RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

Rekam Medik dan Kesehatan Sebuah Rumah Sakit
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
FARMASI RUMAH SAKIT.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
Risyad.Meivi.Riana.Indah.Anggi .Rilla.Niar.Samir.Furi.Romi
Kaitan UU no 29 tahun 2004 dgn Pelayanan Kebidanan
Elis Dewi Novianti, AMd.Keb
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Manajemen rekam medis pengertian dan peraturan
STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT ( SPRS )
PRAKTIK KEPERAWATAN.
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 1109/2007
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
Alur Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS / Dokter Keluarga
Pertemuan ke-10 Pengantar:
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS
AKREDITASI RUMAH SAKIT bidang ADMINISTRASI & MANAJEMEN
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ENDE Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal.
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
HUKUM KESEHATAN aturan-aturan dalam kesehatan
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS TOPIK 2 RUMAH SAKIT.
VISI MENJADI RUMAH SAKIT KEBANGGAAN
PERLINDUNGAN BAHAYA KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT
UNDANG-UNDANG nomor 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
PERIJINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
Materi 4 Manajemen Rumah Sakit AKK – smt 7
UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
PRAKTIK KEPERAWATAN.
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
PERIZINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum
OLEH : Dr. KOESWANDONO, M.Kes
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
Disampaikan pd kuliah manajemen blok 4 Oleh ;dr.Fauziah Elytha.MSc
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT Oleh: Dra. Sulistyaningtyas. AH, Apt.
REKAM KEDIS Darmawan MUB, S.Kom, SKM.
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Rahasia Kedokteran (Permenkes No.36/2012)
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
SELAMAT DATANG TIM KOMISI IV DPRD KAB.WONOGIRI DI OGAN ILIR 25 APRIL 2018 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
MMIK INFORMASI KESEHATAN
HUKUM KESEHATAN aturan-aturan dalam kesehatan
Peran, Tanggung Jawab dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia Terkait Pelaksanaan IPE Sari Kusumadewi.
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
Organisasi Yankes Pertemuan 3
UNDANG UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Dr.dr Sutoto,M.Kes.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.
Transcript presentasi:

RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM) PERMENKES 1173/2004

SISTIMATIKA BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN BABIII PERIZINAN BAB IV PEMBIAYAAN DAN TARIF BAB V AKREDITASI BAB VI FUNGSI SOSIAL BAB VII PENDIDIKAN, LITBANG BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN UMUM RSGM RSGM PENDIDIKAN KOLEGIUM KEDOKTERAN GIGI PDGI AFDOGI ASOSIASI RSGM PELAYANAN MEDIK PELAYANAN MEDIK GIGI DASAR PELAYANAN MEDIK GIGI SPESIALISTIK PELAYANAN PENUNJANG REKAM MEDIS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK

PENYELENGGARAAN (1) RSGM DAPAT DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN ATAU SWASTA. RSGM HARUS BERBENTUK BADAN HUKUM. RSGM : - PENDIDIKAN - NON PENDIDIKAN PERSYARATAN RSGM : BANGUNAN, SARANA DAN PRASARANA PERALATAN A.L 50 DENTAL UNIT, 50 DENTAL CHAIR, 3 TT DAN PERALATAN MEDIK PERSYARATAN TENAGA ( DRG DAN 7 DRG SPESIALIS ) PERSYARATAN OBAT ( DOEN)

PENYELENGGARAAN (2) MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR PROFESI. RSGM HARUS MENJAMIN HAK PASIEN RSGM WAJIB : MEMBUAT DAN MEMELIHARA REKAM MEDIS. MEMBANTU PROGRAM PEM. MEMENUHI PERSYARATAN KESLING UPAYA K3 MEMILIKI PERATURAN INTERNAL RSGM

PERIZINAN IZIN DARI DINKES PROPINSI IZIN : - MENDIRIKAN : 2 TAHUN - PENYELENGGARAAN: 5 TAHUN RSGM PMA HARUS MENDAPAT SPPMA DARI BKPM. RSGM PMDN HARUS MENDAPAT SPPMDN DARI BKPM

PEMBIAYAAN DAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN PELAYANAN GAWAT DARURAT PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF: PELAYANAN RAWAT JALAN PELAYANAN GAWAT DARURAT JENIS KOMPONEN : Konsultasi medis; Administrasi rumah sakit; Penunjang Diagnostik; Tindakan Medik Operatif; Tindakan Medik Non Operatif; Radiologi; Farmasi; Ambulans dan jasa rumah sakit; Bahan dan alat habis pakai; Laboratorium medik; Laboratorium teknik gigi; Pelayanan untuk pendidikan dan penelitian, bagi RSGM Pendidikan

AKREDITASI DILAKUKAN 3 TAHUN SEKALI AKREDITASI OLEH KARS RSGM NON PENDIDIKAN HARUS TERAKREDITASI 7 PELAYANAN SPESIALISTIK UTAMA RSGM PENDIDIKAN HARUS TERAKREDITASI 7 PELAYANAN SPESIALISTIK UTAMA DAN 4 SPESIALISTIK PENUNJANG

FUNGSI SOSIAL TERSEDIA DENTAL UNIT UNTUK PELAYANAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU 10 % UNTUK RSGM SWASTA DAN 25% UNTUK RSGM PEM. RSGM DALAM MELAKUKAN PENGEMBANGAN PELAYANAN MEDIK GIGI DASAR DILUAR RSGM HRS BERKOORDINASI DENGAN PUSKESMAS.

PENDIDIKAN DAN LITBANG RSGM MERUPAKAN TEMPAT PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KEDOKTERAN GIGI UNTUK TENAGA KEDOKTERAN GIGI. RSGM MERUPAKAN PUSAT UNGGULAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT, PENDIDIKAN DAN LITBANG, PENAPISAN DAN PENERAPAN OBAT DAN TEKNOLOGI, WADAH PENGEMBANGAN KONSEP PELAYANAN KES GIGI DAN MULUT.

PENCATATAN DAN PELAPORAN RSGM MELAKUKAN PENCATATAN DAN MELAPORKAN KEPADA: DITJEN YANMED KADINKES PROPINSI KADINKES KAB/KOTA

PEMBINAAN DANPENGAWASAN OLEH DIRJEN YANMED, KADINKES KPROPINSI DAN KADINKES KAB/KOTA. DAPAT DIBENTUK TIM DALAM RANGKA MENJAGA MUTU PELAYANAN DANPENDIDIKAN RSGM DENGAN WAKIL DARI PDGI, KOLEGIUM KEDOKTERAN GIGI, AFDOGI DAN ASOSIASI RSGM

KETENTUAN PERALIHAN RSGM YANG SAAT INI SUDAH DIBERIKAN IZIN DIANGGAP TELAH MEMILIKI IZIN BERDASARKAN PERATURAN INI. IZIN HARUS DIPERBHARUI APABILA TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA. JANGKA WAKTU PENYESUAIAN: 2 TAHUN.

KETENTUAN PENUTUP PEBERLAKUAN PERATURAN. PENCABUTAN KEPMENKES TENTANG PEDOMAN RSGM, KARENA MATERINYA SUDAH DITAMPUNG DALAM PERMENKES RSGM INI.

TERIMA KASIH