PENJELASAN DAN PEMBAGIAN SIDANG KOMISI RAKERKESNAS TAHUN 2013 Dengan Semangat Reformasi Birokrasi, Percepat Pencapaian MDG dan Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL 2013 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN DAN PEMBAGIAN SIDANG KOMISI RAKERKESNAS TAHUN 2013 DIREKTUR JENDERAL BINA GIZI dan KIA Jakarta, 18 Maret 2013

TUJUAN RAKERKESNAS 2013 Tujuan Umum: Koordinasi dan Sinergisme antara Pusat dan Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan Tahun 2013 guna mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Tujuan Khusus: Peningkatan komunikasi dan sinkronisasi kebijakan kesehatan dan program prioritas Kementerian Kesehatan Tahun 2013; Identifikasi permasalahan daerah terkait pelaksanaan percepatan pencapaian MDG bidang Kesehatan dan persiapan pelaksanaan SJSN; Merumuskan kesepakatan pelaksanaan upaya percepatan pencapaian MDG bidang Kesehatan dan persiapan pelaksanaan SJSN;

MIDTERM REVIEW RPJMN PN 3: KESEHATAN NO INDIKATOR STATUS AWAL (2009) CAPAIAN TARGET 2014 2010 2011 2012 1 Umur harapan hidup (tahun) 70,7 70,9 71,1 72,0 2 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228 n.a 118 3 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinanoleh tenaga kesehatan 84,3 84,8 86,38 88,64 90 4 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 32 3) 24 5 Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 2,6 2,4 4) n.A 2,63) 2,1 6 Persentase jangkauan akses sumber air bersih 47,7 44,19 42,76 68 7 Prevalensi pengidap HIV (Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS) 66,2 1) 57,5 2) 79,5 3) 8 Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index- API) 1,85 1,96 1,75 1,69 9 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 59,1 63,1 64,58 80,10 2 3 2 3 3 3 Hadirin yang saya hormati, 4 (empat) indikator yang memerlukan kerja keras untuk mencapainya adalah : Indikator peningkatan umur harapan hidup yang pada tahun 2012 mencapai 71,1 tahun dari target tahun 2014 yaitu 72 tahun Indikator peningkatan persentase cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang pada tahun 2012 mencapai 88,64% dari target tahun 2014 sebesar 90 % Indikator prevalensi pengidap HIV (persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS) yang pada tahun 2012 mencapai 79,5% dari target tahun 2014 sebesar 90% Indikator persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan yang pada tahun 2012 mencapai 64,58% dari target tahun 2014 sebesar 80,10% Sedangkan 5 (lima) indikator yang sulit tercapai dapat kami paparkan sebagai berikut : Indikator penurunan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang pada tahun 2012 mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup dari target tahun 2014 sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup Indikator penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup yang pada tahun 2012 mencapai 32 per 1000 kelahiran hidup dari target tahun 2014 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup Indikator penurunan Total Fertility Rate yang pada tahun 2012 mencapai 2,6 dari target tahun 2014 sebesar 2,1 Indikator peningkatan persentase jangkauan akses sumber air bersih yang pada tahun 2012 mencapai 42,76% dari target tahun 2014 sebesar 68% Indikator penurunan kasus malaria (annual parasite index – API) yang pada tahun 2012 mencapai 1,69 dari target tahun 2014 sebesar 1 Adapun upaya yang harus kita lakukan untuk mencapai target yang bersifat Off Track tersebut dapat kami sampaikan pada slide selanjutnya. 2 3 2 Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,2010

Persiapan Peta Jalan Kepesertaan Menuju Jaminan Kesehatan Semesta KEN*=99 juta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Kepesertaan Jamkesda dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 50,07 Juta pst dikelola oleh Badan Lain 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85% KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan B S K 73,8 juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 96,4 juta PBI `Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 USAHA BESAR 20% 50% 75% 100%   USAHA SEDANG USAHA KECIL 10% 30% 70% USAHA MIKRO 25% 40% 60% 80% Peta Jalan Kepesertaan dalam menuju Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) Pada tahun 2012 – 2013, terdapat 148,2 juta jiwa penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan dalam berbagai jenis atau skema jaminan kesehatan yaitu Askes PNS, Jamkesmas, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek, Jamkesda, dsb. Sementara itu masih ada 90,4 juta jiwa penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Pada tahun 2012 – 2013, dilakukan persiapan-persiapan: Penyusunan sistem dan prosedur kepesertaan dan pengumpulan iuran Sinkronisasi data kepesertaan JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri dengan NIK Pemetaan perusahaan dan sosialisasi Pada tahun 2014, dimana BPJS Kesehatan sudah operasional, pentahapan kepesertaan Jaminan Kesehatan dalam SJSN dimulai dengan dilakukan pengalihan peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri, ke BPJS Kesehatan. Peserta Jamkesmas yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) akan ditingkatkan jumlahnya menjadi sekitar 96,4 juta jiwa, sehingga total ada 121,6 juta jiwa yang dikelola oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Di sisi lain, ada data lain dari Komite Ekonomi Nasional (KEN) memproyeksikan terdapat 99 juta jiwa termasuk kelompok miskin dan rentan yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Sementara itu, ada 50,07 juta jiwa penduduk yang masih dikelola oleh Badan lain dan sekitar 73,8 juta jiwa yang masih belum memiliki jaminan kesehatan. Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan: Pengalihan dan integrasi kepesertaan Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Komersial Perluasan peserta pada usaha besar, sedang, kecil dan mikro secara bertahap BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya dengan melaksanakan: Pengukuran kepuasan peserta secara berkala, 6 bulan sekali Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta setiap tahun Pada tahun 2019, ditargetkan seluruh penduduk Indonesia sejumlah 257,5 juta jiwa telah dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan tingkat kepuasan peserta sebesar 85%. 20% 50% 75% 100% 10% 30% 70%

WAJAR TANPA PENGECUALIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI KEMENTERIAN KESEHATAN

PRIORITAS NASIONAL 3: KESEHATAN YANG MASIH MERAH NO INDIKATOR STATUS 1 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 2 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 3 Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 4 Persentase jangkauan akses sumber air bersih 5 Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index- API) 3 3 3 3 3 = Sangat Sulit tercapai 1 2 3 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend = Perlu Kerja Keras

Peluang pencapaian MDGs Pencapaian MDGs tinggal 2 tahun lagi Strategi dan Upaya yang biasa saja akan sulit tercapai  perlu pendekatan cost effective dan evidance based Perhatian Pemerintah Pusat semakin besar alokasi dana meningkat dan 80% dan di dorong ke daerah TFR masih stagnan  perlu kerjasama sektor Kesehatan - BKKBN

TEMA RAKERKESNAS 2013 “Dengan Semangat Reformasi Birokrasi, Percepat Pencapaian MDG dan Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional”

RAKERKESNAS DIBAGI 3 REGIONAL Regional barat : Jakarta Regional tengah : Surabaya Regional Timur : Makassar Tujuan : Lebih fokus berdiskusi Berbagi pengalaman untuk mempercepat pencapaian target MDGs

PELAKSANAAN RAKERKESNAS Dilaksanakan 2 tahap yaitu : 1. PRA RAKERKESNAS Dibagi atas 5 Sidang Komisi dan 14 Sub Komisi dengan tujuan untuk memperdalam pembahasan topik bahasan Sidang Komisi terdiri dari Sidang Komisi A,B,C,D dan E sesuai dengan topik Sidang Sub Komisi terdiri dari 2 atau 3 Sub Komisi sesuai topik bahasan 2. RAKERKESNAS Sidang Pleno Komisi, membahas hasil sidang Komisi Kesimpulan hasil Sidang Pleno akan menjadi Dokumen Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

PELAKSANAAN SIDANG KOMISI (1) Sidang Komisi  5 Komisi dan 14 Sub Komisi Komisi A: Percepatan Pencapaian MDG 1, 4 dan 5; Sub Komisi A1 (MDG 1), Sub Komisi A2 (MDG 4, 5), Sub Komisi A3 (KB dan Kependudukan) Komisi B: Percepatan Pencapaian MDG 6, 7 dan Penyakit Tidak Menular; Sub Komisi B1 (MDG 6), Sub Komisi B2 (MDG 7), Sub Komisi B3 (PPTM)

PELAKSANAAN SIDANG KOMISI (2) Komisi C: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan serta Pengawasan Obat dan Makanan Sub Komisi C1 (Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan), Sub Komisi C2 (Mutu SDM), Sub Komisi C3 (Mutu dan Akses Yanfar dan POM) Komisi D: Peningkatan Upaya Promotif, Preventif, Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Publik Sub Komisi D1 (Upaya Promotif, Preventif dan Pemberdayaan Masyarakat), Sub Komisi D2 (Komunikasi Publik)

PELAKSANAAN SIDANG KOMISI (3) Komisi E: Kesiapan SJSN dan RPJMN 2014 – 2019 serta kesiapan WTP dan WBK – WBBKM Sub Komisi E1 (SJSN), Sub Komisi E2 (SKN dan Penyusunan RPJMN 2015-2019), Sub Komisi E3 (Fungsi Pengawasan dalam rangka mewujudkan WTP, WBK - WBBKM) Komisi : Diketuai oleh Kadinkes Prov yang ditunjuk. Didahului oleh Arahan dan paparan Pejabat Es I sesuai dengan topik bahasan Sub Komisi : Diketuai oleh Kadinkes Prov/Kab/Kota yang ditunjuk Tujuan : mendiskusikan topik sidang komisi

SIDANG KOMISI DAN SUBKOMISI Diskusi dan berbagi pengalaman antar peserta Identifikasi masalah “bottle neck” yang terjadi dengan menggunakan data masing-masing daerah dengan menggunakan matrik Analisis bottleneck dibuat sampai ke level kabupaten/kota dan bila memungkinkan sampai level Puskesmas. Pemecahan masalah “de bottle necking” menggunakan intervensi yang telah terbukti berhasil di masing-masing daerah dengan menggunakan matriks sidang sub komisi (slides 16), tetapi Peserta Diskusi dapat menambahkan kolom pada matriks bila dibutuhkan sesuai hasil diskusi. Hasil diskusi: Adanya Rumusan Kesepakan pelaksanaan upaya percepatan pencapaian MDG bidang Kesehatan melalui ; ”Optimalisasi dan Sinkronisasi kegiatan menggunakan prinsip INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI dan INOVASI

PEMBAGIAN KELOMPOK DAERAH

MATRIKS SIDANG SUB KOMISI Prioritas Intervensi dan Sub Intervensi Bottlenecks Solusi Percepatan Mitra-mitra yang bertanggung Jawab 1. 2. 3. Dst

MATRIKS SIDANG SUB KOMISI Prioritas Intervensi dan Sub Intervensi Bottlenecks Solusi Percepatan Mitra-mitra yang bertanggung Jawab Diisi kegiatan prioritas berdaya ungkit tinggi dalam pencapaian target, yang dijabarkan dalam sub-kegiatan yang lebih rinci/konkret Diisi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas, baik kendala yang bersifat internal maupun eksternal 1. Diisi rencana kegiatan konkret jangka pendek untuk mengatasi bottleneck (kegiatan apa, berapa, dimana) Diisi pihak-pihak yang bisa berkontribusi langsung dalam suksesnya pelaksanaan solusi percepatan CONTOH Peningkatan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan Penempatan bidan di setiap desa Dst Dari 45 bidan di desa, ada 3 yang tidak tinggal di desa karena tidak ada Poskesdes sbg tempat tinggal dst Pembangunan 3 Poskesdes di 3 desa (Desa A, B, C) Bappeda (PNPM untuk Poskesdes Desa A) Dinkes Kab (DAK untuk Poskesdes Desa B dan C) Sebelum menentukan kegiatan prioritas (kolom 1), dilakukan analisis situasi setempat yang berbasis data

PEMBAGIAN TUGAS KOMISI SIDANG KOMISI SUB KOMISI FASILITATOR KEMENKES FASILITATOR LINTAS SEKTOR PENANGGUNG JAWAB Percepatan Pencapaian MDGs 1, 4, dan 5 Sub Komisi MDG 1 Dir. Bina Gizi Ses BIGIKIA Wakil BKKBN Kemendagri (Wakil Ditjen PMD), Wakil Bappenas Dirjen BGKIA, SAM PKKDes, SAM PFRK, dan SKM HKIL Sub Komisi MDGs 4 dan 5 Dir. Bina Kes Ibu Dir Bina Kes Anak Dir. Bina Kesjor Sub Komisi KB dan Kependudukan Percepatan Pencapaian MDGs 6 dan 7, serta PPTM Sub Komisi MDG 6 Direktur P2ML dan Direktrur P2B2 Wakil Kemen PU, Wakil Bappenas (pokja AMKL) Dirjen P2PL, SAM PPM, SAM ML, dan SAM PPK–RB Sub Komisi MDG 7 Dir. Penyehatan Lingkungan Sub Komisi PPTM Direktur PTM Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Sub Komisi Fasilitas Dir. BUK dasar dan Dir. BUK Ruj Kemendagri (Wakil Dirjen Bangda), BPOM Dirjen BUK, Ka BPPSDMK, Dirjen Binfar Alkes, Sub Komisi SDM Ka. Ropeg, Karoum, Kapusrengun Sub Komisi Binfar & Alkes dan POM Dir . Bina Obat Publik Direktur Pelayanan Tradkom

PEMBAGIAN TUGAS KOMISI SIDANG KOMISI SUB KOMISI FASILITATOR KEMENKES FASILITATOR LINTAS SEKTOR PENANGGUNG JAWAB Peningkatan Upaya Promotif, Preventif, Pemberdayaan Masyarakat dan Komlik Sub Komisi PromPrev dan Pemberdayaan Masyarakat Kapus Promkes Kemendagri (Wakil Dirjen PMD), Wakil dari Kementerian Kominfo Ka Balitbangkes, SAM TKG, dan SKM PKK Sub Komisi Kelompok Komunikasi Publik Kapus Komblik Kesiapan SJSN, SKN & RPJMN 2015-2019 serta Kesiapan WTP dan WBK-WBBKM Sub Komisi SJSN Kapus P2JK Ka DJSN, dan Dirut PT ASKES, BPKP, Bappenas Sesjen,dan Irjen Sub Komisi SKN dan RPJMN7 Ka . Hukor dan Ka. Roren Sub Komisi Fungsi Pengawasan Ses Itjen

SIDANG PLENO KOMISI Dipimpin oleh Pejabat Esselon 1 yang di tunjuk Ketua Sidang Komisi akan memaparkan hasil akhir sidang. Outline Paparan Sidang Pleno sbb : Latar belakang Strategi pencapaian Hambatan / bottle neck Solusi percepatan Keterlibatan lintas sektor dan swasta serta LSM Rencana dan target aksi yang implementatif Hal-hal yang dianggap perlu

“SELAMAT BEKERJA SECARA EFISIEN, EFEKTIF DAN CERDAS”

TERIMA KASIH