Perencanaan Pembangunan Wilayah Oleh: Prof. DR. Ir. Herman Haeruman Js.

pembangunan wilayah berkembang karena Perkembangan faktor strategis (globalisasi, revolusi informasi teknologi dan komunikasi, teknologi distribusi dan produksi) penjabaran lebih rinci dan lebih dekat dengan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan

Perencanaan pembangunan Perencanaan fisik yang menekankan aspek fisik, Perencanaan ekonomi, titikberat pada penggunaan modal. Gabungan sistim perencanaan fisik dengan ekonomi (perencanaan ruang makro – suatu perencanaan ekonomi dalam persfektif ruang perencanaan wilayah)

Teori pengembangan ekonomi wilayah mencakup Pertumbuhan wilayah Perubahan struktur Distribusi pendapatan wilayah

Teori pembangunan wilayah atau daerah Teori pertumbuhan wilayah Teori proses spatial dan perubahan struktur wilayah Teori pertumbuhan dan distribusi pendapatan

Teori Pertumbuhan wilayah Endwoment wilayah Export base Ketidak seimbangan pertumbuhan wilayah Pertumbuhan wilayah klasik

Teori proses spatial Pentahapan Tahap tinggal landas Transformasi sektoral Proses spatial dan faktor lokasi Produktivitas dan kesimbangan desa-kota

Teori Pertumbuhan dan Distribusi Pendapatan Hipotesa Kuznet Ketimpangan pendapatan wilayah

Berbagai teori tersebut jarang digunakan sendirian Berbagai teori muncul bersamaan dalam pembangunan kawasan tertinggal dan pengentasan kemiskinan Pentahapan sekuen antar sektor : ekstraksi (A)manufaktur (M)distribusi (D) pelayanan jasa (S); atau SDMA dan bisa juga MDSA

Konsep perencanaan regional Adanya perbedaan kemampuan antar daerah/wilayah, Perencanaan regional memanfaatkan wilayah yang berpotensi besar utk menghela yang berpotensi rendah mengenali wilayah inti dan wilayah tepi yang saling berhubungan mengakui kesatuan wilayah pelayanan ekosistem (DAS, pesisir dan laut, pegunungan), pelayanan fisik (kawasan kota dan desa, kawasan andalan), Layanan publik (propinsi, kabupaten, kecamatan, desa)

Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Mengenali keterkaitan 3 subsistem : (ekosistem alami SA dan LH, sistim produksi-distribusi-konsumsi, dan sistim sosial-budaya) Melalui proses dialektika, normatif dan pelaksanaan yang berurutan

Dialektika Normatif Pelaksanaan Ekosistem alam Sistim produksi Dialektika Sistim sosial Analisa konflik Normatif Penetapan tujuan Strategi pembangunan Pelaksanaan pelaksanaan Gambar : Proses Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Perencanaan Pembangunan dalam Otonomi Daerah berkaitan dengan: Mekanisme pengambilan keputusan (decision making & planning) Mekanisme pembiayaan (budgeting) Mekanisme pengorganisasian (organizing) Mekanisme pelaksanaan (implementation) Mekanisme pengendalian dan pengawasan (controling)

Tujuan Perencanaan Pembangunan dalam rangka otonomi daerah Meningkatkan produktivitas dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya daerah Meningkatkan efisiensi pelayanan aparat kepada masyarakat Memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan kapasitas daerah dalam mempertahankan kesinambungan pembangunan

Para fihak perencanaan pembangunan daerah Aparat pemerintah daerah Peranserta masyarakat Organisasi profesi dan LSM Kesiapan dunia usaha Kalangan akademisi Badan perwakilan rakyat daerah

Mekanisme pengambilan keputusan Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan prioritas dan strategi pembangunan daerah Tujuan akhir dari pengambilan keputusan adalah memilih strategi terbaik untuk mengelola sumberdaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan kemandirian daerah Membangun sinergi antara rencana pembangunan ekonomi makro nasional -desa-kabupaten-propinsi-regional.

Mekanisme pembiayaan pembangunan Pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah Penentuan prioritas pengeluaran daerah

Sumber penerimaan daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan sumberdaya alam lainnya bagi hasil SDA dana alokasi umum berasal dari pajak dana alokasi khusus  dana reboisasi Pinjaman daerah Penerimaan lain yang sah.

Prinsip dasar pengelolaan dana pembangunan Keterbukaan (transparency) Partisipasi (participation) Tepat waktu dan langsung (quick disbursement) Dapat dipertanggung-gugatkan (accountability) Berkelnjutan (sustainability) Sederhana dapat dilaksanakan (simplicity) Mengembangkan potensi lokal (local and decentralization)