PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi
Advertisements

PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Hukum Perusahaan 23 Februari 2007 Hukum Perusahaan Agus Sardjono.
Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank
SEKILAS TENTANG KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 49 TAHUN 2002 tentang PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO.
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
Tanjungbalai, 27 Desember 2012 Seksi Bank Giro Pos KPPN Tanjungbalai.
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT 2009
Likuidasi Bank.
Metodologi AMDAL.
FIRMA Kelompok 5.
KOPERASI.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PTS SEHAT JAKARTA, 9 APRIL 2015
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
Metode Audit Mutu SPMI Seputar SPM-PT
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
LOGO TINJAUAN LISENSI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENOMENA NGN WORKING GROUP ON LICENSING DIREKTORAT JENDERAL POS.
Agenda Tujuan dan Ruang Lingkup Kriteria Segmen
Surat Keterangan Keimigrasian
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
dan Peraturan Pelaksanaannya
PERANAN BAURAN PEMASARAN PADA PROSES PENGAJUAN
PEMAHAMAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL)
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
KOPERASI Oleh YAS.
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
KEWAJIBAN KEUANGAN (PNBP) BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK & JANGKA PANJANG DAN EKUITAS
PENATAAN INDUSTRI PENYIARAN
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
PRINSIP DASAR PENGATURAN PERKA BKPM NO. 13 TAHUN 2009
oleh: N. Pininta Ambuwaru, SH.MH.MM.LL.M
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
By : Koperasi By :
PERIZINAN INVESTASI invest in BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PENGERTIAN TAX ALLOWANCE
Metodologi AMDAL Ir. Moh Sholichin MT, PhD Teknik Pengairan
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
I. PENDAHULUAN Mengapa HaKI Penting
BANK SYARIAH.
ABSTRAK PROSEDUR PENILAIAN KELAYAKAN CALON DEBITUR DALAM
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PERKEMBANGAN PROFITABILITAS PADA PT BANK RAKYAT
MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK ATAS LAPORAN Wieke Puspa Devi
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
By : Koperasi By :
Pembangunan secara terus - menerus
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengendalian Perangkat Penguat Sinyal (Repeater)
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
MATERI AJAR CPNS TAHUN 2018 Bidang Keimigrasian IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN 1.
KOPERASI.
Kepailitan Dasar Hukum :
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Badan Usaha dengan Status Badan Hukum
PAILIT (KEBANGKRUTAN INDONESIA)
PENGENDALIAN KONTRAK.
Sistem Komunikasi Satelit
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
Layanan Izin Belajar Bagi Mahasiswa Asing Layanan Izin Kerja Sama
AMDAL - SKB.
RAPAT KERJA WILAYAH RAPI WILAYAH 09 CILACAP
BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018
Transcript presentasi:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KEWAJIBAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. DALAM RANGKA PEMANFAATAN SLOT ORBIT 150.5°BT

AGENDA RAPAT Pembukaan Diskusi perihal status BRI sebagai pengelola filing satelit Indonesia di slot orbit 150.5°BT selanjutnya Penutup

POINTER RAPAT Klarifikasi kelengkapan persyaratan sebagai penyelenggara satelit sesuai dengan UU 36/1999, PP 52/2000, PP 53/2000 dan PM 13/2005 2. Penjelasan perihal filing satelit Indonesia di slot orbit 150.5°BT 3. Kewajiban BRI selaku pengelola filing di slot orbit 150.5°BT selanjutnya

KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN BRI Syarat-syarat menjadi penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit: Status Izin Penyelenggaraan Telsus BRI Rencana lokasi satelit pada orbit Daerah cakupan Frekuensi radio yang akan digunakan Surat pernyataan sanggup melaksanakan koordinasi satelit Surat pernyataan sanggup mengikuti prosedur pendaftaran satelit Surat pernyataan sanggup menanggung biaya pendaftaran satelit yang ditetapkan oleh ITU Surat pernyataan sanggup memenuhi seluruh persyaratan lain yang ditetapkan oleh ITU

FILING SATELIT INDONESIA DI SLOT ORBIT 150.5°BT PALAPA-C4 PALAPA-C4-A PALAPA-C4-K PALAPA-C4-B

FILING SATELIT INDONESIA DI SLOT ORBIT 150.5°BT (1) Filing Satelit PALAPA-C4 Status sudah notifikasi PART II-S Informasi koordinasi yang masih perlu dilakukan PROVISION CODE STATUS ADM NETWORK 11.41 X AUS, HOL, J 11.32A V AUS, HOL, J, USA

FILING SATELIT INDONESIA DI SLOT ORBIT 150.5°BT (2) Filing Satelit PALAPA-C4-A Frekuensi C, Ext C, Ku, Ext Ku band Status terakhir RES49, periode regulatori berakhir tanggal 7 Mei 2014 Informasi koordinasi yang belum selesai: FREKUENSI ADM NETWORK C, Ext C band Inggris, Jepang, Malaysia, Rusia Ku, Ext Ku band Australia, Jepang, Malaysia

FILING SATELIT INDONESIA DI SLOT ORBIT 150.5°BT (2) Filing Satelit PALAPA-C4-K Frekuensi Ku, Ext. Ku band Status terakhir CR/C, periode regulatori berakhir tanggal 27 Januari 2016 Informasi koordinasi STATUS DATE OF RECEIPT API/A 27.01.2009 CR/C 04.12.2009 PROVISION CODE STATUS ADM NETWORK 9.7 A AUS, CHN, J, KOR, MLA,PNG, RUS IK, RUS, THA, TON, USA

FILING SATELIT INDONESIA DI SLOT ORBIT 150.5°BT (2) Filing Satelit PALAPA-C4-B Frekuensi C, Ku, Ka band Status terakhir API/A, penyampaian CR/C tanggal 6 Agustus 2014 STATUS DATE OF RECEIPT API/A 06.08.2012

KEWAJIBAN BRI SEBAGAI PENGELOLA FILING SATELIT DI SLOT ORBIT 150.5°BT Meneruskan pendaftaran filing di slot orbit 150.5°BT Membayar biaya cost recovery ke ITU Melanjutkan koordinasi filing satelit di slot orbit 150.5°BT

TERIMA KASIH