Latar Belakang  Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi  Kesehatan, pendidikan.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Direktorat Pembinaan SMA

Advertisements

Audiensi dengan Komisi D DPRD Kab semarang 9 Juni 2010 Di RM Timlo Kab Semarang.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri

Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya

PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH

PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.

PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK

PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)

STANDAR BAN PT.

Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi

KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)

POLINDES (Pondok Bersalin Desa)

Penggunaan informasi Capacity Building Penanggulangan Kurang Vitamin A (17 Provinsi, 63 Kabupaten ) Direktorat Bina Gizi Masyarakat Rita Kemalawati,MCN.

Mutu pendidikan berumuara pada tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan : Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa.

Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.

Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok

KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH

Perlindungan dan Penegakan HAM

DINAS PENDIDIKAN. 1.Biaya Pendidikan yang semakin tinggi o tidak ada biaya o pendapatan orang tua rendah  profesi sbg petani o tanggungan keluarga banyak.

PENCATATAN DAN PELAPORAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

DISTRICT HEALTH ACCOUNT (DHA)

MENDORONG KEBIJAKAN LAYANAN LAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN MISKIN *dr. Delis J Hehi, MARS (*Anggota DPD RI )

KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP

Pertemuan ke-10 Pengantar:

PADA TAHUN 2025 UNY MENJADI UNIVERSITAS KEPENDIDIKAN KELAS DUNIA BERLANDASKAN KETAQWAAN, KEMANDIRIAN DAN KECENDIKIAAN Disusun Oleh Anggita Sayushi, S.

Oleh : Ahmad Syarif / I1A Pembimbing : Dr. Zaenab

KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016

dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.

KEBIJAKAN DISNAKERTRAN PROVINSI SUMATARA BARAT

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017

BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH

Promosi Kesehatan Oleh, Lita Sri Andayani, SKM, Mkes

STRATA BANGUNAN BERTINGKAT

PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI

KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.

STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI

PEREKONOMIAN INDONESIA

PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.

ORGANISASI LANSIA & POSYANDU LANSIA

EVALUATION OF SUPPLEMENT FEEDING’S PROGRAMME TO CHILDREN UNDER FIVE YEARS OLD SURYO LEGAN LAKSONO

Laela Indawati, SSt.MIK., MKM

XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI

PEMBINAAN DUKUN BAYI.

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia

Praktikum Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Oleh: MARETALINIA.

Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok

PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI

 Wujud pemberdayaan masyarakat  UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)  Promotif, Preventif  Mulai dicanangkan 1986.

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.

REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)

“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”

KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes.

STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

Model-Model Pembelajaran di Sekolah Kecil Oleh: Dr. Reddy Siram, M.Pd.

PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.

PERTEMUAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2018 PROMOSI KESEHATAN UPTD PUSKESMAS PARE.

PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR

Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.

Transcript presentasi:

Latar Belakang  Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi  Kesehatan, pendidikan dan ekonomi merupakan tiga serangkai yang berpengaruh terhadap kualitas hidup sumberdaya manusia.  Upaya preventif dan promotif, pemberdayaan keluarga & masyarakat,  Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan  (Dina akan menambahkan yg terbaru berkenaan dengan Indonesia Sehat 2010) danregulasi lainnya

Tingkat Perkembangan Posyandu Di Kabupaten Semarang Jml % Pratama Madya Purnama Mandiri Total (data ada d Nugroho, bisakah dikirimkan)

Permasalahan Peralatan yang tidak memadai. Tidak memiliki tempat pelayanan yang layak dan pembinaan terhadap Posyandu masih belum merata. Belum memiliki jumlah kader yang cukup bila dibandingkan dengan jumlah sasaran dan hanya 30% kader yang telah terlatih. Kader belum mampu mandiri Penghargaan terhadap kader masih rendah. (dina akan menambahkan berdasatrkan hasil FGD)

Kebutuhan Pengembangan Posyandu 1.Kebutuhan untuk mengembangkan kelembagaan 2.Kebutuhan untuk pengadaan sarana pelayanan 3.Kebutuhan untuk melestarikan tenaga / kader yang memberi pelayanan 4.Kebutuhan dana untuk operasional.

Kebutuhan untuk mengembangkan kelembagaan

Kebutuhan untuk pengadaan sarana pelayanan

Kebutuhan untuk melestarikan tenaga / kader yang memberi pelayanan

Kebutuhan dana untuk operasional.

Strategi yang perlu ditempuh dalam rangka mencapai tujuan Revitalisasi Posyandu, adalah : Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan teknis, serta dedikasi kader di Posyandu. Memperluas system Posyandu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di hari buka dan kunjungan rumah. Menciptakan iklim kondusif untuk pelayanan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Posyandu. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaran dan pembiayaan kegiatan Posyandu. Menyediakan system pilihan jenis dalam pelayanan (paket minimal dan tambahan) sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.

Trend Anggaran 3 th(posyandu)