Hukum Administrasi dan Desentralisasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Advertisements

HUKUM LINGKUNGAN (3 SKS)
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
STANDAR 2.
HUKUM TATA NEGARA HTN PADA DASARNYA ADALAH PERATURAN – PERATURAN YANG MENGATUR ORGANISASI NEGARA DARI TINGKAT ATAS SAMPAI BAWAH,STRUKTUR, TUGAS, DAN WEWENANG.
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
Standar dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
OTONOMI DAERAH BAB 10.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
PROGRAM PAUD.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DESENTRALISASI KESEHATAN
Kajian Normatif Pelayanan Menurut UU. No 25 tahun 2009
Nur Azis Rahmanto Senja Refiana W Nurmaliza Utari Siwi Retnaning D
Materi HAN Ujian Sisipan I
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PROGRAM STUDI PGSD 3 SKS 3 JS
DASAR WEWENANG PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
Politik dan hukum agraria
Pertemuan 11 DANA DEKONSENTRASI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
HUKUM TATA NEGARA.
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT - DAERAH
Hukum Administrasi Negara harupermadi.lecture.ub.ac.id
Materi HAN Ujian Sisipan I
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
KEPENGAWASAN A. ADMINISTRASI PENGAWAS 1. SURAT TUGAS PENGAWAS
PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR.
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DAN FUNGSINYA PERTEMUAN 3 NONI AGUSTINA
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
Jasa termasuk barang? Pengadaan dimulai dari Perencanaan,Persiapan hingga diperolehnya barang/jasa.
DOSEN PEMBIMBING : SITI UMI KALSUMI ST. M,Eng
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
INSTRUMEN PEMERINTAH (ii)
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Hukum Administrasi dan Desentralisasi Stria Prayoga Fakultas Hukum Universitas Lampung

Cakupan Materi (Tentatif) Konseptualisasi Hakekat, Fungsi, dan Wewenang Pemerintah Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Administrasi Penegakan dan Pertanggungjawaban Hukum Mekanisme dan Sistem Pengawasan Administrasi Negara Kepemerintahan yang Baik Teori dan Aplikasi Sistem Desentralisasi Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara Kapita Selekta Hukum dan Desentralisasi

Konseptualisasi Peristilahan Definisi dan Ruang Lingkup Administrasi Kedudukan dan Fungsi Hukum Administrasi Konsep Dasar dan Perbedaan Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara, dan Hukum Administrasi

Hakekat, Fungsi, dan Wewenang Pemerintah Hakekat Pemerintahan Fungsi Pemerintahan Konsep, Dasar2, dan Cara Memperoleh Wewenang Kebebasan Bertindak (Freies Ermessen) Instrumen2 Pemerintahan (Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijaksanaan, dan Perencanaan) Sikap Tindak Administrasi Negara Maladministrasi

Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Administrasi Hukum Administrasi dan Eksistensi Peradilan Administrasi Makna dan Fungsi Peradilan Administrasi Kompetensi Peradilan Administrasi Sengketa Administrasi

Kepemerintahan yang Baik Lahirnya Prinsip Kepemerintahan yang Baik Karakteristik Kepemerintahan yang Baik Asas2 Umum Pemerintahan yang Baik Isu2 Kontemporer

Teori dan Aplikasi Desentralisasi Latar Belakang, Pengertian, dan Jenis Desentralisasi Hubungan Desentralisasi & Otonomi Beberapa Jenis Sistem Otonomi Makna, Hubungan, dan Jenis Kewenangan dalam Desentralisasi Aplikasi Desentralisasi

Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara Pengelolaan Benda-benda dan Jasa Publik oleh Pemerintah Sarana Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Aspek Keuangan Negara Hukum Administrasi Negara dan Isu2 Strategis (Lingkungan Hidup, Investasi, Korporasi, Pertambangan, Kehutanan, dan Kependudukan-HAM)