Triarko Nurlambang. PPP: Most Advantageous Forms “Those which genuinely combine the strengths of the public and private sectors to represent the best.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Biaya Modal (Cost of Capital)
Advertisements

Modul 2: Sistem Pelaksanaan Proyek (Project Delivery Systems/PDS)
PENDANAAN CAMPURAN.
Buku Text 1. Keown, Arthur J., at.al, 1999, Basic Financial Management, 7 th edition, Upper Saddle River; Prentice Hall. 2. Keown, Arthur J., at.al, 1999,
Canada-Indonesia Private Sector Enterprise Development [ CIPSED ] Project CIPSED Project State University of Gorontalo [UNG] Entrepreneurship ToT Program.
Privatization of State-Owned Enterprises
EVALUASI PROYEK KAPITAL
MANAJEMEN KEUANGAN LITERATUR :
Public Relations Proposal
BIAYA MODAL (COST OF CAPITAL)
Obligasi Daerah Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, salah satu unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, Badan.
MANAJEMEN KEUANGAN 1.
KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)
ANALISA FINANSIAL DAN EKONOMI
Inovasi Fiskal Untuk Pendanaan Transportasi Perkotaan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Inovasi Fiskal Untuk Pendanaan Transportasi Perkotaan
Analisis finansial dan analisis ekonomi
DEFINISI & KARAKTERISTIK PRASARANA KOTA
Analisa Laporan Keuangan - Analisa Rasio : Liquidity and Solvency Ratio by Rizky Supriadi.
Inovasi Fiskal Untuk Pendanaan Transportasi Perkotaan Seminar Pengembangan Monorel sebagai Bagian dari Sistem Transportasi Publik Universitas Tarumanagara.
ARUS DANA INTERNASIONAL
Chapter 13 - Managing for Shareholder Value
Analisis laporan Keuangan
Pertemuan Ke-2 Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan
FINANCIAL POLICY THEORIES. FUNGSI APBN a statement containing a forecast of revenues and expenditures for a period of time MOBILISASI DANA INVESTASI STABILISASI.
FINANCIAL POLICY THEORIES. FUNGSI APBN a statement containing a forecast of revenues and expenditures for a period of time MOBILISASI DANA INVESTASI STABILISASI.
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
ARUS DANA INTERNASIONAL
Privatization of State-Owned Enterprises
Pert. 16. Menyimak lingkungan IS/IT saat ini
Dasar Manajemen Keuangan
PENGANTAR BISNIS KELOMPOK 5.
16 Chapter Financial Management Introduction to
STIE Muhammadiyah Jakarta
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
PENDAHULUAN Pertemuan 1 -mupo-
CAPITAL BUDGETING.
Manajemen Keuangan dan Pemasaran
Kemitraan Dalam Pengelolaan Aset Daerah: PPP dan PFI
21 Chapter Synthesis of Business Functions Introduction to
PROJECT PREPARATION REPORTS
METODE2 KEPUTUSAN PENGANGGARAN MODAL
Jenis Aset & Instrumen Keuangan Pada Financial Market II (Pasar Modal)
CAPITAL BUDGETING BY. ELIA ARDYAN.
KEWIRAUSAHAAN MATERI XI MANAJEMEN KEUANGAN.
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
INVESTASI & PASAR MODAL
Bab 1: Pengenalan Manajemen Keuangan
EVALUASI PROYEK KAPITAL
Financial Report Proforma Pertemuan 13
PASAR KEUANGAN Pertemuan 2
PUSAT INVESTASI SUNARYO, SE
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
Resource Management IT Governance.
Pengantar Manajemen Keuangan MANAJEMEN KEUANGAN.
Manajemen Keuangan Pelayanan Kesehatan (Sesi 1 – Introduksi)
CAPITAL BUDGETING.
By. Jeff Saperstein & Dr.Daniel Rouach Presented by Henny Oktavianti
Tabungan, Investasi dan Sistem Keuangan
Manajemen Keuangan Pelayanan Kesehatan
KONSEP DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PENERAPAN BERBASIS SEKOLAH
MANAJEMEN KEUANGAN Definisi Manajemen Keuangan :
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
Bahan 3 ANALISA LAPORAN KEUANGAN
16 Chapter Financial Management Introduction to
16 Chapter Financial Management Introduction to
Perspektif Lenders dalam memetakan pembiayaan infrastruktur
Capital Budgeting April Penganggaran Modal (Capital Budgeting) Modal (Capital) menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi Anggaran (budget)
ENTITAS PUBLIK.
Transcript presentasi:

Triarko Nurlambang

PPP: Most Advantageous Forms “Those which genuinely combine the strengths of the public and private sectors to represent the best value in terms of procuring public services and infrastructure” Source: Martin Jahn, CEO CzechInvest June 2004

Entrepreneurial 2Consolidaion 3 Regulation of fees and franchises 4Decline in profitability 5 Withdrawal of capital and services 6Public take over 7Public subsidies 8Declining efficiency 9 Dilemma of subsidy cuts, fee increase and service cuts 10Privatization

Upaya Pemerintah/ lembaga milik Pemerintah untuk mengalihkan dari peran sebagai pemilik dan pelaksana pemanfaatan aset negara kepada pihak swasta yang akan memanfaatkan dan memberi layanan Kemitraan/ Partnership dapat dibedakan atas karakter sbb: shared authority and responsibility shared liabilities and risk Joint investment Shared reward/ mutual benefits

Tujuan Utamanya adalah agar PPP mampu menciptakan “Value for Money” yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang membayar pajak (Tax Payers) Lebih efisien Kemitraan memungkinkan publik dan pihak swasta lebih fokus serta saling menghargai/ bertanggung jawab dan menambah kekuatan Berbagi resiko Simulasi kegiatan ekonomi

Aspek-Aspek Utama PPP Public sector Defines outputs, not inputs Transfers the risks to private sector Budget is not encumbered (vs. future debts!) Effectiveness of finance allocation compared to traditional model Greater certainty over future cost & quality Private sector Raises finances Accelerates project implementation – designs, builds and operates Gets paid for services after delivery Suffers penalties when standards fall Hands the asset back at the end of the contract Long-term based contract (10-30 years) between:

Contribution Contract Operation & Maintenance Contract Design, Build Design, Build, & Maintain Build, Lease, Operate, Transfer Build, Transfer, Operate Build, Own, Operate, Transfer Build, Own, Operate Transfer to quasy Public Authority Buy, Build, Operate Public Sector Risk Public Sector Risk

Satu konsep yang dapat membuat frustasi karena dipahami harus melibatkan banyak pihak Tidak akan sukses jika tidak memiliki “internal champion” Transaksi ini dapat membuat “internal champion” menjadi ‘pusing’ Pemikiran progresif swasta vs konvensional pemerintah/ publik Dasar kerangka analisis yang biasa digunakan tanpa disadari menggunakan metode yang memiliki kesalahan mendasar

Kapan mulai berpikir untuk melakukan P3? Setiap proyek pada dasarnya dapat dilaksanakan dg PPP Kasus Bisnis Dirancang sebelum RFP Menggambarkan strategi keseluruh dari kegiatan ini Public Sector Comparators Nilai project diukur dengan basis dari biaya bersih ( NPV) Valuing Risk Kegiatan ini harus diyakini nilai resikonya lebih dapat diatasi dibandingkan dengan cara konvensional

Apakah Pendanaan dari Pemerintah lebih menguntungkan ? Tidak; tidak selalu Lebih mempresentasikan kekuatan pajak tetapi tidak merefleksikan resiko yang sebenarnya dari sebuah proyek Resiko tetap ada; ttp tertutupi oleh kompensasi subsidi Mengapa resiko proyek ini perlu dikhawatirkan?  dorong terus resiko ini kepada pihak swasta dan kelola melalui mekanisme kompensasi yang terbuka dan jujur (mulai dari RFP/Request for Proposal)  perhatikan kondisi pasar  libatkan bantuan investasi perbankan dan konsultan Namun jika proyek ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah (karena terlalu tinggi resikonya bagi sektor swasta):  bangun sendiri  utamakan penggunaan obligasi pemerintah  alokasi/ cross charge kelebihan pendapatan untuk mengurangi resiko masa depan

a.Dalam kendali atau pengelolaan pihak utama yang menangani resiko b.Diluar kendali atau pengelolaan pihak utama yang menangani resiko Kategori Umum a.Ownership risk b.Operational Risk c.Financial/ economic risk d.Ketidakpastian / ketidaktepatan terminologi atau konsep Kategori Lainnya

Refleksi Biaya Pendanaan dari Pemerintah dan Swasta Private FinancingGovernment Bond Nilai kredit dipengruhi oleh pertimbangan resiko yang diemban oleh perusahaan pelaksana (dari sisi projeknya maupun perusahaannya) Nilai kredit ditentukan oleh kekuatan pemerintah terhadap pajak Apa yang dipahami dari Biaya Pendanaan? Membandingkan pendanaan dari swasta dan pemerintah adalah seperti membandingkan apel dengan jeruk Menggunakan ukuran pendanaan swasta lebih terukur, baik dalam pelaksanaan maupun resiko yang ditimbulkan

Contoh Kasus: Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (diasumsikan semua variable utk penentuan pelaksanaan proyek adalah sama) - Capital cost: US$ 200 jt - Target struktur modal = 60/40 (debt/equity) - Financing cost:: cost of equity (12%), cost of debt project (+ 230 bps), cost of provincial debt (+38 bps), amortisasi 30 thn, dana swasta 9% - Cash flow project:: pertumbuhan revenue 2%/thn, 50% operating margin, depresiasi aset untuk dapat dijual/’dilepas’ adalah 30 thn Pendanaan oleh SwastaPendanaan oleh Pemerintah Bobot rata2 resiko pemanfaatan biaya pendanaan proyek besar (mencakup aturan ekuitas, jaminan proyek dan struktur pembiayaan yg konservatif) Obligasi publik Cost of fund = 9,69% WACC (Weighted Avg. Cost of Capital) Cost of fund = 6,18% Project value = US$ 269,6 jt Project value = US$ 426,1 jt  apakah rasional nilai provincial pemerintah lebih baik US$ 157 jt dari swasta? Kapasitas berhutang = 55% dr total nilai proyek Kapasitas berhutang = 100% dr total nilai proyek

The Advantages and Pitfalls of Public–Private Partnership in Financing Regional and Local Policy Martin Jahn CEO - Czechinvest 17 June 2004, Brussels

CZECHINVEST OUR ORGANIZATION CHICAGO SILICON VALLEY BRUSSELS LONDON COLOGNE PARIS PRAGUE YOKOHAMA HONG KONG STEERING COMMITTEE MARKETING MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE CR INVESTMENT SUPPORT ENTERPRISE DEVELOPMENT SMEsBUSINESS PROPERTIES AND REGIONS COORDINATION OF DEVELOPMENT PROGRAMS The European Investment Promotion Agency (IPA) of the Year 2000 & 2001 Best IPA in the EU Accession Countries of the Year 2002 CzechInvest - Investment and Business Development Agency

WORLDWIDE PPP EXPERIENCE UK – 10 year track record in PPPs more than 440 PPP projects in process - of which more than 200 already provide good service and quality; 88% of PFI projects delivered on time with no cost overruns. Source HM Treasury Europe: Ireland, Netherlands, Germany, Portugal, Spain, France Outside Europe: USA, Canada, Japan, Australia, Chile, South Africa

PITFALLS OF PPPs Higher cost of private sector capital Contracts more detailed to involve all possible risks  cost & negotiation demanding PPPs may be value for money but unaffordable Extended contracts may reduce flexibility Encumbrance of public sector in the future Danger of “fashionable” use – PPP is not a universal solution PPP  model how to get financial sources for use of public sector Private sector invests AND also spends!

CZECH PPP EXPERIENCE background 1989 Political change 1991 – 1995 Privatization of state assets and companies Public service secured through individual solutions with PPP attributes: Distribution companies: water-stations, sewerage Regional companies providing public service: waste dumps incinerating plants refuse collecting waste treatment plants public transport street lighting etc.

CZECH PPP EXPERIENCE future? Examples of possible PPPs: Hospitals Highways: Katowice to Brno, Brno to Vienna, City by-pass road Prague; Railways: Speedway to Prague airport, electrification Brno to Nuremberg, Upgrade Katowice to Breclav; Airports – management and operating in Prague & Brno Subway Line D in Prague etc.

CZECHINVEST: Best Prospects for Regional PPPs Derelict brownfield sites Major services Large infrastructure Major business investor Private housing Small scale SME Retail and commercial Themed business park 100% Public Sector Finance 100% Private Sector Finance PPP?

CZECHINVEST Co-operation with local authorities Conceptual  implementation of national regional policy  solving of regional social and economic structural problems  regional development conceptions Operative  assistance in dealings with investors  identification and provision of sites  creation of business properties and industrial zones  local suppliers sourcing for investors  improving skills development infrastructure

Enhance regional economic development: Attract high added value investment projects Support government policy implementation Effective delivery and monitoring of SF Narrow regional economic disparities Network of 13 regional offices in NUTS III CZECHINVEST IN REGIONS

Perkiraan Potensi Pasar Jasa Konstruksi Indonesia 2006 A. Potential Demand 1. Total Market Size Infrastruktur(Rp triliun) a. Kebutuhan asumsi: a) pertumbuhan ekonomi (asumsi terakhir pemerintah = 6,2%) linier dg kebutuhan infrastruktur ; b. Roll over b) iklim investasi membaik atau min. sama dengan awal tahun 2005 TOTAL153.2c) Pengurangan subsidi BBM akan memperbesar kemampuan anggaran utk infrastruktur d) Demand for fund = rata2 kebutuhan dana tahunan + roll over pekerjaan 2005 = Rp 153,2 triliun e) Peran pendanaan pemerintah melalui APBN hanya 10% dari total demand for fund untuk infrastruktur 2. Sumber Pembiayaanf) Ada 3500 perusahaan kontrakstor di Indonesia (BUMN, swasta Nasional dan Asing) a. APBN28.9 b. Non-APBN (Investor/loan)124.3 TOTAL Market share per Operator(triliun Rp) a. BUMN karya (5 corporate)58.72Sumber APBN b. Kontraktor Asing45.72 c. Swasta Nasional48.76 TOTAL153.2