Penataan Sekretariat Daerah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Advertisements

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010

BAGI TENAGA HONORER KATEGORI II YANG DINYATAKAN LULUS
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH
Pendataan Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus
TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD)
Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.
KISI-KISI TPP DAN PENGUKURAN KINERJA.
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN TAHUN 2015.
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
ORGANISASI PEMERINTAHAN INDONESIA
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
Gedung Kaca Pemerintah Kab. Kulon Progo Kulon Progo, 26 Oktober 2015
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ARAH DAN PRINSIP PEMERINTAHAN DI DAERAH NEXT BACK MENU
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
MATERI PAPARAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR JFU/STAF
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN/PENANGGUHAN CUTI PNS
PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
Pengelolaan website pemerintah daerah
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
UPT PUSKESMAS SIKUI. M.
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
SISTEM INFORMASI PENGHARGAAN
Transcript presentasi:

Penataan Sekretariat Daerah Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B 1 Terdiri dari : Asisten Pemerintahan - Biro Tata Pemerintahan - Biro Organisasi dan RB - Biro Hukum - Biro KDH dan KLN Asisten Adm. dan Keuangan - Biro Umum - Biro Adm Keu & Aset Setda Asisten Perekonomian - Biro Perekonomian 4. Asisten Pembangungan dan LH - Biro Penataan Kota dan LH Asisten Kesejahteraan Rakyat - Biro Kesejahteraan Sosial - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual II A 4 5 II B 10 III A 36 38 III B - IV A 105 114 IV B V A Jumlah 156 168

Penataan Sekretariat DPRD Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - II A 1 II B III A 5 III B IV A 15 IV B V A Jumlah 21

Penataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan UPT Penghapusan Jabtur Kasie pada UPT II A 1 II B III A 12 11 III B IV A 94 89 IV B V A Jumlah 108 102

Penataan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 14 III B IV A 98 92 IV B V A Jumlah 114 108

Penataan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 15 III B IV A 54 53 IV B V A Jumlah 71 70

Penataan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Pengurangan Jabtur Kasie pada tingkat Kota Administrasi Perubahan Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten mjd Seksi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 16 III B 2 IV A 62 47 IV B 3 V A Jumlah 84 66

Penataan Dinas Perindustrian dan Energi Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penghapusan Seksi Dinas Perineg Kecamatan Pembentukan Sudin Perineg Kabupaten Administrasi Penataan UPT Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 15 14 III B IV A 98 51 IV B V A Jumlah 114 67

Penataan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Pengurangan Bidang Pengurangan Sudin di Tingkat Kota Administrasi Penataan UPT Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 32 19 III B IV A 185 100 IV B V A Jumlah 219 121

Penataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penghapusan Wakadis Parbud Pengurangan Bidang Pengintegrasian Sudin Pariwisata dan Sudin Kebudayaan Penataan UPT Penghapusan Seksi Dinas Pariwisata Kecamatan Penghapusan Seksi Dinas Kebudayaan Kecamatan Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 38 24 III B IV A 212 62 IV B V A Jumlah 253 88

Penataan Dinas Perhubungan dan Transportasi Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan UPT Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 17 20 III B 2 IV A 67 56 IV B 3 V A Jumlah 91 81

Penataan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan UPT Penghapusan Seksi Dinas Nakertrans Kecamatan Pembentukan Seksi Dinas Nakertrans Kabupaten Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 20 18 III B IV A 113 50 IV B V A Jumlah 134 69

Penataan Dinas Pekerjaan Umum Eselon Eksisting Rencana Keterangan Dinas PU Dinas Bina Marga Dinas Tata Air I B - II A 1 II B III A 21 13 10 III B IV A 173 87 81 IV B V A Jumlah 197 101 93

Penataan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 14 III B IV A 103 92 IV B V A Jumlah 119 108

Penataan Dinas Penataan Kota Eselon Eksisting Rencana Keterangan Dinas Tata Ruang Dinas P2B Dinas Penataan Kota I B - Pengintegrasian Dinas Tata Ruang dan Dinas P2B II A 1 II B III A 12 15 III B IV A 100 133 93 IV B V A Jumlah 114 150 107

Penataan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Pengintegrasian Sudin Pertamanan dan Sudin Pemakaman Penghapusan Seksi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kecamatan Pembentukan Seksi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten II A 1 II B III A 17 12 III B IV A 114 49 IV B V A Jumlah 132 62

Penataan Dinas Kebersihan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan UPT Pembentukan Sudin Kebersihan Kabupaten Administrasi Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 15 12 III B IV A 101 88 IV B V A Jumlah 118 103

Penataan Dinas Sosial Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan UPT Pembentukan Seksi Dinas Sosial Kabupaten Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 37 III B IV A 165 111 IV B V A Jumlah 203 149

Penataan Dinas Pendidikan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penambahan Bidang Penataan UPT Peningkatan status Jabatan Kasubbag TU di SMP dan SMA menjadi eselon IV B Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 26 31 III B IV A 196 165 IV B 63 473 V A 410 Jumlah 698 672

Penataan Dinas Kesehatan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Peningkatan status 18 Puskesmas Kecamatan menjadi RSUD Kelas D II A 1 II B III A 15 III B 2 20 IV A 102 112 IV B 47 83 V A Jumlah 167 232

Penataan Dinas Olahraga dan Pemuda Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan UPT Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT Penghapusan Seksi Dinas Orda pada Kecamatan II A 1 II B III A 23 22 III B IV A 123 48 IV B V A Jumlah 147 71

Penataan Dinas Pelayanan Pajak Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Pengintegrasian Sudin DPP I dan Sudin DPP II Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 20 15 III B 43 IV A 258 89 IV B V A Jumlah 322 149

Penataan Inspektorat Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - II A 1 II B III A 11 III B IV A 10 IV B V A Jumlah 23

Penataan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan UPT Penambahan Subbid di setiap Bidang II A 1 II B III A 14 13 III B IV A 51 55 IV B V A Jumlah 68 71

Penataan Badan Pengelola Keuangan Daerah Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan UPT Pembentukan Kantor II A 1 II B III A 22 21 III B IV A 65 73 IV B V A Jumlah 89 96

Penataan Badan Kepegawaian Daerah Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 12 III B IV A 50 46 IV B V A Jumlah 64 60

Penataan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Pembentukan Subbidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi II A 1 II B III A 10 III B IV A 41 42 IV B V A Jumlah 52 53

Penataan Badan Pendidikan dan Pelatihan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penambahan Bidang Pembentukan UPT II A 1 II B III A 4 6 III B IV A 9 13 IV B V A Jumlah 14 19

Penataan Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan UPT II A 1 II B III A 6 5 III B IV A 15 IV B V A Jumlah 22 21

Penataan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan UPT Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 12 11 III B IV A 50 45 IV B V A Jumlah 64 58

Penataan BPMP-KB Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penghapusan Jabtur Kasie menjadi Kasatpel pada UPT II A 1 II B III A 17 III B IV A 107 105 IV B V A Jumlah 126 124

Penataan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penambahan Subbidang II A 1 II B III A 10 III B IV A 36 39 IV B V A Jumlah 48 51

Penataan RSKD/RSUD Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - II A 1 II B 6 8 III A 12 16 III B 36 30 IV A IV B V A Jumlah 54 55

Penataan Kantor Pengelola Kawasan Monas Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - II A II B III A 1 III B IV A 4 IV B V A Jumlah 5

Penataan Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - II A II B III A 1 III B IV A 4 IV B V A Jumlah 5

Penataan Kota Administrasi Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan Bagian di Kota Administrasi II A 5 II B 10 III A 20 III B 50 45 IV A 150 135 IV B V A Jumlah 235 215

Penataan Kab. Administrasi Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - II A 1 II B 2 III A III B 6 IV A 18 IV B V A Jumlah 29

Penataan Kecamatan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penataan Seksi di Kecamatan II A II B III A 44 III B 88 IV A 220 176 IV B 132 V A Jumlah 484 440

Penataan Kelurahan Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - II A II B III A III B IV A 267 IV B 2136 1869 V A Jumlah 2403

Penataan Satpol PP Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Penambahan Jabtur Wakil Kepala Dinas Peningkatan Status Jabatan Kasatgas Pol PP Kelurahan II A 1 II B III A 11 III B IV A 96 97 IV B 267 V A Jumlah 109 378

Penataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - Pembentukan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah di Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi II A 1 II B III A 5 10 III B IV A 11 27 IV B 2 V A Jumlah 17 41

Penataan Sekretariat DP Korpri Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - II A II B 1 III A III B 9 IV A 23 IV B V A Jumlah 33

Penataan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - II A 1 II B III A 12 III B IV A 54 IV B 267 V A Jumlah 335

Penataan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Eselon Eksisting Rencana Keterangan I B - II A 1 II B III A 3 III B 7 IV A 11 IV B V A Jumlah 22

Penataan PER ESELON Eselon Eksisting Rencana Ket I B 5 II A 44 47 II B 45 48 III A 659 625 III B 255 269 IV A 3944 3004 IV B 2650 3095 V A 409 - Jumlah 8011 7093