PENGELOLAAN DANA RISET BADAN LAYANAN UMUM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

Pembukuan & LPJ Bendahara
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI
Materi Bidang Sistem Informasi dan Keuangan
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
Persiapan UGM dari BHMN menuju PK BLU
STANDAR 6.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Peningkatan Kinerja Riset Dalam Skema Badan Layanan Umun.
DIPA BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2015
Matriks BHMN, BLU, PTN.
IMLEMENTASI P ENGELOLAAN K EUANGAN BLU UNIVERSITAS MULAWARMAN Yogyakarta, 14 Mei 2009.
Biro Administrasi Perencanaan & Keuangan Universitas Negeri Semarang 2011.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin, 21 Juli 2014
PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI UGM SEBAGAI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU) Dr. Didi Achjari, M.Com Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
INSPEKTORAT WILAYAH VI
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
Keuangan Universitas Padjadjaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
RAPAT DINAS KELEMBAGAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2016
APA KABAR PLPBK ??.
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Inspektorat Kabupaten Sleman
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Pembiayaan Pembangunan
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
BAGAIMANA MEKANISME PERENCANAAN (PENGANGGARAN), PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN PENELITIAN TAHUN 2018? APAKAH BERBASIS “PROSES” ATAU “OUTPUT/KELUARAN”
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Tata Kelola Keuangan Sekolah
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

PENGELOLAAN DANA RISET BADAN LAYANAN UMUM Dr. Didi Achjari, M.Com Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Keuangan Universitas Gadjah Mada LPPM UGM 20 Februari 2012 1

AGENDA PEMBAHASAN PENGANTAR BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DISKUSI Penutup

PERJALANAN PROSES PK BLU DI UGM 5 1 2 Text 4 3 Penyelenggaraan BLU UGM (1 Jan 2013) Pembatalan BHP PP 66/2010 Terbit Pengesahan RPP BLU sbg pengganti PP 23 th 2005 Masa Transsisi - Penyesuaian Tarif, Struktur dan Kelembagaan

Isu-Isu Utama Terkait Rencana BLU di UGM

PENGARUH BLU PADA PENGELOLAAN RISET Renstra UGM harus mengacu kepada Renstra Kemdikbud  Arah dan Kebijakan tentang Riset mengacu Renstra Dikti. Struktur dan Kelembagaan pengelolaan berpotensi harus menyesuaikan nomenklatur yang diijinkan oleh Kementerian PAN dan RB. Pengelolaan keuangan (meliputi perencanaan, tarif, pelaporan) mengikuti pola pengelolaan Keuangan Negara. Sistem monitoring, evaluasi dan pemeriksaan berpotensi lebih sering terjadi (karena organisasi yang bertupoksi sebagai pemeriksa yang bervariasi, misal: Eksternal  BPK, BPKP, Inspektorat, KAP; Internal  SAI, KJM)

Pengelolaan Dana Riset di UGM Dilakukan oleh Fak/Sek dibawah koordinasi WD yang membidangi Riset dan PM DANA RISET UGM Dilakukan melalui LPPM Dilakukan oleh Pusat Studi

Kondisi pengelolaan dana Temuan BPK tentang Pengelolaan Dana Sekitar Rp200 M (Dana Non Pendidikan) belum dilaporkan melalui Rek. Rektor Berapa % yang merupakan Dana Riset/Kerjasama? Belum teridentifikasi

Persiapan Pengelolaan Keuangan Menuju BLU UGM Perencanaan Keuangan  pengelolaan kegiatan berbasis layanan  mengacu kepada standar layanan Kelembagaan pengelola keuangan  Kantor Pusat sebagai fungsi penerimaan dana, sedangkan unit kerja/fakultas/sekolah/pusat studi sebagai fungsi pengguna atau penampung dana Penataan rekening bank  semua rekening yang dibuka harus atas nama Rektor (lihat slide berikut). Penataan tarif  jenis dan besaran tarif harus disetujui Rektor  diperlukan mekanisme yang efektif dalam pengusulan tarif (lihat slide berikut).

Persiapan Pengelolaan Keuangan Menuju BLU UGM Kerjasama kelembagaan yang mempunyai implikasi kepada penerimaan dana harus atas nama Rektor. Melakukan pelaporan atas realisasi penerimaan dan pengeluaran setiap 3 bulan dengan disertai dokumen pendukung. Fungsi penyusun Laporan Keuangan ada di tingkat Kantor Pusat, unit kerja/fakultas/sekolah/pusat studi hanya mencatat transaksi dan jurnal.

Virtual Account (Proposed Plan) Virtual Account akan terdiri dari 16 Digit Nomor, 8 Digit terakhir nomor dapat ditentukan bebas oleh customer dengan contoh sbb : 9 8 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 Kode rekening Virtual Account di Bank ABC University Virtual ID Yang terhubung dgn A/C No. 12345678 atas nama Universitas XYZ Nomor ID dari Pihak Ketiga/Mahasiswa/Unit Kerja Contoh Data Virtual Account untuk rekening tujuan 12345678 dengan company id 00015: KODE UNIVERSITY ID PARTNER ID NAMA PIHAK KETIGA/MAHASISWA/UNIT KERJA 988 00015 10000100 Beasiswa PT A 10000110 Tuition Mahasiswa B 10000120 Lembaga Penelitian C Dst Dst.. Dst…

Contoh Implementasi Virtual Account Statement 9880001510000100 PT. A 100 9880001510000110 SPP Mhs. B 200 9880001510000120 LemLit C 300 Pooling Acc Univ. XYZ Virtual Acc PT. A 9880001510000100 Virtual Acc Mhs. B 9880001510000110 Virtual Acc LemLit C 9880001510000120 Masing-masing Mitra/Mhs melakukan pembayaran/ Setoran dengan nomor tujuan virtual account masing-masing, 1 Mitra/Mhs mempunyai 1 nomor virtual yang bisa sekaligus menjadi nomor identitas. Transaksi untuk Virtual Account secara online akan dibukukan ke rekening Pooling Universitas XYZ Indonesia.

Contoh SBU Penelitian 2012

SBU Penelitian 2012

TUJUAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PENELITIAN Menata sistem pengelolaan dana penelitian Mempermudah peneliti dalam pelaksanaan penelitian Meningkatkan akuntabilitas pelaporan Keuangan penelitian

Pengelolaan Dana Dana Masyarakat (PNBP)  Dana Kerjasama, Dana Asing (AUSAID, World Bank dll); Dana DIPA: Dikti, DIPA UGM Kategori: 1. Dana Terikat Penggunaannya sudah terbatas sesuai dengan yang ditentukan oleh pemberi dana, donatur atau pemerintah. Penggunaan dana ini harus merujuk pada anggaran dengan tarif biaya yang telah disetujui. Jika tidak ada tarif yang diharuskan, maka harus mengacu pada tarif SBU 2. Dana Bebas Sumber dana yang dipertanggungjawabkan harus benar-benar dana yang tidak dibatasi penggunaannya oleh donatur. Penggunaan dana ini harus merujuk pada tarif biaya Universitas (SBU).

Mekanisme Penerimaan Dana Penelitian Sumber Penerimaan LAP. OPERASIONAL DAN NERACA Direktur Keuangan Rek Induk Bendahara Pengeluaran/Rek pengeluaran Bendahara Penerimaan/Rek penerima LPPM Peneliti

ASPEK KEUANGAN Apakah dana penelitian dibelanjakan sesuai dengan anggaran Apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai format yang sudah ditetapkan Apakah dana penelitian dibelanjakan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan donor Apakah pajak yang timbul akibat kegiatan penelitian sudah disetorkan

RINCIAN KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN Penyusunan RAB (Proposal) Administrasi Keuangan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

1. Komponen Alokasi Anggaran Dana (proposal) A. PENYUSUNAN RAB 1. Komponen Alokasi Anggaran Dana (proposal) a. Gaji/Honorarium b. Barang/bahan Habis Pakai c. Peralatan d. Perjalanan Dinas e. Pajak f. Lain-lain

B. ADMINISTRASI KEUANGAN Semua penerimaan (jumlah grant dan bunga grant) disetor melalui rekening rektor dan semua pengeluaran dikelola sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh donatur/pemerintah dan lainnya. Peneliti dapat langsung mengajukan dana sesuai dengan anggaran penelitian yang ada. Presentase tahap pencairan dana sesuai dengan ketentuan (ketentuan akan diatur tersendiri)

Lanjutan… Peralatan dan aset tetap lain yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, akan menjadi milik lembaga tersebut setelah penelitian selesai Ketentuan mengenai pengadaan peralatan Mekanisme perjalanan dinas mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditentukan oleh universitas berdasarkan SBU Pemerintah Semua SPJ penggunaan dana dicatat, disimpan dan dilaporkan oleh Bag.Keuangan.

Akhirnya... Bagaimanakah LPPM pasca BLU?  BLU mengharuskan kita berbenah, tidak sekedar aspek keuangan tapi juga aspek kelembagaan, dll. SPM  regulator dan lembaga bantuan monev untuk para peneliti agar peneliti bisa fokus pada risetnya Melakukan penelitian multidisiplin (monodisiplin diserahkan PS atau Fak?) Melakukan yang tidak bisa/tidak efisien kalau dilakukan oleh PS/Fak.

Terima Kasih!