MASYARAKAT Ditinjau Dari Agama Buddha Pertemuan ke 12

Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara (Wikipedia). Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dengan memiliki tujuan tertentu yang pada dasarnya ingin mencapai kebahagiaan. Namun, kualitas batin manusia berbeda, maka pengertian kebahagiaan mereka juga berbeda.

Dari sudut pandang kelembagaan, masyarakat Buddhis terdiri atas dua kelompok (parisa) yaitu; Kelompok masyarakat keviharaan (bhikkhu-bhikkhuni parisa) Kelompok masyarakat awam (upasaka-upasika parisa) (Angguttara Nikaya, III.178)

Hubungan Agama dan Negara Teokrasi; yaitu agama dan negara menjadi satu, tidak bisa dibedakan. Misal Vatikan, Tibet sebelum dikuasai Tiongkok, Iran dibawah Khomeini. Negara dalam agama; yaitu sebesar-besarnya kekuasaan negara masih tunduk pada kekuasaan satu agama tertentu. Misal Iran belakangan dan Afganistan di bawah Taliban. Agama dalam negara; yaitu sebesar-besarnya kekuasaan agama masih tunduk pada kekuasaan negara. Lunak: Inggris. Keras: Pakistan. Diantara keduanga: Malaysia dan Brunei, Filiphina dan Indonesia, Kerajaan Buddhis; Thailand, Srilanka. Sekuler; yaitu memisahkan agama dari negara. Misal negara-negara barat Sekuler dan atheistis; Umat beragama tidak bebas mempraktikkan agamanya semaunya didepan publik, seperti di Rusia dan Tiongkok komunis.

Masyarakat madani Masyarakat madani atau Civil society diartikan sebagai masyarakat sipil yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban (KBBI, 2001). Masyarakat madani bercirikan kebebasan dan keterlepasan dari pembatasan-pembatasan oleh kekuasaan.

Peran Umat Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Sejahtrera Agar masyarakat madani berkembang, harus ada kebebasan bagi seluruh anggota masyarakat untuk menempatkan dirinya sederajat dan mengambil peran masing-masing secara demokratis. Buddha memberi sejumlah petunjuk untuk mengembangkan masyarakat semacam ini, yang merdeka, dan sejahtera, yang menempatkan kesucian dan nilai-nilai luhur di atas kekuasaan.

Strategi Menghindari Kekerasan Dalam Kehidupan Bernegara,menurut Ratnapala Yaitu : Pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan menjamin agar setiap orang hidup puas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar. Adanya suatu sistem kemasyarakatan dengan akses menuju sumber daya sosial yang terbuka bagi semua orang. Adanya sistem politik yang di dalamnya semua perbedaan pendapat dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk ke pentingan pengambilan keputusan. Pemantapan hukum (dharma) dan komitmen dari para penguasa/pemimpin dan admistrator untuk tidak melanggar hukum dalam kondisi apa pun, dan menghormati hak asasi manusia.

Penghargaan terhadap Kedaulatan Negara Ketika kerajaan Magadha yang lebih besar ingin menaklukkan Vajji, Buddha mengingatkan pihak Magadha bahwa Vajji taat memenuhi tujuh syarat kesejahteraan suatu negara. Dengan kata lain, ia menghendaki terpeliharanya kedaulatan Vajji yang lebih kecil dan kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai.

Syarat-syarat kesejahteraan suatu negara adalah : Sering mengadakan pertemuan dan permusyawaratan yang mengikutsertakan orang banyak (sekarang ini kita sebut demokrasi) Berhimpun dengan rukun, berkembang dengan rukun, mencapai mufakat dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan rukun. Menjunjung konstitusi yang berlaku, tidak memberlakukan apa yang belum diundangkan, tidak juga meniadakan apa yang telah diundangkan. Menghormati dan menyokong para sesepuh atau pemimpin, juga memperhatikan amanat mereka. Melindungi dan menghormati kedudukan wanita. Memelihara dan tidak mengabaikan kewajiban agama Melindungi orang-orang suci dan bijaksana. (D.II, 74-75)

Ajaran Buddha mencerminkan watak demokrasi : Persamaan hak dan kebebasan bagi setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri (Dhammapada 380 Kebebasan berpikir (Anguttara-nikaya I, 188-192 Ia mematahkan otoritas dan monopoli seseorang atau segolongan orang atas kebenaran ( Majhima-nikaya II, 171) Ajarannya adalah adalah ajaran yang terbuka dan menghargai keterbukaan (Digha-nikaya II, 100) Pengambilan keputusan bersama, kemerdekaan mengeluarkan pendapat (Vinaya Pitaka I, 115) Memberi kesempatan bagi perbedaan pendapat dan kritik (Digha-nikaya I, 3

Martabat Manusia Dalam Sutta Pitaka, Vasala Sutta, Buddha bersabda : “Kelahiran tidak membuat seseorang menjadi hina, kelahiran tidak membuat seseorang menjadi mulia. Perbuatanlah yang membuat seseorang menjadi hina. Perbuatanlah yang membuat seseorang menjadi seorang mulia”.

Peranan Pemimpin dalam masyarakat Kepemimpinan adalah mengangkat pandangan seseoerang ke tingkat yang lebih tinggi, meningkatkan prestasi seseorang kestandar yang lebih tinggi, membentuk suatu kepribadian yang melampaui batas-batas yang biasa. (Peter F. Drucker) Buddha tidak mewariskan kekuasaan dengan menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin para bhikkhu dan umat, tetapi mengamanatkan Dharma-Vinaya sebagai sandaran. Dengan itu setiap orang menjadi pemimpin dan pelindung bagi dirinya sendiri (D. II, 100) Teladan Buddha: Bagaimana seseorang meningkatkan kualitas dirinya sehingga mampu untuk tidak menyandarkan nasibnya pada orang lain. Karena itu pemimpin bukan sekedar membuat orang terpengaruh dan tunduk, apalagi menjadi tergantung pada diri si pemimpin, tetapi bagai mana membawa orang yang dipimpin menjadi bahagia, sejahtera, dan mandiri.

Konsep pemimpin ideal dalam ajaran Buddha Konsep Cakrawarti Ia hidup dalam kebenaran, memuja kebenaran, menyucikan diri dengan kebenaran, menjadikan kebenaran sebagai junjungannya, melindungi seluruh penduduk tanpa kecuali, tidak membiarkan terjadi kejahatan, tidak membiarkan orang-orang hidup miskin, Jika tiba waktunya ia haruis mengundurkan diri dan menyerahkan kepad pewarisnya. (D. III, 59-63) Seorang pemimpin yang hidup demikian (sebagai cakrawarti) setelah meninggal dunia dihormati seperti Buddha, pantas dibuatkan stupa untuk menyimpan abu jenasahnya (D. II, 142)

Be Happy