RAPAT PEMBAHASAN PENGHEMATAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS KEMENKO PMK TA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS

Advertisements

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran

1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.

PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS

PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA

REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015

REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

a.Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Belanja ini diberikan dalam bentuk.

Rapat Pembahasan Pembayaran Honorarium Tim Tahun Anggaran 2014

MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR

KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.

Rapat Kerja Universitas Hasanuddin

Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dan Metode Pengumumannya Melalui SiRUP

Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran II

Pelayanan Standard Minimun

PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007

SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.

PETUNJUK MENYUSUN TRNBP

Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013

Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015

TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK

Rapat di dalam kantor (di luar jam kerja)

BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.

KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016

“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”

POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016

Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017

Oleh: Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat Kementerian Keuangan RI

SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.

HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017

PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran

Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.

PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH

RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN

KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pembiayaan Pembangunan

POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.

IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.

EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.

PERJANJIAN KINERJA.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN

Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018

Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGADAAN

Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA

KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud

Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019

DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.

DESK DATA TINDAK LANJUT LHP

AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITAS RUMAH SAKIT MELIPUTI KEGIATAN: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI TERKAIT PENCEGAHAN.

KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017

Transcript presentasi:

RAPAT PEMBAHASAN PENGHEMATAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS KEMENKO PMK TA Kamis, 4 Desember 2014

Penghematan Perjalanan Dinas/Meeting Konsinyering TA 2015 Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-794/MK.02/2014, Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk : Melakukan identifikasi secara mandiri (self blocking) penghematan anggaran Perjalanan Dinas/Meeting Konsinyering. Mengusulkan pemanfaatan hasil penghematan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang lebih produktif.

RINCIAN ALOKASI DAN PENGHEMATAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS/MEETING KONSINYERING TA 2015 ALOKASI TA 2015 Rp 94.294.190.000 PENGHEMATAN Rp 44.509.730.000 ALOKASI SETELAH PENGHEMATAN Rp 49.784.460.000

Akun yang termasuk Perjalanan Dinas/Meeting Konsinyering KODE AKUN PENJELASAN 524111 Belanja Perjalanan Biasa 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 524211 Belanja Perjalanan Biasa-Luar Negeri 524219 Belanja Perjalanan Lainnya-Luar Negeri

Exercise Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas/Meeting Konsinyering Exercise Kemenko PMK TA 2015

Kegiatan yang dibatasi sesuai Lampiran PMK Nomor 136/PMK.02/2014 Peresmian kantor/proyek dan sejenisnya Pembangunan gedung baru Pengadaan kendaraan bermotor Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya dan sejenisnya dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan se-sederhana mungkin

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENKO PMK Unit kerja Eselon I : Arah Kebijakan Program /kegiatan K/l Quickwins Ket Pengembangan data basis dan analisa sasaran Gerakan bersama rakyat pemberdayaan ibu dan keluarga Mendorong penciptaan kualitas Putri-putri andalan Mendorong penciptaan mahasiswa perubahan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi Partisipasi aktif dan kreatif kaum muda Penjelasan : .Program/Kegiatan yang berjalan selama ini. Indentifikasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kementrian dan lembaga terkait dengan arah kebijakan Kementerian dan lembaga Kementerian dan lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Quick Wins. Produk yang dihasilkan dengan penyelesaian sesuai target waktu yang ditentukan & terukur.

TERIMA KASIH