KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI: DUKUNGAN BAGI PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH Rifki Ismal Kuliah Tamu di Universitas Brawijaya 14 Maret 2013

KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK 2 KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

Tantangan utama perekonomian makro: keseimbangan eksternal dalam rangka menjaga kesinambungan perekonomian… State of the Economy Respons Kebijakan Keseimb internal relatif terjaga: Inflasi terkedali (4,3%) PDB cukup tinggi (6,3%); Permintaan domestik (C, I) kuat Ekonomi global melemah (3.1%): AS, Euro, China Harga komoditas global menurun (-14%), harga minyak msh tinggi. Bauran Kebijakan BI Respon kebijakan suku bunga Kebijakan nilai tukar Keb.makroprudensial untuk menjaga keseimb internal dan eksternal Koordinasi kebijakan Komunikasi Kebijakan Fiskal Penyesuaian harga BBM Pengendalian penggunaan BBM Insentif fiskal substitusi impor Kebijakan Struktural; Kebijakan industri mengurangi ketergantungan impor Risiko Ke depan Risiko kenaikan inflasi jangka pendek msh tinggi, terkait kenaikan TTL, UMP Persepsi risiko dan ekspektasi depresiasi NT rupiah msh tinggi Downside risk perekonomian global; Harga komoditas msh dlm kecenderungan turun Menekan ekspor Indonesia dan defisit TB Keseimb ekternal terganggu: CA negatif signifikan Tekanan NT persisten Dinamika arus modal asing tingg Konsumsi BBM membesar, Impor Migas naik; tekanan defisit TB naik Membengkaknya subsidi BBM ; persepsi kesinambungan fiskal – inflow 3

Beberapa risiko pertumbuhan di negara-negara utama masih cukup besar... Amerika Kesepakatan fiscal cliff tidak seperti perkiraan semula dan masih ada 2 agenda yg pending 2013 dapat tumbuh lebih rendah dari perkiraan 2% Eropa Perekonomian masih lambat dengan risiko menurunnya rating PIIGS, 2013 masih tdp risiko resesi (-0.1% - 0.4%) China Pertumbuhan mulai stabilizing sejak Tw4-2012 2013 pertumbuhan diperkirakan membaik dng pertumbuhan 7.5% - 8%.

Kinerja Ekonomi Domestik 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 1) Pertumbuhan PDB 6.0% 4.5% 6.1% 6.5% 6.2% 2) Inflasi (akhir tahun) 11.1% 2.8% 7.0% 3.8% 4.3% 5.5% 3) Inflasi (rata-rata) 9.8% 4.9% 5.1% 5.4% 4.6% 4) USD/IDR (akhir tahun) 11,12 9,404 8,996 9,069 9,793 9,500 5) USD/IDR (rata-rata) 9,778 10,359 9,078 8,768 9,410 9,829 6) BI rate (akhir tahun) 9.25% 6.50% 6.00% 5.75% 7) Neraca perdagangan (USD milyar) 22.9 30.9 30.6 35.3 8.4 17.0 8) Neraca transaksi berjalan (USD milyar) 0.1 10.6 5.7 2.1 -24.2 -14.0 9) Cadangan devisa (USD milyar) 51.6 66.1 96.4 110.1 112.8 125.0 Sumber: Badan Pusat Statistik, Bloomberg, Standard Chartered Research

MASALAH PEREKONOMIAN DOMESTIK & KEBIJAKAN STABILITAS 6 MASALAH PEREKONOMIAN DOMESTIK & KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

“Lingkaran Setan” Permasalahan

Kerangka Kebijakan Moneter Krisis keuangan global 2008/09 memberikan pelajaran bahwa kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan harus bersinergi... “Krisis keuangan global tidak mengubah prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter dan kerangka ITF yang tetap relevan”… (Mishkin 2011)

Bauran Kebijakan Masing-masing kebijakan memiliki tujuan masing-masing namun ketiganya saling mendukung dan terintegrasi... Sasaran Akhir Stabilitas Harga untuk Pertumbuhan Efek utama dari instrumen kebijakan Sasaran Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan Domestik Stabilitas Nilai Tukar (dan Capital Flow) Efek silang dari instrumen kebijakan pada kestabilan sistem keuangan Efek silang instrumen kebijakan pada kestabilan harga Instrumen Kebijakan Instrumen Kebijakan Makroprudensial: *Permodalan *Rasio LTV *Liquidity Requirements Instrumen Kebijakan Moneter : *Kebijakan Tk. Bunga *Didukung kebijakan likuditas yang tepat Intervensi Valas; Kebijakan Aliran Modal masuk Efek silang dari instrumen kebijakan pada nilai tukar Dukungan pada pencapaian stabilitas Kebijakan- Kebijakan Kebijakan Makroprudensial Domestik Kebijakan Moneter Kebijakan Nilai Tukar (dan Aliran Modal)

Pentingnya Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan: Adanya potensi peningkatan risiko pada perekonomian. Krisis di lembaga dan pasar keuangan berdampak signifikan terhadap perekonomian dan berbiaya besar: Indonesia (1997-1998) sebesar 51% dari PDB. AS (Sept 2008 - …) ditaksir sebesar >43% dari PDB (IIF, 2008). Social dan political costs sangat tinggi. Kegagalan kebijakan makro, kegagalan pasar, kegagalan regulasi. Atas dasar krisis 2008, FSB menekankan bank sentral untuk melengkapi kebijakan macroeconomic dengan kebijakan macroprudential. 5. Trend : perubahan/perluasan fungsi bank sentral (we are about stability). 6. Rekomendasi lembaga internasional (IMF ): “BI should establish a Financial Stability Unit for conducting the micro and macro level analysis required to detect systemic vulnerability” (MAE Report - October 2002) “….by June 2003 BI should established FSS unit… (LoI-IMF, 2003). 10

Reformasi Keuangan Global “We will amend our regulatory systems to ensure authorities are able to identify and take account of macro-prudential risks across the financial system” -- G20 declaration on strengthening the financial system, 2 April 2009 Penguatan rejim permodalan global dan standar likuiditas perbankan serta mitigasi procyclicality (Building high quality capital and liquidity standards/”Basel III”) Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan (Reforming compensation practices) Penguatan pasar OTC derivative markets (Improving over-the-counter derivative markets) Pengaturan resolusi untuk lembaga keuangan yang berdampak sistemik (Addressing systemically important financial institutions and cross-border resolutions) Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional (Strengthening adherence to international standards) Penguatan standard akuntansi (Strengthening accounting standards) Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial (Developing macro-prudential policy frameworks and tools) Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan (Differentiated nature and scope of regulation) Pengaturan Hedge Funds (Hedge Funds regulations) Pengaturan Lembaga Pemeringkat (Credit Rating Agencies) Pendirian Supervisory Colleges (Supervisory Colleges) Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasan prudensial yang lebih kuat (Re-launching securitization on sound basis)

General Framework SSK Financial Institutions Macro Economic Condition MONITORING & ANALYSIS Financial Institutions Macro Economic Condition Financial Markets Financial Infrastructures ASSESSMENT Inside financial stability corridor Near boundary stability corridor Outside financial stability corridor PREVENTION REMEDIAL ACTION RESOLUTION FINANCIAL STABILITY Sources: Schinasi (2006); Houben, Kakes, and Schinasi (2004). 12

Komponen Utama SSK Financial Stability Cross section risks Financial Resilience Stable macroeconomic environment Sound framework of macroprudential supervision Time dimesion risks Avoiding Imbalance/Excesses Financial Stability Efficient financial market Safe & robust payment system SSK adalah tanggung-jawab semua pihak, baik BI, Pemerintah (Kemenkeu), OJK, LPS, market,.... Well managed financial institutions Sound framework of prudential supervision 13

Penguatan Koordinasi - FKSSK Financial System Stability Forum Chairman: Finance Minister Member: - Governor of Bank Indonesia Chairman of OJK Chairman of LPS DEPUTIES MEETING Coordinator: Vice Minister of Finance II Member: - Deputy Governor of BI Vice Chairman of OJK Chief Executive Officer of LPS Forum Secretariat Pemerintah (Depkeu) Bank Indonesia OJK LPS

Makroprudensial, Mikroprudensial , Moneter & Fiskal Policy Objective Ultimate goal (level of impact) Monetary Policy Price Stability Stable economic growth (economic system) BI Macro-prudential Financial Stability Soundness of financial institutions Micro-prudential OJK Protection of consumers (individual institution) Orderly markets and fair treatment of consumers Conduct of business Fiscal Policy Increasing growth & employment Increasing Wealth Government Adapted dari Kremers & Schoenmaker, “Twin Peaks: Experiences in the Netherlands”, 2010 15

Systemic Risk Regulator Pengumpulan, analisa, dan penyampaian informasi yang sifatnya sistemik Desain dan implementasi peraturan di bidang sistem keuangan dengan fokus pada risiko sistemik Pengawasan on-site maupun off-site terhadap lembaga, pasar dan infrastruktur keuangan, termasuk perusahaan non keuangan dan rumah tangga Pencegahan krisis dan kontribusi dalam manajemen krisis melalui koordinasi dengan otoritas lain Pengawasan macro-prudential yang berkoordinasi dengan pengawasan micro-prudential Systemic Risk Regulator Peranan systemic riks regulator mencakup : Pengumpulan, analisa, dan penyampaian informasi yang sifatnya sistemik. perlu didukung struktur informasi yang memadai untuk memahami trend dan risiko yang timbul di industri keuangan yang diolah dari pelaporan berbagai institusi keuangan, dengan indikator/ukuran dari nilai posisi dan eksposur risiko yang telah terstandarisasi. Desain dan implementasi peraturan di bidang sistem keuangan dengan fokus pada risiko sistemik. Misalnya, peraturan mengenai persyaratan modal harus dikaitkan dengan risiko sistemik yang yang dapat terjadi. Pengawasan baik on-site maupun off-site terhadap Large Complex Financial Institutions (LCFI). didasarkan pada potensi timbulnya risiko sistemik dari LCFI. Fungsi pencegahan krisis Dalam kondisi ideal, krisis seharusnya dapat dicegah. Dalam hal krisis tidak dapat dihindarkan, regulator systemic harus dapat berkontribusi dalam manajemen krisis melalui koordinasi dengan otoritas fiskal dan instansi pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan yang bersifat macro-prudential terkait erat dengan fungsi pengawasan yang bersifat micro-prudential yang mengutamakan: solvency, safety and soundness lembaga keuangan dan perlindungan bagi nasabah dan investor 16

INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 17 KARAKTER UNIK INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

UNIQUE VALUES OF THE INDONESIAN IB Sharia Based with Selected Sharia Compliance contracts. Real sectors oriented (around 80% financing for SMEs). Domestic Orientation (strong domestic demand, market share is still 3.8%) Coopetion with Conventional Banks An independent National Sharia Board and Fatwa Issuance Comprehensive structure of Islamic bank and non bank Financial Institutions Social Driven Islamic Banking Development More than 200 million are Moslem Population and Support Islamic Banks Retail Banking instead of Investment Banking A High Annual Growth of Islamic Banking Industry (+/- 40% per year). An Average of 101% Financing to Deposit Ratio in the last 2 Decades An Increasing Trend of Investment Based Financing Robust Domestic Economy (Less Affected by Global Financial Crisis) Supportive Social and Political Situation 1818

LINKAGE OF INSTITUTIONS

MODEL-MODEL LINKAGE Executing Channeling Joint Financing MSMEs MSMEs IRB ICB ICB ICB Based on Wakala Based on Musharaka Based on Mudharaba IRB IRB MSMEs MSMEs MSMEs 20

MODEL-MODEL LINKAGE Executing Joint Financing Channeling ICB/BPRS BMT MSMEs Joint Financing Channeling Based on Mudharaba Based on Wakala Based on Musharaka 21

INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 22 PENCAPAIAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

ASPEK HUKUM Central Bank Act No. 23 of 1999 (amended by Act No. 3 of 2004). Banking Act No 7 of 1992 (amended by Act No. 10 of 1998). Deposit Insurance Act No. 24 of 2004 Islamic Banking Act No. 21 of 2008. Islamic Sovereign Bond (Sukuk) Act No. 19 of 2008. Government Law No. 25 of 2009 (income tax for sharia transactions). Tax Neutrality in Government Law no. 42 of 2009. 23

BLUE PRINT PERBANKAN SYARIAH Mewujudkan perbankan syariah yang handal, efisien dan menjadi pilihan utama masyarakat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan (visi 2020) 7 Pilar Pengembangan Regulasi dan Supervisir yg efektif Pemberdayaan nasabah yang efektif SDM berkualitas tinggi 2 Aliansi strategis yang sinergis 4 6 Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Produk dan Pasar Struktur Perbankan yang efektif 5 3 7 1 Legal foundations, related regulatory standards, standard setting, and fatwas Syariah Akhlaq Ukhuwah Aqidah

PERAN OJK BAGI KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 25 PERAN OJK BAGI KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

OTORITAS EKONOMI More than USD900 billion funds managed by OJK Government conducts fiscal policies OJK conducts financial sector policies Bank Indonesia conducts monetary policies 26

Coordination Among 3 Authorities 27

PENTINGNYA OJK OJK akan mengawasi, memeriksa dan mengatur dana sebesar Rp8000-Rp9000 triliun di lembaga keuangan bank dan non bank termasuk pasar keuangan OJK akan menjembatani kebutuhan pendanaan perekonomian baik dari swasta maupun pemerintah Bekerjasama dengan otoritas fiskal dan moneter, OJK penyedia dana utama pembangunan dan menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia Otoritas keuangan yang membawahi semua institusi syariah (LKB syariah, LKNB syariah dan pasar keuangan syariah) Pengembangan LKB syariah dan LKNB syariah di Bank Indonesia dan Pemerintah pindah ke OJK 28

OJK DI NEGARA-NEGARA MAJU OJK pernah diterapkan oleh Inggris, Islandia, Swedia, Korea, Jerman dan Jepang Tujuannya agar pengawasan dan pengaturan sektor keuangan menjadi lebih terintegrasi, terpusat dan independen OJK di negara-negara tersebut gagal beroperasi dan fungsinya dikembalikan kepada Bank Sentral Financial Service Authority (FSA) di Inggris mengatur dan mengawasi LK di pasar modal, perbankan bahkan asuransi. FSA ditutup 16 Juni 2010 oleh George Osborne (Chancellor of the Exchequer). Sebab utama kegagalan FSA: (a) lemahnya internal FSA dan, (b) lemahnya koordinasi dengan bank sentral dan kementerian keuangan 29

SEBAB KEGAGALAN FSA FSA cenderung reaktif (bukan proaktif) dan kurang menanggapi signal risiko di bank. FSA juga terlalu berfokus kepada customer protection dan kondisi individual perbankan. Padahal, sistem perbankan dan stabilitas keuangan tidak terlepas kaitannya dengan micro prudential (kewenangan FSA) dan macro prudential (kewenangan bank sentral). Kapabilitas staf FSA kurang mumpuni di bidangnya dan gagal menciptakan: (i) kepercayaan pasar; (ii) stabilitas keuangan; (iii) perlindungan konsumen dan; (iv) minimalisasi kejahatan keuangan Walaupun sudah dibentuk Tripartit Agreement antara FSA, Bank of England dan kementerian keuangan Inggris, koordinasinya sulit dilaksanakan 30

SYARAT SUKSES OJK Kordinasi kebijakan internal dan eksternal. Ini penting agar tercipta sinkronisasi dan kesatuan arah kebijakan sektor keuangan baik antar sub sektor keuangan di OJK maupun dengan kebijakan moneter/macroprudential oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal oleh pemerintah Efisiensi akan mewujudkan operasional OJK yang efisien dari sisi biaya operasi, struktur birokrasi, komunikasi dan informasi dan aspek-aspek lainnya Optimalisasi fungsi sektor keuangan untuk kesejahteraan rakyat termasuk perlindungan nasabah. Optimalisasi fungsi sektor keuangan dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga keuangan bank dan non bank di dalam perekonomian Indonesia. 31

POTENSI PENGEMBANGAN PASAR Potensial Market Bisnis Model Dana Haji Daftar tunggu Calon Haji mencapai sekitar 1 juta orang (Mei 2012). Potensi dana haji sekitar Rp 25 T, 19% dikelola bank syariah (4,5 T). Dana pembangunan infrastruktur yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum Rp 75,15 triliun Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk mendukung MP3EI sd 2025 sebesar Rp 1.923 triliun Sektor Pertambangan 150 T Investment Banking Development/ Infrastructure Banking Special Purpose Banking for Hajj Agriculture Banking Government Pembiayaan IDB untuk swasta dalam negeri senilai US$1,1 miliar hingga 2014. High net worth individual (HNWI) Indonesia Oktober 2011 mencapai 112 ribu orang (Credit Suisse Research Institute) Investor lokal di Indonesia (Juni 2012) sebanyak 363.094 orang atau 0,2 persen dari total penduduk Indonesia Infrastructure Banking Corporate/Wholesale Banking Investment Banking Corporate Sektor usaha di Indonesia diidominasi UMKM dg pangsa 99.9% (53.823.732 unit) Pangsa Kredit Perbankan ke sektor UMKM 20.7% (481.2 T) Commercial Banking Retail Business Banking Retail Produktif (SMEs) Middle Class meningkat GDP meningkat, angka kemiskinan menurun, konsumsi masy meningkat Nasabah Mass Affluent dengan Layanan 24/7 Peningkatan kelas menengah 9 juta jiwa/tahun+baglock perumahan 13,6 juta unit Total kebutuhan rumah per tahun bisa mencapai 2,6 juta rumah (REI) Proyeksi penjualan mobil tahun 2012 mencapai 875,000 unit (GAIKINDO) Consumer Banking Retail Banking Retail Konsumtif 50% populasi dewasa belum memiliki akses finansial formal Total penyaluran dana KUR Pemerintah 2011 20 T(2011) Target populasi Buruh Migran domestik & internasional dan masyarakat terpencil Unbankable (micro) Micro Banking Branchless Banking Community Banking (for women) 32

Terima kasih 33

SHORT BIO Associate Prof. Dr. Rifki Ismal is both a central banker and lecturer. He earned bachelor degree in economics from University of Indonesia, master in economics from University of Michigan, ann arbor (USA) and PhD in Islamic economics and Finance from Durham University (England). An Associate Professor in Islamic Banking and Finance is from the Australian Government (Australian Center for Islamic Financial Studies) 34 34