MAKNA LIMA SILA DALAM PANCASILA Oleh: Ali Usman

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Perkataan “Ketuhanan” berasal dari kata Tuhan. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, Esa dalam dzat- Nya, sifat-Nya maupun dalam perbuatan-Nya. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna adanya keyakinan terhdap Tuhan Yang Maha Tunggal yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya, seperti tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945; 1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha esa, dan 2). Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia bukanlah negara agama, dan juga bukan negara sekuler, tetapi negara Pancasila atau negara yang didirikan atas landasan Pancasila. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan: “Atas dasar rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Tiga model kerukunan hidup menurut Alamsyah Ratu Perwiranegara (mantan menteri agama RI), meliputi: Kerukunan hidup antar umat seagama; Kerukunan hidup antar umat beragama; Kerukunan hidup antar umat beragama dan Pemerintah. Sila I ini menjadi sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan sila II sampai dengan sila V.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab Perkataan “kemanusiaan” berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Kata “adil” mengandung makna bawa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran/norma-norma yang objektif, dan tidak subjektif, sehingga tidak sewenang-wenang. Kata “beradab” berasal dari kata adab, artinya budaya. Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan/moral.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi ruhani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik pada diri pribadi, sesama manusia maupun pada alam sekitarnya/lingkungan. Manusia harus saling menghormati, tidak memandang rendah atau merendahkan satu sama lain, apalagi memperbudak terhadap sesamanya, karena di hadapan Tuhan status manusia sama, sedang yang membedakan hanyalah ketakwaan terhadap-Nya.

3. Persatuan Indonesia Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah- pecah; persatuan mengandung pengertian bersatunya macam- macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung adanya dua makna, yaitu makna geografis, yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 95-141 derajat bujur timur dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah tersebut. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang dalam hubungannya dengan sila ini menunjukkan makna bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan bermakna pula “kedaulatan rakyat”, artinya rakyat yang memerintah atau pemerintahan dengan mengikutsertkan rakyat. Hikmat kebijaksanaan mengandung arti adanya penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggungjawab serta didorong oleh iktikad baik sesuai hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur dengan mengusahakan turut sertanya rakyat untuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan atau lembaga- lembaga perwakilan yang ada. Jadi yang dimaksud sila IV ini ialah kekuasaan yang dijalankan dengan mengatasnamakan itu ditempuh melalui sistem perwakilan, dan keputusan- keputusan yang diambil diselenggarakan melalui jalan musyawarah yang dipimpin oleh rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, maupun kepada rakyat yang diwakilinya/rakyat banyak.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat sebelah. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam musyawarah di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Seluruh trakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan negara RI maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sila ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahului, sebagai tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.