KeluargaMahasiswaITB Kongres KM ITB 2009/2010. Road to GBHP 2009-2010 Kongres KM ITB 2009-2010.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penyusunan Rencana Kerja DPRD
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
OLEH: TIM DIREKTORAT KETENAGAAN DITJEN DIKTI
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
PEMILIHAN DEKAN 2008 – 2012 UNIVERSITAS GADJAH MADA
Disajikan oleh: Nur Hasanah, SE, MSc
MANAJEMEN KELOMPOK •Disampaikan Oleh : •JAKES SITO.SP •Sebagai Media Penyuluhan • •
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PAU-PPAI-UT 1 2 Peserta dapat menjelaskan strategi pengembangan pendidikan tinggi Tujuan Instruksional Umum Tujuan Instruksional Khusus Peserta dapat.
SIMULASI PENYUSUNAN RBA UNIT KERJA ITB
SOSIALISASI LOKAKARYA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR Bogor, 10 Februari 2012.
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
Kinerja Pegawai Remunerasi
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
OLEH: BAGUS PRIYATNO KOPERTIS WILAYAH VI
BUAT SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN;
Panduan Kerja Praktek S1 Teknik Informatika Semester Genap 2013/2014
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
BEBAN KERJA DOSEN POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAWASAN
ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) A. Zaini Bisri (Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Prosedur Beracara Arbitrase
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI’AH
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI (AIPT)
PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional
Kementrian Pengabdian Masyarakat KM-ITB. Duduk Bareng dengan Warga dan Penyaluran Minat, Bakat dan Potensi se-ITB ke Masyarakat Arahan : Melakukan pencerdasan.
SUNSET POLICY.
REKTOR WRS AKADEMIK FAK/SEK WRS SUMBERDAYA SPM SPI WRLM / Ka. LPPM
SEMINAR SAP DAN GBPP PHP-PTS INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI
UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
Penguatan Peran Lembaga Penanggulangan Kemiskinan
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
FPK Lokasi LPMP/BDK* Waktu Pertemuan 1SulselApril 2010 Pertemuan 2Gorontalo11 s.d 12 Juni 2010 Pertemuan 3SULTRAAgustus 2010 Pertemuan 4MalukuOktober.
EVALUASI KINERJA KPIP SAUI -TAHUN 2009 Laporan untuk Rapat Paripurna SAUI Depok, 17 Desember 2009.
SISTEM AUDIT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI
Surabaya, 3 Maret 2015.
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
Pengajuan Mekanisme FORMA Musyawarah Mahasiswa Kamis, 24 April 2014 Aula Student Center FE UI.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOPERASI.
Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
Universitas Padjadjaran
HIMA KEPERAWATAN BANDUNG
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK dan KEMAHASISWAAN (PPAK) 2016
ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Badan Perwakilan Mahasiswa
Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun: Direktorat Administrasi
Aldila Pradhana Teknik Geodesi dan Geomatika 2008
SOSIALISASI KINERJA PSDM KM-ITB Adityo Sumaryadi Menteri PSDM KM-ITB.
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
DELARISEN P. E. MBETE CALON KETUA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA 2015/2016.
PROGRAM KERJA CALON KETUA UMUM DPM UNDIKNAS
LPJ Akhir Tahun Kementerian Profesi dan Inovasi 2012/2013
25 mar 2012 basement cc barat Byna kameswara
IKATAN MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN INDONESIA
TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.
Transcript presentasi:

KeluargaMahasiswaITB Kongres KM ITB 2009/2010

Road to GBHP Kongres KM ITB

Senin 1 Juni 2009 Pengumpulan aspirasi GBHP dari tiap lembaga Merumuskan landasan bertindak yang akan dijadikan sebagai referensi pembuatan GBHP Landasanbertindak : – AD/ART ITB – UU BHP – Konsepsi – RUK – Tridharma Perguruan Tinggi – SKSA – LPJ Kabinet&MWA WM – LPJ Kongres – Proposal Be-U – Platform berkegiatan kabinet

Selasa 2 Juni 2009 Perumusan bidang kerja bagi kabinet dan arahan fungsi kerja bagi MWA WM berdasarkan aspirasi dan landasan hukum yang berlaku

Kabinet KM ITB Bidang Kerja Internal Kemandirian Mahasiswa LitBangPSDMEksternal

MWA WM ITB Fungsi Kerja KajianAspirasiKoordinasiSosialisasi

Rabu 3 Juni 2009& Kamis 4 Juni 2009 Pembahasan lanjutan tiap bidang kerja dan fungsi kerja berdasarkan landasan hukum bukan berdasarkan aspirasi lembaga

Alternatif 1 GBHP tetap dilanjutkan→ – Cacat aspirasi karena KMH, KMB, HMO, HMT & HMS,OR,HMF belum menyerahkan aspirasi Kompersis ditunda→ – Menyalahi kesepakatan forum rembug 2009

Alternatif 2 GBHP dihentikan sementara waktu → – Menghambat kinerja kabinet dan tim mwa wm untuk mewujudkan cita-cita km itb – Diharapkan tidak cacat aspirasi Kompersis dirampungkan → – Memenuhi perjanjian saat forum rembug

Alternatif 3 GBHP&Kompersis dirampungkan secara bersamaan → – jumlah senator yang terbatas dengan agenda dan tuntutan kerja yang padat

Kesimpulan Alternatif Alternatif 1Alternatif 2Alternatif 3Alternatif 4 (+) Kabinet & MWA WM ITB lebih mendapat arahan (-) Kompersis sebatas formalitas (+) Sesuai dengan kesepakatan forum rembug (-) GBHP menjadi tertunda (+) Kabinet + Tim MWA WM lebih cepat dapat arahan (-) Keidealan belum akan tercapai Beban pembahasan di Kongres berat Fokus menuju pembentukan sistem km itb ideal saja. Kabinet dibekukan sampai kondisi ideal.

AbsensiKongres (April)

AbsensiKongres (Mei)

Lampiran Lembaga yang menerima surat teguran terkait ketidakhadiran delegasinya : IMA-G = 2HIMATIKA= 1SENBUD= 18 IMG = 3HIMAFI= 2MEDIA= 37 HMTL = 8KMPN= 5OR= 21 HME = 1HMM= 10P DAN K = 17 HMF = 7HMME= 6GAMAIS= 4 AMISCA = 2HMO= 16PMK= 3 TERRA = 1HIMATEK= 3KMK= 3 GEA = 5KMKL= 3KMH= 13 PATRA = 9HMIF= 1KMB= 16 KM-SBM = 8HMFT= 6 HIMASTRON = 11HIMAFI= 2

Lampiran Jumlah Rapat audiensi dengan lembaga eksekutif : 3 Jumlah Rapat koordinasi internal kongres : 33 Jumlah Sidang Paripurna : 10 Jumlah Sidang Istimewa Kongres : 1

Komisi Perbaikan Sistem

Keberadaan Non-Him adalah bentuk dari ketidakidealan TPB sebagai bagian dari KM ITB Kongres sebagai representasi seluruh mahasiswa Pencapaian kondisi ideal yang membutuhkan waktu Overview TIM 4 NonHimp,NonUnit, & TPB

Bagaimana mengubah cara kita menjelaskan di awal kepada setiap mahasiswa baru bahwa alasan seseorang berhimpunan adalah dasar yang tak terbantahkan yaitu cita-cita pendidikan Aspirasi TPB harus diwadahi oleh senator himpunan di Fakultas masing-masing Kesimpulan tim 4

Berbasis kepada RUK, maka diasumsikan semua anggota unit merupakan anggota himpunan Aspirasi anggota unit dapat difasilitasi oleh himpunan (dlm RUK) ketika kemahasiswaan sudah dalam kondisi ideal Kesenatoran unit dikhawatirkan menimbulkan persepsi adanya pembenaran dari keberadaan Non-Him Overview TIM 1-kebutuhan unit bersenator (-)

Terdapat perbedaan kultur dan paradigma antara Unit dan Himpunan Tidak ada penjaminan bahwa senator HMJ mengerti sepenuhnya mengenai permasalahan unit-unit yang diwakili Tidak ada penjaminan semua unit terwakili

Dibutuhkan aspirasi dan persetujuan semua lembaga mengenai kebutuhan unit bersenator Dibutuhkan mekanisme penarikan aspirasi senator HMJ yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan unit apabila unit tidak memiliki senator Kesimpulan – Tim 1

Kurangnya pengawasan terhadap kesenatoran Masalah internal di lembaganya sendiri Kapabilitas senator lembaga Overview TIM 3-standardisasi senator

Fungsi aspiratif Fungsi legislatif Fungsi representatif Fungsi senator

Seharusnya ada penyeragaman mekanisme pengontrolan kesenatoran yang dilakukan oleh naungan BPA masing-masing lembaga Pengawasan Senator

Dibutuhkannya aspirasi lembaga dalam pembentukan standardisasi kesenatoran HMJ (& unit jika pembahasan tim 1 memiliki kesimpulan diperlukannya senator unit) Kesimpulan TIM 3

Pembahasan Tim 2 baru dapat dilaksanakan setelah didapatkan hasil kesimpulan dari ketiga pembahasan sebelumnya. TIM 2 – Pola Hubungan

KOMPERSIS Kebutuhan unit bersenator Pola hubungan Standardisasi senator Non-himp,non-unit, TPB