ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI OPTIMALISASI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN 2015-2019 Oleh : Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM., M.Kes Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Disampaikan pada RAKERNAS BKKBN Tahun 2015 Jakarta, 29 Maret-1 April 2015

LANDASAN HUKUM Undang-undang No.52 th 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Mengamanatkan: Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas Pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

UU 23 TAHUN 2014 Yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program KKBPK adalah sbb: Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam program KKBPK Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB Sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

UU 23 TAHUN 2014 Yang menjadi kewenangan Provinsi dalam pelaksanaan program KKBPK adalah sbb: Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

UU 23 TAHUN 2014 Yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan program KKBPK adalah sbb: Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan KB sesuai kearifan budaya lokal. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

Penyelenggaran Sistem Informasi Keluarga PP 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA Penyelenggaran Sistem Informasi Keluarga ( BAB IV Pasal 40) pada kenyataannya bukanlah “murni” pendataan, tetapi lebih pada cara pengamatan Keluarga oleh Kader desa, menilai perubahan dan mendiskusikan konsep dan norma KKBS dengan memberikan dukungan pelayanan KB, untuk mencapai suatu kondisi Penduduk tumbuh seimbang

Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia (Juta) 330 jt JUTA JIWA 343,96 jt SUKSES INDONESIA KELAHIRAN TERCEGAH HAMPIR 100 JUTA 300 285 jt Bila LPP 1,49% 275 80 Juta 305,6 jt 250 225 Bila LPP 0,62% 200 237.6 JT 205 JT 175 Tahun 2050 penduduk >450 juta 150 125 119,2 jt 97,1 jt 100 75 40.2 jt 50 25 1900 1961 1971 2000 2010 2035 TAHUN 7

TARGET MDGS YG MEMERLUKAN KERJA KERAS GOAL 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU • Angka kematian ibu menurun dari 390 (1991) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007). Kmdn naik tinggi menjadi 359 pada SDKI 2012 •Target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. GOAL  6:  MENGENDALIKAN  HIV  DAN  AIDS • Jumlah penderita HIV / AIDS terus meningkat,khususnya di antara kelompok risiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. • Tingkat kenaikan juga sangat tinggi di beberapa daerah di mana kesadaran tentang penyakit ini rendah. • Target pada Tahun 2015 adalah terjadinya penurunan prevalensi HIV dan AIDS 14 14

Bagan Keterkaitan Visi BKKBN dengan Nawa Cita Visi Pembangunan 2015-2019 Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Bagan Keterkaitan Visi BKKBN dengan Nawa Cita

Visi dan Misi BKKBN Visi BKKBN Visi Misi “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas” Misi Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan kependudukan Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Memfasilitasi pembangunan keluarga Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

Visi dan Misi ADPIN VISI MISI Menggerakkan stakeholder, mitra kerja dan masyarakat dalam pembangunan keluarga Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan keluarga VISI MISI

TRANSPARAN dan AKUNTABEL RAMAH TEKNOLOGI INFORMASI VALUE/ NILAI/ BUDAYA SHOW UP SHOW OUT JUJUR dan IKHLAS RESPONSIF KERJASAMA TRANSPARAN dan AKUNTABEL TANGGUNG JAWAB TANGGUH CERDAS RAMAH TEKNOLOGI INFORMASI Value Adalah Tata Nilai yang meliputi perilaku orang dan lembaga, berdampak pada kinerja, tanggung jawab, etika dan pencapaian organisasi

DALAM PENCAPAIAN PROGRAM KKBPK PERAN ADPIN DALAM PENCAPAIAN PROGRAM KKBPK LING-STRA TFR = 2,36 U K P = 21 PENGGERAKKAN melalui: Advokasi dan KIE Alignment/Kemitraan Operasional Lini Lapangan Penyediaan data dan informasi berbasis TI Penyediaan infrastruktur TIK Program Kependudukan Program Keluarga Berencana Program Pembangunan Keluarga PENUNJANG (Penyediaan Supra & Infra Struktur, Pembiayaan, Penyediaan & Pengembangan SDM, Diklat, Litbang, Pengendalian & Pengawasan) Sasaran: C P R MKJP KB Pria Unmet Need Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga IPBK

ISUE STRATEGIS BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI ADVOKASI dan KIE PENGGERAKAN INFORMASI Belum optimalnya peran mitra kerja dalam operasional program KKBPK Kurangnya dukungan tenaga penggerakan lini lapangan Kurangnya penajaman Advokasi dan KIE Belum optimalnya Pemanfaatan sistem informasi Kependudukan dan Keluarga berbasis IT

KONDISI SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN BIDANG ADPIN No. URAIAN/INDIKATOR KONDISI TAHUN 2014 KONDISI YANG DIHARAPTAHUN 2015 1 Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern 10,5 (Survey RPJMN 2013) 15,5 2 Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga 5 (Survey RPJMN 2013) 10 3 Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan 34 (Survey RPJMN 2013) 38

KONDISI SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN BIDANG ADPIN No. URAIAN/INDIKATOR KONDISI TAHUN 2014 KONDISI DIHARAP TAHUN 2015 4 Persentase komitmen stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK 15% (Survey RPJMN 2013) 30% 5 Persentase tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang memiliki sertifikasi (standar kompetensi) - PERSP SISTEM 6 Jumlah ketersediaan data dan informasi program KKBPK yang berbasis STIK yang dimanfaatkan oleh SH dan mitra kerja 6 (SR ) 11

Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program KKBPK Penyediaan data dan informasi program KKBPK Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program KKBPK yang memenuhi kepuasan masyarakat Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga lini lapangan utk Peningkatan Penggerakan Program KKBPK di lini lapangan KEBIJAKAN Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja

Penajaman sasaran advokasi dan KIE yang dapat meningkatkan pengetahuan PUS, WUS dan Remaja untuk berpartsisipasi dalam Program KKBPK below the line Menjangkau seluruh keluarga Indonesia yang terdata secara akurat dan berkualitas untuk pembangunan manusia Indonesia Penataan TIK program KKBPK yang user friendly dan berdampak meningkatnya partisipasi masyarakat STRATEGI Peningkatan peran stakeholder dan mitra kerja dalam memfasilitasi kelembagaan dan untuk mendukung operasional Program KKBPK Peningkatan kualitas Penyuluh KB/PLKB sebagai aktor “pemain utama” dlm penyelenggaraan Program KKBPK di lini lapangan

PRIORITAS KEGIATAN NO KEGIATAN OUTPUT OUTCOME 1 Pengembangan advokasi dan KIE yang segmentatif yang berdasarkan sasaran (wilayah, kelompok umur dan kearifan lokal) isi pesan, dan media termasuk sosial media dan media tradisional melalui implementasi strategi media below the line merujuk pada hasil survei, penelitian, kajian (berupa buku Panduan Advokasi dan KIE Berdasarkan Analisa Kuadran I, II, III dan IV) dan monitoring melalui working group discussion Persentase Petugas Lapangan yang melakukan KIE yang segmentatif berdasarkan analisis kuadran Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga sebagai pelaksanaan ketahanan keluarga Sikap positif dan partisipatif masyarakat terhadap program KKBPK

PRIORITAS KEGIATAN NO KEGIATAN OUTPUT OUTCOME 2 Capacity building advokasi dan KIE bekerjasama dengan CCP Johns Hopkins University (JHU) dalam bentuk Workshop Leadership Communication bagi Eselon I dan II serta 11 Kab/Kota pada 10 Provinsi Penyangga Utama serta kegiatan BCC, PR dan C4D (proses uji coba) untuk pelaksana advokasi dan KIE di lini lapangan Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan Persentase pemerintah kab/kota yang mendapatkan advokasi tentang kelembagaan, dana dan SDM Sikap positif dan partisipatif masyarakat terhadap program KKBPK

PRIORITAS KEGIATAN NO KEGIATAN OUTPUT OUTCOME 4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh KB/PLKB melalui Diklat Teknis, Latihan Fungsional Dasar, Refreshing, dan Pemberian bantuan Beasiswa studi jangka panjang Meningkatnya kemampuan dan kinerja PKB/PLKB dalam pengelolaan Program KKBPK di lini lapangan Demand/permintaan PUS, keluarga dan masyarakat terhadap pelayanan program KKBPK 5 Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB Terselenggaranya pelaksanaan uji kompetensi bagi PKB/PLKB PKB/PLKB yang Profesionalisme dan sejahtera 6 Pendataan Keluarga Tahun 2015 Tersedianya data mikro keluarga by name dan by address untuk Peta Kerja dan Intervensi Program tepat sasaran dan penduduk terkendali seimbang

PRIORITAS KEGIATAN NO KEGIATAN OUTPUT OUTCOME 7 Penyusunan Blue Print pengeloaan STIK BKKBN 2015-2019 Tersedianya dokumen Blue Print/cetak biru Pengelolaan STIK BKKBN Luasnya masyarakat memanfaatkan perangkat STIK BKKBN 8. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam mendukung PK 2015 Jumlah Sarana Prasarana Pendukung STIK dalam mendukung PK 2015 PK-2015 berjalan efektif sesuai agenda dan bermanfaat nyata 9. Peningkatan Pembinaan, Pendampingan dan Fasilitasi Kelembagaan Provinsi, Kabupaten Dan Kota Komitmen K/L dan Pemda dalam pembentukan Dinas Kependudukan dan KB Daerah Terbentuknya Dinas Kependudukan dan KB Daerah

PRIORITAS KEGIATAN NO KEGIATAN OUTPUT OUTCOME 10 Penyusunan pedoman tanda kehormatan dan tanda penghargaan Program KKBPK Tersedianya buku pedoman tanda kehormatan dan tanda penghargaan sebagai acuan bagi stakeholder dan mitra kerja dalam penilaian kinerja untuk memperoleh penghargaan Program KKBPK Tertib, efektif dan bernilainya Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan dalam Program KKBPK 11. Penyusunan pedoman Kemitraan dan Implementasi Program KKBPK Tersedianya Pedoman Kemitraan Program KKBPK sebagai acuan Komponen membangun kerjasama agar implementatif dan manfaat bagi Program KKBPK Implementasi sepenuhnya Kerjasama Kemitraan 12. Rakornas kerjasama kemitraan dengan lintas sektor Terselenggaranya rapat koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja Terkoordinirnya semua potensi kemitraan untuk kesuksesan Prog.KKBPK dalam Pemb.Berwawasan Kependudukan

Pendayagunaan MUPEN-KKBPK dalam rangka below the line mendukung above the line PUSAT Penyusunan Pedoman Pendayagunaan Mupen KKBPK Penyusunan Juklak dan Juknis Pendayagunaan Mupen KKBPK Fasilitasi Media KIE Mupen (Visual/Audio Visual) Capacity Building SDM Mupen KKBPK Provinsi Momentum nasional penggerakan sasaran operasional tematik dan terintegrasi KKBPK Monev Operasional Mupen KKBPK Bimbingan Teknis Pendayagunaan Mupen KKBPK Provinsi PROVINSI Mendorong Kabupaten dan Kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan Mupen KB yang bersumber dari DAK, sehingga berdampak peningkatan pencapaian Program KKBPK Capacity Building SDM Mupen KKBPK Kabupaten dan Kota Melakukan evaluasi operasional dan Performance Mupen KKBPK Melakukan bimbingan bagi SDM pengelola MUPEN KKBPK KABUPATEN Menyiapkan SDM Menyusun program kerja operasional gerak Mupen KKBPK dengan dukungan APBD Melaksanakan Pendayagunaan MUPEN-KKBPK Membuat dan menyampaikan laporan operasional MUPEN-KKBPK

KIE KREATIF melalui Seni Budaya ***** Kegiatan ini merupakan kegiatan Advokasi dan KIE agar dioptimalkan untuk; Advokasi kepada Pemerintah Daerah ttg Kelembagaan, dukungan anggaran dan SDM (terutama PLKB) 2) Kegiatan KIE, dapat berupa: Sosialisasi kepada masyarakat atau GenRe, Kunjungan ke RS atau Puskesmas, isu KB-BPJS dan JKN fokus pada kontrasepsi Talkshow di Radio atau Televisi lokal Kunjungan kepada masyarakat galcitas Catatan; Kegiatan KIE kreatif merupakan tanggung jawab bersama bukan semata kegiatan Pusat. Lokasi dan program kegiatan ditentukan oleh Perwakilan BKKBN Povinsi bersama Technical Assistant (TA) dan Penerima barang harus dari jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi. 3. Agendakan banyak manfaat bisa dioptimalkan

KESIMPULAN Hasil kegiatan advokasi kepada stakeholder belum ditindaklanjuti dalam program kegiatan yang nyata ( contoh kampanye capres dan cawapres tentang penguatan kelembagaan BKKBN ternyata tidak terealisasi). Kegiatan advokasi belum bersinergi dan terintegrasi antara pusat dan provinsi Kegiatan KIE belum fokus kepada segmentasi sasaran yang memberikan daya ungkit terhadap capaian program Kegiatan KIE belum berdampak pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan keluarga dalam penerimaan program KKBPK Belum semua MoU diimplementasikan dalam penggerakan program KKBPK sampai dengan lini lapangan Kuantitas dan kualitas tenaga lini lapangan belum memenuhi rasio secara proporsional dan standar kompetensi Cakupan dan kualitas data dan informasi berbasis Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara optimal Perangkat TI dalam mendukung program KKBPK belum optimal

REKOMENDASI (Perhatian : Direktur-Kaper-Kabid.Adpin-SKPD-PLKB) MENINGKATKAN SINERGITAS DAN INTEGRASI KEGIATAN ADVOKASI PUSAT DAN PROVINSI KIE PERHATIAN LEBIH FOKUS KEPADA SEGMENTASI SASARAN DAN KEARIFAN LOKAL MENINGKATKAN DUKUNGAN BAGI/DARI MITRA KERJA DALAM MENGGERAKKAN PROGRAM KKBPK SAMPAI KE LINI LAPANGAN MEMPERSIAPKAN PENGELOLAAN TENAGA PKB/PLKB SECARA PROFESIONAL DAN MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS IMP PROGRAM KKBPK MENINGKATKAN CAKUPAN DAN KUALITAS DATA DAN INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. MENGUATKAN PERANGKAT STIK DALAM MENDUKUNG PROGRAM KKBPK

TERIMAKASIH