (OECD, 1999) Inovasi merupakan suatu proses kreatif dan interaktif yang melibatkan lembaga- lembaga pasar dan non-pasar. Inovasi bergantung pada kemajuan saintifik. Inovasi membutuhkan lebih dari sekedar litbang. SDM merupakan faktor yang sangat kunci. Produksi barang dan jasa semakin knowledge-intensive, tetapi tak selalu berarti lebih R&D intensive. Perusahaan merupakan aktor utama, tetapi tidak bertindak sendiri. Semakin penting untuk dipahami: Inovasi pada dasarnya merupakan hasil dari KEWIRAUSAHAAN, KREATIVITAS INTELEKTUAL, DAN UPAYA KOLEKTIF.
H. FAKTOR PENDORONG PENTING Perkembangan/kemajuan teknologi (technical novelty). Perubahan kebutuhan/keinginan atau “selera” konsumen. Perubahan dalam segmen pasar atau kemunculan segmen pasar yang baru. Tekanan persaingan yang semakin ketat. Perubahan atas faktor produksi (kelangkaan relatif) dan faktor ekonomi tertentu (misalnya nilai tukar mata uang). Peraturan/kebijakan pemerintah.
I. PERGESERAN PANDANGAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Cara Pandang Era Implikasi Kebijakan Sebagai residual (faktor ”marjinal”) pertumbuhan/ kemajuan (model-model pertumbuhan neo-klasik dan sebelumnya). Era di mana inovasi belum memperoleh perhatian khusus (terutama masa sebelum 1960an). Tidak/belum ada upaya khusus intervensi. Inovasi sebagai proses sekuensial linier (pineline linear model). Era Technology push (tahun 1960an – tahun 1970an). Tekanan kebijakan pada sisi penawaran sangat dominan (supply driven). Kebijakan sains/riset sangat dominan. Kebijakan teknologi/iptek mulai berkembang. Era Demand pull (1970an – 1980an). Tekanan kebijakan pada sisi permintaan sangat dominan (demand driven). Kebijakan teknologi dan/atau kebijakan iptek berkembang, namun yang bersifat satu arah/sisi (one-side policy) masih dominan. Inovasi dalam kerangka pendekatan sistem proses interaktif-rekursif (feedback loop/chain link model) dari kompleksitas dan dinamika pengembangan (discovery, invensi, litbang maupun non litbang), pemanfaatan, dan difusi serta pembelajaran secara holistik. Era Sistem Inovasi (1980an – sekarang). Kebijakan inovasi, dengan kerangka pendekatan sistem. Kebijakan inovasi merupakan proses pembelajaran yang perlu diarahkan pada pengembangan sistem inovasi yang semakin mampu beradaptasi. Kebijakan inovasi tak lagi hanya menjadi ranah monopoli Pemerintah ”Pusat,” tetapi juga Pemerintah ”Daerah.”
2. SISTEM INOVASI
A. Beberapa Definisi Freeman (1987): jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai, mengimpor (mendatangkan), memodifikasi dan mendifusikan teknologi-teknologi baru. Lundvall (1992): elemen dan hubungan-hubungan yang berinteraksi dalam menghasilkan, mendifusikan dan menggunakan pengetahuan yang baru dan bermanfaat secara ekonomi . . . . suatu sistem nasional yang mencakup elemen-elemen dan hubungan-hubungan bertempat di atau berakar di dalam suatu batas negara. Pada bagian lain ia juga menyampaikan bahwa sistem inovasi merupakan suatu sistem sosial di mana pembelajaran (learning), pencarian (searching), dan penggalian/eksplorasi (exploring) merupakan aktivitas sentral, melibatkan interaksi antara orang/masyarakat dan reproduksi dari pengetahuan individual ataupun kolektif melalui pengingatan (remembering).
Lanjutan........ Nelson dan Rosenberg (1993): Sistem inovasi merupakan sehimpunan aktor yang secara bersama memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja inovatif (innovative performance). Metcalfe (1995): Sistem inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi- institusi berbeda yang berkontribusi, secara bersama maupun individu, dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja (framework) di mana pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi. Dengan demikian, ini merupakan suatu sistem dari lembaga-lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan (mentransfer) pengetahuan, keterampilan dan artifacts yang menentukan teknologi baru. Himpunan lembaga-lembaga pasar dan non-pasar di suatu negara yang mempengaruhi arah dan kecepatan inovasi dan difusi teknologi (OECD, 1999).
B. REVIEW : PENGERTIAN SISTEM INOVASI DAN KEBIJAKAN INOVASI Sistem Inovasi : suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran. Kebijakan inovasi (innovation policy) merupakan kelompok kebijakan yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk inovasi lainnya, yang pada dasarnya bertujuan : Membangun/mengembangkan kapasitas inovatif setiap “simpul” (fungsi/kegiatan/proses) dalam sistem inovasi; Meningkatkan/memperlancar aliran pengetahuan dalam dan antarfungsi/kegiatan/proses dalam sistem inovasi (ini juga berarti meningkatkan proses pembelajaran dalam sistem); dan Memperkuat hubungan dan keterkaitan rantai nilai vertikal dan horisontal antar- fungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi dan difusi (termasuk komersialisasi) dan fungsi/kegiatan/proses penunjang dalam sistem inovasi.
C. SKEMATIK GENERIK SISTEM INOVASI Sistem Pendidikan dan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pendidikan Tinggi dan Litbang Litbang Pemerintah Sistem Industri Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan” PPBT Intermediaries Lembaga Riset Brokers Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Permintaan (Demand) Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Perbankan Modal Ventura Supra- dan Infrastruktur Khusus HKI dan Informasi Dukungan Inovasi dan Bisnis Standar dan Norma Potensi jangkauan kebijakan publik … Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi. Alamiah SDA (Natural Endowment) Budaya Sikap dan nilai Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan Mobilitas Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan Kebijakan Industri/ Sektoral Kebijakan Keuangan Sistem Politik Pemerintah Penadbiran (Governance) Kebijakan RPT Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar
D. SISTEM INOVASI: ESENSI PENGERTIAN Pengertian istilah “sistem inovasi” pada dasarnya meliputi konteks “inovasi dan difusinya.” Kata “sistem” dalam istilah sistem inovasi menunjukkan cara pandang yang secara sadar memperlakukan suatu kesatuan menyeluruh (holistik) dalam konteks “inovasi dan difusi.” Terdapat lima tekanan perhatian yang diberikan pada bahasan tentang sistem inovasi, yaitu: Basis sistem sebagai tumpuan bagi proses inovasi beserta difusi inovasi. Aktor dan/atau organisasi (lembaga) yang relevan dengan perkembangan inovasi (dan difusinya), seperti misalnya pelaku bisnis, perguruan tinggi, lembaga litbang, pembuat kebijakan. Kelembagaan, hubungan/keterkaitan dan interaksi antar pihak yang mempengaruhi inovasi dan difusinya. Fungsionalitas, yaitu menyangkut kegunaan/peran kunci dari elemen, interaksi dan proses inovasi dan difusi. Aktivitas, yaitu menyangkut upaya/proses atau tindakan penting dari proses inovasi dan difusi.
SISTEM INOVASI (OECD) Jaringan Inovasi Global Inovasi Daerah Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber : OECD (1999). Konteks Ekonomi Makro dan Regulasi Infrastruktur Komunikasi Pengelolaan dan Keuangan Korporasi Kondisi Pasar Produk dan Faktor KINERJA NEGARA Pertumbuhan, penciptaan kerja, daya saing Kapasitas Inovasi Nasional Inovasi Daerah Sistem Klaster Industri Kondisi Jaringan Inovasi Global Sistem Inovasi Nasional Kapabilitas & Jaringan Perusahaan Science system Lembaga Litbang lain Lembaga Pendukung Pengembangan, difusi & pemanfaatan pengetahuan
SISTEM INOVASI (OECD, 1999): Kecenderungan Perubahan yang secara bersama Mempengaruhi Kondisi-kondisi bagi Inovasi yang Berhasil Inovasi semakin bergantung pada interaksi yang efektif antara basis sains dan sektor bisnis. Pasar yang lebih kompetitif dan perubahan iptek yang semakin cepat mendorong perusahaan-perusahaan berinovasi semakin cepat pula. Jaringan dan kolaborasi antar perusahaan kini semakin penting dibanding dengan di masa lampau, dan semakin melibatkan jasa layanan yang semakin sarat pengetahuan (knowledge-intensive). Usaha kecil dan menengah (UKM), terutama “perusahaan pemula (baru) berbasis teknologi/PPBT” (new technology-based firms/NTBFs) mempunyai peran yang semakin penting dalam pengembangan dan difusi teknologi baru. Globalisasi ekonomi membuat sistem inovasi berbagai negara menjadi semakin saling bergantung (interdependent).
SISTEM INOVASI (Meyer-Stamer, 1998): Tekanan pada Kapabilitas Teknologi Kapabilitas teknologi: kapasitas untuk memahami komponen teknologi dalam pasar, melakukan penilaian, memilih teknologi yang dibutuhkan, memanfaatkannya, menyesuaikan dan memperbaikinya, serta mengembangkan teknologi tersebut. Secara umum, kapabilitas teknologi dipengaruhi oleh: Keterampilan produsen meniru dan berinovasi. Kondisi ekonomi, politik, administratif dan hukum yang mempengaruhi ada- tidaknya insentif bagi berkembangnya kapabilitas teknologi. Dukungan langsung, baik lembaga pemerintah ataupun non pemerintah (tergantung tingkat pembangunan, keadaan persaingan, dan karakteristik cabang teknologi di negara yang bersangkutan). Dukungan tak langsung, seperti misalnya sistem pendidikan.
SISTEM INOVASI: Fungsi Sistem (Johnson dan Jacobson, 2001) Menciptakan pengetahuan baru. Memandu arah proses pencarian penyedia dan pengguna teknologi, yaitu mempengaruhi arah agar para pelaku mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya. Memasok/menyediakan sumber daya, yaitu modal, kompetensi dan sumber daya lainnya. Memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal yang positif (dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan dan visi). Memfasilitasi formasi pasar.
SISTEM INOVASI: Aktivitas dalam Sistem (Liu dan White, 2001) Melakukan kajian tentang sistem inovasi dengan menelaah “aktivitas” dalam sistem, yang terkait dengan “penciptaan (creation), difusi, dan eksploitasi inovasi teknologi dalam suatu sistem.” Mereka berfokus pada bagaimana aktivitas mendasar (fundamental activities) dari proses inovasi diorganisasikan, didistribusikan, dan dikoordinasikan. Menekankan bahwa aktivitas tersebut lebih dari sekedar sistem litbang, termasuk input terhadap riset dan penggunaan dari output riset. Beberapa aktivitas mendasar tersebut adalah: Riset (dasar, pengembangan, dan rekayasa); Implementasi (manufaktur); Penggunaan akhir/end-use (pelanggan dari produk atau output proses); Keterkaitan/linkage (menyatukan pengetahuan yang saling komplementatif); dan Pendidikan.
SISTEM INOVASI: Beberapa Perkembangan 1980an – 1990an, menyangkut isu-isu: inovasi dan pembangunan ekonomi, pembelajaran (learning), infrastruktur iptek dan perilaku perusahaan, analisis tingkat makro dan meso, dan cakupan nasional dan fitur sistem. Model Triple Helix (Etzkowitz dan Leydesdorff, 2000; dan Leydesdorff dan Etzkowitz, 1998)
SISTEM INOVASI: Model Skematik Triple Helix Pemerintah Industri Akademia Tri-literal network dan Organisasi Hybrid Hubungan/interaksi antar kelembagaan dalam “pusaran spiral” sebagai “proses transisi tanpa akhir dan dinamis” Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Etzkowitz dan Leydesdorff (2000).
SISTEM INOVASI: Dari Konteks “Nasional” ke “Daerah” ~ Mengapa Kesadaran bahwa kedekatan spasial (spatial proximity) memudahkan banyak pihak untuk saling berbagi (sharing) pengetahuan yang tacit dan kapasitas untuk pembelajaran secara lebih terlokalisasi. Inovasi (selain berupa hal yang lebih bersifat teknokratik, juga organisasional dan institusional) sering terjadi dalam konteks institusional, politis, dan sosial tertentu yang mendukung, yang biasanya bersifat erat dengan lingkungan lokalitas tertentu. Proses pembelajaran yang terlokalisasi (localized learning process) sangat erat terkait dengan (ditentukan/dipengaruhi oleh) sehimpunan kelembagaan daerah/setempat (termasuk misalnya keberadaan organisasi yang memperkuat jaringan, dan berkembangnya kualitas interaksi dan kolaborasi serta kebijakan daerah yang mendukung). Pembelajaran yang terlokalisasi terfasilitasi oleh sehimpunan kelembagaan daerah yang serupa. Ini misalnya karena lebih kuatnya dukungan kelembagaan (dalam arti luas) dalam mengembangkan agenda bersama (common agenda) dan kolaborasi yang meningkatkan kapasitas untuk bertindak (collective/joint action). Ini tentu sangat penting dalam mendorong sinergi positif dan eksternalitas ekonomi.
SISTEM INOVASI: Dari Konteks “Nasional” ke “Daerah” ~ Mengapa (lanjutan) Inovasi merupakan proses sosial, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antar pihak. Hubungan, jaringan dan kedekatan sosial umumnya lebih kuat pada tataran setempat (yang lebih terlokalisasi). Situasi demikian tentu sangat penting bagi perkembangan atau penguatan modal sosial (social capital), termasuk dalam bentuk hubungan dan rasa saling percaya, komunikasi dan interaksi yang produktif, budaya berpikir terbuka, dan sebagainya. Perusahan yang berklaster di suatu daerah memiliki kesamaan budaya daerah yang memudahkan proses pembelajaran. “Warisan budaya” (cultural heritage) yang positif dan kecenderungan sifat path dependence tentang pengetahuan/teknologi dan inovasi turut mempengaruhi proses interaksi yang lebih intensif di tingkat “lokal”. Dalam konteks daya saing, keunggulan global semakin ditentukan/dipengaruhi oleh keunggulan lokal. Seperti diungkapkan oleh Porter, bahwa: “keunggulan daya saing yang bertahan lama dalam suatu ekonomi global akan semakin terletak pada ”hal-hal yang bersifat lokal”, yaitu pengetahuan (knowledge), hubungan, dan motivasi, yang tidak dapat (sulit) disaingi oleh para pesaing jauh (distant rivals).”
Sistem Inovasi Nasional SID: Suatu Perspektif Klaster Industri 3 SID SID Sektor I Klaster Industri 1 Daerah A Daerah C Klaster Industri: Sektor II Klaster Industri 1-Z Klaster Industri 3-B Sektor III Klaster Industri 2-C Klaster Industri 1-A SID : Sistem Inovasi Daerah.
3. PENADBIRAN INOVASI (INNOVATION GOVERNANCE)
A. REVIEW : PENGERTIAN KEBIJAKAN INOVASI Kebijakan inovasi (innovation policy) merupakan kelompok kebijakan yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk inovasi lainnya, yang pada dasarnya bertujuan : Membangun/mengembangkan kapasitas inovatif setiap “simpul” (aktor/fungsi/kegiatan/proses) dalam sistem inovasi; Meningkatkan/memperlancar aliran pengetahuan dalam dan antarfungsi/kegiatan/proses dalam sistem inovasi (ini juga berarti meningkatkan proses pembelajaran dalam sistem); dan Memperkuat hubungan dan keterkaitan rantai nilai vertikal dan horisontal antar- aktor/fungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi dan difusi (termasuk komersialisasi) dan aktor/fungsi/kegiatan/proses penunjang dalam sistem inovasi.
B. ILUSTRASI KETERKAITAN KEBIJAKAN BAGI KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI Kebijakan Pendidikan Pengetahuan dan Keterampilan Kreativitas Profesionalisme Kewirausahaan Kebijakan Ekonomi Makro Moneter Fiskal Perdagangan Kebijakan Industri Investasi Perpajakan - Subsidi Insentif Regulasi - Deregulasi Kebijakan Litbang Kebijakan Daerah Kemajuan Industri: Daya Saing, Kapasitas Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan Kebijakan Inovasi Perbaikan Bisnis yang Ada Perkembangan Investasi Perkembangan Bisnis Pemula yang Inovatif Kebijakan Sains Kebijakan Teknologi
C. KERANGKA PEMETAAN INSTRUMEN KEBIJAKAN INOVASI Karakteristik Pengaruh/Dampak Tatanan Kelembagaan (Institutional Setting) Lingkup Tujuan Eksplisit Implisit Faktor Kontekstual Sisi Obyek/Aktor yang Dipengaruhi Sisi Penyediaan (Supply Side) Sisi Permintaan (Demand Side) Bidang Keterkaitan (Linkage Area) Spesifik Fungsional Harus semakin jelas exit policy -nya Dampak Fungsi dan Variabel Sistem Inovasi Fungsi, Aktivitas dan Aktor Sistem Inovasi Tujuan Kebijakan Isu Kebijakan Agenda Strategis
D. SIN: Elemen Esensial “Generik” Daya dukung pihak penyedia; Daya serap pihak pengguna; Kelembagaan antarmuka (interface) dan keterkaitan para pihak yang saling menguntungkan; Infrastruktur yang terspesialisasi; Pendanaan/pembiayaan inovasi dan/atau pendanaan/pembiayaan berisiko; Kebijakan yang mendukung.
E. ORGANISASI PENADBIRAN INOVASI (INNOVATION GOVERNANCE) Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian Tingkat 3 Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci Tingkat 4 Pelaku riset dan inovasi Pemerintah Dewan kebijakan Dewan Riset dan Akademi Badan Teknologi dan Inovasi Badan-badan Program Pendukung Produsen: Perusahaan, Pertanian, Rumah sakit, dsb. Perguruan Tinggi Lembaga Litbang Kontraktor Program Departemen/Kementerian Industri, dll. Departemen/Kementerian Riset dan Teknologi Departemen/Kementerian Sektoral lainnya
F. MENGAPA PERLU PERAN “PEMERINTAH” DALAM SISTEM INOVASI Kegagalan Pasar (Market Failures); Kegagalan Pemerintah (Government Failures); Kegagalan Sistemik (Systemic Failures). Perlu “aktor” yang berperan dalam meningkatkan upaya efektif agar SI “berfungsi” semakin baik Termasuk: Dukungan aktivitas inovatif (litbang + 6 aktivitas inovatif ~ Frascati Manual) Memahami kegagalan yang berkembang dalam sistem inovasi; Memberikan advis kepada pembuat kebijakan (advisory); Menyuarakan “isu” urgen (advocacy); Mendorong perbaikan penadbiran inovasi dan kebijakan inovasi; Mendorong proses pembelajaran dalam sistem inovasi. Fungsi publik tertentu untuk mendorong perkembangan sistem inovasi (berkembangnya fungsi-fungsi dalam sistem inovasi secara efektif dan efisien).
G. ILUSTRASI KERAGAMAN PENADBIRAN KEBIJAKAN “VERTIKAL” DI BEBERAPA NEGARA Desain kebijakan Desain program Manajemen program Administrasi M = Kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi dan inovasi Stat e SEN- TER M Belanda Sektor Swasta Inggris Kanada Semi-publik Denmark NRC Norwegia TEKES Finlandia Enterprise Ireland Irlandia VINNOVA Swedia Sumber : Arnold, et al. (2004, 2003).
H. ILUSTRASI BATASAN ANTARA BADAN/ORGANISASI Negara Riset Dasar/Terapan Litbang/Inovasi Pengembangan Bisnis Kanada 3 Dewan Riset Canadian Foundation for Innovation Industry Canada, pelaku setempat Denmark 6 Dewan Riset Danish Research Agency MSTI (tidak ada badan terpisah) Min Economic & Business Affairs Finlandia Academy of Finland TEKES TEKES/Ministry of Industry Irlandia 2 Dewan Riset Science Foundation Ireland Enterprise Ireland IDA Ireland Norwegia RCN Innovation Norway Belanda NWO STW, SENTER SENTER Swedia Swedish Research Council VINNOVA NUTEK/ALMI Inggris 7 Dewan Riset tidak ada badan terpisah
I. CONTOH ILUSTRATIF: Peta Peran Lembaga dalam SIN Amerika Serikat Pemerintah Industri Fokus Riset Dasar Riset Terapan Pengembangan Produk & Proses Teknologi Industri Aktivitas Manufaktur Technical Services Pendanaan Perguruan Tinggi Lembaga Nasional dan Lab. Nasional Industri Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
J. CONTOH ILUSTRATIF: Peta Peran Lembaga dalam SIN Jerman Pemerintah Industri Fokus Riset Dasar Riset Terapan Pengembangan Produk & Proses Teknologi Industri Aktivitas Manufaktur Technical Services Pendanaan Max Planck Gesellschaft Perguruan Tinggi Mission oriented National Research Centres Fraun Hofer Gesellschaft Industri Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
K. CONTOH ILUSTRATIF: Peta Peran Lembaga dalam SIN Jepang Pemerintah Industri Fokus Riset Dasar Riset Terapan Pengembangan Produk & Proses Teknologi Industri Aktivitas Manufaktur Technical Services Pendanaan Perguruan Tinggi Lembaga-lembaga Nasional (Tsukuba Science Park) Industri Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
L. CONTOH ILUSTRATIF: Peta Peran Lembaga dalam SIN China Pemerintah Industri Fokus Riset Dasar Riset Terapan Pengembangan Produk & Proses Teknologi Industri Aktivitas Manufaktur Technical Services Pendanaan Akademi Sains, Lembaga, dan Lab. Nasional, dan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga-lembaga Provinsi Industri BUMN dan BUMD Joint Venture dan UKM Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
M. CONTOH ILUSTRATIF: Peta Peran Lembaga dalam SIN Taiwan Pemerintah Industri Fokus Riset Dasar Riset Terapan Pengembangan Produk & Proses Teknologi Industri Aktivitas Manufaktur Technical Services Pendanaan Academic Sinica Perguruan Tinggi Industrial Technology Research Institute Institute for Information Industry (III) Metal Industry Devpt. Centre (MIDC ) Bio-Technology Devpt. Centre (BDC) Seluruhnya Science based Industrial Park (Host for Hi-Tech industries) Perusahaan-perusahaan Industri (UKM) Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
N.CONTOH ILUSTRATIF: Peta Peran Lembaga dalam SIN Singapura Pemerintah Industri Fokus Riset Dasar Riset Terapan Pengembangan Produk & Proses Teknologi Industri Aktivitas Manufaktur Technical Services Pendanaan Perguruan Tinggi (NUS & NTV) Lembaga Pengembangan Teknologi Nasional Science Parks Perusahaan-perusahaan Multinasional (MNCs) Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
O. KELEMBAGAAN DALAM SISTEM INOVASI Menko Ekonomi DPR Depkeh & HAM DRN 10 BUMNIS (dulu) : PT. DI PT. PAL PT. PINDAD PT. K. STEEL PT. INKA Perum Dahana PT. INTI PT. BHARATA PT. BBI PT. LEN BUMN Keuangan BUMN lain Dep/ Kementerian Lain Lembaga Litbang Departemen Balitbang Industri Balitbangtan LPND Ristek BPPT LAPAN BSN BAKOSURTANAL LIPI BATAN BAPETEN Pusat, Balai/ UPT BPTP, Balai/UPT Depkeu AIPI Perguruan Tinggi Swasta Lembaga Litbang Swasta Depdiknas Balitbang Diknas Perg. Tinggi Negeri Lemlitbang Departemen Lain PRESIDEN PUSPIPTEK Menko & Dep./ Kementerian Lain KPP/ BAPPENAS Kementerian BUMN KRT Sumber : Taufik (2005).
P. “STRUKTUR ORGANISASI” PENADBIRAN (GOVERNANCE) KEBIJAKAN DI DAERAH Kebijakan, Program, Kegiatan dan Organisasi serta Jaringan di Luar Daerah, Nasional & Internasional Keterangan: Instruksi, Sumber Daya Saran (Advis) / Pelaporan Hasil Koordinasi dan Integrasi Horisontal (Kerjasama) Instruksi, Sumber Daya, Saran/ Pelaporan, Hasil, Koordinasi dan Integrasi Horisontal & Vertikal (Kerjasama) Tingkat 4 Pelaku litbang/ inovasi Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi Perangkat Daerah (Badan/Dinas/ Kantor, dll.) Tingkat 3 Koordinasi Implementasi Gubernur/ Bupati/Walikota DPDS Kegiatan Produsen Perguruan Tinggi Lembaga Litbang/ UPTD, dll. Kontraktor Program Badan/Dinas/ Kantor Sektoral Badan/Dinas/ Kantor Lintas Sektor Organisasi Perangkat Daerah lainnya DPRD DRD Tim Ahli Tim/Gugus Tugas Asisten, Ka. Bappeda & Ka. Perangkat Daerah tertentu Konsumen Litbang Swasta/Non-pemerintah
4. TANTANGAN DAN ISU KEBIJAKAN INOVASI
A. TANTANGAN KEBIJAKAN INOVASI Merumuskan konsep KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI (INNOVATION POLICY FRAMEWORK) yang menjadi acuan bersama, diterjemahkan ke dalam tindakan dengan sasaran yang jelas dan terukur, secara konsisten diimplementasikan, dipantau dan dievaluasi, serta diperbaiki secara terus-menerus. Proses dan produk kebijakan inovasi yang baik pada dasarnya merupakan proses dan produk pembelajaran
Kelayakan cakupan (adequacy of scope). B. KRITERIA KEBIJAKAN Efektivitas. Efisiensi. Memiliki daya bangkitan yang signifikan (significant leveraging effects). Kelayakan cakupan (adequacy of scope). Memenuhi kaidah pasar (conforming to the market mechanisms). Konsistensi. Koherensi. Keterbukaan dan akuntabilitas. Komitmen kebijakan.
C. TIGA DIMENSI PENTING KEBIJAKAN INOVASI Dimensi ”penadbiran kebijakan” (policy governance), bahwa kebijakan inovasi dapat ditentukan pada beragam tataran (lokal, daerah, nasional dan internasional), di mana koherensi dan komplementasi satu dengan lainnya sangatlah penting. Dimensi sektoral di mana terdapat beragam faktor yang akan memberikan pengaruh umum serupa walaupun dengan tingkat yang berbeda dan pengaruh yang mungkin bersifat spesifik sektor. Karenanya, respons kebijakan yang dikembangkan perlu mempertimbangkan hal ini. Interaksi dengan bidang kebijakan lainnya, di mana kebijakan inovasi seringkali perlu diimplementasikan melalui kebijakan lainnya (mis.: selain kebijakan litbang/kebijakan teknologi). Karenanya, konsepsi inovasi dan sistem inovasi perlu semakin ”lekat/terpadu” dalam beragam kebijakan terkait lainnya.
D. ISU KOORDINASI - KOHERENSI KEBIJAKAN INOVASI Fragmentasi “sektoral”; Dikotomi “Pusat/Nasional” – “Daerah”; Tumpang-tindih dan inkonsistensi antar “bidang/ aspek”; Perkembangan sistem pemerintahan; Kebutuhan proses pembelajaran kebijakan yang lebih baik; Kebutuhan respons kebijakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi atas dinamika perubahan dan tantangan.
E. ISU KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA Kelemahan kerangka umum. Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM. Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang). Persoalan budaya inovasi. Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial. Tantangan global.
5. AGENDA KEBIJAKAN INOVASI
A. PERTIMBANGAN KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI Beberapa aspek pertimbangan agenda : Tema kebijakan inovasi yang mendasar (fundamental) dan luas; Bersifat universal bagi konteks nasional dan daerah serta kondisi sektoral/industrial pada umumnya di Indonesia; Bidang-bidang yang saling berkaitan dan bersifat cross-cutting issues; Merupakan faktor kunci (sangat penting) bagi prakarsa-prakarsa berdasarkan situasi saat ini dan antisipasi ke depan; Dapat menjadi agenda kolaboratif pada tataran nasional dan daerah.
B. HEKSAGON KEBIJAKAN INOVASI 4 5 1 6 2 3 Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi UKM. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang. Mendorong budaya inovasi. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. Penyelarasan dengan perkembangan global.
C. ILUSTRASI PRAGMATISASI DARI RPJM 2004-2009 Bab-bab Lain Bab 22 RPJM 2004 - 2009 Program Penelitian dan Pengembangan lmu Pengetahuan dan Teknologi Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Bab-bab Lain 4 5 1 6 2 3 Kerangka Kebijakan Inovasi
INVESTASI
DEFINISI DAN PENGERTIAN INVESTASI INVESTASI ADALAH PENEMPATAN UANG TAU DANA DENGAN HARAPAN UNTUK MEMPEROLEH TAMBAHAN ATAU KEUNTUNGAN TERTENTU DI MASA YANG AKAN DATANG ATAS UANG ATAU DANA TERSEBUT
TUJUAN INVESTASI Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang pajak Mengurangi tekanan inflasi Dorongan untuk menghemat pajak
Sumber risiko investasi Risiko kenaikan tingkat bunga Risiko daya beli yang disebabkan inflasi Risiko pasar bear and bull ( trend naik turun) Risiko mis-manajemen Risiko kepailitan perusahaan Risiko likuiditas Risiko penarikan surat berharga oleh emiten
Risiko konversi , keharusan penukaran Risiko politik Risiko industri, munculnya persaingan
Proses investasi Analisis investasi secara traditional : proyeksi harga dan deviden surat berharga kemdian didiskonto dengan nilai sekarang (present value) Nilai intrinsik ini kmd dibandingkan dng harga pasar stl disesuaikan dng komisi dan pajak, jika harga pasar lebih rendah dari nilai sekarang maka dilakukan pembelian.
Proses Investasi :Analisis modern Mempertimbangkan tarif pajak dan biaya komisi Mempertimbangkan jenis dan pola risiko yang akan dihadapi maupun keuntungan Prospek ekonomi yang berkaitan dengan investasi Mempertimbangkan kelompok industri Kinerja perusahaan atas produk, pemasaran, keuangan dan kapabilitas manajemen
Margin Trading Margin trading terdiri dari ‘buying margin’ dan ‘short selling’ Buying margin adl membeli saham dng uang tunai dan meminjam untuk membayar tamabahan saham yang dibeli. Sebelumnya obligasi dan saham yg tlh dibeli dapat dijadikan jaminan pinjaman .
Short Selling , adalah penjualan saham yang tidak dimiliki oleh penjual short, saham yang dijual secara short tsb diperoleh dengan meminjam dari pihak ketiga. Penjual short meminjam saham dengan harapan membeli saham tsb nantinya pada harga yang rendah secara simultan mengembalikan saham yang dipinjam, juga memperoleh keuntungan atas penurunan harganya.
Jika investor membeli saham dengan margin , berarti membeli saham dengan uang tunai dan meminjam untuk membayar tambahan saham yang dibelinya. Sebelumnya obligasi dan saham yg telah dibeli dapat dijaminkan . Contoh, jika pemerintah mengijinkan 55% margin, investor harus membayar dengan tunai paling sedikit 55% dari nilai sekuritas yang dibeli. Dengan dmk pembeli dpt meminjam dana maks 45% dr harga pokok sekuritas.Margin yang ditentukan bervariasi mulai dari 49% s/d 100%
Investor yang akan membeli atas dasar margin, harus membuka rekening margin (margin account) dengan pialang saham. Rekening margin yang dibuka mirip dengan rekening kas,perbedaannya, untuk membuka rekening margin harus memberi informasi lebih lengkap/banyak sebagai jaminan bagi pialang
Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Margin Keuntungan utama pembelian dengan margin adalah memberikan keuntungan yang besar kepada investor sebagai imbalan atas margin yang yg diperlukan. Dana yang diinvestasikan akan meningkat dua kali lipat jika marginnya 50%,
Kerugian penggunaan Margin adl pembesaran kerugian Kerugian penggunaan Margin adl pembesaran kerugian. Tambahan kerugian tsb berupa pembayaran bunga atas jumlah yang dipinjam dan harus dibayar baik harga saham meningkat ataupun menurun. Jadi , margin trading memperbesar risiko
Contoh Margin Trading Investor Tn Ali ingin membeli 100 lembar saham @ Rp 10 000/lb. Diasumsikan margin yg diperkenankan adl 55% Sesuai dng ketentuan margin yg diperkenankan 55%, artinya Tn Ali membeli saham dengan membayar hanya 55% saja dan menggunakan saham yg dimilikinya 45% untuk meminjam Pembelian saham: Rp 1000 000 (Rp450 000 pinjaman dr pialang dan Rp 550 000 margin/uang muka dari modal sendiri.
Jika harga saham naik 100% Jika harga saham naik menjadi Rp 20 000,total keuntungan stl menjual saham dan membayar Rp 450 000
Transaksi Total Pembelian Lembar Saham Penerimaan Penjualan Rp 20 000 /lb Total Laba dlm Rp dan dlm % Dengan uang hanya Rp 550 000 Rp 550 000 55 Rp 1100 000 Rp 550 000 (100%) Dengan Pinjaman Rp450 000 Rp 1000 000 100 Rp 2 000 000 Rp 1000000 (182%)
Tabel diatas menunjukkan bahwa laba sebelum pajak akan meningkat dari Rp 550 000 menjadi Rp 1000 000 jika Tn ali membeli dengan margin. Dng dmk pembelian dng margin memberikan imbalan yg tinggi jika harga saham naik. Kekayaan Tn Ali dalam rekening pialang meningkat dr Rp 550 000 menjadi Rp 1 550 000 dengan rincian sbb
Nilai Pasar Saham = 100 lb x Rp 20 000 = Rp 2000 000, terdiri dari : Hutang Rp 450 000 Margin ( Nilai Pasar – Hutang) atau Rp 1000000 (laba)+ Rp 550 000 ( margin) Jika harga saham turun, misalkan turun menjadi Rp 5000. Nilai pasar dr investasi margin dlm 100 lb saham turun dari Rp 1000 000 menjadi Rp 500 000 Bandingkan posisi sebagai margin dng posisi pembeli secara tunai
Membeli dng margin kerugiananya adl sebesar Rp 500 000 ( Rp 5000x 100lb). Setelah menjual 100 lb saham dan memabayar hutang Rp 450 000, investor Tn Ali hanya mempunyai kekayaan Rp 50 000. Investor Tn Ali rugi sebesar yg diinvestasikan dengan rincian sbb: Nilai Pasar = Rp 5000 x 100lb =Rp500 000 Hutang Rp 450 000 Kekayaan Rp 50 000 (nilai pasar- hutang) atau margin – kerugian = 550000 – 500 000 = 50 000
Stl posisi short ditentukan,penjual short membeli sekuritas di pasar utk mengganti sekuritas yg dipinjam dr pialang.jika hargasekuritas yg dibeli utk mengganti sekuritas yg dipinjam dibeli dng harga lbh murah drpb harga jual dng short,penjual short memperoleh lkeuntunagn dr penurunan harga tsb. jika harga saham meningkat sbl penjual short menganti sekuritas yg dipinjam,penjualshort merugi dr kenaikan harga saham yg dsipiunjam dan hrs diganti dng hargalebih tinggi
Sebaliknya jika investor membeli tidak dengan margin dan melakukan pembelian tunai 55lb saham, kerugian yg diderita hanya sebesar Rp275 000( Rp 5000 kerugian x 55 lb saham). Posisi kas menjadi Rp 275 000 sesudah menjual 55 lembar saham (uang semula Rp 550 000 – Rp 275 000 kerugian )
Tabel Perhitungan Kerugian Transaksi Total Pembelian Lembar Saham Penerimaan Penjualan rp 5000 /lb Total Laba dlm rupiah dan persen Dengan uang hanya Rp 550 000 Rp 550 000 55 Rp 275 000 -Rp275 000 (-50%) Dengan pinjaman Rp 450 000 Rp 1000 000 100 Rp 500 000 - Rp 500 000 ( - 91%)
SHORT SELLING Terjadi jika seseorang menjual kpd pihak lainnya sesuatu yg belum dimilikinya,dng harga pembelian dr item tsb nantinya akan lbh murah pd saat penyerahannya. Pihak yg menjual scr short biasanya meminjam sekuritas yg akan diserahkan kpd pialang (broker),krn brokerage house banyak memegang saham nasabah mereka.
Stl posisi short ditentukan,penjual short membeli sekuritas di pasar utk mengganti sekuritas yg dipinjam dr pialang.jika hargasekuritas yg dibeli utk mengganti sekuritas yg dipinjam dibeli dng harga lbh murah drpb harga jual dng short,penjual short memperoleh lkeuntunagn dr penurunan harga tsb. Jika harga saham meningkat sbl penjual short mengganti sekuritas yg dipinjam,penjual short merugi dr kenaikan harga saham yg dipinjam dan hrs diganti dng harga lebih tinggi
Jika penjual short menjual aset secara short, biasanya disebabkan krn mrk memperkirakan harganya akan jatuh dan mrk ingin memperoleh keuntungan dr kejatuhan harga tsb.penjual short memperkirakan harga-harga akan turun disebut ‘ Bearish’,sedangkan pembeli yg berada pd posisi long, yaitu yg memprediksi harga-harga akan naik disebut ‘Bullish’