PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU

VARIAN SUARA SAH pada Revisi Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
Partisipasi Politik Amerika Serikat
SOSIALISASI PEMILIHAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
Pendekatan teori dan empisis
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI’AH
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
La chronologie et Les Mots Clés. DEKOLONISASI (D ÉCOLONISATION)  16 September 1959: Auto-détemination untuk menyelesaikan masalah Aljazair : referendum.
KOALISI MERAH PUTIH VS INDONESIA HEBAT
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT
NAMA : JEPRIS KANDO EKA ARDIYANTO NIM :
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
NEGARA DAN KONSTITUSI A.Konstitusionalisme
Sistem Pemilihan Presiden Berusia 23 tahun.Berusia 23 tahun. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 500 orang anggota terpilih seperti anggota parlemen,
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
Istilah Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat dan “kratein” yang berarti kekuasaan. Oleh karenanya demokrasi.
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
LEMBAGA NEGARA DARI SISI FUNGSINYA

SISTEM PEMILIHAN UMUM.
Pengisian Jabatan Presiden dengan Pemilihan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Pertemuan Ke – Dua Struktur Partai Politik
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
Kodifikasi Undang-undang Pemilu
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
BENTUK & TIPE PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
ANEKA RAGAM SISTEM PEMILU
Pengarustamaan Pemilu
UUD 1945 DPR DPD MPR PRESIDEN/WAPRES MK MA BPK MENEG KEJAKSAAN KY DUTA
Orientasi dan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula
PKN PRESIDEN By : Nurlina.
HAKIKAT DEMOKRASI KELOMPOK 5 kewarganegaraan.
Doris Febriyanti, S.IP, M.Si
BENTUK & TIPE PEMERINTAHAN
TEORI PEMUNGUTAN SUARA
Demokrasi Parlementer
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Partai Politik dan Sistem Kepartaian
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
TEORI PEMUNGUTAN SUARA DAN APLIKASINYA DI INDONESIA
PROSES LEGISLATIF INDONESIA
Modul ke: Fakultas Program Studi PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Gunawan Wibisono SH MSi 05 Demokrasi Indonesia.
CONTOH PENGHITUNGAN SAMPEL VERIFIKASI
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
By Muhammad Hasyim Ibnu Abbas, S.E., M.Sc.