JUMLAH DATA PENGHULU DAN KUA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
Advertisements

Baseline Sektor Energi
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 NUR WIJAYANTI
ANGGOTA DPD HASIL PEMILU 2009 Jumlah Anggota DPD132 orang Jumlah Anggota DPD Laki-Laki97 orang Jumlah Anggota DPD Perempuan35 orang Presentase Jumlah Anggota.
Jakarta, 16 Nopember BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG SELASA, 17 NOPEMBER 2009 WARNING : 1) POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI.
Jakarta, 17 Januari BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG SELASA, 18 JANUARI 2011 WARNING : 1) POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI.
Statistika Deskriptif
PEDOMAN PENGGUNAAN STIKER. Stiker pada Riskesdas 2010 dicetak sbb:  Tiap lembar berisi 20 baris berbeda dan tiap baris terdiri dari 15 kolom/seri yang.
Pengolahan Citra Digital: Konsep Dasar Representasi Citra
Jakarta, 25 Maret BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG JUMAT, 25 MARET 2011 WARNING : 1) POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI : 2)
Bab 11B
Jakarta, 17 Maret BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG WARNING : POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI : Selat Malaka Perairan Utara.
Nonparametrik: Data Peringkat 2
TATA TERTIB WORKSHOP TATA CARA PENANGANAN HASIL SAMPLING DAN PELAPORAN KTD MELALUI E-WATCH ALKES BANDUNG, 28 NOVEMBER 2014.
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Nonparametrik: Data Peringkat 2
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 Handoko
DALAM RANGKA PERINGATAN 50 TAHUN GERAKAN PRAMUKA
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
Analisis Hasil Rekapitulasi Sementara Pemilu Legislatif 2014
ADITYA SUYATNO / HARIAN KEDAULATAN RAKYAT, TAHUN LXIX NO. 189 EDISI 10 APRIL 2014 ANALISIS REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2014.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
Analisis Rekapitulasi Perolehan Suara
EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.
THE ISLANDS IN INDONESIAN. IN 1972, INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES (LIPI) PUBLISH AS MANY AS 6,127 NAMES OF ISLANDS IN INDONESIA. [CITATION NEEDED]
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Pengembangan Kurikulum 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Lesson Learned 2015.
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Trend menonton tv yang terus naik
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Transcript presentasi:

JUMLAH DATA PENGHULU DAN KUA TAHUN 2015 Aceh 268 KUA 193 Penghulu Bangka Belitung 408 KUA 30 Penghulu Kalimantan Timur 118 KUA 24 Penghulu Sumatera Utara 324 KUA 322 Penghulu Kalimantan Tengah 104 KUA 136 Penghulu Kepulauan Riau 51 KUA 10 Penghulu Sulawesi Utara 73 KUA 10 Penghulu Riau 149 KUA 94 Penghulu U Sulawesi Tengah 114 KUA 29 Penghulu Kalimantan Barat 158 KUA 34 Penghulu Gorontalo 61 KUA 46 Penghulu Maluku Utara 76 KUA 0 Penghulu Jambi 118 KUA 200 Penghulu S SUMATRA KALIMANTAN Papua 24 KUA 5 Penghulu Sumatera Barat 167 KUA 127 Penghulu SULAWESI Sulawesi Barat 52 KUA 20 Penghulu DKI Jakarta 44 KUA 202 Papua Barat 36 KUA 18 Penghulu Bengkulu 108 KUA 66 Penghulu Kalimantan Selatan 149 KUA 117 Penghulu PAPUA Maluku 48 KUA 25 Penghulu Sumatera Selatan 195 KUA 95 Penghulu JAWA Sulawesi Selatan 272 KUA 39 Penghulu Banten 152 KUA 143 Penghulu Jawa Barat 626 KUA 870 Bali 36 KUA 39 Penghulu Jawa Tengah 583 KUA 632 Penghulu N T B 111 KUA 112 Penghulu Sulawesi Tenggara 171 KUA 49 Penghulu D.I. Yogyakarta 78 KUA 148 Penghulu Keterangan : Data Penghulu berdasarkan input data pada Sistem Informasi Kepenghuluan Data KUA berdasarkan SIMKAH Total Jumlah KUA; Tahun 2015 sebanyak 5.497 KUA Total Jumlah Penghulu; Tahun 2015 sebanyak 4.445 Penghulu Jawa Timur 663 KUA 320 Penghulu N T T 125 KUA 14 Penghulu Lampung 203 KUA 276 Penghulu

JUMLAH DATAPERISTIWA NR DAN KASUS NR TAHUN 2014 Aceh 40.565 N Bangka Belitung 10.100 N 1 kasus Kalimantan Timur 29.729 N 1 kasus Sumatera Utara 92.935 N 1 kasus Kalimantan Tengah 17.888 N U Kepulauan Riau 14.140 N Sulawesi Utara 7.412 N Riau 44.547 N 1 kasus Sulawesi Tengah 21.089 N Kalimantan Barat 24.474 N 1 kasus Gorontalo 9.799 N Maluku Utara 8.974 N S Jambi 28.265 N SUMATRA KALIMANTAN Papua 4.552 N Sumatera Barat 59.515 N SULAWESI Sulawesi Barat 9.768 N DKI Jakarta 57.652 N 8 kasus Papua Barat 2.903 N Bengkulu 15.542 N Kalimantan Selatan 30.003 N PAPUA Maluku 7.870 N Sumatera Selatan 71.799 N 2 kasus JAWA Sulawesi Selatan 73.890 N Banten 98.312 N 7 kasus Jawa Barat 446.095 N 15 Kasus Bali 3.504 N Jawa Tengah 326.932 N 4 kasus N T B 56.195 N 1 kasus Sulawesi Tenggara 20.616 N Keterangan : Data berdasarkan laporan kanwil via email Kotak merah; wilayah rawan kasus Data kasus berdasarkan dumas via website, surat aduan masyarakat, dan proses legalisir dokumen nikah di tingkat pusat D.I. Yogyakarta 24.161 N Jawa Timur 348.653 N 4 kasus N T T 2.434 N Lampung 74.815 N 2 kasus

Kasus-Kasus Nikah Tahun 2014 - Maret 2015 Administrasi Pencatatan Nikah tidak sesuai aturan dan perundangan; terjadi di Provinsi Jawa Barat (8 kasus), Banten (4 kasus), DKI Jakarta (5 kasus), Jawa Tengah (2 kasus), Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan NTB masing masing 1 (satu) kasus. Pungutan biaya nikah di luar ketentuan peraturan; terjadi di Provinsi Jawa Barat (7 kasus), DKI Jakarta (3 kasus), Banten (3 kasus), Jawa Timur (3 Kasus), Sumatera Selatan (2 kasus), Jawa Tengah (2 kasus), Lampung (1 kasus), Kalimantan Timur (1 kasus).